PALU, iNews.id - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali menyebut tak perlu waktu lama untuk menaikkan gaji tenaga honorer setara dengan Upah Minimum Reginal (UMR). Ini menjadi janjinya bila terpilih menjadi gubernur di Pilgub Sulteng 2024.  

“Tidak hitungan berapa tahun, karena setiap tahun itu terjadi proses penganggaran. Ini hanya persoalan mau atau tidak. Ketika saya terpilih, langsung saya masukan dalam anggaran,” ujarnya, Selasa (5/11/2024). 

Ahmad Ali mengatakan, tenaga honorer telah banyak berkontribusi dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan birokrasi. Sehingga dia menilai penting untuk menyejahterakan para tenaga honorer jika ingin pembangunan di Sulteng setara dengan daerah lain.

“Kami sangat mengetahui honorer ini kerjanya berat tapi gajinya sedikit, makanya saya ingin menyejahterakan para tenaga honorer,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Ali mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para pegawai honorer. Terutama para guru yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Banyak di antara mereka hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulan. Jumlah yang sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Ke depan tidak boleh lagi ada pegawai honor yang digaji Rp300.000. Paling tidak gaji pegawai honorer setara dengan UMR,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah mewajibkan kepada perusahaan swasta untuk memberi gaji karyawannya minimal setara dengan UMR.

Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh membiarkan para pegawai dan guru honorer di Sulteng hidup dalam kesulitan.

“Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik dan pendidikan pemerintah,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.

"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.

"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.

Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rini Widiyantini menegaskan ada dua hal yang mejadi fokus utamanya saat menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang baru.

Mengutip Infopublik.id, dia bilang, fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berlangsung serta menangani masalah tenaga honorer.

Rencana penambahan kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 2024 belum diputuskan secara pasti, karena pemerintah masih memprioritaskan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada.

“Saat ini kami fokus pada ASN di berbagai kementerian yang ada, termasuk mereka yang harus pindah atau tetap di tempat,” ujar Rini seusai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri PANRB dari periode 2022-2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, Rini berjanji kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hal ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024.

Menteri PANRB yang baru dilantik itu menjelaskan bahwa penambahan formasi ASN baru harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan program di setiap kementerian. Tidak ada prioritas nasional yang memerlukan penambahan ASN tanpa perhitungan yang matang.

“Kami perlu mempertimbangkan kapasitas yang ada dan kebutuhan program. Tambahan formasi ASN tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Kami harus memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada, dan memastikan sistem berjalan dengan baik,” jelasnya.

Rini juga menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Kementerian Keuangan dalam menata kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di berbagai kementerian.

Mensesneg memiliki peran penting dalam pengaturan fasilitas dan pegawai di kementerian, terutama dengan adanya reorganisasi besar dalam kabinet saat ini.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

“Presiden meminta kami semua untuk berkolaborasi. Selain Mensesneg, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pegawai,” tambahnya.

Rini berharap, dengan adanya kolaborasi antar-kementerian ini, pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan akan lebih baik dan sesuai kebutuhan, tanpa harus melakukan penambahan formasi CPNS secara berlebihan.

MESUJI, iNews.id - Seorang oknum tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mesuji, Lampung menembak seorang warga dengan menggunakan senjata api rakitan. Akibat penembakan itu, korban mengalami luka di bagian kaki dan harus menjalani perawatan medis.

Kapolres Mesuji, AKBP Muhammad Harris mengatakan, oknum tenaga honorer bernama Firmansyah sudah ditangkap usai menembak korban, Ahmad (30).

“Korban mengalami luka tembak pada bagian kaki sebelah kiri. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sedangkan pelaku ditangkap di Desa Wiralaga Mulya,” katanya, Selasa (15/10/2024).

Dari hasil pemeriksaan sementara, kata kapolres, penembakan itu dipicu masalah utang piutang. Pelaku awalnya datang ke rumah korban untuk membayarkan utangnya dengan menjaminkan senjata api.

