REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen sekolah mereka di Gaza hancur atau rusak dan sebagian besar sudah menjadi tempat pengungsian yang penuh sesak, dengan ratusan ribu keluarga mengungsi, serta tidak dapat digunakan untuk pendidikan.

Lewat unggahan di X, Lazzarini menambahkan "lebih dari 600.000 anak di sana mengalami trauma berat dan tinggal di reruntuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Setengah dari mereka dulunya bersekolah di UNRWA. Semakin lama anak-anak tidak bersekolah, semakin tinggi risiko kehilangan generasi, yang memicu kebencian & ekstremisme".

"Di Gaza, lebih dari 70 persen sekolah kami hancur atau rusak. Mayoritas kini menjadi tempat penampungan yang penuh sesak, dengan ratusan ribu keluarga mengungsi. Sekolah-sekolah itu tidak dapat digunakan untuk belajar," katanya.

"Tanpa gencatan senjata, anak-anak kemungkinan besar dapat menjadi korban eksploitasi, termasuk menjadi pekerja anak dan perekrutan untuk kelompok bersenjata. Kita kerap melihat hal ini terjadi dalam konflik di seluruh dunia, jangan sampai kita mengulanginya di Gaza".

Lebih lanjut Lazzarini mengatakan bahwa "gencatan senjata adalah kemenangan bagi semua, sebab gencatan senjata akan memberikan waktu jeda bagi warga sipil, pembebasan para sandera serta pendistribusian kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, termasuk belajar," katanya.

Sebelumnya diberitakan, aksi pembangkangan massal guncang Israel. Pemogokan umum nasional pertama ini merupakan pertama kali sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan pembantaian Zionis terhadap warga di Jaluar Gaza.

Pembangkangan dilakukan di tengah kemarahan masyarakat yang meluas terhadap cara pemerintah menangani perang di Gaza setelah ditemukannya enam jenazah sandera pada akhir pekan lalu.

Serikat buruh terbesar Israel, Histadrut, memerintahkan pemogokan umum secara nasional mulai pukul 6 pagi pada Senin yang diperkirakan akan menghentikan sebagian besar perekonomian.

Kantor-kantor pemerintah dan kotamadya akan ditutup. Begitu pula sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta yang berhenti beroperasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki mengatakan pembunuhan yang hingga kini masih terjadi di wilayah Palestina mencerminkan kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan perang sekaligus mengungkapkan standar ganda mereka.

"Benar-benar sebuah refleksi dari kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan perang," kata Al-Maliki dalam diskusi bertema Palestine's Never-Ending Struggle for Statehood, Human Rights, and Justice di Jakarta, Selasa.

Al Maliki juga menyatakan, selain gagal menghentikan perang, terungkap pula standar ganda komunitas internasional dalam hal bagaimana mereka menangani berbagai konflik di dunia.

"Palestina diperlakukan sangat berbeda dengan Israel. Israel bertindak di luar batas hukum. Israel kebal terhadap segala jenis sanksi dan akuntabilitas," katanya dalam diskusi dengan fokus isu Palestina itu.

Diskusi yang merupakan hasil kerja sama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Palestina itu berlangsung di Sekretariat FPCI di Jakarta.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid itu dihadiri sejumlah duta besar asing di Jakarta di antaranya Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Sudan Yassir Mohamed Ali, Duta Besar Maroko Ouadia Benabdellah dan Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad.

Pada kesempatan itu, Al Maliki menjelaskan selama Israel merasa kebal terhadap hukum dan selama Israel memahami bahwa tidak ada harga yang harus dibayar atas kriminalitas dan kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, maka Israel beranggapan mengapa perang melawan Palestina harus dihentikan.

Al Maliki menambahkan bahwa perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu percaya perang Israel terhadap rakyat Palestina merupakan perang eksistensial bagi Israel.

Lihat halaman berikutnya >>>

Netanyahu menilai apa yang terjadi pada 7 Oktober 2023 telah mengungkap tingkat sistem keamanan nasional Israel.

"Tak hanya mengungkap titik kelemahan, namun juga memperlihatkan kegagalan sistem keamanan nasional Israel," katanya.

Menurut Al Maliki, Netanyahu memahami alasan sistem keamanan nasional Israel gagal yakni karena ada orang-orang Palestina yang tinggal di tanah yang disebut Palestina.

"Dan satu-satunya cara bagi Israel untuk mengamankan sistem keamanan nasional mereka adalah dengan menghilangkan keberadaan Palestina dari tanah Palestina," katanya.

