TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkritik desain kebijakan pembiayan UMKM di Indonesia yang hanya menandang mereka sebagai bumper ekonomi. UMKM menjadi ekonomi subsisten yang hanya bertujun memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Saya kritik. Saya autokritik pemerintah. Bekas dari LSM masuk ke pemerintah, ya saya enggak bisa berubah. Saya kritik juga, saya sering berdebat,” ucap mantan peneliti Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia itu saat memberi sambutan dalam Indonesia Entrepreneurs Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat malam, 18 Oktober 2024.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menjelaskan, pembiayaan usaha mikro di Indonesia hanya bertujuan agar para pelaku usaha dapat bertahan. Kucuran itu hanya menjadi modal kerja para pelaku usaha yang bersifat jangka pendek.

Namun, pembiayaan itu tak memungkinkan mereka memiliki tabungan untuk membeli alat produksi untuk memperbesar skala usaha. “Puluhan tahun begini saja struktur ekonomi kita,” kata Teten.

Sepanjang periode 2015 hingga September 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah teralisasi Rp 1,793 triliun dan menjangkau 48 juta debitur. Namun, Teten mengatakan masih ada 30 juta UMKM yang belum terhubung dengan kredit perbankan.

Untuk UMKM, Teten menyebut kredit perbankan hanya menyentuh angka 20 persen. Dengan angka itu, UMKM telah mampu membuka lapangan kerja hingga 97 persen dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60 persen. Sedangkan, kredit perbankan untuk koperasi mencapai 80 persen.

Karena itu, Teten mengusulkan skema innovative credit scoring (ICS) dalam mengadakan pembiayaan UMKM. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICS menekankan penggunaan teknologi big data dan machine learning untuk menganalisis kemampuan membayar calon debitur.

"Karena bank selama ini hanya melihat rekam jejak dan histori kredit. Bagaimana kalau 30,7 juta UMKM belum terhubung ke bank? Mau dilihat rekam jejaknya, mau dilihat histori kreditnya, enggak ada," ujar lulusan IKIP Bandung itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkritik desain kebijakan pembiayan UMKM di Indonesia yang hanya menandang mereka sebagai bumper ekonomi. UMKM menjadi ekonomi subsisten yang hanya bertujun memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Saya kritik. Saya autokritik pemerintah. Bekas dari LSM masuk ke pemerintah, ya saya enggak bisa berubah. Saya kritik juga, saya sering berdebat,” ucap mantan peneliti Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia itu saat memberi sambutan dalam Indonesia Entrepreneurs Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat malam, 18 Oktober 2024.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menjelaskan, pembiayaan usaha mikro di Indonesia hanya bertujuan agar para pelaku usaha dapat bertahan. Kucuran itu hanya menjadi modal kerja para pelaku usaha yang bersifat jangka pendek.

Namun, pembiayaan itu tak memungkinkan mereka memiliki tabungan untuk membeli alat produksi untuk memperbesar skala usaha. “Puluhan tahun begini saja struktur ekonomi kita,” kata Teten.

Sepanjang periode 2015 hingga September 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah teralisasi Rp 1,793 triliun dan menjangkau 48 juta debitur. Namun, Teten mengatakan masih ada 30 juta UMKM yang belum terhubung dengan kredit perbankan.

Untuk UMKM, Teten menyebut kredit perbankan hanya menyentuh angka 20 persen. Dengan angka itu, UMKM telah mampu membuka lapangan kerja hingga 97 persen dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60 persen. Sedangkan, kredit perbankan untuk koperasi mencapai 80 persen.

Karena itu, Teten mengusulkan skema innovative credit scoring (ICS) dalam mengadakan pembiayaan UMKM. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICS menekankan penggunaan teknologi big data dan machine learning untuk menganalisis kemampuan membayar calon debitur.

"Karena bank selama ini hanya melihat rekam jejak dan histori kredit. Bagaimana kalau 30,7 juta UMKM belum terhubung ke bank? Mau dilihat rekam jejaknya, mau dilihat histori kreditnya, enggak ada," ujar lulusan IKIP Bandung itu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno mengapresiasi Program UMKM untuk Indonesia (UUI). Dia menilai kehadiran program ini mendukung UMKM lokal untuk berkembang.

UII merupakan kolaborasi Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK), Badan Riset Inovasi Nasional, dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah Payung Program Keberlanjutan "Sampoerna Untuk Indonesia" (SUI). Sejak Februari 2024, program UUI telah mendampingi 1.000 UMKM dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Adapun sebagai acara puncak dari rangkaian program UUI digelar acara Inovasi dan Digitalisasi Entrepreneur untuk Akselerasi Lanjutan (IDEAL) 2024.

