Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - PURWAKARTA. Pemerintah terus mendorong penguatan industri dalam negeri melalui standardisasi pada produk-produk hasil industri yang beredar di pasar. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Standardisasi Industri Secara Wajib.

Ke-16 Permenperin ini mencakup berbagai produk industri yakni produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri dari berbagai sektor dan jenis produk. Dari jumlah tersebut, 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan.

Pemberlakuan standardisasi industri secara wajib merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri. "Dengan demikian, standardisasi ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan pasar global," ujar dia dalam sambutan, Senin (14/10).

Untuk mendukung penerapan 16 Permenperin baru ini, pemerintah telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Keberadaan LPK berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ini agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung penerapan SNI wajib di sektor industri," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, di luar 16 Permenperin tentang Standardisasi Industri Secara Wajib yang telah terbit, saat ini sudah ada 28 Rancangan Permenperin serupa yang sedang dalam proses harmonisasi sebelum diterbitkan ke publik.

Ada pula 24 Rancangan Permenperin yang masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder. Seluruh Permenperin ini mengacu kepada pengaturan di dalam Permenperin No. 45 tahun 2022.

Andi menyebut, penerapan SNI Wajib pada dasarnya merupakan salah satu trade barrier yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO). Dalam hal ini, pemerintah menginginkan seluruh produk hasil industri yang beredar di Indonesia, baik buatan dalam negeri maupun impor, memenuhi ketentuan SNI yang berlaku.

Penerapan SNI Wajib juga diharapkan bisa meminimalisir risiko terjadinya importasi ilegal terhadap berbagai produk industri.

"Pihak yang sengaja atau tanpa sengaja mengedarkan produk tanpa SNI dapat dikenakan sanksi pidana dan denda," tandas dia, Senin (14/10).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya menjaga daya saing dan produktivitas industri dalam negeri, salah satunya melalui pengawasan terhadap implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pengawasan terhadap produk industri adalah langkah penting untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam rangka keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L), serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

“Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers di situs Kemenperin, Jumat (19/7).

Sebelumnya, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin telah melakukan pengawasan terhadap produk-produk elektronik yang beredar di Provinsi DKI Jakarta.

Dari pengawasan tersebut telah diamankan sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang tidak memiliki SPPT-SNI dengan nilai mencapai Rp 10,2 miliar dari tiga perusahaan.

Ketiga perusahaan tersebut, yaitu PT BSR sebanyak 24.099 unit dengan nilai sekitar Rp 8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit dengan nilai sekitar Rp 1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit dengan nilai sekitar Rp 281,7 juta.

“Ketiganya diwajibkan untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang untuk mengedarkan produk tersebut,” ungkap Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi.

Menurut Andi, temuan ini terkait ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan SNI yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

Hasil pengawasan terhadap PT BSR, PT SEI, dan PT PIS pada bulan Juli 2024 di Jakarta menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi dari RRT yang tidak memiliki SPPT-SNI. Ketiadaan SPPT-SNI pada produk tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna serta merugikan produsen dalam negeri.

"Produk yang tidak memiliki SPPT-SNI ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran semacam ini," tegas Kepala BSKJI.

Speaker aktif merupakan produk yang termasuk dalam daftar SNI wajib dan larangan terbatas (lartas) yang proses importasinya memerlukan dokumen SPPT-SNI dengan kode Harmonized System (HS) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, termasuk keharusan pelaku usaha memiliki SPPT-SNI pada produk yang diwajibkan,” ujar Andi.

Dia menyatakan, Kemenperin berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk-produk yang tidak sesuai ketentuan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

”Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif,” imbuhnya.

Andi menambahkan, pihaknya juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan setiap produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang telah ditetapkan.