Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,6 triliun, seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyerahkan RUU APBN 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato sebelum menyerahkan RUU APBN 2025, Jokowi menyatakan defisit APBN 2025 dirancang sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 dari produk domestik bruto (PDB).

"Yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," katanya.

Untuk mengakali defisit anggaran tersebut, pemerintah merancang pembiayaan utang dengan total Rp775,9 triliun pada 2025 seperti yang terungkap dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Dari total tersebut, mayoritas atau sebanyak Rp642,6 triliun berasal dari SBN.

Lalu, Rp133,3 triliun berasal dari pinjaman. Perinciannya, pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun dan pinjaman dalam negeri sebanyak Rp5,2 triliun.

Total proyeksi pembiayaan utang 2025 tersebut meningkat sebanyak Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp553,1 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan pembiayaan utang tidak hanya digunakan selain untuk menutup defisit APBN namun juga untuk membiayai pengeluaran seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

"[Pembiayaan utang] diarahkan dalam rangka mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta akselerasi transformasi ekonomi,” tulis Sri Mulyani dalam dokumen Laporan Semester I APBN 2024, dikutip Jumat (12/7/2024).