Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons kabar dirinya akan menduduki kursi Menteri Koperasi di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya keterangan bahwa Budi Arie akan menjadi Menteri Koperasi diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Budi Arie meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Dirinya tidak membenarkan atau membantah informasi yang diungkap Teten.

"Tunggu aja, tunggu aja pengumuman resmi dari pak Presiden Terpilih tanggal 20 Oktober. Tanya yang spill lah," kata Budi Arie ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie masuk calon menteri Prabowo. Dia juga telah ikut pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Budi menyebut waktu pembekalan itu cukup panjang dari pagi sampai malam.

"Kemarin digembleng dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. (Pembicaraan) Semuanya, geopolitik, geostrategic, geoekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menjadi Menteri UMKM.

Pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang, kementerian yang membidangi koperasi dan UMKM akan dipisah. Dengan demikian, akan dibentuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Pak Budi Arie Menkominfo (jadi Menteri Koperasi)," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Simak juga Video 'Menkominfo Budi Arie Dipanggil Prabowo, Bincang Soal Ekonomi Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Pertanian buka-bukaan alasan pemerintah perlu mengimpor sapi. Diperkirakan akan ada 1,3 juta sapi yang diimpor di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, impor ini dilakukan salah satunya untuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah meninggalkan peternak lokal dengan memilih impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, Indonesia memiliki kebutuhan susu yang sangat besar. Karena itu, apabila RI tidak mengimpor sapi hidup, maka kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," ujarnya.

Ia juga menilai, dari produk-produk pangan yang rutin dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang paling jauh dari swasembada ialah daging dan susu. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk swasembada selain memperbanyak indukan sapi hidup.

"Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak datangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu. Nah kita ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," terangnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 46 perusahaan yang bersedia untuk mengimpor sapi. Perusahaan itu terdiri atas perusahaan lokal hingga koperasi. Dari jumlah tersebut, total komitmen impor yang dikantonginya mencapai 1,3 juta ekor sapi.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya.

Saat ini, komitmen tersebut masih dalam proses. Kementerian Pertanian tengah membantu proses perizinan serta menyiapkan lahan untuk pemeliharaan sapi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan tambahan belanja negara sebesar Rp300 triliun lewat pemungutan piutang pajak dan penghentian transfer pricing dinilai tidak masuk akal.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, besaran piutang pajak bisa dicek dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 2022, sambungnya, piutang pajak bruto 'hanya' senilai Rp67,86 triliun.

Sementara itu, Fajry menyatakan tidak ada angka resmi ihwal penghindaran pajak lewat transfer pricing. Kendati demikian, dia meyakini transfer pricing bisa diatasi dengan penerapan Pilar 2 atau Pajak Minimum Global.

Oleh sebab itu, jikalau pun pemerintah ke depan berhasil memungut piutang pajak dan menghentikan transfer pricing namun penerimaan negara yang akan didapatkan tidak akan mendekati Rp300 triliun.

"Jadi kalau dari piutang pajak dan transfer pricing untuk mengejar tambahan penerimaan sebesar Rp 300 triliun, tidak masuk akal menurut saya," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo menyatakan pemerintahan Prabowo pada tahun depan kekurangan dana sekitar Rp300 triliun demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Oleh sebab itu, dia menyatakan tim ekonomi Prabowo sudah mengidentifikasi sumber-sumber pajak yang tidak terkumpul dan belum tergali agar kekurangan dana Rp300 triliun tersebut bisa terpenuhi.

“Belanja negara kita [2025] di Rp3.600 triliun. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun. Jadi ada kurang Rp300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya saat ditemui di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad mencontohkan potensi itu misalnya dari kasus pajak yang sudah inkrah. Para wajib pajak sudah kalah berkali-kali meski sudah mengajukan banding dan tidak ada lagi peluang untuk Peninjauan Kembali (PK).

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan kasus itu umumnya juga sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung selesai dan Wajib Pajak (WP) harus membayar kewajiban perpajakannya, namun mereka tak kunjung bayar.

Bahkan, Drajad mengakui ada WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya selama 10 tahun hingga 15 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Drajad enggan memerinci lebih lanjut detail angka tersebut.

Sisi lain yang akan dikejar adalah transfer pricing. Apabila ditindak lebih lanjut, penerimaan negara berpotensi bertambah dari hal tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu [Rp300 triliun]. Lebih besar, cuma Pak Hashim [adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo] sudah menyampaikan Rp300 triliun, kita pakai angka Rp300 triliun,” ungkapnya.