Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur dalam negeri untuk pemerataan pembangunan, salah satunya proyek jalan tol hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Donny Arsal menyatakan komitmen SIG untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan melalui penyediaan semen hijau dan solusi hijau.

Selain ramah lingkungan dengan tingkat emisi karbon yang lebih rendah hingga 38% dibandingkan semen konvensional, semen hijau SIG dan produk turunannya juga mengandung komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi lebih dari 90%. Nilai TKDN semen hijau SIG tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang sebesar 40%.

"Semen hijau SIG hadir dengan rentang spesifikasi lengkap yang seluruhnya telah tersertifikasi SNI, untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari tiap jenis aplikasi dan kebutuhan, sehingga lebih tepat guna. Variasi produk yang lengkap ini untuk memberikan keyamanan dan keleluasaan kepada konsumen dalam memilih bahan bangunan yang dibutuhkan," kata Donny Arsal, dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Menurut Donny, SIG tidak berpuas diri dan tidak berhenti pada inovasi semen hijau. Perusahaan memperkenalkan salah satu produk turunan semen hijaunya, yaitu precise interlock brick (PIB) untuk solusi pembangunan rumah yang efektif, efisien, serta ramah gempa. Penggunaan precise interlock brick juga membuat durasi konstruksi lebih cepat, dan tampilan yang modern.

"PIB telah diaplikasikan di berbagai proyek perumahan, seperti di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Selain itu, PIB juga telah diaplikasikan pada contoh hunian tapak ramah lingkungan tipe 36 di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun dalam waktu 15 hari. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, guna mengatasi backlog perumahan di Indonesia," ujar Donny Arsal.

SIG pun menyambut positif penyelenggaraan Konstruksi Indonesia (KI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten yang menjadi momentum bagi Perusahaan untuk memperkenalkan produk semen hijau dan solusi hijau yang inovatif dan ramah lingkungan kepada publik, khususnya para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.

"Event ini sangat penting bagi SIG, bagaimana kehadiran SIG untuk memperkenalkan produk-produk baru yang inovatif, terutama terkait dengan solusi perumahan," kata Donny Arsal. Menurutnya, kehadiran SIG dalam KI 2024 juga merupakan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

KI 2024 merupakan ajang pertemuan dan pertukaran informasi dunia konstruksi antar pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia. Mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, KI 2024 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, antara lain pameran dan penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, konferensi, kompetisi tenaga kerja konstruksi tingkat nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), penyusunan buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video.

JAKARTA, KOMPAS.com - Helm adalah perlengkapan wajib bagi setiap pengendara sepeda motor. Pengendara yang tidak menggunakan helm akan dikenakan tindakan tilang oleh pihak berwenang.

Namun sekadar memakai helm saja tidak cukup ada standar tertentu yang harus dipenuhi.

Budiyanto, seorang pemerhati masalah transportasi dan hukum, menjelaskan bahwa helm yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dok. Wahana Honda Ilustrasi menyalip saat berkendara pakai sepeda motor

"Helm yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah helm SNI. Jenisnya bisa berupa half face atau full face. Keduanya diperbolehkan, asalkan memenuhi standar SNI," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Budiyanto mengatakan, meski UU tidak secara spesifik mengatur jenis helm yang harus digunakan, penting untuk diketahui bahwa setiap jenis helm memiliki peruntukan dan tingkat perlindungan yang berbeda.

"Jenis helm masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Helm half face lebih ringan, sedangkan helm full face lebih berat tetapi menawarkan tingkat perlindungan yang lebih baik," tuturnya.

Aturan mengenai penggunaan helm SNI ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) No 22 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 291.

- Penggunaan helm SNI sudah diatur oleh penerintah

Budiyanto mengatakan, aturan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengendara di jalan raya.

Sesuai konteks keselamatan berkendara, penting bagi pengendara untuk memilih helm yang tidak hanya nyaman, tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal.

Dengan memilih helm yang sesuai dan memenuhi standar, pengendara tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga diri mereka dari risiko cedera yang lebih serius.

UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Pasal 291.

Pasal 291 Ayat 1

- Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Pasal 291 Ayat 2

- Pengemudi yang menggunakan helm tetapi penumpangnya tidak, pengemudi juga dapat dikenakan denda yang sama, yaitu Rp250.000.

Meluncurkan 16 aturan menteri

Peraturan baru untuk produsen asing

(HUS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia baru mewajibkan 130 sertifikasi SNI, sementara negara-negara lain telah mewajibkan ribuan sertifikasi untuk produk industri mereka.

