Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong penertiban sumur ilegal di Indonesia.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Anggono Mahendrawan, menyatakan bahwa pihaknya mengajak instansi terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan kegiatan ilegal agar dapat semakin tegas dalam menanganinya.

Baru-baru ini terjadi kebakaran pada sumur ilegal di Desa Sri Gunung, Kecamatan Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Anggono menyampaikan bahwa kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali, tetapi sudah berulang kali terjadi.

"Ini bukan soal apakah SKK Migas mau menanganinya atau tidak. Namun, ada hal-hal yang di luar lingkup tugas SKK Migas dan ada konsekuensi-konsekuensi lain yang akhirnya menjadi beban bagi industri hulu migas," jelas Anggono dalam siaran pers, dikutip Sabtu (27/7).

Ia menjelaskan bahwa praktik sumur ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan operasional hulu migas menjadi tidak optimal dan hilangnya potensi penerimaan negara. Hal ini disebabkan adanya biaya yang dikeluarkan oleh SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Anggono menambahkan bahwa SKK Migas harus proper dan terukur dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat regulasi yang mengatur.

"SKK Migas dan KKKS selalu mendukung Pemerintah ketika diminta bantuan untuk menutup sumur ilegal. Namun, kegiatan penutupan ini terus berulang, bahkan di lokasi yang sama. Ini tentu merugikan industri hulu migas," terangnya.

Lebih lanjut, Anggono menyampaikan bahwa sering kali kejadian pengeboran ilegal berada di luar wilayah kerja KKKS. Hal ini harus menjadi perhatian karena ada biaya-biaya yang timbul saat penutupan sumur ilegal.

"Mulai dari biaya sewa buldoser, biaya mobilisasi, hingga biaya pengamanan selama proses penutupan pengeboran ilegal. Jika kejadian ini berulang-ulang tentu sangat mengganggu pekerjaan utama KKKS, karena sebagian pegawainya harus dialihkan untuk menutup sumur ilegal, dan tentunya biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit," jelas Anggono.

Terkait dampak lingkungan, Anggono menginformasikan bahwa tindakan SKK Migas dan KKKS tidak hanya menutup sumur ilegal, tetapi juga memberikan dukungan pada pemulihan akibat pencemaran yang ditimbulkan.

"Ini tentu menambah biaya serta sumber daya manusia dari KKKS. Dampaknya, jam kerja di KKKS semakin berkurang, sementara kami sedang berusaha keras untuk mencapai target lifting yang telah ditetapkan Pemerintah," imbuhnya.

Sehubungan dengan kebakaran pengeboran ilegal di Desa Sri Gunung, Kecamatan Lilin, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Anggono menyampaikan bahwa SKK Migas bersama KKKS, di bawah pimpinan Kepala BPBD Musi Banyuasin, telah melakukan dua kali upaya pembersihan Sungai Dawas dan Sungai Parung yang tercemar akibat pengeboran ilegal tersebut.

Menurutnya, penertiban pengeboran ilegal merupakan ranah Pemerintah Daerah. Sementara itu, SKK Migas dan KKKS berperan dalam memberikan dukungan, sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001.

"Prinsipnya, SKK Migas selalu siap mendukung penanganan pengeboran ilegal, meskipun bukan menjadi tugas utama kami. Namun, kami menyadari bahwa penanganan pengeboran ilegal membutuhkan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh SKK Migas dan KKKS," pungkas Anggono.

Bisnis.com, PALEMBANG – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan aktivitas penambangan minyak ilegal (illegal drilling) yang marak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) A Rachmad Wibowo mengatakan satgas yang dibentuk ini untuk melakukan pencegahan kegiatan illegal drilling mulai dari hulu sampai hilir.

“Kita akan bentuk satgas terdiri dari dari Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas, Pemprov Sumsel dan pihak terkait,” ungkapnya, Senin (22/7/2024).

Langkah itu juga diambil menyusul kembali terbakarnya sumur minyak ilegal yang ada di Sungai Parung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin pada Minggu (21/7/2024) dini hari.

Menurutnya peristiwa tersebut telah menyebabkan satu orang meninggal dunia dan menambah daftar jumlah korban meninggal akibat aktivitas penambangan minyak ilegal menjadi lima orang.

