Produksi minyak dan gas bumi (migas) mengalami penurunan secara alamiah. Di tengah upaya pemerintah menggenjot produksi, persoalan lain muncul yakni maraknya pengeboran ilegal atau ilegal drilling.

Dalam catatan detikcom Mei 2024 lalu, SKK Migas menyatakan, aktivitas pengeboran ilegal kembali marak terjadi. Saat itu, dalam waktu sebulan saja terjadi sejumlah kecelakaan akibat aktivitas gelap itu.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Hudi D. Suryodipuro, mengatakan illegal drilling tidak memenuhi standar health, safety & environment (HSE). Saat itu, ia menjelaskan ada tiga lokasi pengeboran ilegal yang sudah teridentifikasi.

"Dalam satu bulan terakhir, kami mencatat ada kejadian yang menyebabkan kecelakaan dari aktivitas yang melanggar hukum tersebut di Blora Jawa Tengah, Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Batanghari Jambi dan lainnya," ungkapnya dalam keterangan resmi, (17/5/2024) lalu.

Sumur ilegal telah memunculkan persoalan kecelakaan dan kerusakan lingkungan lingkungan. Meskipun penanganan aktivitas illegal drilling bukan kewenangan SKK Migas dan KKKS, insiden dari aktivitas tersebut juga berdampak terhadap SKK Migas dan KKKS karena bakal diminta bantuan untuk menghentikan kebakaran maupun pencemaran yang terjadi.

"Tidak itu saja, bahkan karena ketidaktahuan masyarakat, ketika ada kecelakaan di lokasi illegal drilling, maka seringkali masyarakat meminta SKK Migas untuk menangani dan menindak, sedangkan terkait penertiban illegal drilling bukanlah tugas dan tanggung jawab SKK Migas," kata Hudi.

Jika dibiarkan, Hudi mengatakan ilegal drilling bakal meluas dan berlangsung dalam jangka panjang. Aktivitas itu juga bisa memunculkan perspektif negatif terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

"Karena aktivitas illegal drilling, sebagian terjadi di wilayah kerja KKKS, yang kemudian ketika SKK Migas dan KKKS melakukan penanganan untuk menghentikan kebakaran maupun pencemaran lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akan diambilkan dari biaya operasional KKKS, jika kecelakaan akibat aktivitas illegal tersebut terus terjadi maka tentu semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh KKKS," jelasnya.

"Tentu tidak hanya biaya, tetapi juga SKK Migas dan KKKS harus mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani dampak dari kecelakaan illegal drilling, akibatnya tentu saja akan mengganggu operasional KKKS, sehingga kerja keras SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target produksi dan lifting menjadi semakin berat," sambungnya.

Hudi kemudian menjelaskan industri hulu migas berharap aparat penegak hukum dapat menindak tuntas aktivitas itu. Ia pun mengapresiasi penegak hukum yang selama ini sudah menghentikan illegal drilling.

"Kami memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menutup dan menghentikan aktivitas ilegal tersebut dan berharap langkah tegas tersebut dapat terus dilakukan untuk menekan dan memberikan efek jera bagi para pelaku illegal drilling", imbuh Hudi.

Adapun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2021 tercatat terdapat 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500 - 10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/bopd). Padahal, Hudi mengatakan bahwa jika mengacu Undang Undang Minyak dan Gas Tahun 2001, kegiatan penambangan yang diperbolehkan hanya melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

detikcom akan menggelar Leaders Forum pada 11 September 2024 yang mengangkat tema Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan Demi Kedaulatan. Acara ini digelar di Auditorium Bank Mega Jalan Kapten P Tendean Kav 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui di detikcom.

Lewat acara ini, berbagai persoalan mengenai produksi migas akan dibahas. Kemudian, diharapkan ada solusi yang dapat diambil dalam upaya menggenjot produksi migas. Dengan demikian, diharapkan pula kedaulatan energi dalam negeri bisa tercapai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas) menyebut pada 2024 ada perencanaan pengeboran 925 sumur pengembangan di tanah air. Ini merupakan upaya mendorong peningkatan produksi migas nasional secara masif.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro mengatakan keadaan demikian membutuhkan kolaborasi semua stakeholder. Dukungan berbagai pihak terkait sangat vital. Sehingga target bisa tercapai.

"Terkait dengan development drilling activities untuk tahun 2024 sendiri, di KPI-nya SKK Migas ada sekitar 925 sumur yang harus di-drill untuk menopang kegiatan itu. Dari tahun 2020 kita hanya ngebor sekitar 240 sumur, peningkatannya luar biasa, 300 persen. Ini yang membutuhkan kolaborasi, integrasi dari semua stakeholder supaya kita bisa mensupport ke arah itu," kata Hudi, saat berdiskusi dengan awak media di sela-sela acara hari kedua Supplay Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (15/8/2024).

Kerja sama ini menyangkut ketersediaan rig pengeboran, tenaga kerja, material, maupun rantai pasok. Ia melanjutkan sampai 2029, industri hulu migas tanah air mengelola sekitar 141 proyek. Total nilai investasinya sekitar 36,2 miliar dolar AS. Ia merincikan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sekitar 32 miliar dolar AS atau setara Rp487 triliun. Lalu dari non PSN, 3,8 miliar dolar AS (Rp 57 triliun)

"Jadi itu benar-benar angka yang signifikan sehingga benar-benar dari industri hulu migas itu tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri," ujar Hudi, menambahkan.

