JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan rintisan (startup) tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi Privy memfasilitasi penandatangan dokumen perjanjian lintas negara (cross border) perusahaan di Indonesia dan Australia secara daring pada acara Trade Expo Indonesia 2024 di ICE BSD, Tangerang.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara PT Doa Bangsa Agrobisnis yang berkedudukan di Jakarta dan Expert Trading Consulting Australia Pty Ltd sebagai perwakilan pemasaran sekaligus mempromosikan dan membangun pasar di Australia.

“Melalui aplikasi tanda tangan elektronik tersertifikasi milik Privy, sangat menjamin keutuhan isi dari perjanjian dan tidak dapat diubah setelah ditandatangani. Integritas dari isi perjanjian bersifat nirsangkal dan terjamin keabsahannya,” ungkap President Director PT Doa Bangsa Agrobisnis, Hikmat Taufik melalui keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Penandatanganan kerja sama cross border Indonesia-Australia ini bernilai 15 juta dollar AS dan dilakukan secara bersamaan tanpa menemui kendala berarti.

Sementara itu, CEO Privy Marshall Pribadi menyambut baik kerjasama kedua perusahaan berbeda negara tersebut dengan menggunakan TTE dari Privy.

Menurutnya, teknologi digital tidak hanya berperan dalam meningkatkan produktivitas di suatu perusahaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

“Dengan pemafaatan teknologi yang tepat, institusi bisnis dan pengusaha mendapatkan keuntungan yang besar seperti dapat menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap Marshall.

Selain perusahaan dari Australia, Privy memfasilitas penandatanganan kerjasama bisnis perusahaan Indonesia lainnya dengan Vietnam dan Korea di acara TEI 2024. Tercatat total nilai perjanjian sebesar 19 juta dollar AS.

Selain itu, Privy juga dipercaya perusahaan asing dari Australia, Vietnam dan Korea untuk menyediakan perjanjian kerja sama menggunakan TTE dengan total nilai 119.133.000 dollar AS.

TEI 2024 yang dilaksanakan pada 9 sampai 12 Oktober 2024 ini diikuti 1.460 peserta dan dihadiri 41.488 pengunjung dari 140 negara.

Privy menjadi mitra tanda tangan digital resmi atau digital signature partner pada acara tersebut.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengonfirmasi bahwa pengguna tanda tangan elektronik (TTE) di wilayahnya telah meningkat pesat dibandingkan tahun lalu. Per 26 Agustus 2024, tercatat sudah ada 1.065 pengguna TTE di Sulsel, tumbuh tiga kali lipat lebih jika dibandingkan sepanjang 2023 yang hanya 332 pengguna.

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pemerintah memang terus memacu penggunaan TTE sebagai upaya melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Jenis tanda tangan ini dianggapnya bisa mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari, bisa selesai dalam hitungan menit.

Dia juga berambisi agar Sulsel menjadi pilot project dan menjadi tempat berbagi pengetahuan soal bagaimana suatu daerah bisa mendigitalkan tata kelola pemerintahannya, terutama untuk daerah di kawasan timur Indonesia.

"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulsel menjadi hub wilayah Indonesia timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami mendigitalkan tata kelola pemerintahan," terangnya kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).

Melalui pengembangan TTE ini pula, pemerintah provinsi bertujuan bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan QRIS.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, ketika berkunjung ke Makassar belum lama ini, mengatakan saat ini memang diperlukan kelembagaan yang agile atau lincah agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien, terutama bisa mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.

“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," jelas Anas.

SPBE, ditambahkannya, sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya birokrasi berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu digital capability, digital culture, digital organization/digital structure, digital process, digital infrastructure.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan perangkat lunak asal Australia, Five Faces, yang fokus pada layanan kesehatan, dan Privy, penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi asal Indonesia, mengumumkan kemitraan strategis di kedua negara.

Kolaborasi ini diumumkan pada Konferensi IndOz di Brisbane, dengan tujuan untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan distribusi kedua perusahaan.

Dalam kerja sama ini, solusi TTE tersertifikasi dari Privy akan digabungkan dengan sistem digital front door milik Five Faces.

SHUTTERSTOCK/POPTIKA Ilustrasi rumah sakit, layanan kesehatan.

Dengan demikian, rumah sakit dapat menggunakan tanda tangan digital yang aman untuk formulir persetujuan medis dan keuangan. Sejak 2016, lebih dari 120 juta dokumen telah ditandatangani menggunakan layanan Privy.

