Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Keterlibatan keluarga Rafael dalam melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan itu awalnya terungkap dalam sidang perkara keberatan terhadap jaksa KPK beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan aset-aset Rafael yang dirampas untuk negara karena dinyatakan hasil tindak pidana korupsi.

Menanggapi fakta persidangan itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pihaknya sangat mungkin untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada keluarga Rafael apabila didukung dengan kecukupan alat bukti.

Namun, dia menyebut saat ini lembaganya belum mengusut kembali hal itu setelah putusan pengadilan atas kasus Rafael memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan, dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak itu tertuang dalam Tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan dari pemohon perkara keberatan No.15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

JPU KPK memaparkan bahwa keterlibatan keluarga Rafael sudah sudah terungkap di persidangan. Fakta persidangan itu tertuang pada dakwaan kedua dari JPU terhadap Rafael.

Dalam tanggapan JPU kepada pemohon keberatan, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu melakukan pencucian uang berupa aset tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV No.11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruta Utara dan Jalan Raya Srengseng; satu unit kendaraan VW Carravelle; serta dua unit kios BM 08 dan BM 09 Tower Ebony Kalibata City.

Pencucian uang dengan aset-aset itu, terang JPU, juga dilakukan oleh Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek, ibunya Irene Suheriani Suparman, adiknya Gangsar Sulaksono serta anaknya Christofer Dhyaksa Dharma.

"Karena terdapat adanya suatu kerja saa yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, Irene Suheriani Suparman, Gangsar Sulaksono, serta Christofer Dhyaksa Darmma dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah/legal," dikutip dari tanggapan JPU atas keberatan pemohon.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan keberatan kepada JPU KPK melalui PN Jakarta Pusat atas harta Rafael yang dirampas negara.

Pemohon-pemohon itu meliputi Pemohon korporasi yakni CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

Adapun Rafael saat ini sudah berstatus terpidana usai Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi menjatuhkannya hukuman pidana 14 tahun penjara.

Putusan kasasi oleh MA juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai Rp40,5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dua saudara eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, yang mengajukan keberatan atas perampasan aset, bukan merupakan pemohon yang beriktikad baik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jaksa KPK dalam menanggapi permohonan keberatan yang diajukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Empat pemohon yang mengajukan keberatan tersebut adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar Sulaksono (Pemohon III), dan CV Sonokeling Cita Rasa (pemohon korporasi)

Markus diketahui merupakan kakak Rafael, sementara Gangsar adalah adiknya.

"Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beriktikad baik," kata Jaksa KPK pada Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Markus dan Gangsar terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama Rafael Alun, Ernie Meike Torondek (istri Rafael), dan Irene Suheriani Suparman (ibu Rafael).

Jaksa KPK juga menyatakan bahwa perkara gratifikasi dan TPPU yang melibatkan Rafael telah dinyatakan terbukti di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Dalam persidangan, Markus dan Gangsar dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi Rafael, meskipun mereka tidak disumpah di hadapan sidang.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Rafael melakukan pencucian uang tidak hanya dengan istrinya, tetapi juga bersama Markus dan Gangsar.

"Untuk menyembunyikan asal usul kendaraan berupa Jeep Wrangler, terdakwa Rafael Alun Trisambodo melakukannya bersama-sama dengan Markus Seloadji," ujar Jaksa KPK.

Jaksa KPK meyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan memeriksa alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon.

Hakim akan menilai dari aspek formal dan materiil apakah alasan pengajuan permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tipikor.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Jaksa KPK menilai bahwa alasan permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan.

"Pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022," kata Jaksa.

Sebelumnya, empat orang tersebut mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

CV Sonokeling Cita Rasa mengajukan keberatan terhadap penyitaan aset sebagai berikut karena tak terima penyitaan terhadap 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH.

Sementara itu, aset yang disita dari Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II) dan Martinus Gangsar Sulaksono (Pemohon III) terdiri dari:

• Uang di SDB RAT sebesar 9.800 Euro, 2.098.365 dollar Singapura, dan 937.900 dollar AS
• Perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin
• Beberapa properti di Jakarta, termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran, rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya
• 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09
• 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan keberatan perampasan aset yang diajukan sejumlah anggota keluarga terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Tisambodo.Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji. Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III. Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK. Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran. Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa KPK Sebut Istri, Ibu, Saudara, dan Anak Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang".

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pihak, termasuk dari keluarga, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas penyitaan aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun adalah eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi.

Terdapat empat Pemohon dari Korporasi dan Perorangan dalam kasus gugatan ini. Sidang gugatan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK menjadi pihak termohon.