"Saya mengapresiasi program yang diinisiasi Sampoerna Entrepreneurship Training Center ini. IDEAL ini program digitalisasi dan inovasi UMKM agar bisa menjadi entrepreneur yang terakselerasi ekonominya menuju ekonomi berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara IDEAL di Jakarta, Kamis (10/10). Sebagai informasi, UUI dan IDEAL 2024 merupakan perhelatan kedua setelah dilakukan pertama kali pada 2023 lalu. Pada IDEAL 2024 terpilih 5 UMKM yang keluar sebagai pemenang untuk didampingi lebih lanjut oleh INOTEK, BRIN dan Sampoerna SETC. Kelima UMKM terpilih itu mulai dari peringkat pertama ialah Batik Gending Amarta, Bogor Sari Nutrisi atau Yess Yoghurt, Imah Teuweul Indonesia, Madu Non Pasteurisasi, dan Mbrebes Mili Food.

Sandiaga berharap pendampingan yang dilakukan lembaga pemerintah dan swasta ini dapat ikut berkontribusi mendorong UMKM naik kelas. Dari 64 juta UMKM nasional, diharapkan ada lebih banyak UMKM yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan memanfaatkan inovasi dan riset yang ditawarkan BRIN.

"Pemerintah tentu terus memberikan penguatan dan perlindungan bagi UMKM agar persaingan yang adil. Kami juga memfasilitasi UMKM untuk masuk ke ekonomi digital karena ada US$ 110 miliar peluang ekonomi digital pada 2025 dan UMKM harus jadi prioritas," tambahnya.

Sandiaga pun mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital yang ditaksir mencapai US$110 miliar pada 2025. Dia mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya agar pelaku UMKM mendapatkan perlindungan guna bersaing secara adil sehingga bisnisnya berkembang.

Tantangan UMKM

Sandiaga pun membeberkan tantangan utama UMKM bukan pendanaan, melainkan bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Berdasarkan pengalaman sebagai pengusaha dan aktif di berbagai organisasi pelaku usaha, Sandiaga mengatakan bahwa pelatihan dan pembinaan SDM sangat penting. UMKM harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berkelanjutan yang hanya mungkin jika memiliki SDM yang tangguh.

"Begitu mereka memiliki ilmu, bisa akses peluang, dan oleh karena itu, pendanaan datang sendiri. Saya selalu bilang tantangan pertama itu capacity building. Kedua, pemasaran yang harus didorong melalui promosi. Setelah memiliki produk dalam kapasitas tertentu, baru pendanaan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang juga tampil sebagai panelis juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas SDM. Dengan SDM yang mumpuni, menurutnya pelaku UMKM dapat beradaptasi sekaligus berinovasi untuk menjawab dinamika perubahan kebutuhan konsumen.

"Inovasi terkait dengan kemampuan beradaptasi. Sementara riset itu sangat dekat dengan UMKM. Jangan bayangkan risetnya akademisi. UMKM mengakses riset dari orang lain, itu yang kami tawarkan dari BRIN yakni platform inovasi," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya membuka diri terhadap masukan dari pelaku UMKM terkait persoalan yang dihadapi. Dengan begitu diharapkan bisa segera mencari solusi alternatifnya.

Dia pun menyambut baik kolaborasi BRIN dengan INOTEK dan SETC untuk mendampingi UMKM. Lewat para periset BRIN, pelaku UMKM dapat mendapatkan solusi relevan atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.

"Biasanya UMKM bisa bertahan karena menemukan inovasi baru yang berbeda dengan di pasaran," jelasnya.

Hal senada dikatakan Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo. Dia menekankan yang paling penting bagi UMKM ialah kapasitas SDM, sementara teknologi hanyalah sarana. Untuk itu pelatihan literasi digital menjadi relevan sembari meningkatkan pemerataan akses infrastruktur teknologi digital.

"Banyak UMKM di daerah mengeluh internet lambat, lalu harga pulsa mahal. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan yakni [pemerataan] infrastrukturnya dan [peningkatan] kapasitas SDM," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenkopUKM Riza Damanik mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi momentum lompatan pelaku UMKM untuk mengakses teknologi digital.

Sebelum pandemi, UMKM nasional yang sudah go digital kurang dari 9 juta, sementara saat ini UMKM yang go digital telah lebih dari 25 juta. Diharapkan tahun ini, target target 30 juta UMKM go digital dapat tercapai.

"Tantangan di lapangan itu literasi yang masih kurang. Tapi UMKM kita juga cepat belajar sehingga jumlah yang go digital meningkat," katanya.

Riza mengingatkan digitalisasi tidak boleh disempitkan dengan produk UMKM masuk ke lokapasar atau platform e-commerce. Digitalisasi memiliki arti yang lebih luas hingga ke aspek mendorong produktivitas.

