Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

JAKARTA, Investor.id – Arif Budimanta, mantan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengapresiasi program dan kebijakan yang diusung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) baru Budi Santoso untuk memperkuat sektor perdagangan Indonesia. Kebijakan itu berpotensi besar mendorong daya saing Indonesia di pasar global, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

"Pelantikan Budi Santoso sebagai mendag merupakan momentum penting bagi peningkatan daya saing nasional. Program-program yang dicanangkan, seperti pengembangan ekspor dan penguatan UMKM, akan menjadi kunci dalam memajukan sektor perdagangan kita," ujar Arif dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (25/10/2024).

Arif menekankan, salah satu fokus utama adalah menjaga pasar domestik agar produk lokal dapat lebih kompetitif. Program yang berfokus pada peningkatan kualitas dan citra produk dalam negeri sangat penting, terutama untuk memastikan, produk Indonesia dapat bersaing di pasar internasional dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Selain itu, Arif menyatakan, diversifikasi pasar dan produk ekspor juga harus menjadi prioritas Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebab, menghadapi persaingan global, Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional dan mengembangkan produk-produk bernilai tambah tinggi.

Arif juga mendukung upaya Budi Santoso dalam revitalisasi pasar rakyat, yang dapat memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi pasar rakyat adalah inisiatif yang tepat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Arif optimistis,  di bawah kepemimpinan Budi Santoso, Kemendag mampu membawa Indonesia ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  "Dengan kebijakan yang terkoordinasi dan dukungan lintas sektor, Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing di kancah internasional," kata Arif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyatakan, harus ada proses transformasi yang berkelanjutan di Indonesia dengan perencanaan yang taktis. "Perlu ada satu struktur yang agile dalam proses birokrasi di tengah perekonomian global yang dinamis saat ini," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta saat rapat koordinasi bertema 'Transformasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha Melalui UU Cipta Kerja' di Jakarta dikutip Selasa (30/7/2024).

Menurut Arif, salah satu transformasi struktur yang berhasil dilakukan oleh pemerintah adalah adanya UU Cipta Kerja. Dia menyebut, UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.

"Diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan tercipta proses perizinan yang memberikan kemudahan, kepastian, serta pemberdayaan bagi pelak usaha, khususnya usaha kecil dan menengah," jelas Arif.

Dia menerangkan, spirit perizinan berusaha harus sesuai dengan tagline yang diusung Kemenpan-RB, yaitu 'bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak'. Hal itu juga merupakan penjabaran dari arahan Presiden Jokowi.

"Reformasi birokrasi berdampak ini dalam konteks UU Cipta Kerja berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak pada tingkat kebermanfaatan di masyarakat. Salah satunya seperti penciptaan lapangan kerja yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru di Indonesia," jelas Arif.

Kemudian, Arif menyoroti tugas utama Satgas UU Cipta Kerja dalam melakukan monitoring serta evaluasi dalam implementasi UU Cipta Kerja. "Tugas kita adalah melakukan proses kanalisasi seluruh proses perizinan yang nantinya akan dilakukan mitigasi dan manajemen risiko terkait isu sosial, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, HAM, ataupun risiko lingkungan," Arif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna menambahkan, dalam persyaratan perizinan dasar akan ada batasan waktu permohonan yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ktut menyoroti terkait pengawasan dan pemberian sanksi yang harus diperkuat.

Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja ada ketentuan sanksi administrasi yang berjenjang. "Kebijakan sanksi administrasi ini menjadi penting, jangan sampai baru diberikan peringatan tapi izin usahanya sudah dicabut," kata Ktut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM), Agus Wahyudi menilai, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Hal itu karena semangat UU Ciptaker menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

"Dalam sektor kewirausahaan, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha dan insentif kepada UMKM, sehingga ini memudahkan mahasiswa dan para alumni untuk semakin semangat berusaha," ujar Agus dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Ciptaker, Arif Budimanta menjelaskan, semangat UU Ciptaker sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dapat dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. "Dasar pemikiran UU Cipta Kerja adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur," ujarnya.

Arif menjelaskan, pertimbangan awal pada saat diajukannya penyusunan UU Ciptaker Kerja bertujuan ingin membuat warga Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak. "Dalam pasal 2 ayat 1 UU Cipta Kerja ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian," ucapnya.

Menurut Arif, perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh UMKM. Sehingga seluruh kebijakan pemerintah dibuat dengan memperhatikan kemudahan dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil tersebut.

"Karena dalam 100 persen usaha yang ada di Indonesia, 99,99 persennya adalah UMKM. Sehingga dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk untuk tujuan menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelas Arif saat sosialisasi UU Ciptaker di Yogyakarta.

Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial Kemenaker, Lucky Mahadewi menjelaskan, tujuh prinsip hubungan industrial yang diatur UU Ciptaker sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun prinsip itu mencakup, kepentingan bersama, kemitraan yang menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, dan penciptaan ketenangan berusaha.

"Serta peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Prinsip ini yang harus dipegang oleh pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, serta pemerintah," ucap Lucky.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi menambahkan, semenjak UU Ciptaker berlaku, penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui laman Online Single Submission (OSS) hampir mencapai 10 juta NIB dengan 98 persen yang terbit untuk kategori UMKM. "Dengan adanya OSS, bisa mendorong para pelaku usaha agar berani berusaha dan mendapatkan legalitas," jelas Dendy.