Diketahui bahwa pemohon korporasi adalah CV Sonokoling Cita Rasa. Sedangkan, tiga pemohonan perorangan adalah kakak adik dari Rafael Alun, yakni Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji, serta Martinus Gangsar.

Diketahui, bahwa CV Sonokoling Cita Rasa mengajukan keberatan atas penyitaan dua aset, yakni sebagai berikut:

• 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol: AB 1016 IL; dan
• 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopop: AB 8661 PH.

Sedangkan, dari tiga pemohon, mengajukan keberatan atas penyitaan aset-aset sebagai berikut:

• Uang di safe deposit box (SDB) Rafael sebesar 9.800 euro, 2 juta dolar Singapura, serta US$937.900;

• Perhiasan di SDB Rafael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

• Rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

• Rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

• Dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

• Satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy yang turut hadir dalam persidangan, menilai bahwa permohonan dari pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Dikatakan bahwa permohonan tersebut diduga tidak beritikad baik.

Rio mengatakan, jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini setelah aset-aset tersebut dieksekusi.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo yang disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sidang gugatan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK sebagai pihak Termohon. Sementara itu, terdapat empat Pemohon dari korporasi dan perorangan.

Pemohon korporasi, yaitu CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

"Sejumlah Jaksa Penuntut Umum KPK hadir di persidangan sebagai pihak Termohon atas permohonan keberatan terhadap perampasan aset-aset milik terpidana Korupsi Gratifikasi dan TPPU atas nama RAFAEL ALUN TRISAMBODO yang telah berkekuatan hukum tetap," demikian keterangan tertulis dari Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, dikutip Jumat (18/10/2024).

Setiap pihak Pemohon mengajukan keberatan atas penyitaan terhadap aset yang berbeda. Berikut perinciannya:

a. CV Sonokoling Cita Rasa:

- satu unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL;

- satu unit mobil Grand Max nomor polisi AB 8661 PH.

b.Tiga Pemohon perorangan:

- uang di safe deposit box atau SDB Rafael sebesar euro 9.800, 2 juta dolar Singapura serta US$937.900;

- perhiasan di SDB Radael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

- rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

- rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

- dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

- satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Adapun susunan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan permohonan keberatan tersebut adalah sebagai Dennie Arsan Fatrika (Ketua Majelis Hakim), Toni Irfan dan Alfis Setyawan (Hakim Anggota) serta Khairuffin (Panitera Pengganti).

Pada sidang perdana, agenda yang digelar adalah pembacaan permohonan oleh para Pemohon, kemudian ditunda dan akan dibuka kembali dalam dua pekan yakni 31 Oktober 2024.

Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy, yang menghadiri sidang tersebut, menilai permohonan dari para pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Permohonan itu diduga tidak beritikad baik.

"Karena jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan. Bukan diajukan saat ini, setelah aset-aset tersebut dieksekusi," ujar Rio, dikutip dari siaran pers.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Rafael dijatuhi hukuman pidana di tingkat kasasi, yakni pidana penjara selama 14 tahun. Putusan berkekuatan hukum tetap itu juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai sekitar Rp40,5 miliar.

Untuk diketahui, mantan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II itu dinyatakan terbukti melakukan gratifikasi dan pencucian uang. Sebelumnya, Rafael ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor Rp 40,5 miliar ke kas negara sebagai uang rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun senilai Rp 40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp 10,07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp 29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU Rp 577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/9).

KPK menegaskan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Divonis 14 Tahun

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT senilai Rp40,5 miliar ke negara.

Uang tersebut telah disetorkan pekan lalu, Selasa (27/8/2024). Penyetoran uang dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi atau asset recovery itu sejalan dengan status kasus Rafael yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Total uang senilai Rp40,5 miliar itu meliputi pidana uang pengganti yang dibebankan majelis hakim kepada terpidana itu sebesar Rp10 miliar. Lembaga antirasuah juga melakukan perampasan terhadap uang hasil gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukannya sebesar Rp29,9 miliar.

"Selain dari perkara gratifikasi, KPK pun telah menyetorkan uang rampasan dari perkara TPPU Rafael Alun dengan jumlah Rp577.081.893," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Untuk diketahui, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu juga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Rafael telah menjadi terpidana usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Juli 2024 lalu. MA menolak kasasi yang diajukan KPK dalam perkara pencucian uang Rafael. Salah satu barang bukti yang diperintahkan MA untuk dikembalikan oleh KPK yakni tanah dan bangunan di kawasan Simprug Golf XIII atas nama Ernie Meike Torondek.

Ernie merupakan istri dari Rafael Alun, dan juga ibu dari Mario Dandy yang merupakan terpidana kasus penganiayaan.