"Bahwa saat ini negara kita ini masih sangat sedikit memberlakukan SNI wajib. Kalau negara lain mungkin jumlahnya sudah ribuan, kita baru 130 SNI yang diwajibkan," ujar Andi Rizaldi dalam sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Andi menjelaskan, sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi produk industri yang tidak melakukan sertifikasi SNI sesuai yang diwajibkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa pidana dan denda.

"Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi, baik sengaja maupun tidak sengaja, berupa ancaman pidana dan denda," ungkapnya.

Andi menegaskan, pelanggaran sertifikasi wajib SNI sudah masuk dalam ranah pidana. "Nanti sanksinya pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," jelasnya.

Di sisi lain, jika terdapat persoalan administrasi terhadap produk industri yang wajib sertifikasi SNI, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin usaha bagi produsen.

Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI dapat segera diterapkan.

Ke-16 Permenperin tersebut diluncurkan oleh Menperin pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin yang dimaksud antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG secara wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel secara wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.

Sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), diikuti oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang bertugas menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia baru mewajibkan 130 sertifikasi SNI, sementara negara-negara lain telah mewajibkan ribuan sertifikasi untuk produk industri mereka.

"Bahwa saat ini negara kita ini masih sangat sedikit memberlakukan SNI wajib. Kalau negara lain mungkin jumlahnya sudah ribuan, kita baru 130 SNI yang diwajibkan," ujar Andi Rizaldi dalam sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Andi menjelaskan, sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi produk industri yang tidak melakukan sertifikasi SNI sesuai yang diwajibkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa pidana dan denda.

"Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi, baik sengaja maupun tidak sengaja, berupa ancaman pidana dan denda," ungkapnya.

Andi menegaskan, pelanggaran sertifikasi wajib SNI sudah masuk dalam ranah pidana. "Nanti sanksinya pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," jelasnya.

Di sisi lain, jika terdapat persoalan administrasi terhadap produk industri yang wajib sertifikasi SNI, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin usaha bagi produsen.

Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI dapat segera diterapkan.

Ke-16 Permenperin tersebut diluncurkan oleh Menperin pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin yang dimaksud antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG secara wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel secara wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.

Sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), diikuti oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang bertugas menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia baru mewajibkan 130 sertifikasi SNI, sementara negara-negara lain telah mewajibkan ribuan sertifikasi untuk produk industri mereka.

"Bahwa saat ini negara kita ini masih sangat sedikit memberlakukan SNI wajib. Kalau negara lain mungkin jumlahnya sudah ribuan, kita baru 130 SNI yang diwajibkan," ujar Andi Rizaldi dalam sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Andi menjelaskan, sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi produk industri yang tidak melakukan sertifikasi SNI sesuai yang diwajibkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa pidana dan denda.

"Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi, baik sengaja maupun tidak sengaja, berupa ancaman pidana dan denda," ungkapnya.

Andi menegaskan, pelanggaran sertifikasi wajib SNI sudah masuk dalam ranah pidana. "Nanti sanksinya pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," jelasnya.

Di sisi lain, jika terdapat persoalan administrasi terhadap produk industri yang wajib sertifikasi SNI, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin usaha bagi produsen.

Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI dapat segera diterapkan.

Ke-16 Permenperin tersebut diluncurkan oleh Menperin pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin yang dimaksud antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG secara wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel secara wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.

Sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), diikuti oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang bertugas menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Taufiq, menyatakan, para pelaku usaha yang melanggar aturan sertifikasi wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa dikenai sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sejumlah aturan lainnya.

Taufiq menjelaskan, sanksi untuk pelanggaran wajib SNI diberlakukan secara berjenjang.

"Jika terjadi pelanggaran, yang paling tinggi (sanksinya) adalah pidana. Namun secara berjenjang kita juga memberikan sanksi administratif," ujarnya usai menghadiri sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Taufiq menambahkan, sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, yang dapat mencakup penarikan dan pemusnahan produk.

"Jadi kurang lebih sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika melakukan pelanggaran," jelasnya.

Dalam pelaksanaan aturan wajib SNI untuk produk industri, Kemenperin menggandeng Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang bertugas melakukan sertifikasi dan memastikan produk-produk industri yang beredar di pasar memenuhi standar yang berlaku.

