Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berencana menghapus jaminan aset sebagai syarat pembiayaan UMKM. Langkah ini diupayakan untuk mendorong UMKM naik kelas.

Maman menilai akses permodalan formal menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM lokal. Dia berencana mengubah mindset pihak perbankan dalam hal jaminan aset.

"Belum tentu semua UMKM punya jaminan. Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track-record. Jadi kalau memang ada UMKM yang track-record positif ya harus coba kita dorong kita bantu dengan memberikan jaminan track-record positif itulah sebagai jaminan," kata Maman usai ditemui lepas Sertijab di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dia juga akan menggandeng pihak-pihak lain untuk menambah anggaran di kementerian yang dipimpinnya, seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menilai tidak ingin mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai semua programnya nanti. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak juga dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM.

"Bagaimana kita bisa membantu kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita dan pihak pihak dari luar negeri. Karena pembiayaan-pembiayaan ini kan tidak hanya mengandalkan dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri dalam konteks venture capital juga itu bagus untuk kita manfaatkan," terangnya.

Sebagai informasi, Maman resmi dilantik menjadi Menteri UMKM oleh Presiden Prabowo Subianto. Maman juga telah menerima serah terima jabatan (Sertijab) dari menteri sebelumnya, Teten Masduki kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) periode 2019–2024 Teten Masduki mengungkapkan rencana setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

Seperti diketahui, Teten tidak terpilih menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Teten mengungkapkan bahwa dirinya akan memanfaatkan masa purna tugas untuk beristirahat setelah 10 tahun berkiprah di pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai Menkop UKM sejak 23 Oktober 2019, Teten pernah menduduki posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018.

“Ya, saya akan beristirahat sejenak. Setelah 10 tahun di istana, 5 tahun sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kemudian menjadi Menteri Koperasi. Itu benar-benar pekerjaan yang menantang, melelahkan, dan tidak mudah,” kata Teten saat ditemui usai Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut dengan Menteri Koperasi yang baru, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Meskipun berencana untuk beristirahat, Teten menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan untuk pensiun. Dia tengah merumuskan rencana ke depan, tetapi menekankan bahwa fokus utamanya tidak akan jauh dari isu-isu perubahan sosial, terutama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Karena koperasi dan UMKM adalah pilar ekonomi nasional, saya akan tetap menjadi bagian dari gerakan ini,” tegasnya.

Teten juga sebelumnya memberikan ucapan selamat kepada Budi Arie yang kini menjadi Menteri Koperasi. Dia yakin bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut bisa bekerja dengan baik.

“Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya. Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan, beberapa masalah yang belum kami selesaikan. Saya yakin bisa diteruskan oleh budi. Saya tidak ingin panjang lebar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Budi Arie, saya yakin bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia,” kata Teten.

Sebelumnya, Tetan sempat membeberkan bahwa dirinya mendapatkan dana pensiun dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Melalui unggahan yang dibagikan Teten melalui platform Instagram resmi @tetenmasduki, Teten menyebut dirinya menerima dana pensiun sebesar Rp27 juta. Dana tersebut diperoleh Teten selama menjabat sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018 dan Menkop UKM 2019-2024. Mulai 1 November 2024, Teten juga akan mendapat uang pensiun Rp3 juta per bulannya.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019-2024 Teten Masduki melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Menteri UMKM Periode 2024-2029 kepada Maman Abdurrahman hari ini.

Momentum itu berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengenang dirinya memilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Dia menyebut ingin membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi.

"Saya pilih disini dengan susah payah. Karena saya ingin sekali waktu ingin membantu temen-temen UMKM untuk memperkuat ekonomi. Jadi disini ibadahnya banyak. Kemana selalu dapat oleh-oleh setiap daerah sampai di rumah dinas itu penuh. Artinya mereka memberi apresiasi kepada kita," kata Teten.

Dia menjelaskan untuk memperkuat ekonomi rakyat memang tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun, dia optimis dengan kepemimpinan Maman yang mempunyai latar belakang bisnis dapat melakukan percepatan di sektor ekonomi.

"Saya yakin Pak Maman punya background bisnis, saya yakin Pak Maman bisa lebih ngebut daripada saya. Saya semua sampaikan ke memori jabatan. Saya sampai sini mengantarkan. Kalau butuh bantuan saya, Insya Allah saya siap membantu," jelas Teten.

Sementara itu, Maman berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Teten lakukan selama ini. Dia bilang amanah Pak Prabowo ingin memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yabg sudah dibangun era pemerintahan Jokowi, khususnya sektor koperasi dan UMKM.