Hingga saat ini pasukan Israel masih menggempur wilayah pendudukan Palestina. Mereka menghancurkan sekolah, gereja serta infrastruktur penting lainnya serta membunuh rakyat Palestina, yang sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak yang tak berdosa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelorakan semangat persatuan antarbangsa melalui pembentangan bendera nasional RI-Palestina dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tebing Alam Lematang, Lahat, Sumatera Selatan, beberapa hari lalu.

Tim pembentangan bendera Nasional itu beranggotakan Muhammad Fauzi, Masagus Farizi Hidayat, Zahfarina Wulan Agustin, Kautsar Ahmad Diozan, Lazuardi Bimahdi, Rizki Nia Rahmawati, Widya Halawa, dan Fabila Al-Akbar yang merupakan atlet panjat tebing tergabung dalam Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Unsri.

"Pembentangan bendera merah putih bersanding dengan bendera nasional Palestina ini adalah bentuk penghormatan kami, pemuda, kepada perjuangan para pahlawan nasional kita dan perjuangan seluruh warga Palestina sedang berjuang melawan kejahatan genosida hingga hari ini," kata Ketua Umum Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Unsri Erico Carter saat dihubungi dari Jakarta.

Semangat perjuangan untuk persatuan antarbangsa itu mereka representasikan melalui rangkaian proses ekspedisi pembentangan bendera yang berlangsung tidak sederhana melintasi hutan perbukitan.

Erico menjelaskan, jauh sebelum melakukan ekspedisi, tim atlet harus menempuh pelatihan fisik dan teknik pemanjatan tebing dalam waktu cukup panjang, dan menguras tenaga di bawah pendampingan para mentor dan dukungan Dekanat Fakultas Hukum Unsri.

Dengan bermodalkan fisik yang prima dan dukungan moril itulah, kata dia, rekan-rekannya mampu memanggul beban tas yang berisi peralatan seperti tali berukuran 400 meter dan ragam alat pemanjatan yang berbobot 50 kilogram hingga berhasil membentangkan bendera nasional.

Bendera Merah Putih - Palestina yang berukuran 6 x 4 meter itu masing-masing dibentangkan menggunakan teknik pemanjatan tebing alam di puncak tebing berketinggian 130 meter.

Adapun lokasi pembentangan berada di Tebing Lematang, Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat atau berjarak sekitar 152 kilometer dari Kota Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan itu.

Lihat halaman berikutnya >>>

"Tim berada di lokasi sejak tanggal 15 Agustus yang lalu, mereka menempuh perjalanan memasuki hutan dan melintasi aliran sungai Lematang yang berarus deras. Alhamdulillah semua sehat, tantangan berhasil dilewati dan bendera bisa terbentang hari ini sesuai target," kata Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri ini.

Pada kegiatan ini turut melibatkan personel Komando Rayon Militer 405-07 Pulau Pinang, Kepolisian Sektor Pulau Pinang, Camat, dan puluhan pemuda Desa Tanjung Sirih Lahat dan sekitarnya untuk bersama-sama melakukan upacara penghormatan bendera Merah Putih dan berdoa untuk para pejuang Tanah Air. Termasuk, kata dia, mereka juga melakukan sosialisasi tentang bahaya melakukan pembakaran di sekitar areal hutan selama musim kering dan pembersihan bantaran sungai.

Erico berharap kegiatan ekspedisi pemanjatan tebing dan pembentangan bendera ini bisa memberi motivasi kepada para pemuda, utamanya bagi kalangan mahasiswa se-Indonesia untuk mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif, dan menanamkan nasionalisme di tengah derasnya arus informasi dan gaya hidup lintas budaya bangsa.

Selain itu, pihaknya juga menilai kegiatan ini sebagai bentuk eksistensi organisasi mahasiswa pencinta alam Indonesia (Mapala) yang tetap konsisten memelihara nilai-nilai sosial, nilai kebangsaan, lingkungan hidup dan terus belajar mengaplikasikan ilmunya untuk misi pemeliharaan hutan, sungai, tebing, laut agar tetap lestari.

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengundang anggota Dewan Keamanan PBB untuk menyaksikan secara langsung kengerian yang dialami oleh warga Palestina.

Berbicara pada sesi Dewan Keamanan tentang Palestina, pada Kamis (22/8), Mansour menyerukan semua orang yang punya nyali untuk datang dan mengatakan kami datang untuk menuntut gencatan senjata dan menuntutnya sekarang di Jalur Gaza.

Dirinya menegaskan bahwa Gaza tidak membutuhkan lebih banyak kelumpuhan dan kematian. Gaza disebutnya telah menyaksikan kehidupan yang hancaru oleh bom dan peluru, lalu kini ditambah dengan kelaparan dan penyakit yang dipicu pendudukan.