Privy, yang memiliki lebih dari 50 juta pengguna terverifikasi dan telah dipercaya oleh lebih dari 3,000 perusahaan, akan memperkenalkan sistem digital front door dari Five Faces ke pasar kesehatan di Indonesia, yang sedang menjalani transformasi digital besar-besaran di bawah Kementerian Kesehatan RI.

Komitmen pemerintah dalam mendorong tansformasi digital di bidang kesehatan salah satunya melalui kewajiban implementasi Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 tahun 2022.

Nicole Nixon, CEO Five Faces mengatakan, di Australia, penggunaan formulir kertas di sektor kesehatan sedang dikurangi, sehingga kebutuhan akan tanda tangan digital yang aman semakin meningkat.

Kolaborasi antara Five Faces dengan Privy bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempermudah administrasi layanan kesehatan secara digital sekaligus tetap menjamin aspek keamanan data.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan perangkat lunak asal Australia, Five Faces, yang fokus pada layanan kesehatan, dan Privy, penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi asal Indonesia, mengumumkan kemitraan strategis di kedua negara.

Kolaborasi ini diumumkan pada Konferensi IndOz di Brisbane, dengan tujuan untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan distribusi kedua perusahaan.

Dalam kerja sama ini, solusi TTE tersertifikasi dari Privy akan digabungkan dengan sistem digital front door milik Five Faces.

SHUTTERSTOCK/POPTIKA Ilustrasi rumah sakit, layanan kesehatan.

Dengan demikian, rumah sakit dapat menggunakan tanda tangan digital yang aman untuk formulir persetujuan medis dan keuangan. Sejak 2016, lebih dari 120 juta dokumen telah ditandatangani menggunakan layanan Privy.

Privy, yang memiliki lebih dari 50 juta pengguna terverifikasi dan telah dipercaya oleh lebih dari 3,000 perusahaan, akan memperkenalkan sistem digital front door dari Five Faces ke pasar kesehatan di Indonesia, yang sedang menjalani transformasi digital besar-besaran di bawah Kementerian Kesehatan RI.

Komitmen pemerintah dalam mendorong tansformasi digital di bidang kesehatan salah satunya melalui kewajiban implementasi Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 tahun 2022.

Nicole Nixon, CEO Five Faces mengatakan, di Australia, penggunaan formulir kertas di sektor kesehatan sedang dikurangi, sehingga kebutuhan akan tanda tangan digital yang aman semakin meningkat.

Kolaborasi antara Five Faces dengan Privy bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempermudah administrasi layanan kesehatan secara digital sekaligus tetap menjamin aspek keamanan data.

“Baik saat menjalani operasi atau mengunjungi klinik, formulir digital yang aman kini menjadi sangat penting. Ini bukan hanya untuk menjaga privasi dan kenyamanan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data,” kata Nixon dalam keterangan tertulis.

“Kami senang bisa bekerja sama dengan Privy untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan,” ungkapnya.

Marshall Pribadi, Co-Founder dan CEO Privy menyatakan, kemitraan ini akan mendukung ekspansi Privy di Australia dan memberikan manfaat tambahan bagi layanan kesehatan di Indonesia.

“Kepercayaan dan integritas digital adalah fondasi utama dalam dunia kesehatan. Kami bangga bahwa Five Faces memilih Privy untuk meningkatkan solusi digital front door mereka yang sudah terkemuka,” ujar Marshall.

“Selain itu, dengan momentum digitalisasi layanan kesehatan yang sedang berkembang sangat pesat di Indonesia, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Five Faces sebagai penyedia layanan kesehatan yang andal. Konsumen Indonesia akan bisa menggunakan PrivyID mereka untuk mengakses solusi dari Five Faces. Kemitraan ini akan menguntungkan kedua negara, baik Indonesia dan Australia,” imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan perangkat lunak asal Australia, Five Faces, yang fokus pada layanan kesehatan, dan Privy, penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi asal Indonesia (PT Privy Identitas Digital), mengumumkan kemitraan strategis di kedua negara. Kolaborasi ini diumumkan pada Konferensi IndOz di Brisbane, Australia, dengan tujuan untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan distribusi kedua perusahaan.

Dalam kerja sama ini, solusi TTE tersertifikasi dari Privy akan digabungkan dengan sistem digital front door milik Five Faces. Lewat kerja sama, rumah sakit dapat menggunakan tanda tangan digital yang aman untuk formulir persetujuan medis dan keuangan. Sejak 2016, lebih dari 120 juta dokumen telah ditandatangani menggunakan layanan Privy.