"Pada kesempatan pertama menyampaikan pidato ini satu hal saya harus sampaikan keberadaan saya di sini bukan ingin mengulang ingin menghancurkan bukan ingin menjatuhkan tapi ingin memastikan bahwa apa yang sudah kang teten bangun selama ini pasti akan saya lanjutkan," kata Maman.

Dia menjelaskan Prabowo ingin mempercepat akselerasi kehidupan ekonomi melalui UMKM. Apalagi saat ini jumlah pelaku UMKM menyentuh 60 juta pelaku.

"Saya selaku Menteri yang baru mohon doa dan dukungan dr semua pihak baik internal maupun eksternal untuk memastikan 60 juta pelaku UMKM di luar sana tersentuh pemerintah," jelasnya.

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) 2019-2024 Teten Masduki mengungkap dana pensiun yang diterimanya dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Melalui unggahan yang dibagikan Teten melalui platform Instagram resmi @tetenmasduki, Teten menyampaikan bahwa dia menerima dana pensiun sebesar Rp27 juta. Dana tersebut diperoleh Teten selama menjabat sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018 dan Menkop UKM 2019-2024.

“Saya dapat uang pensiun dari @taspen sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM,” kata Teten dalam unggahannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Lebih lanjut, Teten menyebut, mulai 1 November 2024, dirinya akan mendapat uang pensiun Rp3 juta per bulannya.

Dalam catatan Bisnis, para pembantu Presiden usai purnatugas akan mendapat uang pensiun serta jaminan asuransi kesehatan. Mereka yang mendapat uang pensiun adalah menteri negara yang berhenti dengan hormat.

Uang pensiun untuk para menteri yang selesai bertugas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50/1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Melalui Pasal 10 dan 11, besaran uang pensiun diberikan sesuai dengan lamanya masa jabatan. Setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.

Bagi mereka yang berhenti karena kondisi kesehatan akibat dinas dan dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dalam jabatan negara apa pun, mereka berhak menerima pensiun maksimal sebesar 75% dari dasar pensiun.

Dengan jaminan pensiun ini, para mantan menteri tetap mendapatkan penghasilan setelah selesai masa tugas, sesuai dengan kontribusinya selama menjalankan tugas di kabinet.

Selain dana pensiun, para mantan menteri juga mendapat jaminan kesehatan seumur hidup. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara.

Jaminan ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan. Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkritik desain kebijakan pembiayan UMKM di Indonesia yang hanya menandang mereka sebagai bumper ekonomi. UMKM menjadi ekonomi subsisten yang hanya bertujun memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Saya kritik. Saya autokritik pemerintah. Bekas dari LSM masuk ke pemerintah, ya saya enggak bisa berubah. Saya kritik juga, saya sering berdebat,” ucap mantan peneliti Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia itu saat memberi sambutan dalam Indonesia Entrepreneurs Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat malam, 18 Oktober 2024.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menjelaskan, pembiayaan usaha mikro di Indonesia hanya bertujuan agar para pelaku usaha dapat bertahan. Kucuran itu hanya menjadi modal kerja para pelaku usaha yang bersifat jangka pendek.

Namun, pembiayaan itu tak memungkinkan mereka memiliki tabungan untuk membeli alat produksi untuk memperbesar skala usaha. “Puluhan tahun begini saja struktur ekonomi kita,” kata Teten.

Sepanjang periode 2015 hingga September 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah teralisasi Rp 1,793 triliun dan menjangkau 48 juta debitur. Namun, Teten mengatakan masih ada 30 juta UMKM yang belum terhubung dengan kredit perbankan.

Untuk UMKM, Teten menyebut kredit perbankan hanya menyentuh angka 20 persen. Dengan angka itu, UMKM telah mampu membuka lapangan kerja hingga 97 persen dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60 persen. Sedangkan, kredit perbankan untuk koperasi mencapai 80 persen.

Karena itu, Teten mengusulkan skema innovative credit scoring (ICS) dalam mengadakan pembiayaan UMKM. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICS menekankan penggunaan teknologi big data dan machine learning untuk menganalisis kemampuan membayar calon debitur.

"Karena bank selama ini hanya melihat rekam jejak dan histori kredit. Bagaimana kalau 30,7 juta UMKM belum terhubung ke bank? Mau dilihat rekam jejaknya, mau dilihat histori kreditnya, enggak ada," ujar lulusan IKIP Bandung itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkritik desain kebijakan pembiayan UMKM di Indonesia yang hanya menandang mereka sebagai bumper ekonomi. UMKM menjadi ekonomi subsisten yang hanya bertujun memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Saya kritik. Saya autokritik pemerintah. Bekas dari LSM masuk ke pemerintah, ya saya enggak bisa berubah. Saya kritik juga, saya sering berdebat,” ucap mantan peneliti Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia itu saat memberi sambutan dalam Indonesia Entrepreneurs Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat malam, 18 Oktober 2024.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menjelaskan, pembiayaan usaha mikro di Indonesia hanya bertujuan agar para pelaku usaha dapat bertahan. Kucuran itu hanya menjadi modal kerja para pelaku usaha yang bersifat jangka pendek.