“Gaza membutuhkan kehidupan untuk dipulihkan, dan Gaza membutuhkannya sekarang juga," kata Mansour.

Menggambarkan runtuhnya layanan-layanan penting akibat serangan Israel yang sedang berlangsung, dia berkata rakyat Palestina di Jalur Gaza telah menyaksikan dan merasakan secara langsung runtuhnya semua kebutuhan hidup.

“Pemerintah Israel bahkan tidak peduli terhadap warga negaranya sendiri… Mereka lebih peduli pada pembunuhan warga Palestina dibandingkan menyelamatkan warga Israel,” ucapnya.

Mansour mengingatkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang perlunya sedikitnya 600 truk bantuan kemanusiaan untuk memasuki Jalur Gaza setiap hari dan bertanya siapa yang menghentikan Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan pernyataan Biden.

"Tidak ada alasan bagi Israel untuk terus membunuh warga sipil Palestina yang tidak bersalah, anak-anak, bayi. Berapa lama lagi kita akan mengecewakan mereka?,” ucapnya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Lebih lanjut dia menyoroti rencana kepemimpinan Palestina untuk melakukan tindakan lebih lanjut di PBB, termasuk mendorong penerapan pendapat penasihat Mahkamah Internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel.

"Kami akan memulai tindakan lain untuk mengakhiri pendudukan ilegal ini sesegera mungkin," sebutnya.

Sembari menekankan bahwa waktu untuk menunggu sudah berakhir dan waktu untuk bertindak adalah sekarang, ia meminta Dewan Keamanan PBB memenuhi mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dia mendesak anggota dewan menerapkan gencatan senjata segera, menghentikan penderitaan, serta melindungi anak-anak dan semua warga sipil sebagaimana yang dituntung pada hukum internasional dan kemanusiaan.

Sementara itu, utusan baru Israel untuk PBB Danny Dannon menyebut Mansour seorang teroris berjas dan mengeklaim jika utusan Palestina itu tidak mengutuk Hamas, maka ia adalah salah satu dari mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- "Ada kemajuan" dalam megosiasi untuk memastikan gencatan senjata di Jalur Gaza yang terkepung dan pembebasan sandera yang masih ditahan, kata Gedung Putih pada Jumat (23/8).

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, pejabat AS melakukan "diskusi konstruktif" pada Kamis (22/8) malam di Kairo dengan pembicaraan yang berlanjut di sana pada hari berikutnya.

"Proses negosiasi sebenarnya bergerak maju. Pembicaraan berjalan sesuai agenda yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam hal putaran pembicaraan berikutnya. Sekarang, yang penting adalah semua pihak terlibat dalam pembicaraan itu, dan bahwa pihak-pihak tersebut terus bekerja agar pelaksanaan gencatan senjata dapat dilaksanakan," kata Kirby kepada wartawan.

Kirby membantah laporan bahwa pembicaraan tersebut hampir menemui jalan buntu, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut "tidak akurat."

"Tanda-tanda awal di Kairo, dan ini adalah tanda-tanda awal, adalah bahwa diskusi telah konstruktif, tetapi masih ada pembicaraan lebih lanjut yang akan berlangsung sepanjang akhir pekan," katanya. "Kita sekarang membutuhkan kedua belah pihak untuk bersatu dan bekerja menuju pelaksanaan gencatan senjata," tambahnya.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada Selasa (20/8) menyerukan agar diakhirinya langkah dalam apa yang disebutnya sebagai upaya kepala otoritas pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk "menyabotase" pembicaraan, serta mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan "saat ini juga". Ia mendesak Netanyahu untuk hadir secara langsung dalam pembicaraan di Kairo, dengan mengatakan “satu-satunya alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia sudah tidak punya nurani lagi”.

Ketika ditanya bahwa Netanyahu bernegosiasi dengan niat tidak baik, Kirby mengatakan: "Kami telah mengadakan percakapan konstruktif dengan rekan-rekan Israel kami dalam beberapa hari terakhir," dengan menunjuk pada panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Netanyahu pada Rabu (21/8).

"Saya akan menganggapnya sebagai percakapan yang konstruktif, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya senang untuk mengulanginya, bahwa kami berada di Kairo. Mereka berada di Kairo," kata Kirby. "Kami membutuhkan Hamas untuk berpartisipasi, dan kami perlu fokus pada detail penting untuk menyelesaikan ini. Itulah yang kami fokuskan di sini dalam beberapa hari mendatang sepanjang akhir pekan," tambahnya.

