Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi meluruskan soal isu yang beredar tentang anggaran makan bergizi gratis Rp 7.500/anak. Informasi itu langsung dibantah dan disebut hanya spekulasi.

Hasan mengatakan satu-satunya kesimpulan saat ini terkait program makan bergizi gratis yaitu anggaran disiapkan Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis katanya dipatok harganya Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka. Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan, baru alokasi anggaran makan bergizi gratis besarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata Hasan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Saat ini tim sedang melakukan pilot project di seluruh Indonesia agar mendapatkan variasi data terkait program makan bergizi gratis, jadi belum ada kesimpulan termasuk soal harga per penerima.

"Kita masih mencari formula terbaik. Ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu seperti harga Rp 7.500, menurut kita itu spekulasi. Mungkin ada ide, masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan jadi pegangan dari pilot project, padahal sama sekali tidak," tegasnya.

Terkait patokan anggaran program makan bergizi gratis per anak, Hasan menyebut konsensus berbagai lembaga dunia seperti UNICEF itu nilainya US$ 1. Hanya saja harga itu nantinya tergantung kepada menu yang disediakan di setiap daerah.

"Berbagai lembaga dunia itu bilangnya nilainya sekitar US$ 1, jadi ini semacam konsensus dunia aja. Mungkin itu pandangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah, tapi kita tentu harus bergantung pada soal ketersediaan pangan apa yang tersedia di berbagai wilayah kita, kemudian nanti ketercukupan gizi kaya apa," bebernya.

2 Syarat dari Prabowo Terkait Program Makan Gratis. Langsung klik halaman berikutnya

Prabowo, kata Hasan, memberikan dua pesan khusus untuk implementasi makan bergizi gratis. Pertama, program tersebut harus memenuhi syarat gizi.

Kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya dengan anggaran yang ditetapkan Rp 71 triliun.

"Syarat utama gizinya harus terpenuhi. Kemudian harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada 2 arahan dari Pak Prabowo Subianto itu," kata Hasan.

Terkait kebutuhan gizi, kata Hasan, nantinya akan ditentukan oleh ahli gizi. Saat ini tim disebut sedang melakukan pilot project di seluruh Indonesia agar mendapatkan variasi data terkait program makan bergizi gratis tersebut.

"Jadi riset yang sekaligus kita kerjakan dari sana, kita akan mendapatkan temuan apa saja yang harus dilakukan, diperbaiki, diantisipasi, termasuk kesimpulan berapa harganya, tapi ini masih berjalan," tuturnya.

Sayangnya Hasan tidak mau membeberkan darimana dan berapa anggaran yang digelontorkan untuk pilot project makan bergizi gratis tersebut, yang jelas katanya bukan dari APBN. Pilot project targetnya menyasar minimal 3.000 siswa di setiap provinsi.

"Riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada anggarannya di pemerintah," ucap Hasan.