REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyatakan, harus ada proses transformasi yang berkelanjutan di Indonesia dengan perencanaan yang taktis. "Perlu ada satu struktur yang agile dalam proses birokrasi di tengah perekonomian global yang dinamis saat ini," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta saat rapat koordinasi bertema 'Transformasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha Melalui UU Cipta Kerja' di Jakarta dikutip Selasa (30/7/2024).

Menurut Arif, salah satu transformasi struktur yang berhasil dilakukan oleh pemerintah adalah adanya UU Cipta Kerja. Dia menyebut, UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.

"Diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan tercipta proses perizinan yang memberikan kemudahan, kepastian, serta pemberdayaan bagi pelak usaha, khususnya usaha kecil dan menengah," jelas Arif.

Dia menerangkan, spirit perizinan berusaha harus sesuai dengan tagline yang diusung Kemenpan-RB, yaitu 'bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak'. Hal itu juga merupakan penjabaran dari arahan Presiden Jokowi.

"Reformasi birokrasi berdampak ini dalam konteks UU Cipta Kerja berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak pada tingkat kebermanfaatan di masyarakat. Salah satunya seperti penciptaan lapangan kerja yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru di Indonesia," jelas Arif.

Kemudian, Arif menyoroti tugas utama Satgas UU Cipta Kerja dalam melakukan monitoring serta evaluasi dalam implementasi UU Cipta Kerja. "Tugas kita adalah melakukan proses kanalisasi seluruh proses perizinan yang nantinya akan dilakukan mitigasi dan manajemen risiko terkait isu sosial, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, HAM, ataupun risiko lingkungan," Arif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna menambahkan, dalam persyaratan perizinan dasar akan ada batasan waktu permohonan yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ktut menyoroti terkait pengawasan dan pemberian sanksi yang harus diperkuat.

Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja ada ketentuan sanksi administrasi yang berjenjang. "Kebijakan sanksi administrasi ini menjadi penting, jangan sampai baru diberikan peringatan tapi izin usahanya sudah dicabut," kata Ktut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM), Agus Wahyudi menilai, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Hal itu karena semangat UU Ciptaker menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

"Dalam sektor kewirausahaan, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha dan insentif kepada UMKM, sehingga ini memudahkan mahasiswa dan para alumni untuk semakin semangat berusaha," ujar Agus dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Ciptaker, Arif Budimanta menjelaskan, semangat UU Ciptaker sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dapat dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. "Dasar pemikiran UU Cipta Kerja adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur," ujarnya.

Arif menjelaskan, pertimbangan awal pada saat diajukannya penyusunan UU Ciptaker Kerja bertujuan ingin membuat warga Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak. "Dalam pasal 2 ayat 1 UU Cipta Kerja ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian," ucapnya.

Menurut Arif, perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh UMKM. Sehingga seluruh kebijakan pemerintah dibuat dengan memperhatikan kemudahan dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil tersebut.

"Karena dalam 100 persen usaha yang ada di Indonesia, 99,99 persennya adalah UMKM. Sehingga dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk untuk tujuan menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelas Arif saat sosialisasi UU Ciptaker di Yogyakarta.

Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial Kemenaker, Lucky Mahadewi menjelaskan, tujuh prinsip hubungan industrial yang diatur UU Ciptaker sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun prinsip itu mencakup, kepentingan bersama, kemitraan yang menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, dan penciptaan ketenangan berusaha.

"Serta peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Prinsip ini yang harus dipegang oleh pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, serta pemerintah," ucap Lucky.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi menambahkan, semenjak UU Ciptaker berlaku, penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui laman Online Single Submission (OSS) hampir mencapai 10 juta NIB dengan 98 persen yang terbit untuk kategori UMKM. "Dengan adanya OSS, bisa mendorong para pelaku usaha agar berani berusaha dan mendapatkan legalitas," jelas Dendy.