Privy, yang memiliki lebih dari 50 juta pengguna terverifikasi dan telah dipercaya oleh lebih dari 3.000 perusahaan, akan memperkenalkan sistem digital front door dari Five Faces ke pasar kesehatan di Indonesia, yang sedang menjalani transformasi digital besar-besaran di bawah Kementerian Kesehatan RI. Komitmen pemerintah dalam mendorong tansformasi digital di bidang kesehatan salah satunya melalui kewajiban implementasi Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 tahun 2022.

Sementara itu, Nicole Nixon, CEO Five Faces, mengatakan di Australia, penggunaan formulir kertas di sektor kesehatan sedang dikurangi, sehingga kebutuhan akan tanda tangan digital yang aman semakin meningkat.

Kolaborasi antara Five Faces dengan Privy bertujuan meningkatkan kenyamanan pasien dan mempermudah administrasi layanan kesehatan secara digital sekaligus tetap menjamin aspek keamanan data. “Baik saat menjalani operasi atau mengunjungi klinik, formulir digital yang aman kini menjadi sangat penting. Ini bukan hanya untuk menjaga privasi dan kenyamanan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data,” kata Nicole, dikutip dari siaran pers, Sabtu (24/8/2024).

“Kami senang bisa bekerja sama dengan Privy untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan,” ungkapnya.

Marshall Pribadi, Co-Founder dan CEO Privy, mengatakan kemitraan ini akan mendukung ekspansi Privy di Australia dan memberikan manfaat tambahan bagi layanan kesehatan di Indonesia. “Kepercayaan dan integritas digital adalah fondasi utama dalam dunia kesehatan. Kami bangga Five Faces memilih Privy untuk meningkatkan solusi digital front door mereka yang sudah terkemuka,” kata Marshall.

“Selain itu, dengan momentum digitalisasi layanan kesehatan yang sedang berkembang sangat pesat di Indonesia, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Five Faces sebagai penyedia layanan kesehatan yang andal. Konsumen Indonesia akan bisa menggunakan PrivyID mereka untuk mengakses solusi dari Five Faces. Kemitraan ini akan menguntungkan kedua negara, baik Indonesia dan Australia,” tambahnya.

KONTAN.CO.ID - Kemudahan mendapatkan uang dari pinjaman online (pinjol) ternyata menyisakan banyak masalah. Masih banyak orang yang terjebak pada pinjaman online lantaran kebocoran data dan pengajuannya yang tidak tersertifikasi secara resmi.

Danis (32) adalah salah satu korban pinjol. Ia menyerahkan identitas berupa KTP pada rekannya yang bekerja di salah satu toko ponsel. Alasannya adalah untuk menyerahkan KTP itu pada sang pemilik toko untuk mengajukan lamaran kerja.

“Enggak ada pikiran negatif sama sekali. Pertama, dia sudah kerja di toko ponsel itu cukup lama, sudah tahunan. Kedua, di toko tersebut banyak CCTV-nya (bisa jadi barang bukti, red),” jelas Danis.

Namun, ternyata beberapa bulan setelahnya ia justru ditagih beberapa pinjaman online karena ternyata rekannya, Rohayati, menggunakan identitas dia untuk mendaftar pinjol.

“Ditagih sama debt collector (DC) stres juga, sering diteleponin, bikin enggak tenang. Ke mana-mana jadi takut. Pernah juga didatangi tim investigasi HCI,” ungkap Danis.

Tasrif Tuasamu, kuasa hukum Danis mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, saksi saksi juga sudah dipanggil, barang bukti juga.

Tasrif juga telah melaporkan kasus ini ke OJK agar bisa melihat dari sisi pinjol, apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai SOP, terutama dalam hal proses verifikasi, misalnya dengan memberi tanda tangan di sebuah dokumen persetujuan sebelum pinjaman naik.

Salah satu staf finance Kredit Plus, Isti Hanifath mengatakan memang sebaikanya masyarakat harus paham soal standar operasional prosedur (SOP) dari debitur atau penyedia jasa pinjaman online (pinjol). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penipuan.

Menurutnya, setiap perusahaan pembiayaan memiliki aturan kerja yang harus dijalankan, di antaranya wajib melakukan verifikasi pada konsumen yang akan menggunakan jasa pembiayaan. Salah satunya dengan memberikan tanda tangan persetujuan pada sebuah dokumen sebelum pencairan.

"Konsumen wajib foto dengan barang yang akan dibiayai, bersama promotor kredit dan marketing produk sebagai bukti verifikasi," ujar Isti

Selain itu, menurut Isti, promotor (pinjol) harus memastikan konsumen yang meminjam sama dengan identitas yang dilampirkan. Promotor harus memperkenalkan produk, harga, besar cicilan pe rbulan, lama cicilan, cara pembayaran sampai dengan konsumen mengerti bahwa barang yang dibiayai wajib dibayar oleh konsumen sendiri dengan kewajiban berupa cicilan setiap bulannya.

