Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mienral (Ditjen Gakkum) yang akan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pembentukan Ditjen Gakkum sudah direncanakan sejak lama untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM seperti penambangan ilegal.

Berdasarkan Pasal 24, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelalsanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

"Iya, untuk [memberantas] tambang ilegal dan illegal drilling," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (8/11).

Agus menuturkan dengan adanya Ditjen Gakkum, Kementerian ESDM bisa secara langsung melakukan penindakan hukum di sektor ESDM sehingga bisa lebih cepat dalam penanganannya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola sebelum Ditjen Gakkum ini diresmikan.

Berdasarkan Pasal 25 Perpres 191 Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapal hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

JAKARTA, investor.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memiliki direktorat khusus yang menangani penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Dalam nomenklatur teranyar itu tertuang penambahan struktur organisasi di Kementerian ESDM yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM.

Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu juga menyebutkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipimpin oleh Direktur Jenderal. Namun tidak dijelaskan sosok yang memimpin itu berasal dari unsur TNI/Polri atau Aparatur Sipil Negara. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan yang membeli bijih timah dari penambang ilegal CV Salsabila Utama disebut berkantor di gedung aset milik PT Timah Tbk.

Informasi ini diungkapkan mantan Direktur Operasi dan Produksi (Dirops) PT Timah Tbk Alwin Albar.

Ia dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh mendalami hubungan Direktur CV Salsabila Utama Tetian Wahyudi dengan jajaran direksi PT Timah, baik Direktur Utama maupun Direktur Keuangan.

“Yang saya tahu Tetian temannya Direktur Keuangan, Pak,” kata Alwin yang dihadirkan secara online di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Adapun Direktur Keuangan PT Timah yang dimaksud, yakni Emil Ermindra. Saat ini, ia duduk di bangku terdakwa bersama Riza dan kawan-kawan.

Setelah itu, Hakim Rianto mendalami kantor CV Salsabila Utama. Namun, Alwin mengaku lupa alamat resmi perusahaan pengepul bijih timah itu.

Hakim Rianto tidak menyerah dan terus mengejar keterangan dari Alwin yang saat ini juga turut terjerat kasus timah.

“Yang fakta lho ya, fakta. Dia berkantor di mana setiap hari? Di mana?” tanya Hakim Rianto.

“Alamatnya saya enggak ingat cuma aset timah yang dikontrakkan,” jawab Alwin.

“Jadi dia berkantor di salah satu aset PT Timah?” tanya Hakim Rianto memastikan.

“Iya,” ujar Alwin.

Alwin mengaku tidak mengetahui persis siapa yang memberi izin bagi CV Salsabila Utama untuk berkantor di salah satu aset PT Timah.

Menurutnya, di PT Timah terdapat divisi tersendiri yang mengelola aset non-operasional.

“Biasanya dia yang mengontrakkan, Pak,” tutur Alwin.

CV Salsabila Utama dalam sidang disebut menjadi perusahaan yang menjual bijih timah ke PT Timah Tbk. Padahal, bijih itu diambil dari wilayah IUP perusahaan negara tersebut.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebut Emil bersama-sama Direktur Utama PT Timah saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Tetian Wahyudi mendirikan CV Salsabila Utama.

Perusahaan itu digunakan untuk membeli bijih timah dari penambang ilegal perorangan di wilayah IUP PT TImah.

“Adapun atas pembelian bijih timah dari CV. Salsabila Utama tersebut PT Timah, Tbk mengeluarkan uang sebesar Rp 986.799.408.690,” tulis jaksa dalam dakwaannya.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mochtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengusulkan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM untuk memberantas tambang ilegal.

Bahlil menuturkan sumber daya alam seperti tambang dan minyak gas bumi dalam pengelolaannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tak sesuai kaidah norma dan melenceng dari rencana dokumen awal.

"Kita itu kan mengelolakan sumber daya alam tambang dan minyak gas. Kan banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Bahlil mengungkapkan pembentukan direktorat baru ini lantaran masih ditemukan dokumen tambang yang tumpang tindih. Tugas dari ditjen tersebut nantinya tak hanya sebatas menegakkan hukum saja, melainkan turut melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran di sektor pertambangan

"Ada yang dicurigai izinnya backdeck (di balik meja/ilegal). Banyak itu. Ada juga dicurigai tumpang tindih. Semuanya selama ini kan lewat PTUN. Itu bagus juga. Tapi alangkah lebih bagusnya secara komprehensif kalau kita punya ada satu Ditjen Gakkum untuk melakukan penegakan aturan," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa selama ini ada PTUN namun tugas penyidikan tidak berada di bawah Kementerian ESDM.

