Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan adanya potensi BUMN-BUMN sehat akan mengalami konsolidasi untuk mendukung terbentuknyaBadan Pengelola Investasi Daya Anagatra Nusantara (BPI Danantara) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika banyak yang sehat, ini mau dikonsolidasikan, ya gak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang sisa nanti, kita restrukturisasi," kata Erick dalam acara konferensi pers yang dilaksanakan di kantor BUMN, Kamis (07/11).

Ia menambahkan saat ini dari total 47 perusahaan BUMN. Tinggal tujuh BUMN yang masih dalam kondisi 'sakit'.

"Sekarang sudah terlihat banyak sekali perusahaan BUMN yang sehat dari 47, 40 sudah sehat, 7 masih restrukturisasi. Seperti Krakatau Steel yang yang kita tahu, ini lagi restrukturisasi, " tambahnya.

Adapun ke-7 BUMN sakit tersebut adalah PT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Sebagai informasi, Kementerian BUMN pada 2023 lalu merealisasikan setoran dividen sebesar Rp 82,1 triliun ke kas negara. Sedangkan untuk 2024, Erick menargetkan dividen dapat menyentuh angka Rp 90 triliun.

Sementara, jika melansirdari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tujuh BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023 adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp 23,23 triliun.
2. PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp 14,02 triliun.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp 12,84 triliun.
4. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp 8,64 triliun.
5. Lalu sub holding BUMN sektor tambang yaitu MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp 7,45 triliun.
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dengan dividen senilai Rp 6,27 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk dengan dividen senilai Rp 3,09 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 20 BUMN tercatat memiliki aset di atas Rp80 triliun sepanjang 2023. Dari daftar ini, beberapa nama sudah masuk ke dalam calon perusahaan yang kabarnya bakal dikelola oleh BPI Danantara.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola 7 BUMN beraset jumbo. Diperkirakan, dana awal kelolaan lembaga baru ini mencapai US$600 miliar.

Tujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID.

Melansir laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024), seluruh calon perusahaan yang bakal dikelola Danatara masuk dalam daftar BUMN dengan nilai aset terbesar sepanjang tahun lalu.

Bank Mandiri, misalnya, berada di peringkat pertama dengan nilai aset sebelum eliminasi sebesar Rp2.174,21 triliun. Posisinya berada satu tingkat di atas BRI yang membukukan total aset senilai Rp1.965 triliun sepanjang 2023.

Peringkat berikutnya dihuni PLN dengan aset Rp1.670,64 triliun, lalu Pertamina sebesar Rp1.404,76 triliun, BNI tembus Rp1.086,66 triliun, BTN mengantongi nilai aset Rp438,75 triliun dan PT Taspen (Persero) senilai Rp376,98 triliun.

Adapun posisi ke-8 ditempati oleh Telkom Indonesia dengan kepemilikan aset Rp287,04 triliun, holding BUMN pertambangan MIND ID senilai Rp259,18 triliun, dan PT Hutama Karya (Persero) menggenggam Rp169,73 triliun.

Selanjutnya masih ada nama-nama seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), hingga InJourney.

Nama-nama itu berpotensi dikelola Danantara, lantaran lembaga yang digadang-gadang menjadi superholding BUMN ini ditargetkan mengelola dana US$982 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Dengan dana tersebut Danantara diperkirakan bakal menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

Berikut 20 BUMN dengan aset jumbo sepanjang 2023:

Progres Peresmian Danantara

Dalam perkembangan terkini, Presiden RI Prabowo Subianto diketahui batal meresmikan Danantara yang semula dijadwalkan pada 7 November 2024.

Selain karena adanya lawatan Presiden ke luar negeri selama dua pekan, penundaan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis. Langkah tersebut juga bertujuan agar Danantara disiapkan sebaik mungkin.

Ketua BPI Danantara Muliaman D. Hadad menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta supaya regulasi disiapkan secara matang sebelum Danantara diresmikan. Untuk sementara, payung hukum yang akan mengakomodasi gerak instansi tersebut berupa revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden alias Perpres.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau [Presiden Prabowo] launching,” ucapnya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, analis memperkirakan kehadiran Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi saham pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan langkah konsolidasi tersebut akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, mulai dari efisiensi operasional, akses pendanaan, hingga peningkatan tata kelola.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi fungsi dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dengan struktur yang lebih kuat, BUMN akan memiliki askes lebih mudah ke pendanaan dengan biaya lebih rendah.

“Struktur superholding dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto belum meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Menurut Prabowo, kata Hasan, proses pembentukan BPI Danantara harus ditempuh dengan kehati-hatian supaya nanti hasil pembentukannya pun akan berakhir baik pula.

“Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik,” ujar Hasan kepada wartawan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Hasan menyebut alasan Prabowo membentuk BPI Danantara dimaksudkan sebagai wadah untuk mengakomodasikan seluruh aset kekayaan yang dimiliki Indonesia.

Alasan Prabowo tersebut disampaikan langsung olehnya dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan, soal keinginan untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,” pungkasnya.

Hasan menambahkan, BPI Danantara ini akan berbentuk sebuah superholding yang menyerupai Temasek atau GIC milik Singapura.

“Bentuknya nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura,” tandasnya.

Sebelumnya, dikabarkan Prabowo akan meresmikan Danantara pada pekan ini, tetapi peresmian tersebut batal dilakukan.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan bahwa intansi tersebut bakal diresmikan usai Presiden Ke-8 RI melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Muliaman mengaku bahwa Prabowo meminta agar persiapan untuk peresmian dilakukan secara matang sebelum akhirnya dapat diresmikan terlebih dahulu.“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

JAKARTA, investor.id – Peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagatra Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto gagal digelar pada Kamis (7/11/2024). Alasannya, Danantara perlu lebih dulu menempuh proses yang hati-hati dan bijaksana sebelum nantinya secara resmi diluncurkan.

Presiden Prabowo menyinggung gagasan pemerintah untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara ketika memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis, (7/11/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menerangkan, dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru. Menurut Presiden, Danantara yang menjadi embrio super holding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

“Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik,” kata Hasan Nasbi, seperti dikutip dari Antara.

Sesuai arahan Kepala Negara tersebut, peluncuran BPI Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur. BPI Danantara akan diresmikan usai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan ke depan.

Hasan Nasbi menjelaskan, BPI Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Mirip pula dengan Government of Singapore Investment Corporation atau perusahaan investasi yang dimiliki pemerintah Singapura.

Sebelumnya Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah mengungkapkan bahwa Danantara akan berperan sebagai badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

“Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap; badan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya,” kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto,

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peluncuran Danantara bakal diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Dengan begitu, peresmiannya batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) hari ini. Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu Presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya.

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura. Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Ia menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

“Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," ucap dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Hal yang jelas, katanya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," ucap Muliaman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peluncuran Danantara Diundur hingga Prabowo Kembali dari Luar Negeri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/06415801/peluncuran-danantara-diundur-hingga-prabowo-kembali-dari-luar-negeri?page=all#page2.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat (8/11) mendatang.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan bahwa peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan bahwa BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Hadad mengamini proses revisi Undang-undang BUMN masih dalam proses agar bisa menyesuaikan gerak instansi ke depan.

Dia mengatakan bahwa sementara payung hukum yang akan ditelurkan dalam waktu dekat bakal berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

“Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres. Sementara pake PP. Sekarang lagi disiapkan,” imbuhnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pekan ini atau yang direncanakan dilakukan pada besok, Kamis (7/11/2024).

Alasannya, instansi tersebut batal diresmikan karena bentroknya dengan jadwal Presiden Ke-8 RI yang akan melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024)

Selain lawatan, Muliaman mengamini bahwa Prabowo meminta agar persiapan regulasi dapat dilakukan secara matang sebelum akhirnya BPI Danantara dapat diresmikan.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Muliaman pun mengamini bahwa Danantara juga akan menaungi Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) yang sudah lebih dahulu berdiri.

INA disebut memiliki aset Rp163 triliun. Dengan demikian total asset under management (AUM) Danantara akan menjadi Rp9.049 triliun atau sekitar US$571,6 miliar.

“Iya ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara,” pungkas Muliaman.

Sebelumnya, Kepala Negara direncanakan bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN itu pada 7 November 2024 mendatang. Nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai cikal bakal superholding BUMN diyakini memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten pelat merah.

Awalnya, pemerintah berencana meresmikan BPI Danantara pada Kamis, 7 November 2024. Namun, rencana itu batal dilaksanakan. Peresmian lembaga baru ini akan digelar usai Presiden Prabowo melakukan lawatan ke lima negara selama dua pekan.

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis.com, BPI Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan memandang bahwa kehadiran Danantara sebagai cikal bakal superholding BUMN dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten-emiten pelat merah.

Menurutnya, konsolidasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dan sinergi BUMN sehingga dapat meningkatkan daya saing sekaligus profitabilitas.

“Investor mungkin melihat langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat struktur BUMN, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar,” ujar Felix, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa respons pasar akan bergantung pada implementasi dan transparansi konsolidasi tersebut.

Jika proses konsolidasi dapat berjalan lancar dan memperlihatkan hasil positif, Felix menilai bahwa saham-saham BUMN seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM kemungkinan besar mendapatkan apresiasi dari pasar.

