Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga beras diperkirakan naik di akhir tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang.

Bapanas telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perum Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN. Bulog akan menjadi lembaga di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) beri sinyal akan ada kenaikan harga beras di akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang. Untuk itu, pihaknya telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana perubahan status Perum Bulog menjadi badan yang langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

"Saya setuju (Bulog menjadi badan). Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden Prabowo, bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," ucapnya usai Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport dan Antam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11).

Ia menyinggung bagaimana kondisi petani di Indonesia sekarang. Erick melihat para petani mengeluh, baik saat harga pangan jatuh maupun ketika melonjak tinggi.

Oleh karena itu, Erick mendorong Bulog untuk menjadi offtaker hasil panen para petani. Ia menilai Perum Bulog yang mesti menjaga keseimbangan dan mengontrol fluktuasi harga pangan.

"Bulog itu perlu Rp26 triliun (untuk operasi pasar). Nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (rugi) Rp5 triliun-Rp6 triliun, tetapi seperti sistem Pertamina (dan) PLN. Setelah diaudit BPK, kan sama kompensasi dan subsidi (energi) itu, setelah diaudit BPK, di-top up lagi. Ini juga sama, nanti (anggaran Bulog) di-top up lagi," tutur Erick.

"Supaya jangan (diminta) operasi pasar, (tapi) nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang kerugian negara, kasihan. Disuruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," sambungnya soal urgensi perubahan status Bulog menjadi badan.

Di lain sisi, Erick menyebut ada keuntungan yang bisa ikut dirasakan bank pelat merah. Ia mengatakan kerja Bank Himbara bakal lebih lentur jika Bulog resmi berubah menjadi badan langsung di bawah presiden.

"Kalau itu terjadi, nanti juga melenturkan Himbara. Karena selama ini kan operasi pasar itu ditopang oleh pinjaman Himbara, hampir Rp30 triliun," jelas Erick.

"Kalau pinjam Himbara, ada bunganya. Kalau negara hadir, beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat. Sesuai dengan visi Bapak Prabowo, swasembada pangan secepatnya," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Kamis (7/11) masih menarik untuk dibaca pada Jumat, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir setuju Bulog jadi badan otonom
hingga cadangan devisa Oktober 2024 meningkat.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Erick Thohir setuju Bulog jadi badan otonom

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden. Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.

Baca berita selengkapnya

Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

Baca berita selengkapnya

Prabowo rombak struktur organisasi Kemenkeu

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 yang merombak struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca berita selengkapnya

Bahlil sebut dampingi Prabowo ke China bahas investasi hilirisasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke China pada Jumat (8/11) untuk membahas investasi hilirisasi.

Baca berita selengkapnya

BI: Cadangan devisa Oktober 2024 meningkat

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 tercatat sebesar 151,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar 149,9 miliar dolar AS.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Kan sudah dibicarain orang sudah diomongin (ke publik)," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog direncanakan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus BUMN.

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sepakat apabila Perum Bulog berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Diakuinya, perubahan kelembagaan Bulog itu memang telah dibahas dengan DPR RI.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan. Saya setuju," ujar Erick di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bahkan, Erick menegaskanm hal ini juga telah dibahas bersama dengan Prabowo.

"Sudah dibicarakan (dengan Prabowo)," katanya.

Erick menuturkan, perubahan kelembagaan Bulog sejatinya berkaitan dengan program Prabowo soal swasembada pangan. Sebab, Bulog nantinya akan menjadi satu badan yang menjalankan operasi pasar.

"Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Selalu petani mengeluh, harganya jatuh pada beli, harganya mahal juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income lebih," kata Erick.

Menurutnya, peran inilah yang nantinya akan dilakukan oleh Bulog. Salah satunya mengontrol naik atau turunnya harga di pasaran yang sulit dikendalikan.

"Ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini sulit," ujar Erick.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

"Saya juga dengar (tentang) Bulog itu, ada di Komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan dan saya setuju," ujar Erick di Jakarta, Kamis.

Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.

Dengan Bulog menjadi sebuah badan, maka Perum tersebut dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan olehnya, kata Erick.

"Kalau kita bicara program besar, Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," ucap Erick.

Lebih lanjut, dengan beralih menjadi badan maka Bulog akan memiliki dana untuk melakukan operasi pasar.

Menurut Erick, operasi pasar yang dilakukan Bulog ditopang oleh pinjaman dari bank Himbara, yang dananya mencapai Rp30 triliun.

"Kalau pinjam Himbara, ada bunganya, kalau negara hadir, beda. Itu keberpihakan negara untuk rakyat, sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo swasembada pangan secepatnya," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut bahwa Bulog akan beralih menjadi badan otonom, sehingga secara otomatis tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN.

Status Bulog akan seperti Badan Gizi Nasional yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Transformasi ini akan diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menilai pemerintah dapat memperkuat peran Bulog tanpa harus mengubah kelembagaannya. Adapun, status Bulog saat ini merupakan perusahaan umum (perum).

Khudori menyampaikan, yang dibutuhkan adalah penguatan dari sisi regulasi. Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi, yakni hulu-tengah-hilir.

Menurutnya, mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dapat dilakukan dengan mewajibkan beras untuk bantuan pangan dipasok oleh Bulog. Pemerintah tinggal menentukan besaran kebutuhan penyaluran bantuan pangan.

“Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP [stabilisasi pasokan dan harga pangan],” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sejak 2019, Khudori menuturkan bahwa Bulog diizinkan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras. Setelahnya, perusahaan dapat mengeklaim atau menagih ke pemerintah.

Masalahnya, Khudori menyebut bahwa Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan pembayaran klaim bisa memakan waktu lama.

“Semakin lama, semakin besar beban bunga yang ditanggung, semakin mahal pula harga pokok penjualan beras Bulog. Ini berujung pada harga beras Bulog kurang kompetitif di pasar,” tuturnya.

Di luar itu, Khudori menilai bahwa pemerintah dapat memperbesar pangsa pasarnya menjadi 20%. Alih-alih menyimpan beras pemerintah di gudang bulog, beras yang ada harus selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Dengan demikian, menurutnya, masyarakat memiliki alternatif pilihan beras Bulog yang harganya terjangkau di kala harga beras melonjak di pasar. Pemerintah pun tak perlu lagi melakukan operasi pasar saat harga beras tinggi.

“Jadi terjadi perubahan paradigma dari stabilitas harga menjadi harga stabil,” pungkasnya.

Komentar ini disampaikan Khudori menyusul adanya wacana perubahan Bulog. Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi badan usaha.

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama 6 bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.