Bisnis.com, JAKARTA - PT Palapa Ring Barat mengeluhkan banyaknya kapal-kapal yang parkir liar di laut Indonesia. Jangkar kapal sebagai alat untuk menghentikan kapal kerap menyangkut di kabel laut yang ada di bawah sehingga memutus akses internet terputus.

Direktur Utama Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengatakan tata kelola laut Indonesia belum rapih. Dia menemukan banyak kapal laut yang parkir tidak sesuai dengan jalurnya.

Kondisi ini menjadi ancaman bagi infrastruktur sistem komunikasi kabel laut (SKKL) karena rawan tersangkut dan putus.

“Jalur [laut] tersebut kami kan sudah minta izin untuk menggelar kabel internet. Tetapi kenapa ada kapal yang parkir? parkir liar itu tidak hanya ada di darat juga di laut,” kata Syarif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Pemilik kapal sengaja memarkir kendaraannya di luar dari jalur karena ingin menghindari ongkos saat memarkir kapal di tempat yang telah ditentukan.

“Kapal laut adalah tantangan terbesar saat pembangunan dan operasional,” kata Syarif.

Sekadar informasi, Palapa Ring Barat merupakan satu dari tiga paket SKKL Palapa Ring. Palapa Ring Barat menghubungkan 5 kota layanan, di daerah yang tidak terlayani oleh perusahaan telekomunikasi. Pada awal penggelarannya, pemerintah menggelontorkan dana Rp1,2 triliun untuk menggelar kabel tulang punggung sepanjang 2.124 kilometer.

Syarif menjelaskan kota-kota tersebut tidak dilayani karena dianggap tidak layak secara komersial. Palapa Ring juga hadir menghubungkan kota layanan dengan kota penghubung (interkoneksi) atau kota-kota yang ramai.

“Jadi desain Palapa Ring memang melengkapi yang eksisting. Tetapi memang uniknya ini merupakan proyek Bakti, yang tidak langsung ke end user, sehingga setelah kami meresmikan internet suka ditanyakan kenapa lambat masuk ke pasar,” kata Syarif.

Pada 2016, pemerintah mempercayakan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) untuk menjalankan proyek strategis nasional dengan menunjuk Moratelindo sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat.

Fokus proyek ini adalah untuk membangun ekonomi melalui terciptanya ekosistem digital di daerah non-commercial di Indonesia, Sebab meski trafik internet domestik tumbuh pesat, namun sebaran pengguna internet di Indonesia tak merata.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Industri telekomunikasi dihadapkan pada segudang masalah yang diharapkan dapat terselesaikan di era kepemimpinan baru Prabowo Subianto.

Permasalahan tersebut merata di seluruh segmen mulai dari pengusaha sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) hingga satelit.

Ketua bidang Restorasi & Facility Management Askalsi Sugiharto mengatakan di tengah permintaan penggelaran kabel laut internet terus mengalami pertumbuhan seiring dengan adopsi internet yang makin luas di masyarakat, lahir tantangan zonasi kabel yang makin rapat khususnya di antara wilayah sekitar Pulau Jawa - Sumatra, Jawa Kalimantan dan Kalimantan - Sulawesi.

Zonasi kabel menjadi makin rapat dan sempit, yang membuat risiko kabel putus makin besar.

“Karena banyak yang masuk itu menjadi mepet, sangat dekat. Ini jadi risiko karena perbaikan itu 2x kedalaman air. Jika kabel digelar secara berdekatan kemungkinan akan putus, saat perbaikan kabel karena kabel lain ikut tertarik saat diangkat,” kata Sugiharto dalam diskusi forum Bisnis Indonesia Forum bertajuk ‘Sektor Telekomunikasi Dikepung Masalah, Bagaimana Arah Industri ke Depan’ di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sugiharto menambahkan untuk menghindari kecelakaan putus kabel, Askalsi berharap pemerintah melakukan kajian terhadap kabel laut agar letak kabel pemain global dan lokal tidak saling berdekatan.

