Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan tambahan belanja negara sebesar Rp300 triliun lewat pemungutan piutang pajak dan penghentian transfer pricing dinilai tidak masuk akal.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, besaran piutang pajak bisa dicek dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 2022, sambungnya, piutang pajak bruto 'hanya' senilai Rp67,86 triliun.

Sementara itu, Fajry menyatakan tidak ada angka resmi ihwal penghindaran pajak lewat transfer pricing. Kendati demikian, dia meyakini transfer pricing bisa diatasi dengan penerapan Pilar 2 atau Pajak Minimum Global.

Oleh sebab itu, jikalau pun pemerintah ke depan berhasil memungut piutang pajak dan menghentikan transfer pricing namun penerimaan negara yang akan didapatkan tidak akan mendekati Rp300 triliun.

"Jadi kalau dari piutang pajak dan transfer pricing untuk mengejar tambahan penerimaan sebesar Rp 300 triliun, tidak masuk akal menurut saya," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo menyatakan pemerintahan Prabowo pada tahun depan kekurangan dana sekitar Rp300 triliun demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Oleh sebab itu, dia menyatakan tim ekonomi Prabowo sudah mengidentifikasi sumber-sumber pajak yang tidak terkumpul dan belum tergali agar kekurangan dana Rp300 triliun tersebut bisa terpenuhi.

“Belanja negara kita [2025] di Rp3.600 triliun. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun. Jadi ada kurang Rp300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya saat ditemui di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad mencontohkan potensi itu misalnya dari kasus pajak yang sudah inkrah. Para wajib pajak sudah kalah berkali-kali meski sudah mengajukan banding dan tidak ada lagi peluang untuk Peninjauan Kembali (PK).

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan kasus itu umumnya juga sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung selesai dan Wajib Pajak (WP) harus membayar kewajiban perpajakannya, namun mereka tak kunjung bayar.

Bahkan, Drajad mengakui ada WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya selama 10 tahun hingga 15 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Drajad enggan memerinci lebih lanjut detail angka tersebut.

Sisi lain yang akan dikejar adalah transfer pricing. Apabila ditindak lebih lanjut, penerimaan negara berpotensi bertambah dari hal tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu [Rp300 triliun]. Lebih besar, cuma Pak Hashim [adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo] sudah menyampaikan Rp300 triliun, kita pakai angka Rp300 triliun,” ungkapnya.

JAKARTA, investor.id – Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) baru saja merilis panduan tentang Amount B dari Pilar Satu, yang kini diberi nama Simplified and Streamlined Approach (SSA) untuk fungsi pemasaran dan distribusi dasar.

SSA bertujuan untuk menyederhanakan proses transfer pricing atau penentuan harga transfer dalam transaksi antarperusahaan, dengan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepastian pajak bagi perusahaan multinasional. Pendekatan ini akan menggantikan benchmarking komparatif yang saat ini digunakan dan akan mulai berlaku untuk tahun-tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

Partner Tax RSM Indonesia Salil Goyal menjelaskan, bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan SSA yang perlu menjadi perhatian, di antaranya sebagai berikut:

Karakterisasi: memerlukan pemahaman bersama tentang pola fakta dan kriteria kualifikasi.

Pengembalian penjualan: perbedaan ekspektasi otoritas pajak terhadap wilayah prinsipal.

Penyelesaian sengketa: SSA dapat menukar sengketa benchmarking dengan sengketa karakterisasi.

Sumber daya otoritas pajak: mampu mengimplementasikan dan berkomitmen pada mekanisme penyelesaian sengketa SSA.

Informasi keuangan: kesesuaian akuntansi lokal untuk streaming.

Bea cukai: kesesuaian ekspektasi harga transfer dengan persyaratan Bea Cukai.

Valuta asing: risiko mata uang di wilayah dengan volatilitas lebih tinggi.

Kriteria kualifikasi: biaya operasional harus dalam rentang 3%-30%.

“Dalam proses implementasi SSA dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, penting untuk menentukan langkah dan tindakan perusahaan yang tepat,” kata Salil dalam webinar RSM Indonesia yang bertajuk Transfer Pricing and International Tax Updates, pekan lalu.