“Namun pelaku justru menembak korban. Kita masih dalami motifnya sehingga pelaku nekat menembak korban,” ujarnya.

Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, satu butir amunisi aktif berkaliber 9 milimeter, serta satu selongsong peluru.

“Kami masih mendalami asal muasal senjata api rakitan yang digunakan pelaku,” ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Mesuji dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Editor: Kastolani Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 25 September 2024 dimulai dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya tenaga honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin.

Kemudian informasi mengenai nama pengusaha sawit Indonesia, Martias Fangiono, muncul dalam proyek swasembada tebu yang digagas Presiden Jokowi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Serta berita tentang alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menhub Budi Karya untuk mengubah bandara IKN menjadi bandara komersial.

Selain itu berita mengenai PKPU empat perusahaan milik Aburizal Bakrie dan iuran terbaru BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Tito Karnavian Ungkap Banyak Tenaga Honorer Pemda Titipan Tim Sukses: Anggaran Daerah jadi Membengkak

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin. Akibatnya, jumlahnya terus bertambah dan berdampak pada membengkaknya penggunaan anggaran.

Tito mengatakan pegawai honor daerah ada yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya bidan. “Tapi yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses, mereka begitu menang yang didukung dijadikan tenaga honorer,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 24 September 2024.

Akibatnya, dia menambahkan, banyak yang pekerjaannya kurang maksimal seperti datang ke kantor pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Tiap wilayah menurut dia memiliki kebutuhan tenaga pegawai yang berbeda dan perlu diatur kuota khusus agar jumlahnya tak makin banyak.

Baca berita selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 25 September 2024 dimulai dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya tenaga honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin.

Kemudian informasi mengenai nama pengusaha sawit Indonesia, Martias Fangiono, muncul dalam proyek swasembada tebu yang digagas Presiden Jokowi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Serta berita tentang alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menhub Budi Karya untuk mengubah bandara IKN menjadi bandara komersial.

Selain itu berita mengenai PKPU empat perusahaan milik Aburizal Bakrie dan iuran terbaru BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Tito Karnavian Ungkap Banyak Tenaga Honorer Pemda Titipan Tim Sukses: Anggaran Daerah jadi Membengkak

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin. Akibatnya, jumlahnya terus bertambah dan berdampak pada membengkaknya penggunaan anggaran.

Tito mengatakan pegawai honor daerah ada yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya bidan. “Tapi yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses, mereka begitu menang yang didukung dijadikan tenaga honorer,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 24 September 2024.

Akibatnya, dia menambahkan, banyak yang pekerjaannya kurang maksimal seperti datang ke kantor pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Tiap wilayah menurut dia memiliki kebutuhan tenaga pegawai yang berbeda dan perlu diatur kuota khusus agar jumlahnya tak makin banyak.

Baca berita selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Selanjutnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap penyebab bertambahnya jumlah tenaga honorer di pemerintah daerah. Dia mengatakan sering kali tenaga honorer itu berasal dari tim sukses kepala daerah yang terpilih.

Menurutnya bertambahnya tenaga honorer untuk bidang pendidikan hingga kesehatan tidak masalah. Karena tenaga itu memang dibutuhkan di daerah.

"Tetapi tenaga umum rata-rata timses (dari tim sukses), mereka begitu menang, dijadikan tenaga honorer yang jam 8 datang, jam 10 pulang," kata dia ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Tenaga honorer yang berasal dari tim sukses itulah yang membuat "gemuk" jumlahnya di daerah. Tito menyebut biasanya tenaga honorer yang sudah ada itulah sulit untuk diberhentikan apa lagi dari tim sukses.

Untuk itu menurutnya perlu diatur bagaimana kebutuhan tenaga honorer di pemerintah daerah agar penambahannya bisa disetop.

"Kalau pendapat saya perlu diatur. Tiap daerah harus dibicarakan, kebutuhan daerah berbeda-beda supaya menyetop ini. Nanti kalau ganti kepala daerah, timses yang lama yang honorer masih tetap ada, diberhentikan mereka marah, demo, (sedangkan) timses baru dari pejabat baru nambah lagi," ungkap dia.