Lihat halaman berikutnya >>>

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah mencoba mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan serta gencatan senjata, begitu pula guna memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas yakni menghentikan penyerbuan ke Jalur Gaza.

Pembicaraan ini berlangsung di tengah kekhawatiran bahwa Iran mungkin segera melakukan pembalasan atas pembunuhan mantan pemimpin politik Hamas di Teheran akhir bulan lalu.

Kirby menegaskan bahwa AS tetap percaya Iran "masih siap untuk melakukan sesuatu jika, pada kenyataannya, mereka memilih untuk melakukannya."

"Oleh karena itu, kami harus siap, dan kami siap. Kami telah memperkuat kemampuan militer kami di wilayah tersebut, dan kami mengawasinya setiap hari," katanya.

Lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 93.000 terluka di Gaza selama perang Israel yang berlangsung lebih dari 10 bulan, menurut angka resmi. Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Namun, jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi dari angka resmi, dengan banyak warga Gaza yang hilang dikhawatirkan tewas di bawah jutaan ton puing, atau dikubur di kuburan sementara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan warga sipil Palestina yang terlantar mulai mengungsi dari daerah mereka di timur Deir al-Balah di Jalur Gaza tengah setelah ada perintah evakuasi baru dari Israel, menurut saksi mata.

Wilayah tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai “zona aman” bagi warga sipil, namun tentara Israel memerintahkan penduduk untuk meninggalkan daerah itu menjelang operasi militer baru yang akan dilakukan di sana.

Juru bicara militer Israel IDF Avichay Adraee mengatakan bahwa beberapa lingkungan di Deir al-Balah kini dianggap sebagai “zona pertempuran berbahaya,”. Adraee meminta warga untuk bergerak ke arah barat sebelum serangan yang akan datang di daerah tersebut.

Peringatan ini memaksa ribuan warga sipil untuk mengungsi dengan berjalan kaki, membawa tas kecil dan beberapa barang kebutuhan dasar seperti selimut, alas tidur, dan sedikit makanan, menurut saksi mata.

Pekan lalu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa Israel telah mengurangi apa yang disebut "zona kemanusiaan" di Gaza menjadi hanya 11 persen dari wilayah tersebut, yang menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang meluas di antara para pengungsi.

Menurut kantor media pemerintah Gaza, dua juta orang di Gaza mengungsi akibat serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

Israel terus melakukan serangan brutal di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan ini telah mengakibatkan lebih dari 40.200 kematian warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta hampir 93.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade Gaza yang terus berlangsung telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sehingga sebagian besar wilayah tersebut hancur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota Rafah di bagian selatan, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserbu pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas pada Selasa (13/8/2024) meluncurkan dua roket ke Tel Aviv, pusat komersial Israel, menandai serangan pertama dalam beberapa bulan. Militer Israel melaporkan bahwa satu roket mendarat di laut dan yang lainnya tidak mencapai wilayah Israel, tanpa ada korban yang dilaporkan di Israel.

“Kami telah mengebom kota Tel Aviv dan pinggirannya dengan dua rudal M90 sebagai tanggapan atas pembantaian oleh Zionis terhadap warga sipil dan pemindahan paksa rakyat kami,” kata sayap militer Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Financial Xxpress, Rabu (14/8/2024)

Militer Israel melaporkan bahwa operasinya di Gaza termasuk menargetkan orang-orang bersenjata Palestina, membongkar bangunan militer, dan menyerang peluncur roket dan pos penembak jitu. Kedua belah pihak masih terlibat dalam konflik sementara para mediator berupaya untuk melanjutkan pembicaraan gencatan senjata akhir pekan ini.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Senin bahwa mereka mengantisipasi pembicaraan damai yang dijadwalkan pada Kamis akan berjalan sesuai rencana dan bahwa perjanjian gencatan senjata masih dalam tahap penyelesaian. Menurut Axios, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan perjalanan ke Qatar, Mesir, dan Israel pada Selasa untuk terlibat dalam diskusi.

Pemerintah Israel mengkonfirmasi akan mengirim delegasi ke pembicaraan tersebut. Namun, Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina yang memerintah Gaza sebelum konflik, telah meminta rencana konkret untuk mengimplementasikan proposal yang telah diterima alih-alih diskusi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan bahwa puluhan perwira cadangan Israel mengatakan dalam sebuah surat pada hari Ahad lalu bahwa tentara Israel masih jauh dari kemenangan di Jalur Gaza saat Tel Aviv melanjutkan serangan mematikannya di daerah kantong Palestina itu sejak 7 Oktober 2023.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami terkejut dengan pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan tepat sasaran," bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar 100 perwira kepada Kepala Staf Herzi Halevi.

