JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari satu bulan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi menteri hingga susunan kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Pergerakan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih juga semakin menjadi perhatian karena belum adanya pernyataan resmi terkait nama-nama calon menteri hingga jumlah kementerian.

Terbaru, sejumlah tokoh kedapatan mendatangi kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9/2024). Menariknya, tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Dikutip dari Kompas.id, tokoh yang hadir antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra.

1. Prabowo Bertemu Sjafrie Sjamsoeddin hingga Meutya Hafid di Hambalang, Terkait Penunjukan Menteri?

Namun, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Danhil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya melanjutkan.

Dikonfirmasi kembali apakah pertemuan terkait proses penunjukkan menteri, Danhil mengaku, tidak tahu. Dia menegaskan bahwa pembentukan kabinet atau penunjukan menteri ada di tangan Prabowo.

“Saya enggak tahu. Tapi, yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung,” jawabnya saat dikonfirmasi apakah Sjafrie bakal menjadi Menteri Pertahanan dan Meutya Hafid bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Demikian juga, Danhil mengaku, tidak tahu saat ditanya mengenai kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan bakal masuk dalam kabinet Prabowo.

“Saya enggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo,” katanya.

Danhil kembali mengaku bahwa dirinya tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo.

Dia hanya menegaskan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama yang dipertimbangkan bakal menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

“Yang jelas prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi, bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas,” ujarnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Nama Soeharto Dihapus dari TAP MPR: Keluarga Minta Maaf, Dinilai Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Berita populer lainnya datang dari keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI soal Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 yang berisi soal upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta eksplisit menyebut nama Presiden ke-2 RI Soeharto.

MPR menghapuskan nama Soeharto dari ketentuan tersebut karena dianggap sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Hanya saja, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tersebut masih berlaku karena ada TAP MPR Nomor I/R 2003.

"Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,” kata pria yang karib disapa Bamsoet ini pada 25 September 2024.

Terbaru, dalam acara silaturahmi kebangsaan yang dihadiri pimpinan MPR RI dengan perwakilan keluarga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto dan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, Bamsoet menyebut bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Pasalnya, Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia. Ditambah lagi, telah dihapuskannya nama Presiden ke-2 RI itu dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Seoharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang dan oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional," kata Bamsoet di Kompleks MPR RI, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Tutut Soeharto mewakili keluarga secara resmi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ayah mereka selama 32 tahun memimpin Indonesia.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Menurut dia, tidak ada manusia yang selalu benar, termasuk ayahnya yang menjabat sebagai Presiden RI terlama. Namun, Tutut berharap agar kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya tetap dihargai.

Namun, dia juga mengungkapkan rasa sakit hati keluarga melihat ayahnya digulingkan saat reformasi. Tetapi, menurut Tutut, Soeharto berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menyimpan dendam.

Sementara itu, Titik Soeharto mewakili keluarga berterima kasih karena nama ayah mereka dicabut dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.

"Untuk itu kami, tadi disampaikan juga oleh Mba Tutut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Titiek.

Dia lantas mengatakan, sejumlah program sukses pada era kepemimpinan ayahnya, seperti swasembada pangan, Keluarga Berencana (KB), dan SD Inpres. Bahkan, Soeharto dikatakan berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

"Mohon itu juga tidak dilupakan oleh para pimpinan pendiri bangsa dan juga masyarakat Indonesia,” kata Titiek.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.