"Jadi penyidik selama ini bukan di kami, makannya banyak sekali angin masuk di kantor ini. Kalau penyidiknya di kami, orang ini kan yang ngerti peta, tender, dan izin," tutur Bahlil.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menertibkan tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat.

Aktivitas tambang ilegal yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini diduga telah dimulai sejak 2021 dan diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp 90 miliar per bulan, atau sekitar Rp 1,08 triliun per tahun Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, angka ini berasal dari tiga stockpile (tempat penyimpanan) di satu titik tambang emas wilayah Sekotong, seluas lapangan bola.

"Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara," kata Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dian mengatakan, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di lokasi tersebut diduga membiarkan keberadaan tambang ilegal tersebut.

Hal ini ditandai dengan papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada bulan Agustus 2024, setelah bertahun-tahun tambang tersebut beroperasi.

"Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara," ujarnya.

Selain itu, Dian mengatakan, ditemukan alat berat dan bahan kimia yang digunakan dalam tambang ilegal termasuk merkuri yang didatangkan dari Cina.

Ia mengatakan, alat berat dan terpal khusus yang digunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari Cina, yang menambah kompleksitas permasalahan ini.

"Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK NTB, Mursal mengungkapkan, tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Pulau Lombok dan salah satu yang terbesar di NTB.

Mursal juga menyoroti dampak positif dari kehadiran KPK dalam pendampingan penegakan hukum.

Ia berharap KPK semakin sering berkolaborasi dengan penegak hukum lokal, karena kehadirannya dianggap memberikan dukungan moral dalam menegakkan aturan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Kami merasa lebih percaya diri, karena kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini seringkali ada yang mem-backup," kata Mursal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK dan Pemprov NTB Tertibkan Tambang Ilegal Beromzet Triliunan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/04/20164511/kpk-dan-pemprov-ntb-tertibkan-tambang-ilegal-beromzet-triliunan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menertibkan tambang emas ilegal yang diduga mencetak omzet Rp1,08 triliun per tahun.

Pendampingan KPK kepada Pemprov dilakukan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK. Lokasi tambang dimaksud berada di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Pendampingan itu dilakukan guna mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah (PAD), yang termasuk dalam salah satu fokus dari Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan, aktivitas tambang illegal yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini diduga telah dimulai sejak 2021. Perkiraannya, omzet yang dihasilkan mencapai hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.

Angka ini, jelas Dian, berasal dari tiga stockpile atau tempat penyimpanan di satu titik tambang emas wilayah Sekotong, seluas lapangan bola. Hal itu disampaikan olehnya usai melakukan pendampingan lapangan dan tinjauan langsung ke lokasi tambang ilegal itu, Jumat (4/10/2024).

"Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, menyitir data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dian menyebut ada sekitar 26 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong. Tambang tak berizin itu berada di atas 98,16 hektare tanah.

Hal tersebut, katanya, menunjukkan besarnya potensi kerugian negara karena tambang ilegal tidak membayar pajak, royalti, iuran tetap, dan lainnya.

Dian juga mengungkap adanya dugaan modus konspirasi antara pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan operator tambang ilegal. Kendati kawasan tersebut memiliki izin pertambangan resmi dari PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB), keberadaan tambang ilegal terus dibiarkan.

Bahkan, ungkapnya, papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada Agustus 2024 setelah bertahun-tahun tambang tersebut beroperasi.

"Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara," jelas Dian.

Selain itu, pihak Satgas KPK menemukan sebagian besar alat berat dan bahan kimia yang digunakan dalam tambang ilegal ini diimpor dari luar negeri. Salah satunya yaitu merkuri yang didatangkan dari China. Alat berat dan terpal khusus yang digunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari China sehingga disebut menambah kompleksitas permasalahan itu.

Dian menambahkan, limbah merkuri dan sianida yang dihasilkan dari proses pengolahan emas itu berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya, termasuk sumber air dan pantai yang berada di bawah kawasan tambang.

"Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat," ucapnya.

Sebagai tindak lanjutnya, KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabal Nusra) serta DLHK NTB memasang plang berukuran 2,5 x 1,6 meter, tepat pukul 08.33 WITA di lokasi tambang.

Dalam plang tersebut, tertulis bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam bentuk apa pun di dalam kawasan hutan pelangan Sekotong".