Selain itu, kata Sugiharto, Askalsi juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dengan memberikan area laut yang bersih dari rumpon atau alat bantu untuk menangkap ikan.

Kabel serat optik bawah laut kerap mengalami gangguan karena tertarik oleh rumpon alat penampak ikan. Beberapa pemain merasakan hal ini khususnya yang memiliki kabel di wilayah sekitar Medan dan area Papua.

Sementara itu, Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia Firdaus Adinugroho mengatakan satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) memiliki dua sisi bagi industri satelit dalam negeri.

Pada satu sisi itu merupakan bala bantuan pemain dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas dan mempercepat distribusi internet pemain lokal ke daerah-daerah yang rural, tetapi di sisi yang lain ketika pemain LEO diperbolehkan untuk berjualan di ritel menjadi ancaman bagi ekosistem internet Indonesia termasuk bagi para penyedia layanan internet tetap.

Perbesar

Pemain internet tetap yang telah susah payah menarik kabel ke daerah rural untuk meraup pasar, kalah cepat dengan satelit LEO seperti Starlink.

“Menjadi gangguan bagi para pemain satelit khususnya anggota APJII yang sudah susah payah untuk masuk ke daerah rural,” kata Firdaus.

Untuk mengatasi masalah ini, Firdaus mengusulkan agar pemain-pemain dengan teknologi LEO atau yang sejenis hanya diperuntukan sebagai backhaul sehingga APJII masih dapat masuk ke pasar ritel.

Selain persaingan Starlink, kata Firdaus, tantangan lainnya yang akan dihadapi pemain satelit dalam 2-3 tahun ke depan adalah rencana lelang spektrum frekuensi 3,5 GHz untuk layanan seluler khususnya 5G.

Saat ini sejumlah pemain satelit masih menggunakan spektrum tersebut untuk melayani masyarakat hingga aktivitas finansial. Hadirnya layanan internet bergerak berpotensi mengganggu layanan pemain eksisting.

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan perangkat dan alat khusus agar tidak terjadi gangguan atau interferensi jaringan. Investasi untuk pengadaan perangkat tersebut membutuhkan modal besar.

Harapan kepada Prabowo-Gibran

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) berharap isu terkait fiber optic hingga fixed broadband menjadi perhatian di era Prabowo—Gibran, terutama dalam hal regulasi.

Ketua Umum APJATEL Jerry Siregar mengatakan bahwa industri telekomunikasi masih dihadapi dengan sejumlah isu yang belum diselesaikan, seperti perizinan hingga sewa jaringan utilitas terpadu.

“Tarif sewa jaringan utilitas itu masih terjadi mindset yang berbeda dari pimpinan-pimpinan daerah,” kata Jerry saat ditemui Bisnis di Jakarta, Rabu (21/8/2024)

Jerry menyampaikan bahwa saat ini sudah ada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Pada pasal 128 nomor 6 dan 7, Jerry menjelaskan bahwa beleid itu berbunyi jika pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah kota (Pemkot) tidak melaksanakan atau membangun sarana jaringan utilitas terpadu, maka Pemda Pemkot tersebut tidak dapat menerapkan penarikan biaya sewa jaringan fiber optic.

“Tapi jika mereka atau Pemda Pemkot dalam hal ini membangun sarana jaringan utilitas terpadu, maka faktor penyewa sebesar 4–16%,” imbuhnya.

Perbesar

Di samping itu, Jerry juga berharap adanya kesepahaman terhadap objek vital nasional terhadap fiber optic, sehingga kecepatan dan percepatan terhadap penggelaran jaringan bisa lebih dicapai. Serta, perlu ada kajian terukur semacam moratorium baik dari sisi daya beli masyarakat, efektivitas mitigasi risk management.

“Juga bagaimana dapat menggunakan atau penggunaan terhadap jaringan utilitas fiber optik supaya meningkatkan UMKM, pendapatan asli daerah dan dapat digunakan kepada hal yang positif, seperti mencegah judi online hingga pornografi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menaruh harapan di era kepemimpinan Prabowo—Gibran periode 2024–2029.

