Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati mengaku diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi menteri keuangan. Sejumlah pakar pun memberi catatan kritis atas kinerja Sri Mulyani selama menjadi bendahara negara, dari 2016 hingga kini.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyoroti ihwal politik anggaran di bawah rezim Sri Mulyani yang selalu defisit—meskipun selalu di bawah 3%.

Masalahnya, pemerintah selalu berutang untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Rizal khawatir jika tidak dikelola secara baik maka APBN ke depan yang akan terbebani.

Apalagi, sambungnya, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto cenderung naik atau melandai dari tahun ke tahun—bukan menurun.

"Ini kalau utang semakin besar, ini namanya bukan membayar utang, kan tambah utang," ujar Rizal dalam diskusi publik Universitas Paramadina secara daring, Rabu (16/10/2024).

Dia tidak menampik bahwa penarik utang terkadang diperlukan. Meski demikian, sambungnya, utang harus digunakan untuk menstimulus pembangunan sehingga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru muncul.

Rizal menjelaskan, nilai tambah hanya bisa didapatkan apabila utang dialokasikan untuk membangun sektor riil seperti industri dan manufaktur.

"Jadi utang itu dibayar oleh hasil trade money dari utang itu, mestinya. Bukan utang itu untuk belajar pegawai," kata Rizal.

Sementara itu, Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata lebih menekankan ihwal perbedaan Sri Mulyani dengan Prabowo dalam konteks geopolitik. Dia mencontohkan, latar belakang Sri Mulyani yang lama berkarier dan lulus dari universitas di Amerika Serikat membuatnya lebih dekat ke negara-negara Barat.

"Di sisi lain Pak Prabowo juga menunjukkan adanya kecenderungan orientasi aliansinya tidak ke situ [Barat]. Aliansinya kan kalau kita lihat pasca terpilih itu, kepala negara yang dikunjungi beliau itu kan China, ke Rusia, ke Jepang, ke Malaysia," jelas Septa pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, menurutnya, akan menarik melihat orientasi geopolitik Indonesia ke depan di tengah perbedaan Prabowo dan Sri Mulyani. Apalagi, dia mengingatkan saat ini kondisi geopolitik sedang panas-panasnya baik karena perang dagang AS-China maupun konflik di Timur Tengah.

Sedangkan, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda turut mengkritisi kinerja pengelolaan utang pemerintah yang semakin negatif di era kepemimpinan Sri Mulyani pasca pandemi.

Tidak hanya itu, dia mengingatkan bahwa permasalahan di sejumlah lembaga Kementerian Keuangan juga harus menjadi catatan khusus atas kinerja Sri Mulyani. Salah satu permasalahan yang menjadi banyak sorotan yaitu dugaan pencucian uang di lingkungan Dirjen Pajak pada 2023.

"Masalah internal Kemenkeu yang terjadi saya rasa harus ada evaluasi terhadap SMI [Sri Mulyani Indrawati]," ujar Huda kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menjaga keyakinan pasar sehingga kembali meminta Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan alias menkeu.

Faisal menjelaskan bahwa selama ini pelaku pasar menunjukkan kekhawatiran dengan janji-janji politik Prabowo yang sangat megah. Dengan menunjuk Sri Mulyani yang sudah dikenal mampu menjaga perbendaharaan negara, Prabowo diyakini ingin menjawab kekhawatiran pelaku pasar.

"Ini menurut saya untuk menjawab kekhawatiran daripada sebagian kalangan di pelaku pasar terhadap pengelolaan fiskal karena Sri Mulyani dikenal sudah punya pengalaman lebih dari satu periode, dan punya network [jaringan] yang kuat juga, dan dianggap figur yang kompeten dari pasar untuk mengelola APBN," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya, Prabowo ingin membuat banyak terobosan dari sisi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi 8% hingga pengelolaan kekayaan negara yang lebih mandiri. Oleh sebab itu, pasar ingin kepastian agar berbagai terobosan tersebut tetap berada dalam jalur yang tetap.