Namun, pembiayaan itu tak memungkinkan mereka memiliki tabungan untuk membeli alat produksi untuk memperbesar skala usaha. “Puluhan tahun begini saja struktur ekonomi kita,” kata Teten.

Sepanjang periode 2015 hingga September 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah teralisasi Rp 1,793 triliun dan menjangkau 48 juta debitur. Namun, Teten mengatakan masih ada 30 juta UMKM yang belum terhubung dengan kredit perbankan.

Untuk UMKM, Teten menyebut kredit perbankan hanya menyentuh angka 20 persen. Dengan angka itu, UMKM telah mampu membuka lapangan kerja hingga 97 persen dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60 persen. Sedangkan, kredit perbankan untuk koperasi mencapai 80 persen.

Karena itu, Teten mengusulkan skema innovative credit scoring (ICS) dalam mengadakan pembiayaan UMKM. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICS menekankan penggunaan teknologi big data dan machine learning untuk menganalisis kemampuan membayar calon debitur.

"Karena bank selama ini hanya melihat rekam jejak dan histori kredit. Bagaimana kalau 30,7 juta UMKM belum terhubung ke bank? Mau dilihat rekam jejaknya, mau dilihat histori kreditnya, enggak ada," ujar lulusan IKIP Bandung itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan akan ada pembagian kedeputian yang saat ini berada di bawah Kemenkop UKM. Pembagian ini menindaklanjuti rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah kementerian itu menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Kemenkop UKM saat ini membawahkan empat kedeputian, yakni Bidang Perkoperasian, Bidang Usaha Mikro, Bidang Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Kewirausahaan. Teten mengatakan, satu kedeputian akan masuk Kementerian Koperasi, yakni Bidang Perkoperasian. Sedangkan tiga kedeputian lainnya akan masuk Kementerian UMKM.

Tak berhenti di situ, Teten menyatakan Kementerian Koperasi akan mengusulkan penambahan kedeputian-kedeputian baru untuk membantu tugas Menteri. Ia tak merinci apa saja kedeputian-kedeputian baru itu.

Rencana ini dibahas ketika Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman menyambangi Teten di kantor Kemenkop UKM, kemarin, Jumat, 18 Oktober 2024. "Tadi sudah disepakati,” ucap Teten kepadaTempousai acara Indonesia Entrepreneur Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Langkah ini sekaligus menyiasati keterbatasan anggaran yang dialokasikan bagi Kemenkop UKM. DPR telah menyetujui alokasi anggaran Kemenkop UKM pada 2025 sebesar Rp 936,17 miliar. “Membelahnya bagaimana? Kan enggak bisa dipotong. Nanti kalau dipotong nanti programnya enggak jalan,” kata Teten.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, UMKM memang merupakan sektor yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai angka sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan dukungan.

Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal yang menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Koperasi dan UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.

Musababnya, kementerian baru ini akan memerlukan anggaran tambahan untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak akan hanya akan mengambil sumber daya dari direktorat yang sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.

"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum yang tepat," ucap Bhima saat dihubungiTempo, Senin, 14 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawal pemecahan Kemenkop UKM. Di era presiden terpilih Prabowo Subianto, kementerian itu akan dibagi menjadi dua, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

“Saya tadi udah ngobrol sama Wamenkeu (Suahasil Nazara), ada Satgas yang memang mengawal proses pembelahan itu,” ucap Teten kepada Tempo usai acara Indinesia Entrepreneurs Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat malam, 18 Oktober 2024.

Teten telah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman untuk membahas rencana pemecahan ini. Budi Arie dan Maman ke kantor Kemenkop UKM, Jumat, 18 Oktober 2024.

Dua nama tersebut merupakan nama-nama yang santer akan mengisi jabatan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Keduanya juga turut dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kartanegara, Jakarta dan Hambalang, Bogor.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan UMKM memang merupakan sektor yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai angka sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan dukungan.

Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal yang menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.

Musababnya, kementerian baru ini akan memerlukan anggaran tambahan untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak akan hanya akan mengambil sumber daya dari direktorat yang sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.

