Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa surat presiden (supres) terkait pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum rampung.

“Itu kan [masih] proses administrasi. Kalau sudah selesai rampung akan kami percepat,” ujar Jokowi usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Jayapura, dikutip melaluiYoutube Sekretariat Presiden, Selasa (23/7/2024).

Menurut catatan Bisnis, Komisi II DPR masih menunggu supres dari Presiden Jokowi terkait pergantian Ketua KPU.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa surat tersebut menjadi dasar pihaknya dalam memulai pemilihan ulang komisioner KPU melalui proses pergantian antarwaktu.

“Kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan kami berharap pimpinan DPR segera memproses, menyerahkan kepada Komisi II,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (19/7/2024).

Doli menjelaskan, proses tersebut telah dimulai dari pemberhentian Ketua KPU secara resmi oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya segera meminta kepada DPR untuk memberikan nama komisioner pengganti.

“Nanti surat itu diproses di DPR. Biasanya kalau surat masuk kan dibahas di pimpinan, rapat pimpinan kemudian membahas atau memasukkan surat itu menjadi agenda di paripurna,” sambung Wakil Ketua Umum Golkar itu.

Dia melanjutkan, meskipun Dewan saat ini sedang memasuki masa reses, pihaknya dapat membahas permasalahan itu apabila dianggap darurat.

Doli sendiri berpendapat bahwa pengisian jabatan Ketua KPU ini mestinya segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tahapan Pilkada serentak tengah berjalan, sehingga kekosongan jabatan ketua KPU tidak menjadi masalah lain.

“Jadi kalau misalnya ini dianggap urgent, dan menurut saya urgent, karena ini kan harus diisi. Pilkadanya terus berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Seluruh komisioner KPU akhirnya sepakat untuk menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU pengganti Hasyim.