Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor aset kripto di Indonesia bertambah menjadi 21,27 juta investor pada September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi mengatakan, angka tersebut naik cukup signifikan dari posisi 20,9 juta investor kripto pada Agustus 2024.

"Memang perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia cukup bertumbuh signifikan, per September 2024, jumlah total investor berada dalam tren meningkat dengan total 21,27 juta investor," kata Hasan saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Oktober 2024, Jumat (1/11).

Meski begitu, pada September 2024, OJK juga mencatat bahwa nilai transaksi aset kripto melambat 31,17% ke Rp 33,67 triliun secara bulanan atau month to month(MtM). Hasan menilai hal ini terjadi seiring dengan dinamika global yang membuat transaksi aset kripto cenderung menurun.

Kendati demikian, Hasan menyebutkan bahwa nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp 426,69 triliun atau meningkat sebesar 351,97% secara tahunan atau year on year(YoY).

Lebih lanjut, Hasan mengatakan, dalam upaya mengawasi aset kripto, OJK melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinergi. Salah satunya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jampidum dengan OJK tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto.

Di samping itu, dia menuturkan bahwa OJK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui kegiatan FGD Upaya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia naik signifikan. Menurut data OJK dari Januari-September 2024 nilainya mencapai Rp 426,69 triliun, tumbuh 351,97% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Demikian kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/11/2024).

"Nilai transaksi domestik peningkatan signifikan 2024 ini, yaitu total mencapai Rp 426,69 triliun, tercatat meningkat 351,97% secara year on year," kata Hasan.

Sementara transaksi kripto khusus September 2024 disebut mengalami perlambatan. Angkanya Rp 33,67 triliun atau turun 31,17%.

"Seiring dengan dinamika global kelihatannya transaksi kripto mengalami penurunan," terangnya.

Peningkatan nilai itu juga dibarengi dengan jumlah investor kripto yang meningkat. Jumlahnya mencapai 21,27 juta investor per September 2024.

"Per September 2024 jumlah total investor mengalami peningkatan dengan tercatat total 21,27 juta investor, dibandingkan bulan Agustus 20,9 juta investor," pungkasnya.

Lihat Video: Edisi #50: Mengulik Rahasia Polyglot Fasih Berbahasa, sampai Apa Kabar Crypto di 2023?

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan mulai Januari 2025, seluruh aset keuangan digital termasuk kripto akan berada di bawah pertanggungjawaban OJK.

Kebijakan ini sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) P2SK tentang Pengaturan dan Pengawasan bagi Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto.

Dalam UU tersebut diamanatkan, peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan pengawas saat ini yaitu di Kemendag Bappebti akan dilakukan selambatnya dua tahun setelah resmi efektif berlakunya UU P2SK yang diberlakukan pada 12 Januari 2023.

Selambatnya Januari 2025 terjadi peralihan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bappepti ke OJK. Karena itu,  OJK secara internsif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappepti dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan peralihan tugas berjalan dengan baik.

“Kita ingin menciptakan kondisi yang kondusif agar peralihan tugas nanti berlangsung dengan lancar aman dan baik tanpa ada gangguan berarti pada industri yang memang sudah berjalan selama ini di otoritas yang sebelumnya,” tuturnya dalam jumpa pers di Pullman Hotel Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sebelumnya, OJK resmi meluncurkan peta jalan (road map) pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan dan kripto untuk periode 2024-2028. Acara ini sekaligus membuka acara OJK Digital Financial Innovation Day 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Nilai transaksi aset kripto pada semester I-2024 mencapai Rp301,75 triliun, atau tumbuh 354,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa secara akumulatif nilai transaksi aset kripto senilai Rp301,75 triliun pada semester I-2024, atau tumbuh 354,17 persen year on year (yoy) dibandingkan senilai Rp66,44 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun, sebesar 70 persen volume perdagangan aset kripto berasal dari anggota PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX), atau satu-satunya bursa kripto yang teregulasi di Indonesia.

“Nilai transaksi aset kripto pada semester I-2024 mencapai Rp301,75 triliun, atau tumbuh 354,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Senin.

