Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Analisis dan Pemeriksaan II Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono menduga ada modus baru dalam upaya para gembong narkoba mengamankan aset dan ketelusuran transaksi.

Dia bilang, PPATK juga mencatat adanya pola transaksi yang lebih kompleks dan metode baru dalam kejahatan narkotika, termasuk pola transaksi baru, salah satunya menggunakan aset kripto.

“Ada pola perubahan transaksi bandar narkotika ini menggunakan modus-modus yang tersedia di penyedia jasa keuangan yang relatif baru. Transaksi baru itu misalnya penggunaan aset kripto,” kata Danang di Jakarta, Jumat (1/11).

Namun demikian, dia menegaskan PPATK aktif mendukung penyelidikan dengan pendekatan analisis baik reaktif maupun proaktif.

“PPATK bersifat reaktif jika penyidik memiliki kasus dengan gambaran lengkap pola transaksinya dan mengajukan permintaan ke PPATK," ungkap Danang.

“Perampasan aset ini diharapkan bisa maksimal,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, jika berdasarkan transaksi di perbankan atau penyedia jasa keuangan terdapat indikasi tindak pidana narkotika, pihaknya akan menganalisis dan menyampaikan hasilnya ke Polri atau BNN.

“Joint operation dengan instansi terkait berjalan lebih cepat dan sistematis karena pihaknya mengesampingkan hambatan administratif. Ini memungkinkan pengungkapan jaringan dengan lebih menyeluruh serta memaksimalkan perampasan aset hasil kejahatan narkotika,” tegasnya.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita uang sebesar Rp 869,7 miliar saat menangkap tiga jaringan narkoba internasional FP, HS, dan H yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

"Total nilai aset yang berhasil disita dari 3 jaringan narkoba tersebut sejumlah Rp 869,7 miliar," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, Jumat (1/11).

Tiga jaringan narkoba yang telah diungkap tersebut yakni, jaringan FP yang beroperasi pada 14 provinsi meliputi wilayah Sumatra Utara, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Lalu, jaringan HS yang beroperasi pada 5 provinsi meliputi wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Bali.

Serta jaringan H yang dikendalikan oleh 3 bersaudara berinisial HDK, DS alias T dan TM alias AK, yang beroperasi pada Provinsi Jambi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "PPATK Ungkap Kripto Jadi Modus Baru Transaksi Narkoba agar Sulit Ditelusuri"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/02/09144681/ppatk-ungkap-kripto-jadi-modus-baru-transaksi-narkoba-agar-sulit-ditelusuri.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor aset kripto di Indonesia bertambah menjadi 21,27 juta investor pada September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi mengatakan, angka tersebut naik cukup signifikan dari posisi 20,9 juta investor kripto pada Agustus 2024.

"Memang perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia cukup bertumbuh signifikan, per September 2024, jumlah total investor berada dalam tren meningkat dengan total 21,27 juta investor," kata Hasan saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Oktober 2024, Jumat (1/11).

Meski begitu, pada September 2024, OJK juga mencatat bahwa nilai transaksi aset kripto melambat 31,17% ke Rp 33,67 triliun secara bulanan atau month to month(MtM). Hasan menilai hal ini terjadi seiring dengan dinamika global yang membuat transaksi aset kripto cenderung menurun.

Kendati demikian, Hasan menyebutkan bahwa nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp 426,69 triliun atau meningkat sebesar 351,97% secara tahunan atau year on year(YoY).

Lebih lanjut, Hasan mengatakan, dalam upaya mengawasi aset kripto, OJK melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinergi. Salah satunya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jampidum dengan OJK tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto.

Di samping itu, dia menuturkan bahwa OJK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui kegiatan FGD Upaya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 344,09 triliun selama periode Januari hingga Juni 2024.

Nilai itu melonjak signifikan yakni 353,94 persen dibandingkan dengan periode sama di tahun sebelumnya.

