JAKARTA, investor.id - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia meminta partai Golkar menjadi pelopor program makan bergizi gratis, tidak sekadar memberikan dukungan.  Sebab program tersebut merupakan program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan menjadi program prioritas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham di sela-sela acara bertajuk "Jumat Berkah dan Makan Gratis" di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (8/11/2024).

"Ketua umum menginstruksikan kepada saya selaku wakil ketua umum bidang kebijakan publik bahwa apa yang dilakukan atau program yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yaitu makan bergizi gratis, kata ketua umum tidak hanya sekedar mendukung, tetapi DPP Partai Golkar akan mengambil kepeloporan secara operasional," kata Idrus.

Salah satu bentuk kepeloporan tersebut dipraktikkan dalam acara bertajuk "Jumat Berkah dan Makan Gratis,” acara tersebut merupakan perintah langsung Bahlil Lahadalia selaku Ketum Partai Golkar.

Menurut Idrus, selain perintah kepeloporan Golkar dalam program makan bergizi gratis, Bahlil pun mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

"Ketua umum menyampaikan kepada kita bahwa dengan adanya pengumuman kepengurusan kemarin itu, diharapkan menjadi starting point bagi perjuangan Partai Golkar untuk mengukir berbagai prestasi untuk kemajuan Indonesia," tandas Idrus.

Idrus juga mengungkapkan, dukungan partai Golkar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak boleh sekedar wacana atau omong-omong saja. Dukungan tersebut harus konkret dan nyata. Idrus menegaskan Partai Golkar berkomitmen untuk menyebarkan makan gratis ke seluruh Nusantara.

"Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak hanya di Slipi ini, tetapi karena memang kepeloporan dan ini sebagai sebuah gerakan, ciri gerakan itu adalah kegiatan itu kontinyu dilakukan secara serentak dan merata di seluruh Nusantara ini," ungkap Idrus.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Syahmud Basri Ngabalin, berharap agar kegiatan itu bisa berjalan terus menerus sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Prabowo.

"Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk melaksanakan agenda-agenda ini dan bangsa kita menuju kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur," pungkas Syahmud.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim (BJTM) memberi atensi positif terhadap sejumlah pemerintahan baru, mulai dari makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah.

Peluang ini dinilai dapat mendukung target penyaluran kredit perseroan untuk segmen konsumer dan UMKM.

“Kami memberikan atensi kepada beberapa program dari pemerintahan yang baru, yaitu program makan gratis untuk anak sekolah, kemudian peningkatan gaji ASN, dan terakhir program 3 juta rumah,” kata Direktur Utama BJTM Busrul Iman dalam Public Expose, Jumat (8/11).

Tiga inisiatif pemerintah ini dinilai juga berpotensi memberikan multiplier efek atas pertumbuhan ekonomi karena melibatkan banyak pelaku usaha.

Namun, dampak berkepanjangan pandemi, ujarnya, masih menyisakan scarring effect seperti fenomena penurunan kelas menengah, hingga deflasi selama 5 bulan berturut-turut.

“Sehingga ini memberikan tantangan bagi bisnis Bank Jatim,” kata dia. Busrul meyakini pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih kencang, sehingga berimbas positif bagi industri perbankan daerah. Per September, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 4,91 persen year-on-year (yoy), sementara Indonesia mencapai 4,95 persen yoy.

“Jawa Timur memberikan kontribusi perekonomian di Pulau Jawa sebesar 25,5 persen, sementara di Indonesia mencapai 14,52 persen,” ujarnya

Pada kuartal III-2024, penyaluran kredit BJTM mencapai Rp62,19 triliun, atau meningkat 20,13 persen yoy. Pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,19 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari jenis tabungan yang tumbuh 17,09 persen yoy. Adapun BJTM memiliki NPL Gross sebesar 2,97 persen.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta: Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, menyebut pemerintah harus memiliki kajian tepat dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah perlu melakukan penelitian hingga kajian akademis.

"Penelitian dan kajian dari akademisi sangat diperlukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat," kata dia dalam webinar Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! di siaran YouTube FMB9ID_IKP dikutip Selasa, 5 November 2024.

Andreasta mengatakan pemerintah harus memberikan mandat kepada peneliti agar terdapat kajian di area yang spesifik. "Misal kajian tertentu nantinya diterapkan di lokasi tertentu. Jadi tidak semuanya sama dalam konteks menu ataupun cara pemberian dan penyaluran program," tutur dia.
Kabiro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM itu menekankan keberadaan fasilitas kesehatan juga dapat menjadi salah satu sumber yang mendukung kelancaran program ini. Instansi seperti TNI dan Polri memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan makanan bergizi.

