Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji penentuan perpanjangan masa berlaku tax holiday untuk industri pionir yang akan berakhir pada 8 Oktober mendatang.

Hanya saja, adanya rencana penerapan pajak minimum global membuat pembahasan tersebut menjadi lebih kompleks.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Binoni Tio A. Napitululu mengatakan bahwa perpanjangan insentif tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian terkait lainnya.

Mengingat masih belum jelasnya perpanjangan insentif tax holiday, Kemenperin berupaya mencegah terjadinya kekosongan kebijakan setelah masa berlakunya tax holiday demi menjaga kepastian berusaha.

"Karena belum ada kepastian tentang status tax holiday, maka itu menjadi kekosongan kebijakan setelah Oktober itu apa? Ini masih ditunggu," ujar Binoni dalam acara Pekan Raya Bea Cukai, belum lama ini.

Menurutnya, kepastian berusaha sangat penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh para pengusaha.

Untuk sementara, Binoni bilang, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang layak menikmati tax holiday bisa diberikan fasilitas tax allowance.

"Kami telah menginformasikan kepada Kemenko (Perekonomian) tentang KBLI yang eligible untuk mendapat taxholidaydalam perubahan PP tax allowance. Harapan kami, ketika belum ada tax holiday, ya taruh saja dulu tax allowance," katanya.

Ia menyebut, pihaknya telah mengusulkan KBLI yang layak memperoleh tax holiday agar diberikan fasilitas tax allowance melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019. Mengingat, dalam Pasal 9 beleid tersebut, insentif tersebut dievaluasi dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak beleid tersebut diundangkan.

"Ini sudah dievaluasi, tetapi masih menunggu perubahannya diharmonisasi. Harap tunggu sebentar lagi," katanya.

Seperti yang diketahui, Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa fasilitas ini berlaku selama empat tahun terhitung sejak September 2020.

Dengan demikian, batas waktu bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan tax holiday adalah hingga Oktober 2024, yang merupakan batas akhir dari periode empat tahun sejak berlakunya beleid tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan insentif perpajakan kepada orang superkaya melalui family office.

Namun, wacana ini ternyata berpotensi bertabrakan dengan prinsip atau rekomendasi dari organisasi negara-negara maju, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Padahal, Indonesia tengah berada dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam rangkaian proses tersebut, Indonesia harus menyeleraskan berbagai kebijakannya, termasuk terkait dengan perpajakan.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Adapun rekomendasi OECD terkait pengenaan pajak orang kaya tertuang dalam dokumen bertajuk OECD Tax Policy Studies: The Role and Design of Net Wealth Taxes in The OECD.

Salah satu rekomendasi OECD terhadap pajak kekayaan ialah meminimalisir pengecualian dan keringanan pajak.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku belum mengetahui banyak tentang ketentuan-ketentuan yang bakal diimplementasikan di family office.

Akan tetapi, ia bilang, ketentuan-ketentuan terkait family office, khususnya mengenai insentif perpajakan, bakal mengikuti prinsip yang ditetapkan "klub negara maju."

"Kalaupun di sini nanti ada kekhususan mengenai perlakuan dari family office, prinsip tetap harus comply dengan standar-standar yang ada di fiscal policy komitenya OECD," ujar dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut ia menyebutkan, OECD sudah memiliki prinsip terkait instrumen kebijakan fiskal, yang tentu memuat kebijakan perpajakan. Agar proses aksesi berjalan lancar, maka Indonesia perlu mengikuti prinsip tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan insentif perpajakan kepada orang superkaya melalui family office.

Namun, wacana ini ternyata berpotensi bertabrakan dengan prinsip atau rekomendasi dari organisasi negara-negara maju, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Padahal, Indonesia tengah berada dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam rangkaian proses tersebut, Indonesia harus menyeleraskan berbagai kebijakannya, termasuk terkait dengan perpajakan.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Adapun rekomendasi OECD terkait pengenaan pajak orang kaya tertuang dalam dokumen bertajuk OECD Tax Policy Studies: The Role and Design of Net Wealth Taxes in The OECD.

Salah satu rekomendasi OECD terhadap pajak kekayaan ialah meminimalisir pengecualian dan keringanan pajak.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku belum mengetahui banyak tentang ketentuan-ketentuan yang bakal diimplementasikan di family office.

Akan tetapi, ia bilang, ketentuan-ketentuan terkait family office, khususnya mengenai insentif perpajakan, bakal mengikuti prinsip yang ditetapkan "klub negara maju."

