Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyusul tidak masuknya RUU ini dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2024).

Tessa menjelaskan, dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menambahkan, pelaku korupsi sering kali berusaha menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak dapat dijangkau oleh otoritas hukum.

Tessa mengatakan, perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan, negara-negara dengan undang-undang yang kuat terkait perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," tuturnya.

Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan bahwa penerapan good governance yang konsisten akan menciptakan kualitas layanan publik yang lebih baik, sehingga dampak positifnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Masyarakat selanjutnya akan memberikan feedback positif dalam bentuk citra, persepsi, bahkan dukungan kepada pemerintah, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi," ucapnya.

Sebelumnya, RUU tentang Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar usulan RUU yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024). Rapat tersebut membahas evaluasi periode sebelumnya serta usulan Prolegnas 2025-2029.

Berdasarkan surat dari Komisi III DPR RI per 24 Oktober, hanya ada RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang hukum perdata internasional yang dicanangkan dalam Prolegnas.

Anggota Baleg dari Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengungkapkan, secara politik, RUU ini memang tidak mudah untuk diusulkan.

"Kami sudah membahas itu dan sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah, mereka semua sama seperti kita," ujar Saleh usai rapat Baleg.

"Saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah. Jadi jangan semua mata tertuju ke Baleg DPR," sambungnya.

Dengan tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas, nasib RUU yang telah diusulkan pemerintah ini kembali tidak jelas.

Padahal, DPR periode lalu sempat beralasan bahwa RUU yang diyakini dapat memiskinkan koruptor itu tidak dapat dikerjakan karena waktu yang terbatas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Soroti Pentingnya RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/13390371/kpk-soroti-pentingnya-ruu-perampasan-aset-untuk-berantas-korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp 40,5 miliar hasil rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael dijerat dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp 40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp 10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp 29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp 577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

KPK menegaskan, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Penyitaan terhadap aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, Rafael juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Rafael terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.