"Ada instansi-instansi seperti TNI/Polri, mereka punya titik-titik di ujung sana yang dekat dengan masyarakat," tutur dia.

Ia menegaskan dengan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan kolaborasi antar lembaga, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif. Andreasta optimistis dengan strategi tepat, program ini tidak hanya akan membantu meningkatkan status gizi masyarakat.

"Tetapi juga mendukung keberlangsungan budaya lokal dalam konsumsi makanan sehat," tutur dia.

Baca juga: Pakar UGM Sebut Program Makan Bergizi Gratis Bisa Berhasil Kalau...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, menyebut penyesuaian budaya dalam program Makan Bergizi Gratis tak bisa dihindarkan. Pemangku kepentingan mesti mempertimbangkan pangan lokal yang tersedia.

"Pendekatan ini harus mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi makanan sehari-hari masyarakat setempat," kata Andreasta dalam webinar Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! di siaran YouTube FMB9ID_IKP dikutip Selasa, 5 November 2024.

Ia mencontohkan masyarakat di daerah pantai bisa diberikan ikan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan bisa diberikan pola makan berbeda.
"Untuk itu, kita harus buat matriks yang jelas," ujar dia.

Andreasta menekankan agar progam ini berjalan efektif, dia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder. Hal ini bertujuan agar saat program dilaksanakan, sudah ada skema tepat sehingga dapat menemukan satu model yang bisa diterapkan di berbagai lokasi.

"Harus dibedah berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakatnya dan kapasitas sumber daya lokalnya untuk menyuplai bahan makanan sampai dengan kesiapan dapur," ujar Kabiro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM itu.

Ia menegaskan pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program tersebut. Menurutnya, uji coba sangat penting untuk melihat karakter suatu daerah.

"Kami lihat basisnya evidence atau bukti. Bukti-bukti ini sudah dihasilkan dan sudah dipraktikkan, dampaknya sudah terlihat," ujar dia.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Bisa Jadi Edukasi Pola Hidup Sehat Anak

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha mengatakan pihaknya telah menetapkan target sasaran program Makan Bergizi Gratis. Tahap awal, sebanyak 20 juta anak akan menjadi penerima maanfaat program tersebut.

"Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia," beber Ikeu dalam webinar Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! di siaran YouTube FMB9ID_IKP dikutip Selasa, 5 November 2024.

Target itu disesuaikan dengan alokasi anggaran di RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Saat ini, pihaknya tengah gencar melakukan simulasi program Makan Bergizi Gratis.
Pihaknya telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis di 80 titik. "Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia," tutur dia.

Ikeu mengungkapkan hasil uji coba sangat penting sebagai acuan mengembangkan standar operasional di unit-unit layanan gizi. Berbagai pihak telah terlibat dalam uji coba tersebut.

"Kami telah melakukan uji coba di 80 titik, yang melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas, dan sejauh ini lancar," sebut dia.

Pihaknya juga merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Ia juga memastikan BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk, UMKM dan sektor swasta dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujar dia.

Baca juga: Gibran Bagikan Makan Gratis di SMPN 270 Kelapa Gading

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan dana Rp 139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2025, termasuk untuk program makan bergizi gratis dan cetak sawah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai memimpin rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Rakor dihadiri jajaran Kementerian Keuangan dan Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy.

“Ternyata anggaran cukup besar untuk ketahanan pangan, itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai rakor.

Angggaran itu tersebar untuk kementerian dan lembaga/badan yang menyelenggarakan program-program ketahanan pangan.

Sebagai contoh, Kementerian BUMN mendapat anggaran sekitar Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mendapatkan anggaran untuk program bendungan dan irigasi. Namun, Zulhas tidak menyebut jumlah anggaran yang diterima Kementerian PU.

Kementerian Desa juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 16,25 triliun untuk program ketahanan pangan di desa-desa.

“Nah ini kami akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan, harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” tutur Zulhas.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk tahun depan, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi 80.000 hektar.

“Totalnya Rp 15 triliun. Intensifikasi 80.000 hektar. Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektar,” kata Zulhas.

Kemudian, untuk program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara mendapatkan anggaran Rp 71 triliun.