Berdasarkan pasal 89 jo Pasal 17 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang (UU) No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelanggaran yang dilakukan bisa terancam pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK NTB Mursal mengungkapkan bahwa tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Pulau Lombok dan salah satu yang terbesar di NTB. Dia juga menyoroti dampak positif dari kehadiran KPK dalam pendampingan penegakan hukum.

Mursal berharap KPK semakin sering berkolaborasi dengan penegak hukum lokal, karena kehadiran KPK memberikan dukungan moral dalam menegakkan aturan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP).

"Kami merasa lebih percaya diri, karena kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini seringkali ada yang mem-backup," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Warga negara asing (WNA) asal China yang menjadi terdakwa kasus penambangan emas ilegal di Ketapang dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (30/9/2024).

Mengutip laman resmi Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024), Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan terdakwa YH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdakwa juga dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp50 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan.

Tim JPU Kejaksaan Negeri Ketapang adalah Ketua dari Penuntut Umum Pidana Umum Kejaksaan Agung Mahendra D dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Wara Endrini.

Kegiatan penambangan illegal dalam tunnel (underground mining) yang dilakukan terdakwa menggunakan metode peledakan untuk memberaikan batuan bijih emas dan alat-alat berat. Batuan tersebut diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri untuk pengolahan emas sangat berbahaya bagi lingkungan. Bila merkuri telah terbuang ke lingkungan baik ke media air, tanah, maupun ke udara, yang akan terkena dampaknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya, mulai dari tanaman, ataupun biota seperti ikan sebagai rantai makanan, dan akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia.

Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, tetapi justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk bullion emas.

Akibat penambangan illegal ini negara mengalami kerugian mencapai Rp1,02 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg, dan perak sebanyak 937,7 kg.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut, tersangka penambangan emas tanpa izin atau ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat dituntut lima tahun penjara. Tersangka YH, yang merupakan warga negara Cina, juga terancam denda Rp 50 miliar.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan,” demikian siaran pers Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kamis (3/10).

Hukuman dan denda tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Ketapang pada Senin (30/9). Akibat penambangan ilegal ini negara mengalami kerugian mencapai Rp 1.020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg, dan perak sebanyak 937,7 kg.

Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan terdakwa YH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin. Melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaku melancarkan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan. Namun hal ini justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal.

Penambangan ilegal ini dilakukan menggunakan metode peledakan. Hal ini dilakukan untuk memberaikan batuan bijih emas dan alat-alat berat.

Batuan tersebut diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk bullion emas.

Kementerian ESDM menyebut penggunaan merkuri untuk pengolahan emas sangat berbahaya bagi lingkungan. Bila merkuri telah terbuang ke lingkungan baik ke media air, tanah, maupun ke udara, yang akan terkena dampaknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Mulai dari tanaman, ataupun biota seperti ikan sebagai rantai makanan, dan akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia.

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong aparat penegak hukum untuk menertibkan tambang ilegal. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing beberapa waktu lalu.

Bencana longsor kembali terjadi di kawasan tambang emas ilegal, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (26/9/2024). Peristiwa ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

Sebelumnya pada 7 Juli 2024, longsor juga terjadi di kawasan tambang ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Bahkan, saat itu ratusan orang tertimbun longsor dan puluhan orang meninggal.

“Mari kita kurangi atau bisa hentikan pola-pola penambangan yang mungkin kita tidak bicara legal atau ilegal, itu karena ranahnya mungkin aparat penegak hukum, ranahnya ke pemerintah daerah,” ujar Aam sapaan Abdul Muhari dikutip Senin (30/9/20224).

Aam pun mengingatkan jangan sampai ada jatuh korban atau nyawa melayang akibat longsor dari kawasan pertambangan ilegal.

“Jadi kalau pertanyaan mendasar seperti ini, harus berapa nyawa lagi yang melayang sebelum kita benar-benar bisa menegakkan aturan,” katanya.

Menurutnya, jika berbicara mengenai pertambangan ilegal, khususnya tambang rakyat, sudah dapat dipastikan tidak memiliki sertifikasi atau Standar Operasional (SOP) keamanan. Sehingga, potensi terjadinya kecelakaan atau seperti longsor saat dilakukan penambangan bisa saja terjadi.

“Mari kita kurangi, mari kita jaga lingkungan kita,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

BANGKA BARAT, iNews.id  -  Polisi meminta agar penambangan ilegal di perairan Tembelok dan Keranggan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhenti beraktivitas. Imbauan kepada para penambang timah itu masih dilakukan secara persuasif, Sabtu (28/9/2024).