"Jadi bagaimana terobosan-terobosan itu bisa dijalankan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal dalam hal pengelolaannya," jelas Faisal.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyoroti sejumlah menteri bidang ekonomi petahana yang kembali dipanggil Prabowo. Meski nantinya para pembantu Prabowo di bidang ekonomi banyak diisi orang-orang lama, dia menilai harus ada terobosan baru agar janji-janji politiknya presiden baru bisa terpenuhi.

"Karena kalau kita lihat dari yang lalu-lalu kan walau dari sisi makro ekonomi itu relatif stabil tapi kan tidak ada lompatan-lompatan sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Prabowo," ucapnya.

Sebagai informasi, Prabowo dikabarkan meminta Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menkeu. Pada Senin (14/10/2024) malam, Sri Mulyani dipanggil ke kediaman Prabowo di kawasan Jakarta Selatan.

Usai bertemu, Sri Mulyani mengaku diminta Prabowo kembali melanjutkan tugasnya sebagai bendahara negara.

"Beliau meminta saya menjadi menteri keuangan kembali," ujarnya.

Secara total, setidaknya ada 49 tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya pada Senin sore hingga malam. Dari puluhan tokoh tersebut, banyak di antaranya yang merupakan menteri-menteri bidang ekonomi Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Selain Sri Mulyani, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Daftar 49 Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo:

1. Prasetio Hadi - Ketua DPP Partai Gerindra

2. Sugiono - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

3. Widiyanti Putri Wardhana - Pengusaha

4. Natalius Pigai - Pegiat HAM

5. Yandri Susanto - Wakil Ketua Umum PAN

6. Fadli Zon - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

7. Nusron Wahid - Politikus Golkar

8. Saifullah Yusuf - Sekjen PBNU

9. Mauara Sirait - Politikus Partai Gerindra

10. Abdul Kadir Karding - Politikus PKB

11. Wihaji - Wakil Ketua Umum Golkar

12. Teuku Riefky Harsya - Sekjen Partai Demokrat

13. Agus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Partai Demokrat

14. Arifatul Choiri Fauzi - Muslimat NU

15. Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri sekarang

16. Zulkifli Hasan - Ketua Umum PAN

17. Satryo Soemantri Brodjonegoro - Akademisi

18. Yassierli - Akademisi

19. Yusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata Negara

20. Bahlil Lahadalia - Ketua Umum Partai Golkar

21. Abdul Mu'ti - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

22. Muhaimin Iskandar - Ketua Umum PKB

23. Agus Andriyanto - Wakapolri sekarang

24. Raja Juli Antoni - Sekjen DPP PSI dan Wakil Menteri LHK sekarang

25. Agus Gumiwang - Menteri Perindustrian sekarang

26. Pratikno - Mensesneg Sekarang

27. Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang

28. Ribka Haluk - Pj Gubernur Papua

29. Rahmat Pambudi - Pakar Pangan dan Komisaris Nusantara Sawit (NSSS)

30. M. Iftitah Sulaiman - Politikus Partai Demokrat

31. Maman Abdurahman - Politikus Partai Golkar

32. Hanif Faisol Nurofiq - Dirjen Planologi Kehutanan

33. Sultan Bachtiar Najamudin - Ketua DPD RI

34. Nasaruddin Umar - Imam Besar Istiqlal

35. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertahanan sekarang

36. Erick Thohir - Menteri BUMN sekarang

37. Dito Ariotedjo - Menpora sekarang

38. Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan sekarang

39. Budi Santoso - Sekjen Mendag sekarang

40. Raden Dodi Priyono - Pejabat PUPR

41. Airlangga Hartarto - Menko Perekonomian sekarang

42. Dudy Purwagandhi - Komisaris PLN dan CEO Maskapai Jhonlin Charter

43. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan sekarang

44. Veronica Tan - Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

45. Meutia Hafid - Politisi Partai Golkar

46. Supratman Andi Agtas - Menkumham sekarang

47. Rosan P. Roeslani - Menteri Investasi/Kepala BKPM sekarang

48. Donny Ermawan - Sekjen Kemhan sekarang

49. Muhammad Herindra - Wakil Menteri Pertahanan sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Di antara deretan kandidat menteri yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto, terdapat sosok Sri Mulyani Indrawati sang Menteri Keuangan petahana. Dia pun berpeluang menjadi Menteri Keuangan terlama di Indonesia.