"Kami, yang datang dari lapangan, tahu betul bahwa situasinya masih jauh dari kemenangan," kata surat itu, dikutip dari laman Middle East Monitor.

Para perwira militer Israel mengatakan bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas batas seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir.

"Ini bukan seperti apa kemenangan itu," ujarnya.

Pada bulan Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah di depan mata.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas pada Selasa (13/8/2024) meluncurkan dua roket ke Tel Aviv, pusat komersial Israel, menandai serangan pertama dalam beberapa bulan. Militer Israel melaporkan bahwa satu roket mendarat di laut dan yang lainnya tidak mencapai wilayah Israel, tanpa ada korban yang dilaporkan di Israel.

“Kami telah mengebom kota Tel Aviv dan pinggirannya dengan dua rudal M90 sebagai tanggapan atas pembantaian oleh Zionis terhadap warga sipil dan pemindahan paksa rakyat kami,” kata sayap militer Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Financial Xxpress, Rabu (14/8/2024)

Militer Israel melaporkan bahwa operasinya di Gaza termasuk menargetkan orang-orang bersenjata Palestina, membongkar bangunan militer, dan menyerang peluncur roket dan pos penembak jitu. Kedua belah pihak masih terlibat dalam konflik sementara para mediator berupaya untuk melanjutkan pembicaraan gencatan senjata akhir pekan ini.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Senin bahwa mereka mengantisipasi pembicaraan damai yang dijadwalkan pada Kamis akan berjalan sesuai rencana dan bahwa perjanjian gencatan senjata masih dalam tahap penyelesaian. Menurut Axios, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan perjalanan ke Qatar, Mesir, dan Israel pada Selasa untuk terlibat dalam diskusi.

Pemerintah Israel mengkonfirmasi akan mengirim delegasi ke pembicaraan tersebut. Namun, Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina yang memerintah Gaza sebelum konflik, telah meminta rencana konkret untuk mengimplementasikan proposal yang telah diterima alih-alih diskusi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan bahwa puluhan perwira cadangan Israel mengatakan dalam sebuah surat pada hari Ahad lalu bahwa tentara Israel masih jauh dari kemenangan di Jalur Gaza saat Tel Aviv melanjutkan serangan mematikannya di daerah kantong Palestina itu sejak 7 Oktober 2023.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami terkejut dengan pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan tepat sasaran," bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar 100 perwira kepada Kepala Staf Herzi Halevi.

"Kami, yang datang dari lapangan, tahu betul bahwa situasinya masih jauh dari kemenangan," kata surat itu, dikutip dari laman Middle East Monitor.

Para perwira militer Israel mengatakan bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas batas seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir.

"Ini bukan seperti apa kemenangan itu," ujarnya.

Pada bulan Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah di depan mata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi kerelawanan medis Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) memastikan sejumlah relawan medisnya tiba dengan selamat di Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahiya, Gaza Utara, Palestina, dan akan bertugas selama satu bulan di sana.

“Atas kehendak Allah SWT, relawan dan dokter kita berhasil masuk ke RS Indonesia pada 9 Agustus kemarin. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi mereka,” kata Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sarbini menjelaskan, 7 relawan yang tergabung dalam kelompok Tim Medis Darurat (EMT) gelombang ke-5 MER-C tersebut akan bertugas di RS Indonesia untuk membantu pelayanan medis bagi korban agresi Israel dan pemantauan kondisi rumah sakit.

Tim relawan tersebut sampai di Gaza Utara dengan bergabung di konvoi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan harus melewati tak sedikit pos pemeriksaan Israel, yang membuat perjalanan yang biasanya berlangsung selama 40 menit harus ditempuh selama hampir 6 jam.

“Terus terang, saya sangat bahagia karena dokter Indonesia ini bisa masuk ke Gaza Utara dan bekerja di Rumah Sakit Indonesia meski dengan segala keterbatasannya,” ucap Sarbini.

Ia menyatakan bahwa dengan masuknya relawan EMT ke-5 di Gaza, jumlah relawan MER-C yang kini ada di daerah itu mencapai 9 orang yang terdiri dari lima relawan medis, tiga relawan non-medis, dan satu staf penghubung antara tim MER-C dengan badan lainnya.

Sarbini juga memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam menginformasikan kondisi dan keselamatan relawan MER-C yang bertugas di Gaza.