Rachmad mengatakan sembari melakukan pembentukan satgas, pihaknya juga melakukan penyelidikan utamanya end user dari hasil minyak ilegal tersebut.

"Kita juga menyelidiki siapa end user dari minyak-minyak ilegal ini. Adanya permintaan, harga tinggi, kemudian kebutuhan masyarakat yang bisa memperoleh uang dengan mudah di illegal drilling itu jadi penyebab maraknya masyarakat membuat sumur minyak," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menambahkan, pihaknya telah membahas persoalan tersebut bersama Kapolda Sumsel dan akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan beberapa pihak terkait. Termasuk nantinya mengundang dari pemerintahan pusat.

"Secara teknis kita masih akan kita bahas dengan pihak-pihak terkait. Ada juga usulan-usulan teknis dan kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait Rabu mendatang,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan mengungkapkan kegiatan illegal drilling ini memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara.

"Dampak lingkungannya saya kaget melihatnya, sangat masif rusaknya. Biaya kerugiannya sangat besar. Secara short time keuntungan didapatkan oleh masyarakat tertentu, tapi dampak kerusakan lingkungan dirasakan semuanya,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya mencatat jumlah sumur minyak ilegal yang ada di Muba mencapai 7.700 sumur. Namun jumlah tersebut hanya yang memiliki titik koordinat, diluar itu masih lebih banyak lagi.

“Ini seperti ladang. Ngebor tanpa teknik yang baik, tiga bulan mati pindah lagi pindah lagi. Bisa terbayang disitu kerusakannya bagaimana," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan ilegal drilling dan illegal refinery.

Kegiatan ilegal itu terjadi di dalam dan luar wilayah kerja (WK) Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sering memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan lembaganya telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada 2020 sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal”, kata Hudi dikutip dari siaran pers, Kamis (17/7/2024).

Atas hasil kajian tersebut, Hudi mengatakan lembaganya telah menyampaikan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI dalam rangka penanganan dan pemetaan potensi dari eks illegal drilling tersebut.

“SKK Migas juga telah mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden RI untuk penanganan illegal drilling dan Peraturan Menteri ESDM RI untuk pengelolaan eks illegal drilling”, imbuh Hudi.

Dalam konteks penanganan atas kegiatan illegal, SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, Pemerintah Daerah, Muspida, Aparat Kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari pekerjaan illegal drilling dengan masyarakat setempat.

Upaya penghentian kegiatan ilegal juga telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Batanghari (bantuan PT. Pertamina EP), Kabupaten Sarolangun (bantuan Techwin Benakat South Betung Ltd), Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PT. Pertamina EP), dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PHR Regional 1 Zona 4) dan lainnya.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur illegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Hudi menyampaikan jika pembatasan aktivitas pengeboran ilegal melalui pengusahaan produksi sumur minyak tua telah efektif berjalan di beberapa daerah.

Selain itu, pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD.

Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah SKK Migas melakukan sinergi untuk melakukan monitoring produksi minyak dari sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 01 Tahun 2008”.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), mengurangi aktifitas pengeboran dan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat setempat serta dapat mengatasi gejolak sosial yang kemungkinan terjadi di sekitar area operasi KKKS.

Saat ini terdapat 8 kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dengan total jumlah sumur minyak yang dikelola 1.434 sumur tua dan produksi sebesar 3.142 BOPD (status sampai dengan 30 Juni 2024).

Sementara itu, terdapat 5 kontrak pengelolaan sumur tua yang masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan di bulan Juli 2024.

Selanjutnya direncanakan akan ada 7 KUD dan BUMD lagi yang akan turut mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua di tahun 2024.

Dengan langkah-langkah di atas dan melalui optimalisasi kegiatan sumur tua, diharapkan pengusahaan sumur minyak ilegal baik berupa illegal drilling maupun illegal refinery dapat terus berkurang dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD, jika memperhatikan jumlah sumur illegal drilling yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dibandingkan sumur tua yang sudah dikelola, maka dapat dibayangkan bahwa betapa besar potensi tambahan produksi minyak,” ungkapnya.