Jumlah pelanggan aset kripto juga terus meningkat dengan tercatat mencapai 20,59 juta hingga Juli 2024.

Sedangkan, nilai pajak aset kripto mencapai Rp 331,56 miliar di sepanjang Januari-Juni 2024. Sehingga total pajak sepanjang Januari 2022-Juni 2024 tercatat sebesar Rp 798,84 miliar.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengatakan, pengembangan aset kripto di Indonesia harus diarahkan pada adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi blockchain, termasuk Web3, dan kebutuhan pasar yang selaras dengan perlindungan masyarakat.

Pemerintah memandang aset kripto sebagai komoditas, sehingga pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (25/8/2024).

Di antaranya mendorong industri aset kripto untuk berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia, menjadikan tata kelola perdagangan aset kripto menjadi lebih tertib dan dipercaya oleh masyarakat melalui optimalisasi aset kripto, serta mengatur produk yang diperdagangkan di pasar aset kripto.

"Hadirnya bursa kripto adalah langkah konkret pemerintah untuk mengatur perdagangan aset kripto Indonesia menjadi lebih baik," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 344,09 triliun selama periode Januari hingga Juni 2024.

Nilai itu melonjak signifikan yakni 353,94 persen dibandingkan dengan periode sama di tahun sebelumnya.

Jumlah pelanggan aset kripto juga terus meningkat dengan tercatat mencapai 20,59 juta hingga Juli 2024.

Sedangkan, nilai pajak aset kripto mencapai Rp 331,56 miliar di sepanjang Januari-Juni 2024. Sehingga total pajak sepanjang Januari 2022-Juni 2024 tercatat sebesar Rp 798,84 miliar.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengatakan, pengembangan aset kripto di Indonesia harus diarahkan pada adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi blockchain, termasuk Web3, dan kebutuhan pasar yang selaras dengan perlindungan masyarakat.

Pemerintah memandang aset kripto sebagai komoditas, sehingga pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (25/8/2024).

Di antaranya mendorong industri aset kripto untuk berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia, menjadikan tata kelola perdagangan aset kripto menjadi lebih tertib dan dipercaya oleh masyarakat melalui optimalisasi aset kripto, serta mengatur produk yang diperdagangkan di pasar aset kripto.

"Hadirnya bursa kripto adalah langkah konkret pemerintah untuk mengatur perdagangan aset kripto Indonesia menjadi lebih baik," kata dia.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuang (OJK) mencatat peningkatan nilai transaksi aset kripto pada enam bulan pertama 2024. Transaksi aset kripto tercatat tembus Rp 301,75 triliun pada semester I-2024.

"Tumbuh 354,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Sementara total investor aset kripto sampai Juni 2024 berada dalam tren meningkat dengan total 20,24 juta investor. Angka itu naik dari bulan Mei 19,75 juta investor.

"Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mengalami perlambatan dari Rp 49,8 triliun pada akhir Mei 2024 menjadi Rp 40,85 triliun di bulan Juni 2024," terang dia.

Hasan mengatakan jumlah investor aset kripto di Indonesia disebut menjadi yang ketujuh terbesar di dunia. Data itu didapat dari The 2023 Global Crypto Adoption Index.

"Selain itu, dalam perspektif global, Indonesia sebagai negara terbesar kelima yang menunjukan minat besar terkait aktivitas di aset kripto ini," ucapnya.

Dengan meningkatnya jumlah investor aset kripto, OJK melihat tidak ada pergerseran investor dari pasar saham ke aset kripto. Karena menurut berbagai sumber, investor di aset kripto kebanyakan merupakan investor dengan profil investasi awal.

"Nah karenanya kami melihat tidak sepenuhnya terjadi pergeseran investor dari pasar saham ke pasar kripto. Dalam hal ini karena instrumen baik transaksi investasi sebetulnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang tentu dipilih investor," pungkasnya.

(ada/hns)