“Program pemenuhan gizi nasional itu ada Rp 63,356 triliun. Tapi juga ada dukungan manajemennya, itu Rp 7,433 triliun,” kata Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan pada 2028 atau 2029.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menanggapi soal kemungkinan pemerintah yang tidak melanjutkan subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2025.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi sinyal bahwa subsidi itu berpotensi tidak dilanjut pada tahun depan, lantaran tak ada penambahan anggaran untuk subsidi motor listrik.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan sejauh ini pihaknya masih berharap subsidi tersebut tetap dilanjutkan, sebab, belum ada keputusan final dari pemerintah terkait dihapuskannya subsidi motor listrik.

Menurutnya, anggaran subsidi motor listrik pada tahun depan kemungkinan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis menelan anggaran hingga Rp71 triliun.

"Bisa saja [subsidi] itu tidak ada karena memang prioritas di pemerintahan Prabowo ini kan program Makan Bergizi Gratis, mungkin dialihkan ke sana,” ujar Budi saat dihubungi Bisnis, dikutip Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, jika mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, maka pemerintah perlu mendukung industri kendaraan listrik, termasuk sepeda motor listrik.

Terlebih, berbagai negara di dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan penggunaan kendaraan listrik, maka menurutnya Indonesia jangan sampai tertinggal.

“Jadi, terlepas dari prioritas pemerintah sekarang untuk program Makan Bergizi Gratis, kami berharap subsidi motor listrik tetap dilanjut, walaupun tidak sebanyak yang ditargetkan tahun ini, minimal ada lah,” jelasnya.

Dia pun mengakui bahwa jika tidak disubsidi, penjualan sepeda motor akan mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Terlebih, tantangan utama yang dihadapi para anggota Aismoli yaitu mengedukasi calon konsumen terkait manfaat dan keuntungan menggunakan motor listrik dibandingkan sepeda motor konvensional.

Alhasil, Aismoli beserta para agen pemegang merek (APM) menyiapkan strategi jika penjualan motor listrik tidak disubsidi tahun depan. Dia pun berharap, populasi motor listrik di Indonesia bisa tembus 200.000 unit hingga akhir 2024.

“Kami sudah siap dengan dua skema. Skema optimis jika subsidi masih ada, dan skema pesimis jika subsidi dihapus. Semoga industri motor listrik di Indonesia bisa berkembang pesat,” pungkas Budi.

Sebagai tambahan informasi, mengacu data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) alokasi anggaran yang tersedia pada 2024 tertulis 0, alias sudah terserap sepenuhnya.

Hingga Selasa (29/10/2024), subsidi yang telah disalurkan sebanyak sebanyak 49.062 unit. Jumlah subsidi tersalurkan tersebut jauh melampaui capaian sepanjang 2023 sebanyak 11.532 unit.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengucurkan subsidi motor listrik senilai Rp7 juta per unit untuk percepatan populasi elektrifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tentang perubahan atas Permenperin No. 6/2023.

Beleid ini lantas mengubah syarat penerimaan subsidi yang tadinya dari empat golongan menjadi 1 NIK untuk 1 unit. Sebanyak 50.000 unit kuota subsidi pun telah disiapkan untuk anggaran 2024, dan ada tambahan kuota 10.700 unit pada Agustus 2024.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengungkapkan makan gratis ternyata sudah ada sejak zaman kolonial alias penjajahan Belanda.

Plt Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan arsip dari program tersebut berhasil diamankan pihaknya. Namun, ada perbedaan dengan program yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Januari 2025.

"Ini ada contoh arsip pada zaman Belanda, itu waktu terserang busung lapar. Nah, bagi daerah-daerah yang terkena busung lapar, Pemerintah Belanda itu memberikan makan gratis (dan) susu gratis untuk mengatasi busung lapar," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Jadi, Pemerintah Belanda mengambil kebijakan itu sangat kontekstual. Tidak diberikan makan gratis kepada daerah yang kaya, yang gizinya sudah cukup," jelas Imam.

Imam menekankan makan gratis dan susu gratis pada zaman penjajahan Belanda hanya diberikan kepada daerah miskin. ANRI mencatat program sejak era kolonial itu diberikan cuma untuk rakyat yang busung lapar.

"Arsipnya ada, datanya ada. Ini yang akan kami publikasikan," tegas Imam.

