YOGYAKARTA, iNews.id- Viral video Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menumpangi mobil dinas melaju di jalan raya. Video ini viral karena dalam aktivitas itu, Sri Sultan tanpa pengawalan. 

Bahkan saat lampu APILL menunjukkan isyarat merah, mobil berpelat nomor AB 1 tersebut juga berhenti dan antre bersama kendaraan lainnya. Mobil dinas ini juga memberi kesempatan kepada kendaraan lain yang ingin merangsek ke depan. 

Video tersebut diunggah akun X @heraloebss dan mengundang berbagai komentar dari warganet. Sebagian besar warganet memuji sikap Ngarso Dalem (panggilan Sultan) yang tak ingin diistimewakan. 

Dalam video tersebut terlihat mobil sedan berwarna hitam dengan pelat merah bernomor polisi AB 1 melaju di jalan yang agak lebar. Nampaknya mobil tersebut baru saja keluar dari Kompleks Kepatihan, Kota Jogja melalui pintu selatan. 

Mobil melaju tanpa pengawalan di Jalan Suryadiningratan ke arah timur. 

Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji ketika dikonfirmasi menjelaskan, memang Sultan sendiri yang meminta agar tak ada pengawalan. Hal tersebut sudah dilakukan Ngarso Dalem sejak lama. 

"Beliau ga berkenan dikawal kecuali bener-bener urgent," ujar Ditya, Rabu (24/7/2024) 

Menurutnya, Sri Sultan dalam keseharian tidak pernah menggunakan pengawalan. Bahkan, dalam kunjungannya ke kabupaten dan kota juga sering tidak menggunakan pengawalan sesuai permintaan Sri Sultan. 

Sehingga, kata dia jarang menyiapkan pengawalan ketika hendak menghadiri kegiatan kecuali jika dalam keadaan urgent. Sri Sultan baru terlihat ada pengawalan ketika dalam rombongan dengan tamu-tamu tertentu, terutama dari pemerintah pusat ataupun tamu negara yang berkunjung ke DIY atau ketika kunjungan bersama bupati atau wali kota serta pejabat Forkompinda. 

"Sudah sejak dulu," katanya.

Dia tidak mengetahui pasti, sejak kapan kebijakan tanpa pengawalan ini dilakukan oleh Sri Sultan HB X. Sikap Sultan yang tak ingin diistimewakan ini dinilai sering digunakan oleh warganet untuk membandingkan dengan perilaku pengguna jalan yang ugal-ugalan.

Seperti dalam instagram @folkcreated yang mengunggah video perilaku pengendara mobil menggunakan lampu strobo layaknya polisi yang ingin kendaraan di depannya untuk minggir dan memberinya jalan. 

"Plat sipil membawa strobo minta jalan tak dikasih : Iki Jogja Ra Mempan Strobomu"caption unggahan tersebut. 

Editor: Kurnia Illahi

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menutup empat lokasi pertambangan tanpa izin atau ilegal yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Anna Rina Herbranti mengatakan penutupan aktivitas ilegal itu menindaklanjuti instruksi Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

"Saat proses penutupan kami sampaikan kegiatan pertambangan harus berhenti sebelum dokumen perizinan dilengkapi dan pihak perusahaan menyanggupinya," kata Anna dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Dia mengatakan tiga lokasi kegiatan pertambangan tanah uruk ilegal ditemukan di Kelurahan Serut dan Rejosari, Kecamatan Gedangsari, dan Kelurahan Tancep, Kecamatan Ngawen (Gunungkidul), dan satu lokasi di Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan (Bantul).

"Penutupan kami lakukan bersama dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda DIY bersama Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY," ujar dia.

Anna menjelaskan pada saat proses penutupan, pihaknya sekaligus melakukan penandatanganan berita acara pengawasan dan penyerahan surat imbauan agar aktivitas pertambangan dihentikan.

