Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto layak dipertimbangkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang jasa-jasanya harus dihormati. Dia menuturkan, Soeharto merupakan salah satu tokoh penting yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Seiring dengan hal tersebut, Bamsoet berharap Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, dapat mempertimbangkan nama Soeharto untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Apalagi, MPR juga telah menghapus nama Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No. TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

"Oleh karena itu, maka rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang mendapatkan anugrah gelar Pahlawan Nasional, selaras dengan martabat kemanusiaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Bamsoet dalam acara Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Bamsoet menuturkan, Soeharto telah berusaha mengabdikan diri sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden. Dia juga menyebut Soeharto memiliki jasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang.

Dia melanjutkan, bukti jasa Soeharto dapat dilihat dari catatan sejarah. Bamsoet mengatakan, pada 1963, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,25%. Kemudian, pada 1966 inflasi melonjak hingga 635,3% dan setahun kemudian Indonesia adalah negara miskin dengan catatan hutang sebesar US$700 juta.

Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah Soeharto. Dia mengatakan, Soeharto bergerak cepat memperbaiki ekonomi negara dengan bantuan tim pakar ekonominya, yang salah satu anggotanya adalah Soemitro Djojohadikoesoemo, Bapak dari Prabowo Subianto.

Hasilnya, pada 1969 atau setahun setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi melonjak tajam menjadi 12% dan inflasi berhasil ditekan pada kisaran 9,9%.

"Tidak hanya itu, Tahun 1976 Indonesia berhasil menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses meluncurkan satelit dan pada 1984 Indonesia sukses swasembada pangan," kata Bamsoet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan mantan Presiden RI Kedua, Soeharto, untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara silaturahmi kebangsaan yang dihadiri oleh pimpinan MPR RI dan perwakilan keluarga Soeharto, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional," kata Bamsoet di Kompleks MPR RI, Jakarta, pada Sabtu (28/9/2024).

Bamsoet menilai, Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut berkat rekam jejaknya selama 32 tahun sebagai Presiden RI.

Ia juga mengingatkan bahwa Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998, yang memerintahkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah dilaksanakan secara tegas, termasuk terhadap Soeharto.

"Adanya surat pimpinan MPR yang menegaskan mengenai telah dilaksanakannya keutuhan Pasal IV Ketetapan MPR 11 Tahun 1998," ujar Bamsoet.

Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya menjaga semangat rekonsiliasi yang diwariskan oleh sejarah.

Menurutnya, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak seharusnya menanam benih-benih konflik, melainkan mencari titik temu.

"Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu," kata Bamsoet.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Siti Fauziah menambahkan, perintah TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 terkait penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang secara eksplisit menyebut nama Soeharto telah dilaksanakan.

Ia menyebutkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kepastian hukum kepada Soeharto melalui Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung.

Fauziah juga menjelaskan, Soeharto menderita sakit permanen dan meninggal dunia pada 2008, sehingga tuntutan pidana terhadapnya dihapus.

"Maka materi muatan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang secara eksplisit menyebutkan nama Mantan Presiden Soeharto dalam perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme secara pribadi dinyatakan sudah dilaksanakan," ujar Fauziah.

"Namun tidak termasuk terhadap perkara-perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme lainnya yang disebutkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998," tambahnya.