Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Media pemerintah KCNA melaporkan, militer Korea Utara mengatakan akan memutus sepenuhnya jalur jalan dan rel kereta yang terhubung ke Korea Selatan mulai hari Rabu (9/10/2024).

Tidak hanya itu, Korea Utara juga akan membentengi wilayah di sisi perbatasannya.

Pengumuman tersebut menandai peningkatan lebih lanjut dalam aktivitas di dekat garis demarkasi yang memisahkan kedua Korea, yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun ini.

Reuters memberitakan, militer Korea Selatan pada bulan Juli mengatakan, Korea Utara telah memasang ranjau darat dan penghalang serta menciptakan tanah kosong di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat militernya selama berbulan-bulan tahun ini meskipun ada kecelakaan.

Korea Utara akan memutus akses jalan dan rel kereta ke Korea Selatan mulai hari Rabu dalam upaya untuk "memisahkan sepenuhnya" kedua negara.

Militernya mengatakan Korea Utara akan "secara permanen menutup dan memblokir perbatasan selatan" dan membentengi wilayah di sisinya.

Tentara Rakyat Korea (KPA) menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan membela diri untuk menghambat perang. Korea Utara mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap latihan perang di Korea Selatan dan seringnya keberadaan aset nuklir Amerika di wilayah tersebut.

BBC melaporkan, hal ini menandai meningkatnya permusuhan di saat ketegangan antara kedua Korea mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

"Situasi militer yang akut yang terjadi di semenanjung Korea mengharuskan angkatan bersenjata DPRK [Republik Demokratik Rakyat Korea] untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih kuat guna mempertahankan keamanan nasional dengan lebih baik," kata KPA dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh media pemerintah KCNA.

Deklarasi tersebut sebagian besar merupakan langkah simbolis oleh Pyongyang. Jalan raya dan rel kereta api yang menghubungkan Korea Utara ke Korea Selatan jarang digunakan, dan telah dibongkar secara bertahap oleh otoritas Korea Utara selama setahun terakhir.

Hal ini juga terjadi di tengah dorongan yang lebih luas oleh Pyongyang untuk mengubah hubungannya dengan Korea Selatan, dan menyusul serangkaian insiden yang menghasut yang telah memperburuk hubungan antara kedua negara.

Insiden tersebut berkisar dari uji coba rudal hingga ratusan balon sampah yang dikirim melewati perbatasan selatan Korea Utara.

Khususnya, penguasa Korea Utara Kim Jong Un mengumumkan pada awal tahun 2023 bahwa ia tidak lagi berjuang untuk reunifikasi dengan Korea Selatan. Pernyataannya menimbulkan kekhawatiran bahwa perang dapat kembali terjadi di semenanjung Korea.

"Saya pikir perlu untuk merevisi beberapa isi Konstitusi DPRK," kata Kim pada pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (SPA) pada bulan Januari.

"Menurut saya, perlu untuk menghapus ekspresi seperti dalam konstitusi seperti 'bagian utara' dan 'kemerdekaan, reunifikasi damai, dan persatuan nasional yang besar'," tambahnya, yang menyarankan agar konstitusi tersebut direvisi "pada sesi berikutnya".

Sesi berikutnya diadakan minggu ini, dan berakhir pada hari Selasa. Namun, sementara banyak pihak mengharapkan Pyongyang untuk meratifikasi komentar Kim sebelumnya dan membuat amandemen konstitusional terhadap kebijakan unifikasi dan perbatasan, tidak ada perubahan seperti itu yang dipublikasikan.

Seorang analis di lembaga pemikir Korea Institute for National Unification menyatakan bahwa Pyongyang mungkin menunggu hasil pemilu AS sebelum mengambil keputusan konkret.

Para pejabat dapat "mempertimbangkan untuk menyesuaikan cakupan revisi konstitusi agar selaras dengan arahan pemerintahan (AS) yang baru", kata Hong Min kepada kantor berita AFP.

Tidak jelas apakah keputusan Korea Utara untuk menutup semua jalan dan rel kereta yang menghubungkannya dengan Korea Selatan merupakan hasil diskusi selama sesi SPA.