Asosiasi berharap industri telekomunikasi dan industri internet bisa semakin baik. APJII juga berharap masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar, baik dari sisi pemerataan akses internet maupun kualitas.

APJII

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menyampaikan teknologi informasi tidak bisa hanya sekadar memikirkan akses internet semata, melainkan juga kedaulatan data Indonesia. Dia pun berharap dengan latar belakang Presiden terpilih yang berasal dari kalangan TNI mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Tanah Air.

“Tentunya beliau [Prabowo Subianto] harus paham bahwa sekarang eranya digitalisasi dan di sini potensi kedaulatan hilang hanya karena teknologi informasi yang tidak ditata dengan baik,” tuturnya.

Menurut catatan APJII, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di teknologi informasi. Salah satunya dari sisi industri Internet Service Provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet terkait batas bawah harga.

Mengacu survei internal APJII, Zulfadly mengungkap bahwa batas bawah harga berada di rentang 2,5%—5% dari UMK. Untuk itu, ISP tidak boleh menjual harga layanan di bawah rentang harga tersebut. “Supaya ISP-nya nggak sekarat, ISP-nya mampu menjaga kualitas,” terangnya.

Zulfadly menuturkan bahwa batas bawah harga ISP masih harus dikaji dan perlu formulasi yang baik. Berikutnya, moratorium ISP yang diharapkan bisa dikembangkan secara merata di Indonesia.

“Kalau sekarang takutnya banyaknya cuma di satu titik jaja, jenuh di satu titik, tetapi tidak demikian dengan pemerataan ke daerah-daerah lain,” jelasnya.

Permasalahan lain yang perlu dibenahi adalah reseller. Terlebih, online single submission (OSS) sudah mencapai 23.000 yang ingin berusaha menjadi reseller internet.

Sayangnya, dengan minimnya pemahaman, para reseller melakukan praktik yang mengarah ke aktivitas ilegal, imbas tidak memahami konteks menjadi reseller.

“Ini kita perlu kaji kembali, apakah reseller ini perlu ada terhadap jasa, atau mereka perlu ada terhadap infrastruktur. Ini nanti kita kaji kembali di regulasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) berharap pemerintah memberikan data yang komprehensif perihal peta bawah laut Indonesia agar jaringan tulang punggung internet yang digelar lebih aman. Askalsi juga berharap tata kelola kelautan yang lebih terbuka.

Sugiharto (Toto) ketua bidang Restorasi & Facility Management Askalsi mengatakan permintaan penggelaran kabel laut internet terus mengalami pertumbuhan seiring dengan adopsi internet yang makin luas di masyakarat.

Permintaan terpusat pada wilayah sekitar Pulau Jawa - Sumatra, Jawa Kalimantan dan Kalimantan - Sulawesi. Kabel yang masuk tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari luar negeri.

Akibat dari tingginya permintaan penggelaran serat optik, ruang zonasi kabel menjadi makin rapat dan sempit, yang membuat risiko kabel putus makin besar.

“Karena banyak yang masuk itu menjadi mepet, sangat dekat. Ini jadi risiko karena perbaikan itu 2x kedalaman air. Jika kabel digelar secara berdekatan kemungkinan akan putus, saat perbaikan kabel karena kabel lain ikut tertarik saat diangkat,” kata Sugiharto dalam diskusi forum Bisnis Indonesia Forum bertajuk ‘Sektor Telekomunikasi Dikepung Masalah, Bagaimana Arah Industri ke Depan’ di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sugiharto menambahkan untuk menghindari kecelakaan putus kabel, Askalsi berharap pemerintah melakukan kajian terhadap kabel laut agar letak kabel pemail global dan lokal tidak saling berdekatan.

Selain itu, kata Sugiharto, Askalsi juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dengan memberikan area laut yang bersih dari rumpon atau alat bantu untuk menangkap ikan.