Kasus Rafael di KPK bermula di 2023 saat lembaga tersebut menelusuri LHKPN miliknya yang ditemukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat sejumlah aset yang tidak dilaporkan Rafael ke KPK sebagai penyelenggara negara.

Aset-aset itu menjadi perhatian publik usai putra Rafael, Mario Dandy, viral dan terjerat pidana lantaran melakukan tindakan penganiayaan. Tidak hanya itu, KPK menemukan bahwa nilai harta yang dimiliki Rafael sebagaiman tercermin di LHKPN tidak sesuai dengan profilnya sebagai PNS Kemenkeu eselon III.

Pada tahun yang sama, Rafael langsung ditetapkan tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Kasusnya juga dilimpahkan ke pengadilan pada tahun yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp 40,5 miliar hasil rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael dijerat dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp 40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp 10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp 29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp 577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

KPK menegaskan, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Penyitaan terhadap aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, Rafael juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Rafael terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan rumah atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike. Rumah itu sempat disita atas kasus dugaan gratifikasi.

"Memang dari awal kita sudah bilang ini harusnya nggak boleh (disita) karena harta itu sudah dilaporkan dalam tax amnesty," kata pengacara Rafael Alun, Junaedi Saibih, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Menurut Junaedi, pengembalian memang diharuskan karena sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Barang bukti yang diperintahan untuk dikembalikan, meliputi Barang bukti perkara TPPU nomor 434 berupa uang tunai senilai Rp199.970.000 yang berasal dari pencairan deposito berjangka atas nama Ernie Meike Torondek.

Barang bukti perkara TPPU nomor 436 berupa uang tunai senilai Rp19.892.905,70 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Torondok. Barang bukti perkara gratifikasi nomor 552/perkara TPPU nomor 412 berupa satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jalan Simprug Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 766 meter persegi atas nama Ernie Meike.
Junaedi menyebut beradasarkan aturan UU Tax Amnesty, pengembalian harta yang sempat disita pihak KPK juga berlaku untuk sisa harta lainnya. Hal itu sesuai Pasal 20 UU Tax Amnesty, data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan, atau pihak lain yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana.

"Itu dijamin dalam UU, jadi kalau ada yang bertanya apakah itu akan jadi bahan penuntutan?Maka itu jadinya bertentangan dengan asas hukuman pidana. Jadi mungkin hakim sudah melihat itu (aturan tax amnesty). Cuma akan lebih setuju lagi jika seluruh aset yang diikutsertakan program Tax Amnesty bisa dikembalikan karena itu hak masyarakat menurut undang-undang negara seharusnya menjamin itu, bisa dilihat untuk seluruh yang kami dalilkan," jelasnya.

Sehingga, kata Junaedi, apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai. Di sisi lain, dia membela klienya terkait penerimaan uang dari wajib pajak melalui beberapa perusahaan.

"Nggak mungkin dong masa perusahaan semuanya lalu itu dilimpahkan menjadi kesalahannya Pak Alun. Karena selain pak Alun ada pemegang saham lain dan kontrol keuangan itu bukan di pak Alun" jelas dia.

Dari kasus ini, ia berharap agar para penegak hukum bisa lebih jeli dalam menghadirkan barang bukti. Sehingga, tudingan terhadap Rafael dapat dibuktikan.

"Belajar bagaimana caranya menghadirkan bukti yang benar," kata dia.

(ADN)

Jakarta: Jaksa pada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) kurang sreg dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pengembalian sejumlah aset milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebab, putusan di tingkat pertama dan kedua tidak memerintahkan pemulangan harta tersebut.

“Kami pun mengingat dan mencatat jelas amar putusan tingkat pertama dan kedua kaitan pengembalian aset-aset tersebut telah bertentangan antara amar dengan pertimbangan yang disusun oleh majelis hakim sendiri,” kata Kasatgas Penuntutan KPK Wawan Yunarwanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Lima aset Rafael yang diminta dikembalikan di tahap kasasi yakni tiga tanah dalam satu hamparan bangunan yang ada di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta; satu tanah dan bangunan di Jalan Simprug Golf, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dan satu bidang tanah di Jalan Santan 1, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman.
KPK meyakini aset itu berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Rafael. Mantan pejabat Ditjen Pajak itu menggunakan nama orang lain untuk menyamarkan harta tersebut.

“Tim jaksa dapat sangat yakin mampu membuktikan bahwa materiil kepemilikan harta terdakwa dengan kesengajaan secara sadar disamarkan menggunakan nama ibunya,” ujar Wawan.