Itulah mengapa perlunya kolaborasi. Kerja sama ini tak hanya antara para kontraktor kontrak Kerja Sama (KKKS). Tapi juga antara KKKS dengan penyedia jasa. Jika tidak demikian, menurutnya akan kesulitan mengelola.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko menyinggung masifnya proyek-proyek nasional. Perlu ada pengaturan lebih efektif untuk mendukung semuanya. Saat CEO Forum pada Februari lalu, para petinggi perusahaan itu mengantisipasi hal ini.

"Karena nanti kan akan saling rebutan, hampir barengan semua proyek itu. Kita lagi tender semua ini. Kami memetakan, buat kami proyek itu nomor satu QCD ya, Quality Cost Delivery.Jadi artinya kualitas bagus, kostnya harus bagus, dan delivery bagus," ujar Rudi.

Acara Supplay Chain & National Capacity Summit diselenggarakan guna mengakomodir semua kepentingan. Kegiatan selama tiga hari di Jakarta merupakan gelaran puncaknya. Sebelumnya sudah dilakukan di Surabaya, dan Batam.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas/Ketua Umum Supply Chain National Capacity Summit 2024, Eka Bhayu Setta mengatakan ke depan, memerlukan banyak teknologi, investasi dan modal untuk mengerjakan proyek-proyek besar tersebut. Sebuah tantangan nyata terlihat. Pemanfaatkan kapasitas nasional juga menjadi target lainnya.

"Karena kalau kita biarkan, jangan-jangan nanti kita beli barang di luar negeri semua. Kita pakai SDM-nya dari luar negeri semua. Padahal, yang membiayai pemerintah kita, Indonesia. Nah, challenging-nya dalam waktu mungkin sampai 2029-2030, yang mana, kita punya empat proyek besar tadi itu, national capacity-nya kita jaga," tutur Eka Bhayu.

Vice President Supply Chain Management (SCM) Regional 2 PT Pertamina EP Bayu Kusuma Tri Aryanto mengatakan melalui forum seperti ini baik KKKS maupun penyedia jasa, bisa saling mendengar. Ada nilai tambah yang muaranya menciptakan iklim investasi hulu migas menjadi lebih baik. Sehingga semua target yang dicanangkan bisa tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan ilegal drilling dan illegal refinery.

Kegiatan ilegal itu terjadi di dalam dan luar wilayah kerja (WK) Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sering memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan lembaganya telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada 2020 sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal”, kata Hudi dikutip dari siaran pers, Kamis (17/7/2024).

Atas hasil kajian tersebut, Hudi mengatakan lembaganya telah menyampaikan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI dalam rangka penanganan dan pemetaan potensi dari eks illegal drilling tersebut.

“SKK Migas juga telah mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden RI untuk penanganan illegal drilling dan Peraturan Menteri ESDM RI untuk pengelolaan eks illegal drilling”, imbuh Hudi.

Dalam konteks penanganan atas kegiatan illegal, SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, Pemerintah Daerah, Muspida, Aparat Kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari pekerjaan illegal drilling dengan masyarakat setempat.

Upaya penghentian kegiatan ilegal juga telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Batanghari (bantuan PT. Pertamina EP), Kabupaten Sarolangun (bantuan Techwin Benakat South Betung Ltd), Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PT. Pertamina EP), dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PHR Regional 1 Zona 4) dan lainnya.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur illegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Hudi menyampaikan jika pembatasan aktivitas pengeboran ilegal melalui pengusahaan produksi sumur minyak tua telah efektif berjalan di beberapa daerah.

Selain itu, pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD.

Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah SKK Migas melakukan sinergi untuk melakukan monitoring produksi minyak dari sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 01 Tahun 2008”.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), mengurangi aktifitas pengeboran dan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat setempat serta dapat mengatasi gejolak sosial yang kemungkinan terjadi di sekitar area operasi KKKS.

Saat ini terdapat 8 kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dengan total jumlah sumur minyak yang dikelola 1.434 sumur tua dan produksi sebesar 3.142 BOPD (status sampai dengan 30 Juni 2024).

Sementara itu, terdapat 5 kontrak pengelolaan sumur tua yang masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan di bulan Juli 2024.

Selanjutnya direncanakan akan ada 7 KUD dan BUMD lagi yang akan turut mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua di tahun 2024.

Dengan langkah-langkah di atas dan melalui optimalisasi kegiatan sumur tua, diharapkan pengusahaan sumur minyak ilegal baik berupa illegal drilling maupun illegal refinery dapat terus berkurang dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD, jika memperhatikan jumlah sumur illegal drilling yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dibandingkan sumur tua yang sudah dikelola, maka dapat dibayangkan bahwa betapa besar potensi tambahan produksi minyak,” ungkapnya.

Kementerian ESDM meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut. "Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," tambah Ariana.

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Adapun keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50%, dahulu hanya sekitar 15-30%. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.