"Kalaupun di sini nanti ada kekhususan mengenai perlakuan dari family office, prinsip tetap harus comply dengan standar-standar yang ada di fiscal policy komitenya OECD," ujar dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut ia menyebutkan, OECD sudah memiliki prinsip terkait instrumen kebijakan fiskal, yang tentu memuat kebijakan perpajakan. Agar proses aksesi berjalan lancar, maka Indonesia perlu mengikuti prinsip tersebut.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal diganti Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)

"Pasti kan (family office) harus comply dengan standar OECD," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah aturan terkait pembentukan family office di Indonesia. Salah satu aturan yang disiapkan ialah terkait insentif perpajakan bagi para orang superkaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki banyak pengalaman terkait pemberian insentif perpajakan.

"Pemanis" yang dimaksud meliputi pemberian tax holiday dan tax allowance yang diterapkan di sejumlah wilayah yang menyerap investasi, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau mengenai peraturan perpajakan, insentif perpajakan kita punya banyak pelajaran," ujar dia, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/7/2024).

Selain itu, bendahara negara bilang, dalam menyiapkan insentif perpajakan, pemerintah juga akan melihat pelaksanaan family office di negara-negara yang telah menerapkan. Pasalnya, terdapat negara yang justru gagal menarik dana asing dari lembaga pengelola dana orang superkaya itu.

"Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat family office yang ada di berbagai negara," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan, ketentuan mengenai family office bakal rampung pada Oktober 2024. Berbagai "syarat-syarat" tengah digodok pemerintah untuk mengimplementasikan family office.

"Jadi hal-hal itu sekarang sedang kami finalisasikan, kita belajar dari Abu Dhabi dan Dubai. Saya kira itu masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober ini," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan insentif perpajakan kepada orang super kaya melalui family office.

Namun, wacana ini ternyata berpotensi bertabrakan dengan prinsip atau rekomendasi dari organisasi negara-negara maju, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Padahal, Indonesia tengah berada dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam rangkaian proses tersebut, Indonesia harus menyeleraskan berbagai kebijakannya, termasuk terkait dengan perpajakan.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

Adapun rekomendasi OECD terkait pengenaan pajak orang kaya tertuang dalam dokumen bertajuk OECD Tax Policy Studies: The Role and Design of Net Wealth Taxes in The OECD.

Salah satu rekomendasi OECD terhadap pajak kekayaan ialah meminimalisir pengecualian dan keringanan pajak.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku belum mengetahui banyak tentang ketentuan-ketentuan yang bakal diimplementasikan di family office.

Akan tetapi, ia bilang, ketentuan-ketentuan terkait family office, khususnya mengenai insentif perpajakan, bakal mengikuti prinsip yang ditetapkan "klub negara maju."

"Kalaupun di sini nanti ada kekhususan mengenai perlakuan dari family office, prinsip tetap harus comply dengan standar-standar yang ada di fiscal policy komitenya OECD," ujar dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut ia menyebutkan, OECD sudah memiliki prinsip terkait instrumen kebijakan fiskal, yang tentu memuat kebijakan perpajakan. Agar proses aksesi berjalan lancar, maka Indonesia perlu mengikuti prinsip tersebut.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal diganti Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)

"Pasti kan (family office) harus comply dengan standar OECD," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah aturan terkait pembentukan family office di Indonesia. Salah satu aturan yang disiapkan ialah terkait insentif perpajakan bagi para orang super kaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki banyak pengalaman terkait pemberian insentif perpajakan.

"Pemanis" yang dimaksud meliputi pemberian tax holiday dan tax allowance yang diterapkan di sejumlah wilayah yang menyerap investasi, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau mengenai peraturan perpajakan, insentif perpajakan kita punya banyak pelajaran," ujar dia, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/7/2024).

Selain itu, bendahara negara bilang, dalam menyiapkan insentif perpajakan, pemerintah juga akan melihat pelaksanaan family office di negara-negara yang telah menerapkan. Pasalnya, terdapat negara yang justru gagal menarik dana asing dari lembaga pengelola dana orang super kaya itu.

"Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat family office yang ada di berbagai negara," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan, ketentuan mengenai family office bakal rampung pada Oktober 2024. Berbagai "syarat-syarat" tengah digodok pemerintah untuk mengimplementasikan family office.

"Jadi hal-hal itu sekarang sedang kami finalisasikan, kita belajar dari Abu Dhabi dan Dubai. Saya kira itu masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober ini," ucapnya.