Sementara, relawan dan pemimpin regu EMT ke-5 MER-C, dr. Dany Kurniadi Ramdhan Sp.BS, menyatakan bahwa begitu tiba di RS Indonesia pada 9 Agustus, tim medis langsung berjibaku menolong korban serangan Israel.

“Kedatangan kami disambut beberapa korban pengeboman, salah satunya pasien bayi yang meninggal, serta 4 orang yang mengalami luka trauma,” ucap Dany.

Dokter spesialis bedah saraf tersebut pun mengaku telah bertemu direktur RS Indonesia dr. Marwan Al-Sultan pada 10 Agustus untuk memperkenalkan anggota EMT ke-5 MER-C serta membahas kondisi terkini dan rencana kerja di RS tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangan mematikan Israel terhadap sebuah sekolah di Gaza telah memicu seruan bagi Amerika Serikat (AS) untuk berhenti memberikan dukungan kuat bagi Israel, termasuk memasok senjata yang menurut para aktivis hak asasi manusia memicu kekejaman di daerah kantong Palestina tersebut.

Dilansir Aljazeera pada Ahad (11/8/2024), Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan lebih dari 100 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka pada Sabtu (10/8/2024) kemarin ketika Israel melancarkan serangan terhadap sekolah al-Tabin di Kota Gaza.

"AS dan sekutunya mengklaim gencatan senjata sudah dekat. Namun yang dilihat warga Palestina hanyalah lebih banyak kematian, pengungsian, dan keputusasaan. Genosida terus berlanjut," tulis salah satu pendiri dan presiden Arab American Institute, James Zogby di media sosial.

“Sudah saatnya sandiwara ini diakhiri. Israel tidak menginginkan perdamaian atau gencatan senjata. Mengapa kita masih mengirim senjata ke Israel?," kata dia.

Pada Sabtu (10/7/2024) pagi, jurnalis CNN Allegra Goodwin mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa jaringan berita AS telah mengonfirmasi bahwa "bom berdiameter kecil GBU-39 buatan AS" digunakan dalam serangan mematikan Israel di sekolah al-Tabin. Al Jazeera tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut.

Serangan itu terjadi saat Presiden AS Joe Biden menghadapi tekanan publik selama berbulan-bulan untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel di tengah perangnya di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 39.700 warga Palestina sejak awal Oktober.

Israel menerima sedikitnya $ 3,8 miliar bantuan militer AS setiap tahunnya, dan Biden menandatangani bantuan tambahan sebesar $14 miliar kepada sekutu AS tersebut awal tahun ini.

Para aktivis HAM juga telah mendokumentasikan penggunaan senjata buatan AS oleh Israel dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, dan dengan cara yang tidak konsisten dengan hukum dan kebijakan AS selama perang.

Namun juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada Jumat (9/8/2024) kemarij bahwa Washington akan mengirimkan tambahan $3,5 miliar ke Israel untuk dibelanjakan pada senjata dan peralatan militer buatan AS.

Tercabik-Cabik

Serangan terhadap sekolah Kota Gaza, yang telah menjadi tempat perlindungan bagi ribuan orang yang mengungsi, juga terjadi di tengah upaya baru AS, Qatar, dan Mesir untuk membuat Israel dan Hamas menyetujui perjanjian gencatan senjata.

Namun para ahli mengatakan serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza berisiko menggagalkan upaya tersebut, sementara beberapa pihak menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha menyabotase kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri perang.

Serangan di sekolah Kota Gaza digambarkan oleh paramedis dan orang lain di lokasi kejadian sebagai mengerikan, dengan “Jenazah tercabik-cabik”.

Jurnalis Al Jazeera, Hind Khoudary melaporkan dari Khan Younis di Gaza selatan, mengatakan warga Palestina yang berlindung di dalam kompleks sekolah sedang berdoa ketika pasukan Israel menargetkan mereka dengan sedikitnya tiga serangan udara.

"Tim pertahanan sipil mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan 100 mayat, tetapi mereka mengatakan bahwa masih ada lebih banyak mayat yang terjebak. Sebagian besar mayat dalam kondisi rusak parah, sehingga mereka tidak dapat mengenali siapa orang-orang Palestina ini," kata Khoudary.

“Orang-orang yang selamat dari serangan ini mengatakan bahwa ini adalah salah satu hari terburuk yang mereka saksikan sejak perang dimulai di Jalur Gaza," jelas dia

Israel mengatakan, tanpa bukti apa pun, bahwa Hamas dan pejuang Jihad Islam Palestina beroperasi dari sekolah tersebut, sebuah klaim yang dibantah oleh Hamas.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Sean Savett mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa terlalu banyak warga sipil yang terus terbunuh dan terluka. Dia pun menyerukan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan.

