Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sampai Juli 2024 telah dikucurkan pembiayaan investasi sebesar Rp 53,73 triliun ke badan layanan umum (BLU) sampai badan usaha milik negara (BUMN).

"Ini namanya bukan belanja, namanya investasi. Belanja untuk investasi harusnya menimbulkan apakah akumulasi dana, atau dalam bentuk penanaman modal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Lebih rinci dijelaskan, total tersebut terdiri untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, Lembaga Keuangan Internasional Rp 1,9 triliun, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 8,6 triliun.

Lalu untuk pembiayaan investasi berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG Rp 3,5 triliun, PT Hutama Karya Rp 18,6 triliun, serta PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA Rp 6 triliun.

Hasilnya, Sri Mulyani mengatakan untuk LPDP telah menghasilkan alumni sebanyak 23.870 orang per 31 Juli 2024. Dari total alumni itu, 66,58% bekerja di sektor publik dan sisanya atau 33,42% bekerja di sektor privat.

"Ke LPDP nilainya Rp 15 triliun dan ini sudah mendanai 23.870 orang yang menerima. Anak-anak kita sekarang ada di seluruh dunia, di universitas-universitas yang bagus dan itu menaikkan reputasi Indonesia," ucap Sri Mulyani.

Kemudian FLPP untuk MBR dialokasikan sebesar Rp 13,72 triliun pada 2024 dengan target penyaluran sebanyak 166 ribu unit rumah kepada MBR. Penyaluran per 31 Juli 2024 telah dinikmati oleh MBR dengan kepemilikan 109,719 unit rumah senilai Rp 13,37 triliun.

Untuk Lembaga Keuangan Indonesia, nilai yang diinvestasikan pemerintah telah berkontribusi pada Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development atau IFAD.

Lalu untuk PMN yang telah disalurkan, ke WIKA telah mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru (right issue) guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara kepada WIKA.

Terhadap PT HK, nilai yang dikucurkan itu mayoritas telah menghasilkan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penambahan PMN 2024 ke PT HK dipastikan untuk penyelesaian JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.

"Untuk Hutama Karya kita berikan Rp 18,6 triliun, itu totalnya Rp 131 triliun dari PMN sebagian sangat besar adalah untuk jalan tol di Sumatera. Kalau lihat IKN Rp 72 triliun, Jalan Tol Trans Sumatera itu Rp 131 triliun, jadi cukup besar lewat PMN ke HK," ujar Sri Mulyani.

Terakhir, untuk BPUI atau IFG. Dana yang dikucurkan itu untuk pengalihan polis Jiwasraya dan mendukung penguatan industri asuransi Indonesia.