"Kami tahu di sini ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh bapak ibu. Namun perlu bapak ibu ketahui, bahwasanya penambangan yang dilakukan di area perairan Tembelok-Keranggan ini belum mempunyai legalitas. Artinya, kegiatan yang bapak ibu lakukan di sini itu salah," kata Kapolsek Mentok, Iptu Rusdi.

Mengingat kegiatan penambangan timah di perairan Tembelok-Keranggan itu belum mempunyai payung hukum, Iptu Rusdi meminta kepada para penambang ataupun pedagang yang ada di area itu agar dapat meninggalkan lokasi dan menghentikan aktivitas.

"Kami sampaikan sekali lagi bahwasanya kegiatan di sini tidak ada legalitasnya," ujarnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Camat Mentok, Rini Indra Sari juga mengimbau agar semuanya menjaga kondusifitas lingkungan.

"Mari kita jaga lingkungan ini tetap lestari dan memberikan manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu tetap aman, tetap menjaga lingkungan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan, kami akan mendengarkan," ujarnya.

Danramil 431-02/Mentok, Mayor Suherman juga mempersilakan masyarakat menyampaikan unek-uneknya.

"Tapi jangan emosi. Ini semua akan kami tampung, maka kami turun ini," kata Mayor Suherman. 

Salah satu warga, Hairil mengatakan aktivitas penambang dan pedagang yang melakukan kegiatan di wilayah itu hanya karena kebutuhan untuk makan.

"Kami ini susah, lihatlah emak-emak di pasar itu dagang kue saja nggak laku. Kami hanya mau makan, hanya legalitas kita tidak punya. Cuma kita jaga tetap kondusif, tapi kalau ditutup kami nggak mau," tuturnya.

Sementara itu warga lainnya, Indah juga meminta agar tambang di perairan Tembelok-Keranggan jangan ditutup.

"Minta tolong jangan ditutup, kami mau kerja, kami mau makan. Kalau TI ini ditutup kami makan apa," katanya.

Sementara Iptu Rusdi mengatakan akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada pimpinan masing-masing.

"Utamanya yang terpenting untuk menjaga kondusifitas di lingkungan ini, jangan ada sengol-senggolan, sama-samalah menjaga. Terkait legalitas itu bukan kewenangan kami di tingkat Forkopimcam. Setidaknya kami akan menyampaikan aspirasi dari bapak ibu semua," kata Iptu Rusdi. 

Editor: Ikhsan Firmansyah

JAKARTA, iNews.id - Warga negara asing (WNA) asal China berinisial YH mengeruk emas dari tambang ilegal di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Dia diseret ke pengadilan dan ditahan dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang didampingi Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining). Dia bersama kawan-kawannya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram (774,2 Kg) dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram sepanjang kurun waktu Februari hingga Mei 2024.

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin itu mencapai Rp1,020 triliun.

Saat ini tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah merampungkan tahap penyidikan terhadap tersangka YH dan kawan-kawan, Mereka telah melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin dengan metode tambang dalam di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Tahapan penyidikan oleh PPNS Ditjen Minerba dinyatakan telah selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta. Selanjutnya, PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan diserahkan kepada JPU Kejari Ketapang didampingi JPU Kejagung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Sunindyo Suryo Herdadi mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri yang telah melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.

"Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo dikutip Sabtu (28/9/2024).

Kepala Kejari Ketapang Anthoni Nainggolan menambahkan, penegakan hukum di pertambangan akan terus dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait sebagai wujud sinergitas institusi penegak hukum di Indonesia.

"Manajemen kolaboratif sangat penting, Kementerian ESDM bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan. Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin," kata Anthoni.

Pengungkapan kasus ini bermula saat PPNS Ditjen Minerba melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan metode tambang di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Barang bukti lalu dititipkan di Polres Ketapang karena alasan mobilisasi namun yang lain dapat dibawa. Di samping itu ada beberapa barang bukti yang masih dalam perjalanan karena terkendala masalah administrasi penerbangan.

Modus yang digunakan tersangka dalam tindak pidana ini yakni memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Namun pelaksanaan kegiatan di tunnel, mereka melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (dalam tunnel).

Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas. Dalam perkara ini, tersangka WNA China dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

Editor: Donald Karouw

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, membeberkan alasan kesepakatan pengelolaan blok tambang Merbuk dan Kenari untuk dikelola oleh PT Timah (Persero) Tbk.

