Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tengah melakukan pemanggilan kandidat menteri yang bakal mengisi kabinetnya. Diketahui bahwa mantan Danjen Kopassus itu akan memecah 8 kementerian menjadi 18 kementerian.

Seperti diketahui, DPR-RI menambah susunan komisi dari 11 menjadi 13. Berdasarkan informasi ini, beredar dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD.” Dari dokumen itu akan ada 46 kementerian.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jumlah kementerian tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa masih ingin menghitung angka finalnya.

“Saya masih mau finalisasi jumlahnya [kementerian] berapa. Tetapi, jumlahnya ada sekitar itu,” katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Dia menyampaikan jumlah kementerian yang ada itu akan mengoptimalkan fungsi lembaga dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat.

“Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Asta Cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kemudian kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” jelasnya.

Berdasarkan data 46 kementerian yang beredar itu, Bisnis menghitung jumlah kementerian yang bakal dipecah. Terbanyak adalah Kemenkumham dan Kemendikbud.

Kemenkumham bakal dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun Kemendikbud menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Kebudayaan.

Sementara itu, ada enam kementerian yang masing-masing dipecah menjadi dua.

Berikut ini data lengkap mengenai pemecahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran:

1. Kemen LHK: Kementerian Kehutanan dan Menteri Lingkungan
2. Kemen PUPR: Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat
3. Kemenendes PDTT : Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi
4. Kemenkop UKM : Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM
5. Kemenparekraf : Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
6. Kemendikbud: Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan
7. Kemenkumham: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
8. Kemenko PMK: Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kemenko bidang Kemasyarakatan

Prabowo diketahui juga menambah satu lembaga yakni Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI. Fungsi ini sebelumnya dilakukan oleh lembaga setingkat menteri.

Jumlah kabinet Prabowo Gibran kemungkinan masih bisa bertambah karena Prabowo hingga Senin (14/10/2024) telah memanggil 49 orang kandidat menteri. Pada hari ini, Selasa (15/10/2024), masih melakukan pemanggilan sejumlah orang di Kertanegara.

Berikut ini daftar lengkap kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran:

Kementerian

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari satu bulan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi menteri hingga susunan kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Pergerakan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih juga semakin menjadi perhatian karena belum adanya pernyataan resmi terkait nama-nama calon menteri hingga jumlah kementerian.

Terbaru, sejumlah tokoh kedapatan mendatangi kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9/2024). Menariknya, tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Dikutip dari Kompas.id, tokoh yang hadir antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra.

1. Prabowo Bertemu Sjafrie Sjamsoeddin hingga Meutya Hafid di Hambalang, Terkait Penunjukan Menteri?

Namun, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Danhil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya melanjutkan.

Dikonfirmasi kembali apakah pertemuan terkait proses penunjukkan menteri, Danhil mengaku, tidak tahu. Dia menegaskan bahwa pembentukan kabinet atau penunjukan menteri ada di tangan Prabowo.

“Saya enggak tahu. Tapi, yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung,” jawabnya saat dikonfirmasi apakah Sjafrie bakal menjadi Menteri Pertahanan dan Meutya Hafid bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Demikian juga, Danhil mengaku, tidak tahu saat ditanya mengenai kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan bakal masuk dalam kabinet Prabowo.

“Saya enggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo,” katanya.

Danhil kembali mengaku bahwa dirinya tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo.

Dia hanya menegaskan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama yang dipertimbangkan bakal menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

“Yang jelas prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi, bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas,” ujarnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Nama Soeharto Dihapus dari TAP MPR: Keluarga Minta Maaf, Dinilai Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Berita populer lainnya datang dari keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI soal Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 yang berisi soal upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta eksplisit menyebut nama Presiden ke-2 RI Soeharto.

MPR menghapuskan nama Soeharto dari ketentuan tersebut karena dianggap sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Hanya saja, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tersebut masih berlaku karena ada TAP MPR Nomor I/R 2003.

"Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,” kata pria yang karib disapa Bamsoet ini pada 25 September 2024.

Terbaru, dalam acara silaturahmi kebangsaan yang dihadiri pimpinan MPR RI dengan perwakilan keluarga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto dan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, Bamsoet menyebut bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Pasalnya, Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia. Ditambah lagi, telah dihapuskannya nama Presiden ke-2 RI itu dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Seoharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang dan oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional," kata Bamsoet di Kompleks MPR RI, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Tutut Soeharto mewakili keluarga secara resmi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ayah mereka selama 32 tahun memimpin Indonesia.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Menurut dia, tidak ada manusia yang selalu benar, termasuk ayahnya yang menjabat sebagai Presiden RI terlama. Namun, Tutut berharap agar kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya tetap dihargai.

Namun, dia juga mengungkapkan rasa sakit hati keluarga melihat ayahnya digulingkan saat reformasi. Tetapi, menurut Tutut, Soeharto berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menyimpan dendam.

