Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap penyebab bertambahnya jumlah tenaga honorer di pemerintah daerah. Dia mengatakan sering kali tenaga honorer itu berasal dari tim sukses kepala daerah yang terpilih.

Menurutnya bertambahnya tenaga honorer untuk bidang pendidikan hingga kesehatan tidak masalah. Karena tenaga itu memang dibutuhkan di daerah.

"Tetapi tenaga umum rata-rata timses (dari tim sukses), mereka begitu menang, dijadikan tenaga honorer yang jam 8 datang, jam 10 pulang," kata dia ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Tenaga honorer yang berasal dari tim sukses itulah yang membuat "gemuk" jumlahnya di daerah. Tito menyebut biasanya tenaga honorer yang sudah ada itulah sulit untuk diberhentikan apa lagi dari tim sukses.

Untuk itu menurutnya perlu diatur bagaimana kebutuhan tenaga honorer di pemerintah daerah agar penambahannya bisa disetop.

"Kalau pendapat saya perlu diatur. Tiap daerah harus dibicarakan, kebutuhan daerah berbeda-beda supaya menyetop ini. Nanti kalau ganti kepala daerah, timses yang lama yang honorer masih tetap ada, diberhentikan mereka marah, demo, (sedangkan) timses baru dari pejabat baru nambah lagi," ungkap dia.

Terlalu banyaknya tenaga honorer di daerah juga menyebabkan belanja di daerah malah habis untuk gaji pegawai. Tito mengungkap itu sebabnya penyaluran untuk masyarakat daerahnya kurang.

"Ini di daerah pemekaran tadi, karena mereka mengandalkan dari pusat 90%, 60% dipakai untuk pegawai. Itu banyak kejadian, akibatnya deliver untuk masyarakat kurang, akhirnya mereka lambat majunya," jelasnya.

Dia menyarankan selain mengurangi rekrutmen tenaga honorer, pemerintah daerah juga harus berinovasi agar mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Terutama daerah pemekaran, ini sekarang bagaimana mengubah mindset dari teman-teman kepala daerah supaya mereka nggak hanya menunggu uang dari pemerintah pusat, terus bagaimana habisinnya, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan daerahnya meningkat," pungkasnya.