Kabel serat optik bawah laut kerap mengalami gangguan karena tertarik oleh rumpon alat penampak ikan. Beberapa pemain merasakan hal ini khususnya yang memiliki kabel di wilayah sekitar Medan dan area Papua.

Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Askalsi Roger Pardede menambahkan permasalahan tidak berhenti saat kabel putus. Ketika pemain kabel laut ingin memperbaiki, kapal khusus perbaikan kabel sangat terbatas jumlahnya di Indonesia.

Keterbatasan itu menjadi bencana karena waktu perbaikan kabel putus makin lama, yang berdampak pada kualitas layanan internet di dalam negeri.

“Perbaikan terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Untuk menggelar saja kami butuh waktu 1,5 tahun. Untuk perbaikan kadang juga harus menunggu lama,” kata Roger.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku. Hal ini mengancam keberlangsungan operasi kabel dan bisa mengganggu kelestarian ekosistem.

"Pengaturan dimaksudkan agar penggelaran pipa maupun kabel dapat selaras dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, baik karena faktor alam maupun teknis. Untuk itu, perlu kajian lebih dalam, sehingga penggelaran pipa maupun kabel dilaksanakan tanpa melanggar aturan yang berlaku," ungkap Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Hal itu diungkapkannya saat Forum Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Instalasi SKKL di Jakarta. Ia menyebu penggelaran SKKL diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Pada keputusan itu tertera peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 Beach Main Hole (BMH). Terdapat juga empat lokasi landing stations yang ditetapkan yakni di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.

Regulasi tersebut juga mewajibkan pemrakarsa SKKL untuk mengurus perizinan dasar yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ketika akan melakukan pergelaran di ruang laut.

Selain itu, sebagai pemegang PKKPRL, pemrakarsa diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan oleh regulator.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan pihaknya menemukan masih banyak pemilik SKKL yang belum memenuhi aturan seperti penggelaran kabel tanpa PKKPRL atau menggelar di luar koordinat yang telah ditetapkan di PKKPRL.

"Dari sekitar 22 PKKPRL yang dikeluarkan oleh KKP untuk kegiatan SKKL sepanjang periode 2021-2024, terdapat lima pelanggaran. Kalau dipersentase, sekitar 22 persen tingkat pelanggarannya, lumayan tinggi, makanya perlu ditingkatkan kepatuhan dari pemrakarsa terhadap komitmen di PKKPRL," kata Doni.

Doni juga mengungkapkan saat ini KKP sedang menimbang adanya grading bagi setiap calon pemrakarsa yang akan mengajukan PKKPRL untuk SKKL dengan salah satu penilaian adalah kepatuhan terhadap regulasi.

"Misalnya kita berikan label hijau, kuning, merah. Jika merah, artinya calon pemrakarsa punya rekam jejak sering tidak patuh dan harus diwaspadai dalam pemberian izin," ulasnya.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan alasan pemerintah mengatur penggelaran SKKL agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan lantaran banyaknya aktivitas di ruang laut.

Hal ini karena kabel yang digelar di luar ketentuan sejatinya berpotensi rusak, misalnya, terkena jangkar kapal dan lainnya. Selain itu, penggelaran kabel dikhawatirkan melintasi kawasan konservasi tanpa izin yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem.

Ia mengingatkan besarnya potensi penggelaran SKKL dari luar negeri memanfaatkan perairan Indonesia seiring memanasnya hubungan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan China karena Laut China Selatan tak mudah dilewati.

"Kita sebagai negara melihat peluang tersebut, dengan menjaga kepentingan dalam negeri yang mewajibkan pemilik SKKL dari luar negeri untuk bermitra dengan operator kabel lokal dan mewajibkan landing stations sesuai regulasi. Kehadiran landing stations secara teknis dan kedaulatan digital nilainya lebih tinggi ketimbang landing points, ini kita tegakkan dengan menjalankan Kepmen KP No 14/21," tegasnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024