Didit menyatakan hal tersebut juga untuk mengembalikan kedaulatan negara setelah aset cadangan timah negara tersebut dijarah penambang ilegal.

Ia menyebutkan, hingga saat ini, aktivitas penambangan timah ilegal di Blok Merbuk dan Kenari yang merupakan lahan eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Koba Tin yang terletak di Koba Kabupaten Bangka Tengah itu masih terus berlangsung. Lahan tambang itu, kata Didit, terus dijarah penambang ilegal dengan mendapat dukungan dari oknum-oknum aparat.

Oleh sebab itu Didit menyambut baik adanya kesepakatan PT Timah mengelola tambang Blok Merbuk dan Kenari. Sebab, perusahaan pelat merah itu sudah punya sejarah memiliki saham 25 persen di PT Koba Tin.

"Kalau diserahkan ke swasta, mohon maaf saya tidak setuju. Kalau itu terjadi selesai sudah. Habis semua. Kita dari DPRD sepakat bahwa take over pengelolaan wilayah Merbuk Kenari diserahkan ke PT Timah," ujar Didit dalam rapat dengar pendapat percepatan legalitas Merbuk Kenari yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Kamis, 26 September 2024.

Menurut dia, masalah legalitas Blok Merbuk dan Kenari harus diselesaikan mengingat kawasan tersebut terus dilakukan penambangan secara ilegal dan masif. "Tidak bisa dipungkiri jika ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan ini tidak legal. Makanya kita bersama Dirut PT Timah dan Sekda akan bertemu dengan Dirjen Minerba ESDM menyelesaikan persoalan ini," ujar dia.

Didit membeberkan bahwa banyak manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah jika PT Timah yang mengelola kawasan Merbuk dan Kenari. Sejumlah manfaat itu di antaranya pendapatan daerah yang pasti, terjaminnya penanganan lingkungan, adanya kegiatan pascatambang hingga bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Untuk itu kita minta PT Timah segera berkoordinasi dengan Kapolda Bangka Belitung untuk pengamanan. Aktivitas tambang ilegal tersebut harus ditindak," ujar dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Bangka Belitung dari Fraksi Gerindra, Pahlevi Sjahrun, mengatakan PT Timah harus teliti dalam melakukan kajian komprehensif terkait Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan studi kelayakan karena kawasan tersebut memiliki risiko tinggi.

"Kawasan Blok Merbuk dan Kenari berada di tengah kota dekat dengan pemukiman dan aset negara yakni pasar. Harus berhati-hati karena ada risiko lingkungan dan sosial di mana masyarakat rawan protes. Kita tidak mau ketika tambang ini malah menimbulkan konflik," ujar dia.

Sebagai pemegang mandat dari pemerintah, kata Pahlevi, PT Timah harus bertanggung jawab terhadap apa pun yang terjadi di kawasan tersebut. Apalagi aktivitas ilegal yang terjadi saat ini telah membuat kerugian bagi daerah karena kehilangan setoran pajak air permukaan hingga royalti.

"Kawasan itu kepentingannya sudah banyak sekali. Jangan-jangan PT timah antara takut dan mau. Mau timahnya tidak lari kemana-mana, tapi di sisi lain mungkin takut ada siapa di situ. Kita berharap PT timah tidak diberikan jalan sendiri. Ini perlu dikawal. Kalau PT timah sendiri, tidak akan mampu," ujar dia.

Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Nur Adi Kuncoro, mengatakan pada prinsipnya pihaknya sudah memenuhi persyaratan administrasi terhadap IUP Merbuk dan Kenari tersebut. Hanya saja, kata dia, kelanjutan proses tersebut saat ini masih berada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

"Seandainya kita sudah mendapatkan persetujuan IUP eksplorasi itu, kita akan melakukan pengeboran di wilayah tersebut. Kita akan hitung berapa jumlah sumber daya dan cadangan timah yang adalah di wilayah seluas 258 hektar tersebut," ujar dia.

Selain itu, kata Nur Adi Kuncoro, PT Timah masih harus mengurus izin lingkungan, AMDAL dan melakukan kajian studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) yang didalamnya termuat teknologi alat produksi apa yang akan digunakan.

"FS perlu persetujuan Minerba. Setelah kami mendapatkan persetujuan, baru kami menindaklanjuti IUP ini menjadi IUP operasi produksi. Jadi ini adalah langkah yang harus kami lakukan sesuai regulasi. Kita bahkan sudah membayar Kompensasi Data Informasi (KDI) sebesar Rp 193 juta," ujar Nur.