"Mudah-mudahan menjadi bahan bagi para pengambil keputusan kementerian/lembaga (K/L). Mungkin belajar arsip dulu daripada studi banding ke luar negeri tentang makan gratis," sambungnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional selaku instansi yang akan menjalankan program makan gratis Prabowo sudah menjelaskan teknis pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana menyebut mereka akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program ini.

Ia merinci ada 82,9 juta calon penerima makan gratis. Ini terdiri dari anak sekolah, kemudian bakal menyasar ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta (penerima makan gratis) dan menghabiskan anggaran Rp400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelas Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Dan 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari ... untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," imbuhnya.

Dadan merinci akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia untuk menggarap program makan gratis.

Pada setiap satuan pelayanan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, bakal ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan tersebut.

Bisnis.com, MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia mengamini bahwa dalam penerapan pada awal tahun mendatang diprediksi akan berjalan secara belum sempurna. Mengingat secara sistem belum pernah program ini berjalan di Indonesia.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan meminta maklum apabila dalam perjalanan awalnya ada banyak catatan yang akan terjadi di kemudian hari.

“Karena memang kita baru tahun ini. Negara kita akan melaksanakan program makan bergizi. Sementara beberapa negara yang lain itu sudah berjalan puluhan tahun. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna,” tuturnya.

Dia melanjutkan bahwa untuk awal tahun pun cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa wilayah yang akan diprioritaskan mulai dari di daerah pantai terluar, pulau terluar, dan di daerah Papua.

“Tentu tidak bisa kita samakan. Nanti akan direncanakan [dibangun dapur umum] yang akan bisa mengdukung kebutuhan 3.000—4.000 anak siswa,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan terhadap Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/10/2024).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun mengonfirmasi kehadiran dari Presiden Ke-8 RI itu ke satuan pelayanan yang akan merealisasikan program andalannya bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu.

"Untuk 3.000 orang. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Dadan juga mengamini bahwa satuan tersebut akan dibangun pada daerah lain di Indonesia. Mengingat, Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang merupakan proyek percontohan atau menjadi rancang awal sebelum pembangunan satuan di berbagai daerah lainnya.

“Bapak memang meninjau salah satu pelayanan makan bergizi. Tempat manajer Satuan Pelayanan Makan Bergizi ini akan melakukan koordinasi dengan penerima manfaat dan semua unsur yang terlibat dalam program makan bergizi,” tuturnya.

Adapun, Prabowo mengecek bangunan Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang yang bakal difungsikan sebagai dapur untuk memasak menu makanan bergizi.

Stunting masih menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. Tak ayal, pemerintah menempatkan upaya pengentasannya sebagai salah satu program prioritas.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), stunting adalah keadaan tatkala tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan asupan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) atau pada saat masih di dalam kandungan hingga masa pertumbuhan.

Selain berdampak negatif pada kecerdasan, anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes, kanker, hingga jantung.

Pemerintah pun tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengarahkan anak buahnya untuk menekan angka prevalensi stunting selama kepemimpinannya.

Beragam cara dilakukan pemerintah mulai dari edukasi ke masyarakat hingga program meningkatkan gizi ibu dan anak seperti pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan.

Bahkan, pada 2021 lalu, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.Beleid ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga kerap mengajak masyarakat untuk berupaya bersama menekan angka stunting di lingkungan sekitar. Sebab, stunting tidak masalah makanan, tetapi juga menyangkut kondisi air, sanitasi dan lingkungan.

"Ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan," ucap Jokowi saat meninjau kegiatan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Integrasi RW 02 Cipete Utara, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/6) lalu.

Hasilnya, angka stunting di Indonesia menurun selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kemenkes, pada 2013, angka prevalensi stunting di Indonesia masih 37,2 persen. Pada 2023, angkanya sudah turun menjadi 21,5 persen.

Meski melandai, angka tersebut masih belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan batas prevalensi stunting suatu negara di bawah 20 persen.

Penurunan tersebut juga masih jauh di bawah target pemerintah. Pasalnya, tahun ini, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen.

Salah satu penyebab intervensi pemerintah belum optimal adalah penggunaan anggaran program yang tidak tepat sasaran.

"Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek, lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran," ungkap Jokowi di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).

"Rp10 miliar untuk stunting, dicek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar beli telur hanya Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini?" sambungnya.

Padahal, pengentasan stunting menjadi penting di tengah upaya Indonesia mewujudkan mimpi generasi emas pada 2045. Saat itu, Indonesia diharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membawa bangsa menjadi negara maju.