Beberapa langkah yang dimaksud di antaranya, memastikan grup memahami di mana SSA dapat diterapkan dalam operasinya, meninjau dan mengonfirmasi karakterisasi aktivitas distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan SSA, mengkonfirmasi pendekatan di setiap yurisdiksi untuk memastikan kepatuhan lokal, mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan untuk analisis dan pelaporan, mempertimbangkan apakah penggunaan streaming praktis untuk implementasi SSA, dan melakukan pemodelan dampak untuk memahami implikasi keuangan dari penerapan SSA.

Berikutnya, memahami perubahan yang diperlukan untuk distributor dan pihak lawan bisnis dalam penerapan SSA, melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan memastikan pemahaman yang baik tentang SSA, meninjau dan memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan penerapan SSA dan perubahan terkait, serta menganggap SSA sebagai isu yang harus terus dipantau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan dan perubahan regulasi.

Sebagai catatan, transferpricing adalah metode yang digunakan untuk menetapkan harga dalam transaksi antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup atau yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan prinsip "arm's length", yaitu harga yang wajar seperti yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pendekatan SSA diharapkan memberikan panduan yang lebih jelas dan sederhana bagi organisasi multinasional dalam menetapkan harga transfer mereka, sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak dan meningkatkan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam webinar yang sama juga ditekankan bahwa pada 13 Juni 2024 lalu pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 77/2019 yang mengatur terkait dengan Multilateral Instrument (MLI). Revisi yang dilakukan melalui Perpres 63/2024 ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI.

Adapun upaya ini bertujuan untuk menutup celah penghindaran pajak yang sering terjadi, termasuk dalam skema transfer pricing dan diharapkan dapat memperkuat transparansi dan keadilan sistem pajak internasional di Indonesia, serta memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan di Indonesia.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah merilis aturan baru transfer pricing atau penentuan harga transfer. Aturan itu berupa panduan tentang amount B dari pilar satu atau diberi nama Simplified and Streamlined Approach (SSA).

SSA bertujuan untuk menyederhanakan proses transfer pricing dengan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepastian pajak bagi perusahaan multinasional. Pendekatan baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Partner Tax RSM Indonesia, Salil Goyal, menilai penerapan SSA tersebut perlu disikapi secara hati-hati. Menurutnya, ada beberapa tantangan utama dalam penerapan SSA. “Pertama, terkait karakteristik. Perlu ada pemahaman bersama tentang fakta dan kriteria kualifikasi.” kata Salil salil keterangannya, Sabtu (27/7).

Kedua, terkait pengembalian penjualan. Salil bilang, perlu diperhatikan bagaimana perbedaan ekspektasi otoritas pajak terhadap wilayah prinsipal.

Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa dimana SSA dapat menukar sengketa benchmarking dengan sengketa karakterisasi. Keempat, sumber daya otoritas pajak, apakah mampu mengimplementasikan dan berkomitmen pada mekanisme penyelesaian sengketa SSA.

Kelima, terkait informasi Keuangan, dimana kesesuaian akuntansi lokal untuk streaming perlu jadi perhatian. Keenam, mengenai kesesuaian ekspektasi harga transfer dengan persyaratan bea cukai. Ketujuh, risiko mata uang di wilayah dengan volatilitas lebih tinggi. Kedelapan, biaya operasional harus dalam rentang 3%-30%.
Untuk itu, Salil mengatakan, grup perusahaan perlu memahami di mana SSA dapat diterapkan dalam operasinya, meninjau dan mengonfirmasi karakterisasi aktivitas distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan SSA, dan mengonfirmasi pendekatan di setiap yurisdiksi untuk memastikan kepatuhan lokal.

Kemudian, grup harus mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan untuk analisis dan pelaporan, mempertimbangkan apakah penggunaan streaming praktis untuk implementasi SSA, melakukan pemodelan dampak untuk memahami implikasi keuangan dari penerapannya, dan memahami perubahan yang diperlukan untuk distributor dan pihak lawan bisnis dalam penerapan SSA tersebut.

Selanjutnya, grup penting melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan memastikan pemahaman yang baik tentang SSA, meninjau dan memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan penerapan SSA dan perubahan terkait, serta menganggap SSA sebagai isu yang harus terus dipantau dan diperbarui.

Sebagai catatan, Transfer Pricing merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan harga dalam transaksi antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup atau yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan prinsip harga yang wajar seperti yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pendekatan SSA diharapkan akan memberikan panduan yang lebih jelas dan sederhana bagi organisasi multinasional dalam menetapkan harga transfer mereka, sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak dan meningkatkan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.