JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.

Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.

Kini, KPK masih terus mencari keberadaan Sahbirin Noor yang disebut melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, terungkap bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri setelah OTT yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.

Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.

Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

Tempat persembunyian

Namun, terkait keberadaan Sahrbirin Noor, KPK terbaru mengungkapkan bahwa tim penyidik masih memiliki informasi menyangkut lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, keberadaan informasi itu menjadi alasan penyidik belum memasukkan Sahbirin Noor ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 8 November 2024.

Menurut Tessa, pada umumnya status DPO diterbitkan ketika penyidik tidak lagi memiliki opsi terkait pencarian. Namun, karena saat ini tim penyidik masih mengantongi informasi terkait persembunyian, tim masih memburu pria yang kerap disapa Paman Birin tersebut.

Selain itu, Tessa menyebut, KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah Paman Birin bepergian ke luar negeri. Hal ini membuat gubernur itu diyakini masih di tanah air.

Oleh karena itu, KPK disebut masih dalam upaya pencarian terhadap Paman Birin.

“Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” ujar Tessa.

Minta bersikap ksatria

Kemudian, KPK juga meminta Sahbirin Noor bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum.

Apalagi, sebagai Gubernur Kalsel, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya.

“Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa.

“Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” ujarnya lagi.

Kemendagri ikut mencari

Sebagai institusi yang menaungi para kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan ikut dalam upaya pencarian Paman Birin.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024.

"Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK, kepolisian, untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Bima Arya.

Bima mengakui, Kemendagri juga mendapatkan informasi adanya pelarian Paman Birin. Namun, eks Wali Kota Bogor itu menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Antirasuah.

“Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.

Diketahui, kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.

Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).

Uang tersebut diduga merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025," kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.

KOMPAS.com - DAMRI melayani trayek perintis yang menghubungkan Terminal Kota di Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan Terminal Kersik Putih di Batulicin, Kalimantan Selatan, pergi-pulang (PP).

Rute ini merupakan hasil kerja sama dengan Balai Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.

"Diketahui bersama bahwa Kotabaru memiliki banyak obyek wisata pantai yang sangat indah sehingga mampu memancing wisata lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Untuk itu kami menyediakan transpotasi darat tersebut walaupun hanyar sampai atau dari Batulicin saja," ujar Plt. General Manager DAMRI Banjarmasin, Agus Kuswana lewat keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

• DAMRI Kembali Layani Rute Palu-Gorontalo PP, mulai Rp 200.000
• DAMRI Beri Promo 11.11, Bisa Dapat Potongan Harga Rp 25.000

Jadwal dan tarif DAMRI Kotabaru-Batulicin

Sebanyak dua bus akan melayani rute Kotabaru-Batulicin ini, setiap harinya. Rincian jadwal dan titik keberangkatannya, sebagai berikut:

• Bus berangkat dari Terminal Kota (samping masjid) di Kotabaru pukul 07.00 Wita dan 16.00 Wita, menuju Terminal Serongga di Serongga.
• Bus berangkat dari Terminal Serongga di Serongga pukul 09.00 Wita dan 17.00 Wita, menuju Terminal Kersik Putih di Batulicin.

Rute sebaliknya dari Batulicin ke Kotabaru juga akan melalui tahap yang sama.

banjarmasinposttravel.com/herliansyah Pantai Gedambaan di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Tiket DAMRI rute Kotabaru-Batulicin bisa dibeli di setiap titik keberangkatan atau Kantor DAMRI Banjarmasin.

Tarif dari Kotabaru ke Serongga mulai Rp 40.000, sedangkan dari Serongga ke Batulicin mulai Rp 20.000. Sementara itu, dari Kotabaru ke Batulicin tarifnya mulai Rp 60.000.

Rute Kotabaru-Batulicin diharapkan membantu akses transportasi darat bagi masyarakat yang ingin bepergian, sekaligus bisa meningkatkan sektor ekonomi masyrakat melalui pariwisata.

"Walaupun rute trayek ini hanya hanya sampai Batulicin, DAMRI tetap berupaya menjaga konsistensi dan meningkatkan layanan yang aman dan nyaman untuk mempermudah perjalanan bagi masyakat lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Kotabaru atau ke Batulicin," tutur Agus.

• DAMRI Tambah Jadwal di Rute Perintis Buntok - Tabak Kanilan, Kalimantan Tengah
• Naik DAMRI ke Lampung Bisa dari Ciputat, Tarif mulai Rp 300.000
• Rute dan Harga Tiket DAMRI ke Stasiun Gambir, Ada yang dari Bandara Soekarno Hatta

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum.

Adapun Paman Birin disebut melarikan diri pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

“Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

“Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” tambahnya.

Menurut Tessa, saat ini tim penyidik masih memburu Paman Birin.

Penyidik memutuskan belum memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) karena masih memiliki informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

“Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” ujar Tessa.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober lalu.

Keberadaan Paman Birin tidak ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan yang menjadi tanggung jawab gubernur seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel.

"Sampai persidangan ini berlangsung termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang di PN Jaksel.