"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum yang tepat," ucap Bhima saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan dipisah menjadi dua kementerian di era presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kementerian itu bakal diubah menjadi dua bagian, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Menteri Kemenkop UKM, Teten Masduki, menanggapi adanya pemisahan dari lembaga yang masih ia jabat hingga saat ini. Dia mengatakan hal tersebut merupakan hak dari presiden terpilih dalam membentuk struktur di kementerian.

"Ya itu kan pasti, presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif, termasuk juga mengubah struktur kabinet," ujar Teten ketika ditemui di kantornya pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan Prabowo nantinya juga akan memperbesar struktur koperasi di Indonesia. Hal tersebut, kata Teten, dikarenakan kakek dari Prabowo, Margono Djojohadikoesoemo, merupakan pengawas koperasi Indonesia.

"Tapi yang saya dengar memang Pak Prabowo juga konsen untuk memperbesar koperasi. Kita tahulah kakeknya beliau, itu Pak Margono kan itu dulu sebagai pengawas koperasi," ucap dia.

Sementara itu, Teten mengungkapkan, tentang menteri yang dipilih oleh Prabowo untuk menduduki jabatan sebagai Menteri di Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Dia mengatakan, dua orang itu yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan jadi Menteri UMKM," ujar Teten.

Teten mengatakan, nantinya ia akan membantu dua orang pilihan Prabowo dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Hal tersebut, kata Teten, agar dua orang itu tetap memiliki keseimbangan yang harmonis selama bekerja sebagai menteri.

"Saya kira, saya akan coba bantu bagaimana membelah ini (pekerjaan) dan termasuk juga supaya mereka kedua-duanya begitu nanti menjabat, saya kira tetap bisa sinergi, untuk kepentingan kita," tutur Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, selama ini koperasi merupakan alat komunikasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teten berujar, hal tersebut termasuk sektor pertanian hingga retail.

"Terutama misalnya di sektor pertanian, di sektor agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benarnya bisa lewat koperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah, saya kira akan bisa disinergikan," ujar Teten.

Kemudian, dia menjelaskan tentang sumber daya manusia yang terdapat di Kementerian Koperasi dan UKM. Teten mengatakan, nantinya sumber daya tersebut akan dipisahkan menjadi beberapa deputi untuk mengisi struktur yang telah disusun.

"Untuk sementara pasti akan dibelah, deputinya akan dibelah, yapi kan nanti keperintahan baru kita bisa merencanakan pengisian SDM, pengisian deputi-deputi yang lain. Itu sudah pasti akan ada pembiayaan," tutur Teten.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman pada hari ini menemui Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Teten yang menyambut Budi Arie dan Maman Abdurrahman langsung mengajak keduanya untuk menuju ke ruangan di lantai atas tempat dilakukannya pertemuan tertutup selama sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Budi Arie yang ramai dikabarkan bakal menjadi Menteri Koperasi di pemerintahan Prabowo, tidak banyak memberikan keterangan. "Tunggu tanggal 20 pengumuman resmi dari Pak (Prabowo). Pokoknya ngobrol semuanya. Jadi, ini kan transisi yang bagus, toh saya juga mau komunikasi dengan menteri yang lain juga," kata Budi Arie, Jumat, 18 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Yang pasti, menurut Ketua Umum Relawan Projo itu, pertemuannya dengan Menteri Teten hari ini adalah bagian dari transisi pemerintah. "Kan selalu dibilang, transisi presiden tahun ini, adalah transisi terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri," ujarnya.

Di tempat yang sama, Maman Abdurrahman juga tak memberi keterangan mendalam mengenai hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu. "Begini, saya pikir teman-teman wartawan tunggu aja dulu kurang lebih dua-tiga hari ke depan, baru nanti kita ini, ok," ucapnya.

Maman yang belakangan santer disebut bakal ditunjuk sebagai Menteri UMKM ini hanya menegaskan bahwa ada harapan besar dari presiden terpilih Prabowo Subianto terkait optimalisasi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM.

Pemisahan koperasi dan UMKM itu, menurut Maman, juga dilakukan agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan sektor UMKM bisa fokus kepada sektor UMKM yang kurang lebih ada sekitar 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia.

"Dan perintah dari Pak Prabowo kita meneruskan apa yang memang sudah dibangun, dijalankan, di pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini Kang Teten (Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki), prinsipnya begitu," ucap Maman.

Sebelumnya, Teten telah menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM akan dipecah menjadi dua dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. “Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di menteri koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan menjadi menteri UKM,” ucap Teten kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon menteri tersebut. Ia juga optimistis bahwa kedua kementerian tersebut akan terus bekerja sama secara sinergis. Pasalnya, koperasi selama ini telah terbukti menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan dan memperkuat para pelaku usaha, khususnya usaha mikro.