Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Kalsel.

Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 6 orang lainnya setelah sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan alias OTT KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan bahwa OTT yang dilakukan di Kalsel itu dilakukan setelah tim penyelidik memeroleh informasi ihwal proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel bersumber dari APBD tahun anggaran (TA) 2024.

Ghufron menuturkan modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah melakukan ploting atau pengaturan penyedia untuk sejumlah paket pekerjaan sebelum proses melalui e-katalog.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 – 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan," ujar Ghufron pada konferensi pers, Selasa (8/10/2024).

Adapun enam pihak tersangka yang sudah sampai di Gedung Merah Putih KPK saat ini yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024," ujar Ghufron.

Lima tersangka penyelenggara negara diduga penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, dua tersangka swasta diduga pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pungut Fee 5%?

Adapun penyidik KPK menduga Gubernur Sahbirin Noor atau SHB mendapatkan aliran dana suap pengadaan barang dan jasa sebesar 5%. Kini, Sahbirin menjadi salah satu dari tujuh orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

KPK menduga adanya pengaturan atau ploting yang dilakukan para tersangka untuk memberikan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov Kalsel kepada sejumlah pihak pengusaha tertentu.

Ploting dimaksud diduga dilakukan oleh Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL) dan Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), sebelum dilakukan proses e-katalog.

Kedua pengusaha yang diduga kongkalikong untuk mendapatkan paket pekerjaan yakni Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND). Terdapat tiga paket pekerjaan yang dimenangkan oleh mereka.

Pertama, pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) dengan nilai pekerjaan Rp23,2 miliar;

Kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai pekerjaan Rp22,2 miliar;

Ketiga, pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) dengan nilai pekerjaan Rp9,1 miliar.

Rekayasa pengadaan dilakukan untuk memenangkan Sugeng dan Andi. Caranya, yakni dengan membocorkan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang, merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan kedua tersangka yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng, serta melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu sebelum berkontrak.

Atas hal tersebut, terdapat fee yang masing-masing diberikan untuk PPK paket pekerjaan proyek tersebut dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau SHB.

"Bahwa atas terpilihnya YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Prov. Kalsel, terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB (Gubernur Kalimantan Selatan)," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kronologi Kasus

Berdasarkan kronologinya, pada 3 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mendapatkan informasi bahwa tersangka Sugeng telah menyerahkan uang Rp1 miliar yang diletakkan di dalam kardus warna cokelat kepada Yuliantiatas perintah Ahmad Solhan. Uang itu diserahkan di salah satu tempat makan.

"Bahwa uang tersebut merupakan fee 5% untuk SHB," kata Ghufron.

Uang untuk Sahbirin lalu diantarkan ke Kantor Dinas PUPR Kalsel, kemudian diserahkan ke sopir menyerahkan uang tersebut kepada sopir Solhan yang berinisial BYG. Fee 2,5% untuk sang kepala daerah lalu diserahkan ke pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad (AMD).

Penyidik lembaga antirasuah menduga Ahmad merupakan salah satu pihak penampung uang/fee untuk Sahbirin.

Barang Bukti Uang Rp12 Miliar

Tim KPK lalu hampir seharian melakukan OTT terhadap total 10 orang, Minggu (6/10/2024). Operasi senyap itu digelar dari pukul 06.30 WITA sampai dengan 21.00 WITA. Dari 10 orang yang diamankan di Polres Banjarbaeu, enam telah dibawa ke Jakarta dan resmi ditahan hari ini.

Tidak hanya itu, ada empat pihak lain yang juga turut diamankan berkaitan dengan aliran dana 2,5% untuk PPK di PUPR Kalsel serta 5% untuk gubernur. Satu di antaranya yakni Kepala Baznas Kalsel berinisial IRH.

"Bahwa total pihak yang diamankan sejumlah 17 orang," terang Ghufron.

Sementara itu, KPK turut mengamankan berbagai barang bukti yang meliputi uang miliaran rupiah. Terdapat satu kardus berwarna cokelat yang diamankan KPK berisi uang Rp1 miliar. Uang itu diduga merupakan fee 5% untuk Sahbirin dari Sugeng dan Andi karena telah dimenangkan pada tiga proyek Pemprov Kalsel.

KPK menduga bukti lainnya dengan nilai total mencapai Rp12 miliar dan US$500 juga merupakan bagian dari aliran dana ke Sahbirin.

"Bahwa terhadap sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh Penyelidik KPK pada YUL, FEB dan AMD dengan total sekitar Rp12 miliar (Rp12.113.160.000,00) dan US$500,00 merupakan bagian dari fee 5% untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Prov. Kalsel," papar Ghufron.

Atas temuan itu, pimpinan KPK menyepakati untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Sebanyak tujuh orang ditetapkan tersangka, termasuk Sahbirin.

Enam orang lainnya yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Adapun KPK menyatakan Sahbirin belum ditahan karena saat itu dia belum terjaring OTT. Aliran uang suap itu baru sampai di tangan tersangka Ahmad, diduga orang kepercayaan Sahbirin.

Dugaan keterlibatan Sahbirin lalu ditemukan saat proses pemeriksaan pihak-pihak terjaring OTT, dan baru saat itu kepala daerah tersebut ditetapkan tersangka.

"Dalam expose dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, dan ditemukanlah adanya kaitan-kaitan terhadap beberapa pihak. Sehingga tadi yang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak hanya enam orang yang ada di sini gitu," tambah Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, pada kesempatan yang sama.