Dengan penandatanganan itu, seluruh kegiatan di lokasi termasuk pengangkutan dan penjualan galian tanah, harus dihentikan. Dari temuan di lapangan, sejumlah perusahaan telah mengantongi izin dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun izin tersebut masih kurang, sebab dokumen lingkungan belum terpenuhi.

"Jadi kami tidak hanya menghentikan aktivitas pertambangan saja, tapi juga mewajibkan perusahaan penambang menata kembali lahan," kata dia.

Karena peran pengawasan dari pemangku wilayah atau pemerintah kabupaten sangat penting, ia mengimbau dinas lingkungan hidup maupun Satpol PP kabupaten membantu mengawasi.

"Peran kedua instansi ini sangat dibutuhkan karena aktivitas pertambangan telah merusak lingkungan. Jangan sampai kerusakan rumah warga akibat penambangan makin bertambah," kata dia.

Menurut Anna, perusahaan yang melakukan pertambangan harus bertanggung jawab memperbaiki lokasi yang ditambang. Selain penutupan empat lokasi pertambangan ilegal, Dinas PUPESDM DIY juga telah menerbitkan surat imbauan penghentian aktivitas tambang ilegal di 32 lokasi lain di DIY.

Dari 32 titik pertambangan tersebut, kata dia, baru delapan lokasi yang memegang izin eksplorasi. Anna menyebut lokasi pertambangan terbanyak berada di Kabupaten Kulon Progo, yakni 15 titik yang terbagi menjadi 13 kegiatan tambang di sungai dan dua di wilayah darat.

Selanjutnya, ada 11 lokasi di Kabupaten Bantul yang meliputi tujuh titik pertambangan, di sungai dan empat di darat. Adapun di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman, masing-masing terdapat tiga titik tambang ilegal yang semuanya berada di wilayah darat.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk menindak tegas tambang ilegal di wilayah masing-masing. Aktivitas tambang di DIY tidak dilarang asalkan sesuai aturan yang berlaku.

"Misalnya di Gunungkidul, tambangnya di karst yang di kawasan tidak boleh ditambang. Kan ada aturan semuanya, harus dilihat," ujar Sri Sultan.

(WHS)

IDXChannel - PT PGN (Persero) Tbk (PGAS) sowan ke Gubernur D.I. Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam rangka pengembangan jaringan gas (jargas) di Kota Yogyakarta. PGN sudah membangun jargas di wilayah Kabupaten Sleman dengan investasi mandiri dan akan memperluas pembangunannya di Kota Gudeg itu.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, pertemuan PGN dengan Sultan HB X dilaksanakan untuk memastikan pembangunan jargas di DIY berjalan lancar agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

PGN juga memastikan bahwa pembangunan jargas dilakukan dengan hati-hati dan memerhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan pesan dari Sultan HB X.

“Saat ini, kami sudah memiliki roadmap pembangunan jargas di DIY. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah DIY. Kami ingin membangun jargas di DIY dengan tujuan baik, namun tidak merusak keindahan dan nilai heritage Yogyakarta,” Arief dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (17/7).

PGN ingin menyalurkan manfaat dari penggunaan energi gas bumi bagi masyarakat DIY. Gas disalurkan melalui pipa sehingga lebih praktis, aman dan hemat tempat. Selain itu, pengguna juga tidak perlu khawatir kehabisan gas karena gas bumi tersedia 24 jam.

“Tidak hanya untuk rumah tangga, jargas yang akan dikembangkan DIY nantinya juga diperuntukkan bagi usaha skala kecil dan skala besar. Dengan pembangunan dan penggunaan jargas yang nyata di DIY nantinya, diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan gas tabung bersubsidi dan menghemat APBN terkait energi impor,” kata Arief.

“Kami akan menjalankan dengan baik pesan Sultan, khususnya terkait dengan sebagian kondisi tanah yang akan dilakukan jaringan gas adalah tanah lava dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pembangunan jargas," tuturnya.

Di samping itu, jargas lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil lainnya. Komponen terbesarnya adalah metana yang lebih bersih, sehingga rendah emisi karbon.

(FAY)