Terlalu banyaknya tenaga honorer di daerah juga menyebabkan belanja di daerah malah habis untuk gaji pegawai. Tito mengungkap itu sebabnya penyaluran untuk masyarakat daerahnya kurang.

"Ini di daerah pemekaran tadi, karena mereka mengandalkan dari pusat 90%, 60% dipakai untuk pegawai. Itu banyak kejadian, akibatnya deliver untuk masyarakat kurang, akhirnya mereka lambat majunya," jelasnya.

Dia menyarankan selain mengurangi rekrutmen tenaga honorer, pemerintah daerah juga harus berinovasi agar mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Terutama daerah pemekaran, ini sekarang bagaimana mengubah mindset dari teman-teman kepala daerah supaya mereka nggak hanya menunggu uang dari pemerintah pusat, terus bagaimana habisinnya, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan daerahnya meningkat," pungkasnya.

Pemerintah akan membuka seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan depan. Seleksi itu akan dikhususkan bagi para non-ASN atau tenaga honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut seleksi PPPK akan dibuka pada September-Oktober 2024.

"Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate, sambil pendataannya dituntaskan. Insyaallah nanti September-Oktober ini yang PPPK mulai diproses," kata Anas di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8) dikutip Detikfinance.

Namun, Anas belum bisa merinci jumlah formasi yang dibuka untuk seleksi PPPK 2024. Sebab, saat ini proses pendataan tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih berlangsung, terutama dalam tahapan proses verifikasi dan validasi (verval) data yang sudah masuk di BKN.

Proses pendataan ini, kata Anas, salah satunya terkait dengan masa kerja yang tidak memenuhi syarat minimal 2 tahun kerja sebagai tenaga honorer. Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut agar para honorer bisa mengikuti seleksi PPPK 2024.

"Karena ada beberapa yang masuk data tapi di verval, ternyata masa kerjanya tidak memenuhi, termasuk yang lainnya juga tidak memenuhi, sehingga kita harus verval dan insyaAllah September sisanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pengadaan PPPK 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas antara lain eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Seleksi tahun ini dilaksanakan menggunakan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Aba mengingatkan pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis.

"Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas," kata Aba, Senin (26/8).

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menambahkan seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

"Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta," kata Aris.

Pemerintah telah mulai membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 untuk lulusan baru atau fresh graduate pada 20 Agustus lalu. Lalu, kapan seleksi untuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, seleksi akan dibuka pada September-Oktober 2024. Seleksi PPPK itu akan dikhususkan bagi para non-ASN atau tenaga honorer.

"Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate, sambil pendataannya dituntaskan. Insyaallah nanti September-Oktober ini yang PPPK mulai diproses," kata Anas, saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Meski demikian, Anas belum merincikan jumlah formasi yang dibuka untuk seleksi PPPK 2024. Pasalnya, saat ini proses pendataan tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih terus berlangsung, terutama dalam tahapan proses verifikasi dan validasi (verval) data yang sudah masuk di BKN.

Hal ini salah satunya terkait dengan masa kerja yang tidak memenuhi syarat minimal 2 tahun kerja sebagai tenaga honorer. Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut agar para honorer bisa mengikuti seleksi PPPK 2024.

"Karena ada beberapa yang masuk data tapi di verval, ternyata masa kerjanya tidak memenuhi, termasuk yang lainnya juga tidak memenuhi, sehingga kita harus verval dan insyaAllah September sisanya," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas antara lain eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan menggunakan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Ia mengingatkan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis.

"Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas," kata Aba dalam Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PPPK Tahun 2024, dikutip dari siaran pers, Senin (26/8/2024).

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menambahkan, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

"Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta," kata Aris.

Per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Simak Video: Ini 6 Instansi yang Buka Pendaftaran CPNS & PPPK

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Pemerintah akan segera membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam rekrutmen PPPK kali ini, dibuka sebanyak 1.031.554 formasi.

