Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas mengenai kebijakan pengupahan pada tahun 2025.

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengar masukan dari pengusaha mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) di 2025.

"Ada komitmen pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP, tetapi bicara mengenai skala upah dan struktur skala upah dan berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut bahwa koordinasi penetapan UMP ini sangat penting mengingat sangat berdampak kepada industri padat karya.

Bahkan, Apindo sudah mendudukkan perwakilannya di Dewan Pengupahan dan bipartit untuk menyampaikan rekomendasi dari para pelaku usaha.

"Dan kami harapkan nantinya bahwa kita bisa tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terutama mengenai pengupahan. Ia menekankan pentingnya pemahaman lebih lanjut mengenai Struktur dan Skala Upah (SUSU).

"UMP ini kan hanya sebagai safety net ya, upah minimum. Tapi yang sebenarnya berlaku adalah kita juga memiliki SUSU. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita tonjolkan," pungkasnya.