Menggemakan klaim Israel tanpa memberikan bukti, ia menambahkan,

"Kami tahu Hamas telah menggunakan sekolah sebagai lokasi berkumpul dan beroperasi, tetapi kami juga telah mengatakan berulang kali dan secara konsisten bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian warga sipil," kata Sean.

Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak AS untuk mengakhiri dukungan buta (terhadap Israel) yang menyebabkan terbunuhnya ribuan warga sipil tak berdosa, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua.

Nabil Abu Rudeineh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa transfer senjata AS ke Israel menjadikan negara itu bertanggung jawab langsung atas pembantaian di sekolah al-Tabin dan atas berlanjutnya serangan Israel di Jalur Gaza selama sepuluh bulan berturut-turut.

Para pegiat hak asasi manusia AS juga memperbarui desakan mereka kepada pemerintahan Biden untuk mengakhiri pasokan senjata ke Israel menyusul serangan sekolah tersebut.

Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif kelompok advokasi Democracy for the Arab World Now yang berbasis di AS, mengkritik penjualan senjata tersebut sebagai "pengkondisian Pavlovian untuk pasukan yang buas”.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), organisasi hak-hak sipil Muslim AS, juga mengatakan serangan Kota Gaza memerlukan tanggapan serius dari pemerintahan Biden.

“Jika Presiden Biden peduli dengan kehidupan manusia, dia akan menanggapi tindakan terorisme negara ini dengan segera menghentikan aliran senjata ke pemerintah Israel dan memaksa Netanyahu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang terus disabotase olehnya,” tulis CAIR di X.

"Tidak ada lagi seruan bagi Israel untuk menyelidiki dirinya sendiri. Tidak ada lagi pengiriman bom. Genosida yang diprakarsai AS ini harus segera diakhiri," jelas CAIR.

Mantan penasihat pemerintah Israel, Daniel Levy juga mengatakan kepada Al Jazeera pada Sabtu (10/8/2024) bahwa paket keuangan militer AS senilai $3,5 miliar untuk Israel menunjukkan ketidakjujuran dan duplikasi pemerintahan AS.

Levy mengatakan Washington menunjukkan “kelemahan yang memalukan” ketika menyatakan bahwa Biden “sangat marah” dalam panggilan telepon baru-baru ini dengan Netanyahu, tetapi kemudian menyerahkan dana tambahan sebesar $3,5 miliar kepada perdana menteri Israel untuk membeli senjata.

“Kita harus melihat bahwa ini bukan sekadar kelemahan. Ini juga keselarasan ideologis. Pemerintah AS adalah penjamin poros ekstremisme Zionis,” kata Levy.

“Mereka mungkin tidak menyukai beberapa detailnya, tetapi inilah yang mereka dukung," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) mengatakan pihaknya hingga kini telah mengirim 40.000 ton pasokan kebutuhan mendesak ke Jalur Gaza melalui delapan kapal, 1.271 truk, dan 414 pesawat --termasuk 104 bantuan yang jatuhkan dari udara.

Inisiatif UAE dan operasi komprehensif ‘Gallant Knight 3’ terus memberikan dukungan kemanusiaan dan bantuan ke Jalur Gaza, menurut pernyataan pers Kementerian Luar Negeri UAE yang diterima di Jakarta, Sabtu.

UAE bekerja sama antara lain dengan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Amerika Serikat, Siprus, PBB dan sejumlah donor internasional untuk mengirim 2.176 ton pasokan makanan ke Jalur Gaza via laut.

UAE dan World Central Kitchen (WCK) juga berhasil mengirim 300 ton bantuan pangan ke Gaza melalui Koridor Maritim dan menyalurkan bantuan tersebut di Gaza utara untuk pertama kalinya dalam sejarah, menurut pernyataan itu.

Melalui kemitraan dengan Anera (American Near East Refugee Aid), UAE mengumumkan keberhasilan pengiriman 400 ton bantuan pangan untuk wilayah utara Jalur Gaza guna memenuhi kebutuhan mendesak bagi 120.000 orang.

Selain itu, negara tersebut juga telah mengalokasikan 15 juta dolar AS (sekitar Rp239 miliar) untuk Amalthea Fund yang diluncurkan Republik Siprus untuk mendukung inisiatif Koridor Maritim antara Siprus dan Jalur Gaza.