Jenis jabatan yang dibuka pada pengadaan PPPK 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, formasi PPPK 2024 disiapkan bagi pelamar tenaga non-ASN atau tenaga honorer di instansi pemerintah.

”Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Selasa (27/8/2024).

Dilansir dari laman resmi Kementerian PANRB, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, tenaga non-ASN terdata di database BKN, dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam seleksi PPPK 2024, tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Melainkan, pelamar PPPK wajib mengikuti seleksi dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik.

Setiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di lingkungannya masing-masing.

Kebijakan seleksi PPPK 2024

Sebelumnya, KemenpanRB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Pemerintah Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, yaitu:

Keputusan Menteri PANRB (KepmenPANRB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024

KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024

KepmenPANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Lebih lanjut, bagaimana dengan kriteria pelamar PPPK 2024?

Kriteria pelamar PPPK 2024

Setiap pelamar PPPK wajib mempunyai pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar.

Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal telah bekerja selama 2 tahun, sedangkan jenjang ahli muda minimal 3 tahun.

Syarat tersebut dikecualikan bagi JF (Jabatan Fungsional) Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan.

Tak hanya itu, pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar.

Dituliskan bahwa pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN di database BKN telah mengikuti proses seleksi dan memperoleh peringkat terbaik tapi belum sesuai dengan lowongan formasi, maka bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan mulai dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Saat pendaftaran resmi dibuka, calon pelamar nantinya dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pemerintah menyediakan 250.407 formasi CPNS.

“Tahun ini terdapat 250.407 formasi yang kita sediakan untuk talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi ini terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (honorer) yang kini dalam proses verifikasi.

Menurutnya, kesempatan menjadi abdi negara terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa. Oleh karena itu, sebelum pendaftaran dimulai, calon pelamar diimbau untuk mempersiapkan diri dengan mencermati syarat dan tata cara pendaftaran CPNS /2024.

Anas menuturkan calon pelamar diminta aktif mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti website dan media sosial resmi milik Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun instansi pemerintah yang akan membuka rekrutmen CPNS.

Dia menambahkan pengadaan CPNS 2024 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan PNS, namun juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen PPPK untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024, yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen PPPK bila proses verifikasi dan validasi tuntas,” ujarnya.

Kementerian PANRB telah menerbitkan kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 320/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS T.A 2024 dan KepmenPANRB No. 321/2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS T.A 2024.

Jenis kebutuhan pada Pengadaan PNS Tahun 2024 terdiri dari Kebutuhan Umum dan kebutuhan khusus.

Kebutuhan Khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, serta putra/i daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Untuk fresh graduate kita buka peluang yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya,” jelas Anas.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 19 Agustus–2 September 2024.

Sementara untuk pendaftarannya, dimulai pada 20 Agustus–6 September 2024. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf .

Anas menegaskan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dipastikan tidak akan ada celah kecurangan.

Seluruh tahapan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan, sudah terintegrasi dan terkomputerisasi.

“Tahapan seleksi seperti ini menutup celah kecurangan dan praktik calo. Jadi tidak ada satu pun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri,” pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku buka suara soal nasib 1,6 juta tenaga honorer. Menurut Azwar Anas honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Anas mengatakan skema yang disiapkan adalah PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. Mereka yang terdaftar sebagai honorer cukup lama dipastikan diangkat menjadi PPPK dan tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Otomatis yang terdaftar sebagai honorer cukup lama selama ini, yang masuk database BKN, pasti mereka akan diangkat menjadi PPPK, berarti kalau diangkat PPPK tidak akan ter-PHK," kata Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Hanya saja terkait pengangkatan PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu, keputusan ada di tangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangannya.

"Tinggal apakah penuh waktu atau paruh waktu, ini tergantung kemampuan keuangan Pemda," ucap Anas.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tidak ada lagi tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Pejabat di instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai non ASN sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023.

"Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN," tulis Pasal 65 ayat (1) dan (2) aturan tersebut.

"Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut bunyi Pasal 65 ayat (3).