Satu per satu nama tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam (14/10/2024). Mereka yang merupakan calon menteri pada kabinet selanjutnya dipanggil untuk menghadap Prabowo satu per satu.

Nama-nama baru atau mereka yang tidak sedang menjabat di pemerintahan muncul. Namun, banyak pula pejabat aktif yang turut dipanggil Prabowo, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk kembali menjabat.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 19.20 WIB, sosok Sri Mulyani tiba di Kertanegara. Dia yang mengenakan blouse batik berwarna coklat dan hitam serta bermotif bunga tersenyum sambil memberi salam kepada para wartawan yang mengerubungi rumah Prabowo.

Sri Mulyani tidak mengucapkan sepatah kata pun saat tiba di sana. Dia lalu memasuki kediaman Prabowo untuk berbincang dengan sang presiden terpilih.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengakui telah bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam catatan Bisnis, Sri Mulyani juga pernah bertemu dengan Prabowo dan Thomas Djiwandono belum lama ini.

Thomas merupakan keponakan Prabowo yang menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II sejak 18 Juli 2024.

Terdapat 49 nama yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara semalam. Prabowo memastikan bahwa 49 calon menteri itu telah sanggup untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan pada 5 tahun mendatang.

Prabowo menuturkan bahwa proses komunikasi dengan 49 calon menteri sejatinya telah berlangsung cukup lama. Dia telah berdiskusi dengan banyak pihak untuk menjaring nama-nama yang berpotensi untuk mengisi jabatan menteri.

Sehingga acara hari ini, pihaknya hanya ingin memastikan sekaligus untuk mengonfirmasi apakah para calon menteri tersebut bersedia atau tidak membantu pemerintahannya.

"Alhamdullillah, mereka mengatakan sanggup," kata Prabowo, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani Berpotensi Jadi Menkeu Terlama

Sri Mulyani merupakan akademisi cum ekonom yang telah malang melintang dalam dunia birokrasi selama dua dekade belakangan ini. Pengalamannya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di lembaga internasional.

Dia tercatat pernah menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Oktober 2004—Desember 2005, yakni di bawah pemerintahan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla atau dikenal sebagai SBY-JK.

Pada masa pemerintahan itu juga Sri Mulyani pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni pada Juni 2008—Oktober 2009.

Sri Mulyani juga berkiprah sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) pada Juni 2010—Juli 2016, sebelum dipanggil untuk kembali ke Indonesia.

Adapun, Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di tiga pemerintahan. Pertama, pada masa pemerintahan SBY-JK, yakni Sri Mulyani menjadi bendahara negara periode Desember 2005—Mei 2010.

Kedua, di periode pemerintahan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla atau sejak Juli 2016. Lalu, ketiga, di periode pemerintahan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang masih berjalan.

Berdasarkan catatan itu, sampai saat ini Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan selama 12 tahun 8 bulan. Dia tercatat menjabat sebagai Menkeu di era SBY selama 4 tahun 5 bulan, lalu di era Jokowi selama 8 tahun 3 bulan.

Apabila Sri Mulyani menerima ajakan Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya, dia berpotensi menjadi orang yang paling lama menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia.

Hingga saat ini, Ali Wardhana tercatat sebagai sosok yang menjadi Menteri Keuangan terlama di Tanah Air. Profesor yang juga Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto.

Ali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan I pada Juni 1968—Maret 1973. Dia kembali dipercaya sebagai Menkeu di Kabinet Pembangunan II pada Maret 1973—Maret 1978, dan berlanjut ke Kabinet Pembangunan III pada Maret 1978—Maret 1983.

Secara total, Ali menjadi Menkeu selama 15 tahun 9 bulan.