"Jadi kecil kemungkinan akan terjadinya penipuan data, jika perusahaan pembiayaan (pinjol) menerapkan secara benar SOP yang perusahaan," tandas Isti. (*)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam program Transformasi Digital yang diinisiasi oleh Divisi Technology Information (IT) KAI Properti untuk memaksimalkan efisiensi proses administrasi dan operasional di bidang manajemen dokumen.

"Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, yang meliputi tanda tangan elektronik dan identitas hukum, dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi dokumen elektronik, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mewujudkan operasional yang lebih efisien dan terpercaya," kata Direktur Keuangan KAI Properti Riki Jayaprawira dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/A.PURWANTO Ilustrasi kereta api.

Pemanfaatan sertifikat elektronik mencakup tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum di lingkungan KAI Properti.

Sertifikat ini menjamin bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik sah dan aman, memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi pemalsuan dan akses yang tidak sah.

KAI Properti dan BSSN akan bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sertifikat elektronik. Hal ini termasuk pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.

Adapun BSSN akan bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat elektronik untuk KAI Properti, memastikan bahwa setiap sertifikat memenuhi standar keamanan yang ketat.

Selain itu, KAI Properti dan BSSN akan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi ini, memastikan bahwa seluruh karyawan mampu menggunakan sistem dengan efisien.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam program Transformasi Digital yang diinisiasi oleh Divisi Technology Information (IT) KAI Properti untuk memaksimalkan efisiensi proses administrasi dan operasional di bidang manajemen dokumen.

"Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, yang meliputi tanda tangan elektronik dan identitas hukum, dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi dokumen elektronik, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mewujudkan operasional yang lebih efisien dan terpercaya," kata Direktur Keuangan KAI Properti Riki Jayaprawira dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/A.PURWANTO Ilustrasi kereta api.

Pemanfaatan sertifikat elektronik mencakup tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum di lingkungan KAI Properti.

Sertifikat ini menjamin bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik sah dan aman, memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi pemalsuan dan akses yang tidak sah.

KAI Properti dan BSSN akan bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sertifikat elektronik. Hal ini termasuk pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.

Adapun BSSN akan bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat elektronik untuk KAI Properti, memastikan bahwa setiap sertifikat memenuhi standar keamanan yang ketat.

Selain itu, KAI Properti dan BSSN akan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi ini, memastikan bahwa seluruh karyawan mampu menggunakan sistem dengan efisien.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam program Transformasi Digital yang diinisiasi oleh Divisi Technology Information (IT) KAI Properti untuk memaksimalkan efisiensi proses administrasi dan operasional di bidang manajemen dokumen.

"Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, yang meliputi tanda tangan elektronik dan identitas hukum, dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi dokumen elektronik, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mewujudkan operasional yang lebih efisien dan terpercaya," kata Direktur Keuangan KAI Properti Riki Jayaprawira dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/A.PURWANTO Ilustrasi kereta api.

Pemanfaatan sertifikat elektronik mencakup tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum di lingkungan KAI Properti.

Sertifikat ini menjamin bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik sah dan aman, memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi pemalsuan dan akses yang tidak sah.

KAI Properti dan BSSN akan bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sertifikat elektronik. Hal ini termasuk pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.

Adapun BSSN akan bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat elektronik untuk KAI Properti, memastikan bahwa setiap sertifikat memenuhi standar keamanan yang ketat.

Selain itu, KAI Properti dan BSSN akan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi ini, memastikan bahwa seluruh karyawan mampu menggunakan sistem dengan efisien.

Pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem elektronik ini juga merupakan bagian dari inisiatif "paperless" yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung upaya keberlanjutan perusahaan.

"Langkah ini tidak hanya mempermudah dan mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan," tutur Riki.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat manajemen operasional dokumen dan membawa dampak positif jangka panjang, menciptakan sistem digital yang lebih efisien, aman, dan terpercaya.

"Dengan sistem yang terintegrasi ini, KAI Properti akan mampu meningkatkan produktivitas dan kecepatan dalam berbagai proses bisnis yang dimiliki perusahaan, baik dari lini bisnis pengelolaan properti, konstruksi, perdagangan, serta perawatan jalan rel dan jembatan yang pada akhirnya akan memperkuat posisi perusahaan di pasar bisnis dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan," papar Riki.