Baca juga: MA Perintahkan KPK Kembalikan Rumah Mewah Simprug ke Rafael Alun

Menurut Wawan, semua bukti atas keterkaitan aset itu sudah dipaparkan dalam persidangan dan ditambahkan dengan keterangan saksi. Putusan kasasi Rafael dinilai tidak sejalan dengan prinsip penanganan kasus korupsi.

“Seyogyanya aset-aset yang dirampas untuk negara dalam tuntutan tim jaksa didasarkan pada prinsip crime doesn't pay yang artinya jangan sampai para pelaku tindak pidana korupsi dapat menikmati hasil dari kejahatan yang digunakannya dan dapat digunakan sebagai modal kejahatan baru,” ucap Wawan.

MA memerintahkan pengembalian sejumlah aset Rafael. Kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang itu kini sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasusnya, Rafael dinyatakan bersalah telah menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dan divonis penjara 14 tahun. Dia juga diberikan hukuman denda Rp500 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap atau diganti dengan pemenjaraan selama tiga bulan.

Rafael juga diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519. Uang itu juga wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau harta bendanya bakal dirampas jaksa.

Jika harta bendanya tidak cukup hukuman penjara Rafael akan ditambah selama tiga tahun. Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nantinya akan mengurus perampasan aset tersebut.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh bekas pejabat Direktorat Jenderal alias Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Sebaliknya, MA menolak kasasi pihak Rafael Alun dengan sejumlah perbaikan putusan terutama terkait dengan barang bukti yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK.

"Barang bukti perkara TPPU No.434 dan 436 dikembalikan dari mana barang tersebut disita. BB perkara gratifikasi No.552 atau perkara TPPU No.412 dikembalikan ke terdakwa," demikian bunyi putusan yang dikutip, Selasa (23/7/2024).

Adapun barang bukti No.434 dan 436 berupa uang senilai Rp199,9 juta dan uang senilai Rp19,8 juta. Sementara itu, barang barang bukti No.412 merupakan tanah dan bangunan di kawasan Simprug Golf XIII atas nama Ernie Meike. Ernie adalah istri Rafael Alun Trisambodo.

Adapun sidang putusan kasasi kasus Rafael Alun berlangsung pada Selasa (16/7/2024). Sidang pembacaan putusan permohonan kasasi disampaikan langsung oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto.

Putusan Banding

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan terhadap terdakwa kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.

Namun demikian, PT DKI tidak memperberat hukuman kurungan maupun denda kepada ayah dari Mario Dandy Satrio tersebut, melainkan hanya menambah barang yang disita oleh negara.

Dalam putusan yang berlangsung pada Kamis (7/3/2024) lalu, majelis hakim tinggi DKI Jakarta memutus bahwa sejumlah aset properti dan kendaraan milik Rafael Alun disita negara.

"Menetapkan 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan yang dikutip Bisnis, Sabtu (9/3/2024).

Sebelumnya, Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) hari ini, Senin (8/1/2024).

Atas vonis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadapnya selama 14 tahun.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Selain pidana badan, Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana denda senilai Rp500 juta subsidair kurungan penjara tiga bulan. Rafael juga dijatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp10 miliar.

Adapun hal yang memberatkan vonis terhadap Rafael yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara itu, beberapa hal yang meringankan vonis terhadapnya yakni telah bekerja untuk negara sebagai pegawai negeri selama lebih dari 30 tahun, mempunyai tanggungan keluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya.

Adapun hukuman pidana penjara berdasarkan putusan hakim itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu sebelumnya dituntut 14 tahun penjara oleh JPU KPK.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun," demikian terang JPU, Senin (11/12/2023).

Namun, hukuman denda dan uang pengganti sesuai putusan hakim lebih kecil dari tuntutan JPU yakni denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti Rp18,9 miliar.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU hari ini, Rafael dan istrinya yakni Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp18,9 miliar selama 2003 sampai dengan 2013.

JPU menilai gratifikasi itu patut dipandang sebagai suap lantaran berhubungan dengan kewenangan dan jabatan Rafael sebagai pegawai maupun pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu)

Ayah Mario Dandy itu juga disebut menerima aliran uang dalam bentuk penerimaan lain selama 2001-2023 yakni sebesar Rp47,7 miliar, SGD 2,09 juta, US$937.900, serta euro 9.800. Berdasarkan perhitungan Bisnis, total penerimaan lain itu mencapai setara dengan Rp86,8 miliar (dihitung berdasarkan kurs dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan euro terhadap rupiah hari ini).

Rafael juga disebut melakukan pencucian uang dengan menempatkan uang hasil gratifikasi ke jasa keuangan, maupun membelanjakannya ke berbagai bentuk aset.