Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengonfirmasi bahwa pengguna tanda tangan elektronik (TTE) di wilayahnya telah meningkat pesat dibandingkan tahun lalu. Per 26 Agustus 2024, tercatat sudah ada 1.065 pengguna TTE di Sulsel, tumbuh tiga kali lipat lebih jika dibandingkan sepanjang 2023 yang hanya 332 pengguna.

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pemerintah memang terus memacu penggunaan TTE sebagai upaya melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Jenis tanda tangan ini dianggapnya bisa mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari, bisa selesai dalam hitungan menit.

Dia juga berambisi agar Sulsel menjadi pilot project dan menjadi tempat berbagi pengetahuan soal bagaimana suatu daerah bisa mendigitalkan tata kelola pemerintahannya, terutama untuk daerah di kawasan timur Indonesia.

"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulsel menjadi hub wilayah Indonesia timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami mendigitalkan tata kelola pemerintahan," terangnya kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).

Melalui pengembangan TTE ini pula, pemerintah provinsi bertujuan bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan QRIS.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, ketika berkunjung ke Makassar belum lama ini, mengatakan saat ini memang diperlukan kelembagaan yang agile atau lincah agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien, terutama bisa mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.

“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," jelas Anas.

SPBE, ditambahkannya, sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya birokrasi berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu digital capability, digital culture, digital organization/digital structure, digital process, digital infrastructure.