Perkara Paman Birin dibongkar oleh KPK melalui OTT pada 6 Oktober lalu. Dalam operasi itu, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan berinisial Agustya Febry Andrean.

Kemudian ada dua orang pihak swasta yang berstatus tersangka yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Minta Gubernur Kalsel yang Kabur Bersikap Ksatria untuk Muncul", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/19500311/kpk-minta-gubernur-kalsel-yang-kabur-bersikap-ksatria-untuk-muncul.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan SelatanSahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.

Surat Perintah Penangkapan ini diterbitkan satu hari setelah penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.

"KPK juga telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri a.n. Sahbirin Noor per tanggal 07 Oktober 2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Budi mengatakan, Sahbirin Noor juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun tetap tidak muncul.

KPK berupaya mencari keberadaan Sahbirin Noor dengan menggeledah beberapa lokasi yang diduga merupakan tempat persembunyiannya seperti kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadi Sahbirin.

Sahbirin juga tidak melakukan aktivitas sebagai gubernur Kalimantan Selatan setelah kasus dugaan korupsi yang menjeratnya terungkap.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB (Sahbirin) selaku tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," ujar Budi.

Menurut KPK, karena Sahbirin melarikan diri, ia tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya.

Budi mengatakan, permohonan paperadilan yang diajukan oleh Sahbirin harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim praperadilan, sebagaimana ketentuan SEMA No. 1/2018.

"Dengan demikian, permohonan praperadilan yang diajukan oleh SHB selaku tersangka yang melarikan diri, mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya permohonan praperadilan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)," ucap dia.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Sahbirin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.

Informasi mengenai pelarian Sahbirin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, pemohon (Sahbirin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Kuasa hukum Sahbirin, Soesilo, juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Sahbirin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

Adapun Sahbirin kini berstatus sebagai tersangka kasus suap terkait sejumlah proyek Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menargetkan untuk mencetak sawah seluas 500.000 hektar di Kalimantan Selatan.

Mentan Amran menyebutkan, lahan di Kalimantan Selatan berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

“Kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektar. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Amran dalam ‘Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat’ di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (4/11/2024), dikutip dari siaran pers.

Amran mengatakan, target cetak sawah 500.000 hektar tersebut akan dikejar secara bertahap.

Untuk tahap I, Kementan akan mulai mencetak sawah seluas 152.291 hektar yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin. Kemudian, akan dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500.000 (hektar), aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ujar Amran.

Amran menambahkan bahwa cetak sawah ini akan digarap melalui pemanfaatan teknologi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen.

Kementan menggandeng sejumlah perusahaan untuk berkomitmen mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Ada 14 perusahaan komitmen untuk menyiapkan alat untuk cetak sawah, totalnya sekitar 2.000 alat. Jadi, kami lakukan percepatan bahkan kami minta kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), kontraknya diselesaikan 1-2 hari ke depan, maksimal 3 hari,” kata Amran.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan oleh Kementan, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan cetak sawah dalam rangka akselerasi produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menargetkan untuk mencetak sawah seluas 500.000 hektar di Kalimantan Selatan.

Mentan Amran menyebutkan, lahan di Kalimantan Selatan berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

“Kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektar. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Amran dalam ‘Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat’ di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (4/11/2024), dikutip dari siaran pers.

Amran mengatakan, target cetak sawah 500.000 hektar tersebut akan dikejar secara bertahap.

Untuk tahap I, Kementan akan mulai mencetak sawah seluas 152.291 hektar yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin. Kemudian, akan dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500.000 (hektar), aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ujar Amran.

Amran menambahkan bahwa cetak sawah ini akan digarap melalui pemanfaatan teknologi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen.

Kementan menggandeng sejumlah perusahaan untuk berkomitmen mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Ada 14 perusahaan komitmen untuk menyiapkan alat untuk cetak sawah, totalnya sekitar 2.000 alat. Jadi, kami lakukan percepatan bahkan kami minta kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), kontraknya diselesaikan 1-2 hari ke depan, maksimal 3 hari,” kata Amran.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan oleh Kementan, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan cetak sawah dalam rangka akselerasi produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menargetkan untuk mencetak sawah seluas 500.000 hektar di Kalimantan Selatan.

Mentan Amran menyebutkan, lahan di Kalimantan Selatan berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

“Kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektar. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Amran dalam ‘Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat’ di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (4/11/2024), dikutip dari siaran pers.

Amran mengatakan, target cetak sawah 500.000 hektar tersebut akan dikejar secara bertahap.

Untuk tahap I, Kementan akan mulai mencetak sawah seluas 152.291 hektar yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin. Kemudian, akan dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500.000 (hektar), aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ujar Amran.

Amran menambahkan bahwa cetak sawah ini akan digarap melalui pemanfaatan teknologi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen.

Kementan menggandeng sejumlah perusahaan untuk berkomitmen mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Ada 14 perusahaan komitmen untuk menyiapkan alat untuk cetak sawah, totalnya sekitar 2.000 alat. Jadi, kami lakukan percepatan bahkan kami minta kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), kontraknya diselesaikan 1-2 hari ke depan, maksimal 3 hari,” kata Amran.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan oleh Kementan, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan cetak sawah dalam rangka akselerasi produksi padi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto akan mencetak sawah baru seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Selatan. Proyek cetak sawah untuk lumbung pangan (food estate) ini bertujuan menopang target mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari 5 tahun.