Selain itu, terdapat juga Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang akan menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

Taufiq menegaskan bahwa Kemenperin akan mengawasi LPK, LS Pro, dan Laboratorium Pengujian sebagai entitas dalam ekosistem SNI.

Sanksi juga akan diterapkan jika ketiga pihak tersebut melanggar aturan dalam proses sertifikasi wajib SNI.

"Jadi sanksi terhadap LPK pun juga ada berupa sanksi administrasi baik itu teguran, maupun administratif sampai juga nanti pencabutan dan masuk ke dalam daftar hitam," tegas Taufiq.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang sama.

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ungkap Andi.

Ia menambahkan bahwa dalam Permenperin tersebut dijelaskan bahwa target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI harus diberlakukan.

Adapun 16 Permenperin yang dimaksud telah diluncurkan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin tersebut antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Taufiq, menyatakan, para pelaku usaha yang melanggar aturan sertifikasi wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa dikenai sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sejumlah aturan lainnya.

Taufiq menjelaskan, sanksi untuk pelanggaran wajib SNI diberlakukan secara berjenjang.

"Jika terjadi pelanggaran, yang paling tinggi (sanksinya) adalah pidana. Namun secara berjenjang kita juga memberikan sanksi administratif," ujarnya usai menghadiri sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Taufiq menambahkan, sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, yang dapat mencakup penarikan dan pemusnahan produk.

"Jadi kurang lebih sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika melakukan pelanggaran," jelasnya.

Dalam pelaksanaan aturan wajib SNI untuk produk industri, Kemenperin menggandeng Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang bertugas melakukan sertifikasi dan memastikan produk-produk industri yang beredar di pasar memenuhi standar yang berlaku.

Selain itu, terdapat juga Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang akan menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

Taufiq menegaskan bahwa Kemenperin akan mengawasi LPK, LS Pro, dan Laboratorium Pengujian sebagai entitas dalam ekosistem SNI.

Sanksi juga akan diterapkan jika ketiga pihak tersebut melanggar aturan dalam proses sertifikasi wajib SNI.

"Jadi sanksi terhadap LPK pun juga ada berupa sanksi administrasi baik itu teguran, maupun administratif sampai juga nanti pencabutan dan masuk ke dalam daftar hitam," tegas Taufiq.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang sama.

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ungkap Andi.

Ia menambahkan bahwa dalam Permenperin tersebut dijelaskan bahwa target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI harus diberlakukan.

Adapun 16 Permenperin yang dimaksud telah diluncurkan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin tersebut antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.

Semua produsen di luar negeri wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (BSKJI Kemenperin) Andi Rizaldi menyebut Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 45 Tahun 2022 diharapkan mampu membendung kerugian yang ditimbulkan oleh masuknya barang-barang impor tanpa ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Andi menyampaikan dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan produsen dari luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Hal ini memungkinkan barang-barang impor bisa masuk di gudang pengawasan.

"Semua produsen di luar negeri wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia, sehingga importasi ini juga selain melalui peraturan resmi, juga setiap impor ini harus masuk dalam gudang perusahaan resmi," kata Andi di Jakarta, Rabu.

Adanya Permenperin 45/2022, lanjut Andi, lebih memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap produk impor.

Andi juga mengatakan, masih menemukan produk-produk impor yang belum memenuhi ketentuan SNI meski masuk ke Indonesia secara legal.

Menurut Andi, temuan ini sangat merugikan negara lantaran kode HS atau Harmonized System Code yang digunakan tidak sesuai dengan aslinya.

"Kalau dia legal, harusnya begitu masuk ditanya mana SPPT SNI-nya. Apabila dialihkan nomor HS, otomatis negara akan mengambil kerugian, bisa jadi kalau dia menggunakan HS yang sebenarnya, negara dapat di atas 10 persen," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi menyebut bahwa Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga terkait penggunaan SNI terhadap produknya.

Saat ini, lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri sudah berlaku dan mencakup berbagai jenis produk. Namun, baru 130 SNI yang telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin.

"Sementara negara tetangga yang lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan di sana, standar yang sudah diwajibkannya itu lebih banyak lagi," kata Andi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah sebagai regulator untuk mengatur arus masuk barang impor.

Menurutnya, semakin sedikit standar yang dilakukan secara wajib, maka akan semakin terbuka peluang untuk produk-produk konsumsi asal luar negeri masuk Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pemberlakuan standardisasi di sektor industri merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong sektor industri manufaktur Indonesia untuk dapat menerapkan standardisasi produk yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, upaya strategis ini untuk memastikan bahwa seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan selaras dengan perkembangan industri saat ini yang menuntut efisiensi, keamanan, serta kualitas produk yang lebih tinggi.