Karenanya, anak-anak Indonesia harus mengonsumsi makanan bergizi sejak dini. Itu bukanlah hal mudah. Masih banyak keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih memberi makanan bergizi bagi anak-anaknya.

BPS mencatat, angka kemiskinan Indonesia masih 9,03 persen pada Maret 2024 atau setara 25,22 juta orang dengan pengeluaran di bawah Rp582,9 ribu per bulan per orang.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Melihat hal itu, Presiden-Wapres RI 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengangkat makan bergizi gratis sebagai salah satu program unggulan pada masa pemerintahannya.

"Masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi, untuk mencari popularitas, tidak, ini masalah strategic, ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia," kata Prabowo di Rakornas Legislatif PKB, Jakarta, Kamis (10/10) lalu.

Awalnya, Prabowo-Gibran dan jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) menggembar-gemborkan program ini dengan nama 'makan siang gratis'. Nama ini masih bertahan hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran sah menjadi pemenang Pilpres 2024.

Pada perjalanannya, Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko mengungkapkan program tersebut berganti nama menjadi makan bergizi gratis dengan mengutamakan pemanfaatan sumber pangan lokal.

"Sekarang makan bergizi gratis bukan berarti rencana awal makan siang gratis itu tidak bergizi, cuma waktu makannya itu tidak dibatasi. Jadi, ada dua kemungkinan, bisa diganti makan pagi untuk sarapan," jelas Budiman seperti dikutip detikcom pada Mei lalu.

Program ini sedianya menyasar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp450 triliun per tahun. Namun, penyelenggaraannya akan dilakukan secara bertahap sembari berkoordinasi dengan pemerintahan Jokowi untuk persiapan.

Dukungan pemerintahan Jokowi tercermin dari pembentukan Badan Gizi Nasional dan penunjukkan Dadan Hindayana sebagai kepala pada 20 Agustus 2024 lalu. Badan ini bertugas untuk melaksanakan dan mengelola anggaran makan bergizi gratis.

Dalam penyusunan APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. Pada tahun pertama, program ini menyasar 15,42 juta masyarakat, mulai dari anak usia balita, siswa sekolah dasar-menengah, santri di pesantren, hingga ibu hamil dan menyusui.

Salah satu respons datang dari Adhinda (29), seorang ibu dengan anak berusia 2,5 tahun. Menurutnya, jatah Rp15 ribu mungkin mencukupi untuk masyarakat menengah ke bawah jika digunakan dengan baik.

Namun untuk anaknya sendiri, jatah Rp15 ribu untuk makan siang sepertinya kurang memenuhi kebutuhan gizi si kecil.

Adhinda bercerita biasanya menyiapkan sarapan untuk anaknya dua butir telur dengan nasi atau roti, juga disertakan dua sosis. Kemudian untuk makan siang, ia biasanya menyajikan nasi dengan ayam goreng.

"Nah, jadi kalau berpikir Rp15 ribu memenuhi gizi anak aku, yang di mana dia masih membutuhkan 1.000 hari pertama golden days-nya, sepertinya masih kurang," katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dengan Rp15 ribu, satu anaks ebenarnya bisa diberi makan dengan nasi, telur, sayur, hingga tempe dan tahu. Akan tetapi, lanjut Adhinda, kebutuhan gizi akan lebih tercukupi jika makan siang yang disajikan per hari lebih bervariasi dan tidak itu-itu saja.

Untuk menyempurnakan program tersebut, Tim Prabowo-Gibran melakukan sejumlah uji coba skema penyalurannya di sejumlah sekolah, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

Uji coba perdana dilakukan pada Agustus lalu di sejumlah sekolah di Kota Tangerang, Banten. Kemudian, uji coba dilakukan di sekolah-sekolah lain.

Pada Agustus lalu, misalnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba makan bergizi gratis di SMA 70 Jakarta.

Selain skema penyaluran, uji coba juga menyajikan menu dengan harga yang berbeda-beda mulai dari Rp15 ribu hingga Rp25 ribu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sekarang sudah ratusan uji coba. Sudah ratusan titik uji coba. Dan Alhamdulillah uji cobanya sebagian besar sukses," kata Prabowo saat menghadiri BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Berdasarkan kajian terakhir, Kepala Badan Gizi Gratis Dadan Hindayana mengungkapkan pembagian makan gratis akan dilakukan oleh satuan pelayanan dan bisa dilakukan pada dua waktu, pagi dan siang hari. Kendati, setiap siswa hanya menerima satu porsi makan sehari.