Sementara itu, Titik Soeharto mewakili keluarga berterima kasih karena nama ayah mereka dicabut dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.

"Untuk itu kami, tadi disampaikan juga oleh Mba Tutut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Titiek.

Dia lantas mengatakan, sejumlah program sukses pada era kepemimpinan ayahnya, seperti swasembada pangan, Keluarga Berencana (KB), dan SD Inpres. Bahkan, Soeharto dikatakan berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

"Mohon itu juga tidak dilupakan oleh para pimpinan pendiri bangsa dan juga masyarakat Indonesia,” kata Titiek.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh mendatangi Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9/2024). Menariknya, tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Dikutip dari Kompas.id, tokoh yang hadir antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra.

Para tokoh tersebut bergantian datang ke kediaman Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dari siang hingga sore hari.

Menanggapi kedatangan sejumlah tokoh tersebut, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Dahnil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya melanjutkan.

Dikonfirmasi kembali apakah pertemuan terkait proses penunjukkan menteri, Dahnil mengaku, tidak tahu. Dia menegaskan bahwa pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri ada di tangan Prabowo.

“Saya enggak tahu. Tapi, yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung,” jawabnya saat dikonfirmasi apakah Sjafrie bakal menjadi Menteri Pertahanan dan Meutya Hafid bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Demikian juga, Dahnil mengaku, tidak tahu saat ditanya mengenai kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan bakal masuk dalam kabinet Prabowo.

“Saya enggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo,” katanya.

Dahnil kembali mengaku bahwa dirinya tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo.

Dia hanya menegaskan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama yang dipertimbangkan bakal menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

Menariknya, Dahnil menyebut, nama-nama tersebut berasal dari partai politik (parpol) dan juga usulan dari organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Yang jelas prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi, bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas,” ujarnya.

Diketahui, sejumlah nama dikabarkan bakal masuk dalam kabinet Prabowo. Antara lain Sjafrie Sjamsoeddin bakal menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dan politikus Partai Golkar Meutya Hafid menjadi Menkominfo.

Menariknya, ada nama kader PDI-P Abdullah Azwar Anas dan tokoh yang dekat dengan PDI-P Budi Gunawan juga dikabarkan bakal masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal, diketahui bahwa PDI-P saat ini belum memutuskan bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terkait susunan kabinet dan menteri, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com, pada 16 September 2024.

Namun, Dasco mengaku, tidak mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyusunan kabinet. Sebab, menurut dia, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengisyaratkan tidak akan lagi terlibat dalam pemerintahan setelah 10 tahun tergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sinyal tersebut disampaikan Retno saat menjelaskan banyaknya pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh sosok penggantinya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Kan pekerjaan terus ada, enggak mungkin semua selesai sekarang kan enggak mungkin. Jadi pasti banyak, dan siapa pun yang akan mengganti saya kira pasti akan duduk (bersama terlebih dahulu)," kata Retno di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Retno juga memastikan akan menyampaikan tugas-tugas yang dianggap perlu segera diselesaikan oleh Menlu berikutnya.

"Jadi kita akan duduk dan saya akan sampaikan pending-pending yang akan segera atau perlu diberikan perhatian," ujarnya.

1. Tugas Baru Reno Marsudi di PBB, Usai Purnatugas sebagai Menlu…

Retno Marsudi rupanya ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Utusan Khusus untuk isu air dunia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melalui laman resmi PBB, un.org pada Jumat (13/9/2024).

Penunjukan Retno bertujuan menggalang kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air global, termasuk tindak lanjut dari hasil Konferensi Air PBB 2023.

Retno akan mulai bekerja sebagai Utusan Khusus untuk Air pada 1 November 2024, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Menlu RI.

Bakal melepas jabatannya sebagai Menlu, Retno tetap menitipkan pesan agar kemerdekaan Palestina tetap terus didukung.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Dinamika Kabinet Besar Prabowo, Simulasi Jumlah Menteri hingga Disusun Paling Lambat H-5

Berita populer selanjutnya datang dari pemeritahan berikutnya yang bakal dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabumig Raka.

Jelang pelantikan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024, pembicaraan mulai mengarah kepada susunan kabinet atau jumlah menteri.

Di saat sejumlah politikus dari beberapa partai pendukung mengungkapkan kabar mengenai potensi jumlah menteri bahkan sudah mengetahui siapa saja yang bakal menjadi menteri, Gerindra justru mengatakan, belum keputusan final mengenai jumlah menteri.

Sebut saja, politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa dirinya mendengar jumlah menteri bakal bertambah dari 34 ke 44.

Kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan lebih dari 34.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, nama-nama kader Golkar yang akan menduduki posisi orang nomor satu di kementerian itu saat ini sudah diketahui oleh Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia.

"Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh kita aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri, kami juga bingung,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI pada 12 September 2024.

Dasco mengungkapkan, pihaknya hingga kini masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

Dia juga mengatakan, sampai saat ini para ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum mengadakan pertemuan untuk membahas susunan menteri.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.