"Pemberlakuan standardisasi di sektor industri merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia," ujar Andi di Jakarta, Rabu.

Andi menyampaikan, saat ini sudah lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri sudah berlaku dan mencakup berbagai jenis produk.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Pada Senin (14/10), Kemenperin telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

16 Permenperin tersebut mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Adapun produk industri yang masuk di dalamnya, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Permenperin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri memberikan amanat bahwa semua Permenperin yang mengatur tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam Permenperin tersebut sebelum akhir tahun 2024," kata Andi.

Kemenperin berharap seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait dapat memahami dan mendukung implementasi Permenperin tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib, demi tercapainya industri nasional yang lebih kompetitif dan berdaya saing global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 5.300 standardisasi produk manufaktur.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menuturkan, dari angka tersebut, hanya 130 yang telah diberlakukan oleh Kemenperin. Menurut dia, angka ini lebih kecil dari angka standardisasi yang dimiliki negara-negara di ASEAN.

Meskipun Andi tidak menjelaskan secara rinci angka rata-rata jumlah standardisasi yang dimiliki negara-negara di ASEAN.

“Ternyata Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara ASEAN paling sedikit memberlakukan SNI wajib, dari 5.000 mungkin hanya 4 atau 3 persen, yaitu 130 SNI yang diwajibkan,” kata Andi di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

“Sementara negara yang lain, Vietnam, Thailand, Malaysia apalagi China itu jumlah standar yang sudah diwajibkannya lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Menurut dia, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di sektor perdagangan untuk membendung produk impor agar tidak masuk ke Tanah Air.

“Karena semakin sedikit standar kita lakukan secara wajib (SNI), maka semakin terbuka juga peluang untuk impor produk-produk konsumsi,” tambah Andi.

Sebab, masuknya produk-produk konsumsi ini mengganggu industri dalam negeri, meski hanya berkontribusi 10 hingga 15 persen dalam neraca impor.

Di saat yang bersamaan, Andi menyebut, pihaknya juga tidak bisa memaksa untuk terus menambah SNI yang berlaku. Hal ini karena perlu memperhatikan kesiapan industri terlebih dahulu. Selain itu, Kemenperin juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengevaluasi 5.300 SNI tersebut.

“Lihat sikon (situasi dan kondisi), jangan sampai niatnya mengembangkan, tapi karena belum siap malah jadi mematikan industri dalam negeri. Yang jumlahnya 5.000 masih kita evaluasi, mungkin ada yang sudah tidak sesuai jadi perlu direvisi atau mungkin diabolisi,” terang Andi.

Sebanyak 5.300 SNI manufaktur adalah bagian dari 12.000 hingga 15.000 total SNI yang dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan 16 beleid baru tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib. Adanya aturan-aturan baru ini membuat pelaku usaha atau industri yang tak taat bisa diberikan sanksi pidana dan denda.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi, menuturkan pemberian sanksi untuk industri yang tak taat ini tertuang dalam Undang-Undang 3/2014 tentang Perindustrian.

“Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan maka terhadap pelanggaran itu baik sengaja atau tidak sengaja, akan dilakukan sanksi berupa tindak pidana berupa pidana dan denda,” terang Andi.

Sebelum dikenai sanksi denda dan pidana, pelaku industri akan melewati proses sanksi administrasi terlebih dahulu, seperti peneguran hingga pencabutan izin usaha.

Andi juga menegaskan sanksi denda dan pidana akibat pelanggaran SNI ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, kedua sanksi ini akan dikenakan bersamaan. “Sehingga nanti sanksinya juga sanksi pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih Harus dua-duanya,” tutur Andi.

Saat ini Indonesia baru memiliki 130 SNI wajib yang telah diberlakukan oleh Kemenperin, dari total sekitar 5.300 SNI yang ada.

Andi menyebut, meski masih memiliki gap yang besar, pihaknya tidak bisa memaksa untuk terus menambah SNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan perlu memperhatikan kesiapan industri terlebih dahulu.

“Lihat sikon kesiapan industri dalam negeri, jangan sampai niatnya mengembangkan industri dalam negeri tapi karena belum siap malah jadi mematikan industri dalam negeri,” ujar Andi.

Sebanyak 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.