Inisiatif itu disebutkan bertujuan untuk memperkuat kapasitas aliran bantuan kemanusiaan, dengan menyediakan modalitas pendanaan yang fleksibel guna meningkatkan respons kemanusiaan terhadap kebutuhan masyarakat di Jalur Gaza.

Pada 28 Juli, kapal bantuan keempat yang berangkat dari UAE tiba di pelabuhan Al-Arish dengan membawa 5.340 ton pasokan kemanusiaan, pengiriman terbesar sejak operasi bantuan diluncurkan.

UAE, kata Kemenlu, juga telah menerima 794 pasien dari Gaza.

Penerimaan itu sejalan permintaan Presiden Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 2.000 pasien yang terluka dan pasien kanker dari Jalur Gaza diberi perawatan melalui 19 penerbangan evakuasi.

Pada 30 Juli melalui kemitraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UAE kembali mengevakuasi 85 pasien warga Palestina.

Dua rumah sakit juga telah didirikan oleh otoritas UAE, yakni rumah sakit darurat di Jalur Gaza selatan yang berkapasitas 100 tempat tidur dan rumah sakit apung di Pelabuhan Al Arish dengan kapasitas yang sama.

Selain itu, UAE disebutkan telah mengalokasikan lima juta dolar AS (sekitar Rp79 miliar) untuk mendukung UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza dan 20 juta dolar AS (sekitar Rp318 miliar) untuk UNRWA.

UAE juga mengalokasikan 10 juta dolar AS (sekitar Rp159 miliar) untuk sektor Kesehatan di Gaza serta 11,7 juta dolar AS (sekitar Rp186 miliar) untuk bantuan pangan di wilayah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hamas mengumumkan pengganti Ismail Haniyeh bernama Yahya Sinwar. Berikut ini adalah beberapa rincian profilnya yang menarik untuk diketahui,

Nama:

Saudara pemimpin pejuang Yahya Ibrahim Hasan Sinwar "Abu Ibrahim"

Kelahiran dan Latar Belakang

Lahir pada 19 Oktober 1962 di Kamp Pengungsi Khan Yunis.

Keluarganya diusir oleh Zionis dari kota Majdal Asqalan pada tahun 1948.

Status Perkawinan:

Setelah dibebaskan dari penjara Zionis dalam pertukaran tahanan "Wafa al-Ahrar" pada tahun 2011, menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan (Ibrahim, Abdullah, dan Ridha).

Pendidikan:

Belajar di sekolah-sekolah Khan Yunis hingga menyelesaikan sekolah menengah di Sekolah Menengah Putra Khan Yunis.

Masuk Universitas Islam Gaza dan meraih gelar Sarjana Bahasa Arab.

Kegiatan Mahasiswa:

Bekerja di Dewan Mahasiswa Universitas Islam selama lima tahun, menjabat sebagai Sekretaris Komite Seni, kemudian Komite Olahraga, Wakil Ketua, Ketua Dewan, dan Wakil Ketua lagi pada periode 1982-1987.

Menonjol dalam diskusi umum mahasiswa antar blok, menjadi salah satu pemikir utama Blok Islam.

Memimpin Blok Perlawanan Islam (harakatul muqawamah al islamiyah/Hamas).

Mendirikan kelompok seni "Al-A'idun" dengan restu dari pendiri Sheikh Ahmad Yassin.

Kegiatan Perjuangan dan Jihad

Lihat halaman berikutnya >>>

Dibebaskan pada tahun 2011 dalam pertukaran tahanan "Wafa al-Ahrar" antara Hamas dan musuh Zionis.

Berperan penting dalam menentukan syarat dan ketentuan pertukaran tersebut, yang menyebabkan musuh Zionis mengisolasinya sebelum pertukaran selesai.

Dipilih sebagai anggota Biro Politik Hamas di Gaza dan bertanggung jawab atas file keamanan pada tahun 2012, kemudian dipilih sebagai anggota Biro Politik umum dan bertanggung jawab atas file militer pada tahun 2013.

Dimuat dalam daftar hitam teroris internasional Amerika Serikat pada bulan September 2015.

Ditugaskan oleh Hamas pada tahun 2015 untuk menangani file tahanan Zionis di Brigade Al-Qassam.

Dipilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas di Gaza pada Februari 2017 dan untuk periode kedua pada tahun 2021.

Rumahnya dihancurkan oleh serangan pada tahun 1989, dan dua kali lagi selama agresi pada tahun 2014 dan 2021, serta keempat kali selama perang genosida di Gaza pada Desember 2023.

Pada 6 Agustus 2024, terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas menggantikan Syahid pemimpin pejuang Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran, Iran.