“Sebaliknya, jika terdapat ketidakpastian atau hambatan dalam proses tersebut, pasar mungkin merespons dengan lebih hati-hati,” pungkasnya.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan Danantara pada tahap awal akan mulai menerima pengelolaan BUMN blue chips.

Menurutnya, hal tersebut berkaca dari pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang akhirnya menerima limpahan saham BUMN seperti BMRI dan BBRI.

“Badan baru Danantara mungkin akan mulai menerima limpahan pengelolaan BUMN bluechips sebagai cikal bakal menjadi superholding BUMN,” tuturnya.

Dia pun optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menambahkan bahwa pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Alhasil, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya.

_________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pekan ini.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan bahwa intansi tersebut bakal diresmikan usai Presiden Ke-8 RI melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Muliaman mengaku bahwa Prabowo meminta agar persiapan untuk peresmian dilakukan secara matang sebelum akhirnya dapat diresmikan terlebih dahulu.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Negara direncanakan bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN itu pada 7 November 2024 mendatang. Nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 7 November 2024.

Informasi tersebut disampaikan BPI Danantara Muliaman Hadad usai menemui Presiden Prabowo Subianto yang memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah pihak BPI Danantara ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) malam.

“Tadi arahan terkait persiapan peluncuran tanggal 7 [November],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Muliaman mengatakan bahwa nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Meski begitu, dia mengatakan untuk proses revisi Undang-undang BUMN agar bisa menyesuaikan gerak BPI Danantara saat ini masih dalam proses.

“Itu nanti-nanti, belum-belum,” tandas Muliaman.

Senada dengan Muliaman, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengamini bahwa Prabowo memanggil sejumlah pihak dari Danantara untuk membahas mengenai peresmian pada Kamis (7/11/2024).

“Diresmikan tanggal 7 jadinya. Di kantor Danantara. Pak Prabowo pun bakal Hadir,” imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa nantinya terkait dengan payung hukum untuk akselerasi instansinya pun masih disiapkan agar segera rampung.

“[Regulasi] Ya ini lagi disiapkan semuanya, ngebut lah ini. Nanti beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi,” pungkas Djenod.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga baru ini nantinya akan menempati salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

“Kantor Danantara sudah kami siapkan, itu salah satu aset Bank Mandiri,” ujarnya saat ditemui di Jakarta usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini seluruh pihak terkait bakal melakukan kajian mendalam perihal sinergitas antara BPI Danantara dengan Kementerian BUMN. Kajian tersebut juga bakal melibatkan Kementerian Keuangan selaku pemegang aset perusahaan pelat merah.

Sebagaimana diketahui, BPI Danantara kabarnya diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Untuk itu, Erick akan memulai kajian dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan hubungan kelembagaaan BPI Danantara pada hari ini.

“Rencana malam ini, ada rencana duduk bersama melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenkeu karena memang seluruh aset bukan di kami. Pemilik aset semua ada di Kemenkeu, kami hanya pengelola,” kata Erick.

Ketua Umum PSSI tersebut menilai kajian mendalam perlu dilakukan guna mencermati arah program public service obligation (PSO) ke depan. Langkah ini diperlukan supaya penugasan pemerintah dapat menjadi komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah selaku pengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Herry juga berharap pemerintah dapat memperlakukan BPI Danantara sebagai superholding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.

“Jadikan BPI Danantara superholding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang di bawah komando Sri Mulyani, untuk membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, embrio superholding BUMN.

Erick menjelaskan pihaknya akan duduk bersama Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenkeu terkait dengan BPI Danantara ini.

"Karena memang kan seluruh aset ini bukan di kami [BUMN]. Pemilik aset semua ada di Kemenkeu, kami cuma mengelola," ucap Erick dalam Rapat Kerja dengan DPR, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, DPR perlu bersabar mengenai Danantara ini. Pasalnya, BUMN bersama Kemenkeu masih membahas mengenai sinergitas dan kompleksitas dari badan baru ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara yang diproyeksi menjadi cikal bakal superholding BUMN.

BPI Danantara akan memiliki visi sebagai pengelola investasi, mendorong transformasi dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk menarik dan mengelola investasi.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa pihaknya bakal membawahi INA. Akan tetapi, pemerintah akan lebih dulu menyiapkan payung hukum terkait langkah tersebut.

“Kami siapkan dulu UU [Undang-undang]. Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK ini menjelaskan Danantara akan menjadi lembaga khusus yang berada di bawah komando Presiden Prabowo dengan salah satu tugasnya adalah mengelola aset-aset pemerintah di tiap kementerian.

Di sisi lain, Muliaman mengamini bahwa BPI Danantara akan menjadi cikal bakal superholding BUMN yang mirip dengan Temasek dan Khazanah.