Mengutip riset SMSE terbaru, lanjutnya, sebanyak 84% pelaku UKM mengaku digitalisasi meningkatkan penjualan, 62% menyebut digitalisasi memperluas pangsa pasar, 73% UMKM mengaku digitalisasi mendorong efektivitas dan 50% meningkatkan efisiensi.

"Jadi ini hulu-hilir, kita perlu memperluas imajinasi tentang digitalisasi sehingga tidak hanya ramai di e-commerce tapi juga kuat pada sisi produksi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) untuk pertama kalinya menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) bersamaan dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024 di JCC Senayan, selama 1 – 4 Agustus 2024.

Dalam pameran ini, sekitar 350 UMKM berpartisipasi mempromosikan produk yang utamanya kain tradisional atau Wastra dari berbagai wilayah di Indonesia. Namun tak terbatas Wastra, kopi juga menjadi salah satu produk unggulan dalam gelaran UMKM.

Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan untuk mendampingi pelaku UMKM onboarding digital, pembinaan literasi, pendampingan ekspor, serta mendorong penggunaan QR Indonesian Standard (QRIS).

Salah satu pelaku usaha yang berpartisipasi, yakni Lawe. Jenama untuk produk dari kain tenun yang fungsional seperti tas dan pouch.

Marketing & Communication PT Lawe Adi Warna Etnika Fitria Werdiningsih mengungkapkan melalui kerja sama dan pendampingan UMKM bersama Bank Indonesia sejak 2019, usahanya semakin berkembang.

"Kami didukung BI berupa pelatihan, pesanan dari BI, dan ajakan untuk ikut pameran, business matching, dan dikenalkan ke pasar Jepang dan Singapura," tuturnya kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Fitri menyampaikan bahwa Lawe pernah bekerja sama secara langsung dengan partner dari Singapura, tetapi saat ini belum berlanjut.

Padahal, partner tersebut kala itu sangat menghargai penenun karena memberikan bayaran langsung kepada penenun dengan harga di atas tarif normal, di tengah buyer lainnya justru meminta cost yang lebih murah untuk jasa penenun.

Hasil dari business matching bersama BI, Lawe mengincar Jepang untuk tujuan ekspor berikutnya. Menjadi tantangan bagi Lawe dan para pengrajin, bahwa UMKM masih sulit untuk menembus pasar-pasar besar seperti ke Eropa.

Bagi Lawe yang berkecimpung seputar kain tenun, pewarna sintetik menjadi tantangan tersendiri. "Pewarna kami yang masih sintetik itu another challenge. Ada ketentuan khusus, enggak boleh pakai pewarna ini pewarna itu," tuturnya.

Berbeda dengan UMKM dari Sulawesi Utara tepatnya Minahasa, Galeri Pinawetengan masih berusaha untuk merambah pasar ekspor. Kain khas dari Tanah Minahasa tersebut memiliki motif yang terinspirasi dari guratan-guratan gambar manusia di situs budaya Watu Pinawetengan.

Cris (35), salah satu Staff Galeri Pinawetengan menyampaikan pihaknya belum dapat melakukan ekspor karena sejumlah kendala.

Meski demikian, Cris menyampaikan Bank Indonesia memberikan pendampingan dan fasilitas untuk Go Export.

"Sudah diberikan pendampingan untuk ekspor. Kami baru jualan di media sosial, belum di e-commerce," jelasnya.

Cris mengaku penjualannya dalam pameran bersama Bank Indonesia, termasuk KKI 2024, mampu mengantongi sekitar Rp130 juta hingga Sabtu (3/8/2024). Sementara harga kain tenun dengan ukuran 1 m x 2,25 m dihargai senilai Rp4 juta.

Sementara dengan target Rp160 juta dalam KKI 2024, dirinya optimistis omzet masih akan naik mengingat pameran baru akan berakhir pada Minggu (4/8/2024) malam.

Baik Cris maupun Fitria mengaku penjualan lebih mudah dilakukan dengan adanya pembayaran digital melalui QRIS. Penjual tidak perlu repot menyediakan mesin EDC maupun memberikan nomor rekening untuk transfer.

BI mencatatkan omzet penjualan secara umum dalam gelaran KKI 2024 hampir Rp100 miliar per Sabtu (3/8/2024) pukul 17.00 WIB.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan capaian tersebut belum termasuk transaksi yang dilakukan pada hari terakhir pameran di hari Minggu (4/8/2024). Artinya, omzet masih akan meningkat dan melebihi Rp100 miliar hingga akhir pameran pada Minggu malam.

“Omzet kami punya ada offline dan online. Hasilnya yang diterima UMKM posisi kemarin jam 5 sore, itu sudah mencapai hampir Rp100 miliar, 99 sekian miliar,” tuturnya dalam penutupan acara FEKDI & KKI 2024, Minggu (4/8/2024).