TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan, pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim,sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungiTempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Untuk bisa membuahkan hasil, Khudori mengatakanfood estatememerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman,food estatememerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

Dikutip dariKoran Tempoedisi 30 Agustus 2024 Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahanfood estatedi Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstensifikasi food estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Dua putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut) dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek) menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahan ayahnya selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Permintaan maaf tersebut diungkapkan keduanya saat menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan bersama pimpinan MPR RI Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Tutut mengatakan, seluruh manusia tidak ada yang sepenuhnya selalu benar, termasuk mendiang ayahnya. Dia menjelaskan, hal-hal yang dilakukan Soeharto kala itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dirinya memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Soeharto.

"Kami mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan," kata Tutut Soeharto.

Tutut juga menyampaikan terima kasihnya kepada pimpinan MPR yang telah menghapus nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

"Ini membuat kami sebagai keluarga terharu, karena para pimpinan telah memutuskan dengan sepakat semuanya ditandatangani semuanya tentang pencabutan nama bapak dari TAP MPR tersebut," katanya.

Serupa, Titiek Soeharto turut menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Titiek juga mengatakan Indonesia tidak dapat melupakan jasa-jasa Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Titiek menambahkan, jasa yang diberikan ayahnya kepada Indonesia adalah hasil kerja sama dari seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya.

Dia mencontohkan, dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu menekan angka inflasi dengan signifikan. Selain itu, Indonesia juga beralih dari pengimpor beras terbesar menjadi negara yang melakukan swasembada. Capaian tersebut, lanjut Titiek, juga diakui oleh dunia internasional.

"Kami mewakili keluarga meminta maaf sebesar-besarnya. Tetapi, mohon itu (kebijakan-kebijakan Soeharto) tidak dilupakan oleh para pimpinan pendiri bangsa dan juga masyarakat indonesia," kata Titiek.

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penghapusan tersebut resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menjelaskan, keputusan MPR untuk menghapus nama Soeharto tertuang dalam Surat Jawaban Pimpinan MPR No B-1372I/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 tertinggal 24 September 2024 dalam menindaklanjuti surat Pimpinan fraksi Partai Golkar perihal pasal 4 TAP XI/MPR/1998.

"Untuk ditegaskan oleh Pimpinan MPR RI bahhwa Pasal 4 TAP MPR No XI/MPR/1998 khususnya yang secara eksplisit menyebutkan Nama Mantan Presiden Soeharto agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut ketetapan tersebut," kata Siti saat membacakan surat jawaban Pimpinan MPR.

Siti memaparkan, salah satu alasan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan tersebut adalah karena upaya hukum yang dilakukan kepada Soeharto secara pribadi sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut seiring dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kepastian hukum melalui Surat Keputusan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 lalu sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.

Selain itu, penghentian ini juga tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No 140 PK/Pdt/2015 karena alasan penyakit permanent yang diderita Soeharto kala itu.

Dia melanjutkan, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Gabungan 23 September 2024 lalu, Pimpinan MPR telah menyetujui untuk menegaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan studi atas kedudukan hukum dan tindak lanjut TAP MPR No XI/MPR/1998, termasuk ketetapan MPR/MPRS lain yang dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003.

"Pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian Mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," jelas Siti

Adapun, nama Soeharto disebut pada Pasal 4 TAP MPR No TAP XI/MPR/1998. Ketetapan tersebut berisi upaya pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk ditujukan untuk Soeharto.

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” demikian kutipan pasal 4 TAP MPR tersebut.

Agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024). Dalam acara tersebut, MPR RI resmi menghapus nama Mantan Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan di Senayan berencana memanggil menteri keuangan untuk meminta penjelasan, mengenai penyertaan modal PT Taspen di Barito Group dan enam swasta lainnya, kepada menteri keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada pertengahan 1993 kala itu, berharap dapat mengusut tuntas soal kebijakan penyertaan modal PT Taspen pada pihak ketiga, baik langsung maupun tidak langsung yang nilainya disinyalir mencapai sekitar Rp1,6 triliun.