Namun demikian, apabila melihat tiga bulan terakhir nilai transaksi aset kripto terus mengalami penurunan, diantaranya dari senilai Rp52,26 triliun pada April 2024 menjadi senilai Rp49,8 triliun pada Mei 2024 dan menjadi senilai Rp40,85 triliun pada Juni 2024.

Lebih lanjut, jumlah investor aset kripto di Indonesia tercatat sebanyak 20,24 juta investor per Juni 2024, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 19,75 juta investor pada Mei 2024.

Sejak diterapkan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak kripto total mencapai senilai Rp798,84 miliar sampai Juni 2024, yang berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, serta Rp331,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp376,13 miliar penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kesempatan berkolaborasi dengan B-Universe untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui kanal media yang ada, terutama BTV. Informasi tersebut berkenaan dengan aspek regulasi, pengawasan, serta penguatan industri yang ada dalam cakupan pengawasan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK) OJK Hasan Fawzi mengatakan, ada banyak yang bisa dilakukan tentang kerja sama ke depan, dalam memanfaatkan kanal media untuk menyampaikan informasi mengenai OJK kepada publik.

“Bagaimana kami dari OJK dapat memanfaatkan kanal media khususnya TV untuk terus memberikan informasi kepada publik terkait dengan aspek-aspek pengaturan pengawasan, pengembangan, maupun penguatan khususnya di bidang yang saat ini kami terus lakukan persiapannya," ucap Hasan kepada B-Universe usai pertemuan.

Hasan mengatakan, pihaknya mengapresiasi B-Universe sebagai media mainstream yang terbuka untuk memberitakan informasi faktual dan berkomitmen menangkal hoaks.

Excutive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengatakan, kolaborasi dengan OJK adalah hal yang baru bagi B-Universe. Namun hal ini justru menjadi motivasi agar dapat semakin menyebarluaskan informasi yang berkualitas kepada pemirsa.

"Ini relatif baru, bidang yang ditangani. Tapi sangat penting sekali dalam pembicaraan secara terbuka bersama Pak Hasan disampaikan bahwa sudah dipersiapkan roadmap-nya akan diluncurkan untuk keseluruhan proyek nanti di bulan Agustus," ucap Enggartiasto.

Enggartiasto mengatakan, B-Universe membuka diri untuk mensosialisasikan dan menyampaikan semua hal kepada masyarakat.

“Sebagai media mainstream, adalah media yang bisa dipercaya dan kita menjaga kepercayaan itu. Kalau tidak, sulit membedakan antara hoax dan benar. Nah inilah yang harus terus-menerus disampaikan oleh kami," pungkas Enggartiasto.

Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita beserta Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari menggelar pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi di Kantor OJK, Jakarta pada Jumat (12/7/2024).

Hasan menyambut baik kedatangan pimpinan dan tim dari B-Universe tersebut serta memperkenalkan jajaran bidang ITSK OJK. Pertemuan berlangsung selama satu jam dalam suasana akrab dan hangat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan fiskal domestik ditengarai OJK menjadi biang kerok penurunan rating pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi menilai penurunan rating pasar modal di Indonesia oleh Morgan Stanley dan HSBC dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik.

Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight, sementara HSBC Holdings plc menurunkan peringkat dari overweight menjadi netral.

“Sebagaimana kita ketahui, penurunan rating saham di Indonesia oleh Morgan Stanley menjadi underweight, antara lain dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik,” kata Inarno dikutip dari Antara, Jakarta.

Inarno memperkirakan faktor-faktor fiskal tersebut mempengaruhi kinerja emiten yang listing di bursa di Indonesia, misalnya berkaitan dengan cost of fund, utang dalam mata uang valas, pendapatan dan earning (profitabilitas).

Sehubungan dengan penurunan rating, OJK melakukan close monitoring terhadap potensi penurunan likuiditas di pasar dan menyeimbangkan kembali (rebalancing) portofolio atas saham listing di Indonesia.

Namun demikian berdasarkan data saat ini, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian di Bursa menunjukkan peningkatan dibanding posisi bulan Mei 2024.

Inarno menambahkan, OJK terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

"Sehingga tetap resilient dan dapat tetap bertumbuh, serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama harapannya ada perubahan rating dari Morgan Stanley dan HSBC ke level yang lebih baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97 persen).

“Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir, dari sisi jumlah penawaran umum, penerbitan EBUS merupakan yang tertinggi dengan jumlah 84 penawaran umum, untuk penerbitan IPO saham sebanyak 25, menempati posisi ketiga, dan untuk PUT dengan jumlah 11 merupakan yang tertinggi keempat,” kata Inarno di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Adapun berdasarkan data pipeline saat ini, terdapat rencana 79 perusahaan yang akan IPO saham dengan nilai indikatif penawaran umum sebesar Rp11,08 triliun.

Rencana penawaran umum terbatas sebanyak 7 perusahaan dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun, dan 17 rencana penawaran EBUS dengan nilai indikatif Rp15,06 triliun, sehingga total pipeline sebesar Rp30,02 triliun.

Adapun dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin (8/7), Inarno menilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih mencatat tren yang positif dengan nilai penawaran umum mencapai Rp120 triliun pada Juni 2024.

OJK mencatat, hingga Juni 2024 terdapat 25 emiten baru yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Di sisi penggalangan dana Securities Crowd Funding (SCF) hingga Juni 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal dan total dana SCF yang dihimpun sebesar Rp1,11 triliun,” kata Inarno.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) yang dirancang khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pedoman tersebut mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) melalui UK Government cyber capacity-building programme.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan yang dapat digunakan dalam meminimalisasi gangguan pada aspek ketersediaan (availability), integritas (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) atas data dan informasi yang dikelola oleh Penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Dia menerangkan, pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi. Dengan mengikuti pedoman ini, para pemangku kepentingan di organisasi ITSK dapat berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan tangguh di Indonesia.

Peluncuran pedoman ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK adalah penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber.

Oleh karena itu, OJK mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan Indonesia agar penerapan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK dapat berjalan secara efektif.

Di sisi lain, Hasan mengatakan, OJK juga terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan kompetensi pegawainya terkait keamanan siber. Setelah meluncurkan Pedoman Keamanan Siber, acara dilanjutkan dengan kegiatan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang juga merupakan kerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy).

Cyber Bootcamp ini merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks,” kata Hasan.

Cyber Bootcamp akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai expert di bidang Keamanan Siber. OJK berharap program ini dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar triliunan rupiah di pasar modal Indonesia sepanjang tahun berjalan atau secara year-to-date (YtD).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan di pasar saham, investor asing membukukan net sell sebesar Rp7,73 triliun YtD. Alhasil, IHSG terkoreksi 2,88% YtD ke level 7.063,58 per 28 Juni 2024.

"Pelemahan terjadi di antaranya di sektor teknologi serta transportasi dan logistik secara YtD. Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp12,28 triliun YtD," ujar Inarno dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,55% YtD ke level 380,42, dengan yield SBN pada 28 Juni 2024 rata-rata naik sebesar 33,20 bps secara YtD dan non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp33,96 triliun.

"Untuk pasar obligasi korporasi per akhir Juni 2024, investor non-residen juga mencatatkan net sell sebesar Rp1,71 triliun YtD," katanya.

Di industri pengelolaan investasi atau reksa dana, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp826,07 triliun atau naik 0,16% ytd, dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp486,45 triliun atau turun 2,99% YtD. Selain itu, tercatat net redemption sebesar Rp7,88 triliun YtD pada 28 Juni 2024.

Terkait sentimen global, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan, dengan data perekonomian Amerika Serikat (AS) tercatat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih tinggi.

Pasar tenaga kerja terus termoderasi dan kondisi rumah tangga AS cenderung melemah khususnya di segmen menengah-bawah. Hal ini mendorong pasar menaikkan ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di 2024, lebih tinggi dari proyeksi The Fed yang sebanyak satu kali.

Di Eropa, perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Meski inflasi kembali meningkat, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk lebih mendorong pertumbuhan dan mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 3,755.

Sementara itu di China, pemisahan antara suplai dan permintaan (demand) masih terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal.

Adapun, di perekonomian dalam negeri, pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Inflasi inti relatif stabil dengan pertumbuhan uang beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

"Di sisi produksi, sektor manufaktur terus mencatatkan ekspansi meskipun mengalami moderasi terlihat dari penurunan indeks PMI Manufaktur menjadi sebesar 50,7 dibandingkan Mei 2024 di level 52,1," pungkasnya.