Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang di bawah komando Sri Mulyani, untuk membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, embrio superholding BUMN.

Erick menjelaskan pihaknya akan duduk bersama Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenkeu terkait dengan BPI Danantara ini.

"Karena memang kan seluruh aset ini bukan di kami [BUMN]. Pemilik aset semua ada di Kemenkeu, kami cuma mengelola," ucap Erick dalam Rapat Kerja dengan DPR, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, DPR perlu bersabar mengenai Danantara ini. Pasalnya, BUMN bersama Kemenkeu masih membahas mengenai sinergitas dan kompleksitas dari badan baru ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara yang diproyeksi menjadi cikal bakal superholding BUMN.

BPI Danantara akan memiliki visi sebagai pengelola investasi, mendorong transformasi dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk menarik dan mengelola investasi.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa pihaknya bakal membawahi INA. Akan tetapi, pemerintah akan lebih dulu menyiapkan payung hukum terkait langkah tersebut.

“Kami siapkan dulu UU [Undang-undang]. Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK ini menjelaskan Danantara akan menjadi lembaga khusus yang berada di bawah komando Presiden Prabowo dengan salah satu tugasnya adalah mengelola aset-aset pemerintah di tiap kementerian.

Di sisi lain, Muliaman mengamini bahwa BPI Danantara akan menjadi cikal bakal superholding BUMN yang mirip dengan Temasek dan Khazanah.