“Hari ini kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektare. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat pada Senin, 4 November 2024 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip dari keterangan tertulis.

Amran menjelaskan pemerintah akan mengejar target 500 ribu hektare tersebut secara bertahap. Kementerian Pertanian atau Kementan akan mulai cetak sawah tahap pertama seluas 152.291 hektare di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Cetak sawah kemudian dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500 ribu, aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ucap Amran.

Proyek cetak sawah di Kalimantan Selatan, kata dia, akan digarap dengan memanfaatkan teknologi, dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen. Karena itu, Kementan menggandeng beberapa perusahaan untuk mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Saat ini tercatat ada 14 perusahaan yang telah berkomitmen menyiapkan alat untuk cetak sawah. Total alat tersebut mencapai sekitar 2 ribu unit. Amran mengaku telah meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian agar kontrak diselesaikan dalam waktu 1-2 hari, maksimal 3 hari.

Selain itu, ia mengatakan generasi muda akan terlibat dalam program cetak sawah melalui Brigade Pangan yang dikawal Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Lewat sistem itu, setiap 200 hektare akan dikelola oleh 15 orang yang diberi alat teknologi.

Untuk mewujudkan proyek cetak sawah ini, Kementan telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Selain Kalimantan Selatan, pemerintah menjalankan proyek cetak sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebutkan bahwa Gribaldi Thohir, alias Boy Thohir, akan ikut membangun rumah rakyat dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Seperti diketahui, pria juga kakak kandung Menteri BUMN, Erick Thohir itu merupakan pemilik Adaro Group dan salah satu sosok konglomerat di Indonesia.

Ara, panggilan Maruarar Sirait, mengatakan bahwa telah bertemu dengan Sugianto Kusuma alias Aguan selaku pemilik Agung Sedayu Group, Boy Thohir pemilik Adaro Group, Prajogo Pangestu pemilik Barito Group, Frankie Widjaja dari Sinar Mas Land, serta Lawrence Barki dari Harum Energy, dan mereka akan berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya ketemu Pak Boy, dia mau (bangun rumah rakyat) di Kalimantan Selatan (Kalsel)," ungkapnya saat groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Kendati begitu, dalam kesempatan berbeda, Ara masih belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait bentuk kontribusi Boy Thohir dalam pembangunan rumah rakyat di Kalsel.

"Tentu terserah beliau, mau di lahan dia atau mau beli lahan baru kan itu hak dia," ujarnya saat konferensi pers Open House Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).

"Saya juga mau jelas cepat-cepat kok, ya dorong aja supaya cepat-cepat jelasnya ya," tukas Ara.

Seperti diketahui, Aguan sudah membuktikan dukungannya dalam Program 3 Juta Rumah melalui pendanaan dan pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Groundbreaking pembangunan rumah yang berdiri di atas lahan 2,5 hektare milik Ara dan PT Bumi Samboro Sukses itu telah dilakukan pada Jumat (1/11/2024).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Boy Thohir Disebut Akan Bangun Rumah Rakyat di Kalsel", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/11/02/062140821/boy-thohir-disebut-akan-bangun-rumah-rakyat-di-kalsel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan pilih kasih karena belum menangkap Gubernur Kalimantan SelatanSahbirin Noor yang sudah berstatus sebagai tersangka kasus suap proyek di Dinas PUPR Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan penyidikan kasus suap tersebut masih berjalan.

"Bahwa ada tudingan saudara Sahbirin Noor ini pilih kasih, tebang pilih, KPK tidak berpolitik terbukti yang bersangkutan sudah dilakukan pencekalan dan ditetapkan sebagai tersangka, tentunya kita menunggu proses penyidikan," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Tessa mengatakan, pemeriksaan saksi dan tersangka menjadi kewenangan penyidik, begitu pula dengan penahanan tersangka.

Ia mengatakan, kegiatan penyidik saat ini perlu dikawal agar tidak terjadi hal yang dapat mengganggu proses penyidikan. Misalnya, pihak yang memengaruhi saksi.

"KPK mewanti-wanti agar hal itu tidak dilakukan, biarkan KPK melakukan proses penyidikan secara terbuka dan transparan sehingga akan terang apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan," ujar Tessa.

Kasus dugaan korupsi Sahbirin Noor terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10/2024) lalu.

Meski tidak terjaring dalam OTT, Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena ia diduga menerima fee 5 persen dari proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Selain Shabirin Noor, KPK juga menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad.

Kemudian, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Enam orang tersangka di atas sudah ditahan oleh KPK, sedangkan Sahbirin belum ditahan maupun diperiksa oleh KPK.

Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare di Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan siang tadi.

Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah," papar Amran, Senin (28/10/2024).

Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak," ujar Sudaryono.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

"Kita drainasenya kita perbaiki, airnya kita alirkan sehingga lahan-lahan itu bisa tertanami misalnya," katanya melanjutkan.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.