Badan Gizi Nasional menargetkan sekitar 30 ribu satuan pelayanan untuk menjalankan program tersebut. Satuan pelayanan beda dengan dapur umum. Satuan ini bukan hanya tempat memasak makanan, melainkan penampung dari produk pertanian lokal.

Dadan menargetkan 30 ribu satuan pelayanan itu bakal terbentuk paling telat pada 2027 mendatang sehingga pelaksanaan program ini bisa optimal untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Apabila sudah berjalan penuh, anggarannya bisa menghabiskan Rp1,2 triliun per hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Makanan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Adapun, rencananya program makanan bergizi gratis ini menargetkan anak-anak dari kalangan PAUD sampai SMA.

Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) Prof. Nila F Moeloek berharap akan sejumlah hal terkait program itu.

Apa saja?

1. Anak dipastikan menghabiskan makanannya

Nila mengatakan, ia ingin pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh makanan yang diberikan akan dihabiskan oleh anak-anak.

Mengingat, anak-anak pada usia sekolah membutuhkan asupan bergizi lengkap demi menunjang working memory atau memori kerja, yang baik.

Working memory adalah sistem kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan dan memproses informasi dalam waktu singkat.

Anak dengan daya tangkap informasi yang cepat, mampu mengambil solusi terhadap sesuatu, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan.

"Saya khawatir di sekolah makanannya ada yang enggak dimakan dan dibuang. Jangan," tutur Nila dalam media briefing terkait pemenuhan gizi anak SD di Beautika Restoran, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, hal ini sangat penting diperhatikan. Selain untuk mengoptimalkan asupan gizi anak, tetapi juga untuk mengurangi limbah makanan.

2. Jadi sumber pengetahuan tentang gizi dan pangan

Selanjutnya adalah menjadikan momen menyantap makanan bergizi gratis sebagai sumber pengetahuan tentang gizi dan pangan.

Untuk hal ini, pemerintah harus bekerja sama dengan guru, terkait materi apa saja yang bisa diberikan.

Misalnya, guru menceritakan tentang telur dan ayam saat para murid sedang makan.

"Guru bisa menceritakan bahwa telur berasal dari ayam, tetapi ayam harus dipelihara terlebih dulu. Ayam tidak bisa langsung besar dan bertelur," kata Nila.

Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak juga bisa belajar untuk lebih menghargai setiap makanan yang disantap.

3. Edukasi soal asal-usul dan sejarah makanan

Menurut Nila, tidak ada salahnya untuk menyisipkan informasi tentang asal-usul atau sejarah sebuah makanan.

Jadi, cakupan pengetahuan anak tentang gizi dan pangan menjadi lebih luas.

Sebagai contoh, jika menu makanan bergizi gratis adalah nasi tumpeng, guru bisa bercerita tentang menu tersebut.

"Saya juga baru mengerti nasi tumpeng itu maksudnya apa, dan ternyata (untuk memakannya) bukan dipotong (dari atas). Seharusnya dikeruk dari bawah," tutur Nila.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019 ini melanjutkan, makna nasi tumpeng adalah memberi ucapan terima kasih kepada Tuhan.

"Yang seperti itu bisa diceritakan secara sederhana saja sambil anak-anak makan," terang dia.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berpesan tegas ke jajarannya untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional dan kementerian dan lembaga (K/L) agar segera memulai program tersebut.

Prabowo mengatakan bagi jajarannya yang tidak setuju program tersebut, dipersilahkan keluar dari pemerintahannya. Dia mengatakan hal itu dalam Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

"Bagi saya makan bergizi bagi ibu hamil dan anak anak ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan saya," kata Prabowo dikutip Kamis (24/10/2024).

Prabowo meminta agar program itu juga tepat sasaran. Di sisi lain, dia mengakui banyak yang meragukan pemerintahannya menjalankan program tersebut. Namun dirinya meminta bahwa jangan takut akan adanya kesulitan.

"Kepala Badan Gizi Nasional dan semua K/L untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu," ungkapnya.

Prabowo menyebut memang program tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, di bawah pemerintahannya, Prabowo menjamin akan mengerahkan berbagai cara untuk mencapai target program tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai satu minggu, dua minggu, tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana dan kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya haqqul yaqin. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," jelasnya.

(ada/ara)