Bisnis.com, JAKARTA – Kepemimpinan Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir sepanjang periode 2019-2024 masih menyisakan pekerjaan rumah jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Pekerjaan rumah itu masih terkait dengan restrukturisasi keuangan perusahaan pelat merah, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), hingga Holding BUMN Farmasi.

Merujuk dokumen Progress Transformasi BUMN, restrukturisasi ketiga perusahaan pelat merah ini ditargetkan rampung pada kuartal III/2024.

Namun, dalam perkembangan terbaru, proses penyehatan Waskita masih terganjal oleh restu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan nilai utang sebesar Rp1,36 triliun.

Obligasi itu merupakan satu-satunya utang yang belum dapat direstrukturisasi oleh Kementerian BUMN dan perseroan. Padahal, secara keseluruhan, Waskita telah merampungkan restrukturisasi 3 seri dari 4 obligasi senilai Rp3 triliun.

Belum direstuinya restrukturisasi itu mengakibatkan Waskita meraih peringkat idSD atau selective default dari PT Pemerintah Efek Indonesia (Pefindo).

Dari sisi kinerja keuangan, Waskita masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp3 triliun hingga kuartal III/2024 akibat beban keuangan yang meningkat.

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2024, beban keuangan emiten BUMN Karya ini mencapai Rp3,45 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9,13% dari kuartal ketiga tahun lalu yakni Rp3,16 triliun.

Di sisi lain, Waskita telah mendapatkan persetujuan dari 21 kreditur perbankan perihal penyempurnaan master restructuring agreement (MRA) 2021 senilai Rp26,3 triliun. Penandatangan MRA ini berlangsung pada 6 September 2024.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan proses itu kini memasuki tahap pemenuhan administrasi atas penyelesaian reviu MRA.

“Apabila dinyatakan telah efektif dapat memberikan kestabilan finansial yang lebih baik kepada perseroan,” ujar Hanugroho atau akrab disapa Oho, dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (15/10/2024).

Restrukturisasi Krakatau Steel dan BUMN Farmasi

Sementara itu, terkait dengan Krakatau Steel, Kementerian BUMN telah merestui program Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang meliputi skema restrukturisasi lanjutan dalam penyelesaian utang senilai US$1,4 miliar.

Dalam catatan Bisnis.com pada 5 September 2024, Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo menjelaskan bahwa usulan restrukturisasi lanjutan yang direstui pemegang saham merupakan langkah pembaruan dari perjanjian kredit restrukturisasi yang diteken pada 30 September 2019.

Perjanjian yang melibatkan perseroan dan 10 kreditur itu, sebelumnya telah menyepakati perjanjian restrukturisasi dengan nilai outstanding US$1,94 miliar.

Dalam perjalanannya, Krakatau Steel telah membayar sebagian pokok utang dan bunga dengan nilai total mencapai US$509 juta. Pembayaran tersebut membuat utang perseroan kepada kreditur turun menjadi US$1,4 miliar.

“Jadi, US$1,4 miliar itu yang akan kami restart kembali, sehingga kami punya napas dan bisa menjaga bisnis perusahaan dalam jangka panjang,” ujar Purwono ketika ditemui setelah RUPST di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Terkait BUMN Farmasi, Kementerian BUMN telah membentuk satuan tugas guna mempercepat penyehatan entitas Grup Bio Farma sejak Oktober 2023. Tim ini dipimpin oleh Erick Thohir dan Kartika Wirjoatmodjo.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya menuturkan tim tersebut dibagi dalam dua bagian. Pertama menyangkut upaya restrukturisasi keuangan, sementara kedua perihal reorientasi bisnis.

“Upaya perbaikan tersebut dilakukan terhadap beberapa hal, yang pertama dari struktur keuangan di mana kami dari tim melakukan restrukturisasi yaitu penataan kembali struktur kredit jangka pendek dan jangka panjang,” tuturnya.

Erick Thohir, dalam peresmian Mandiri Digital Tower pada 18 September 2024, mengatakan proses restrukturisasi BUMN Karya dan Farmasi masih terus berlanjut, dan kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat.

Menurutnya, dari 88 Proyek Strategis yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, sebanyak 84 proyek seharusnya selesai. Namun, restrukturisasi BUMN dan divestasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) belum terealisasi.

“Yang belum itu BSI, kan kita mencari strategic partner, cuman BSI sih. BSI sudah gede banget, jadi agak-agak enggak mudah gitu. Yang lain masih coba. Restrukturisasi [BUMN] Karya. Karya sama [BUMN] Farmasi,” kata Erick.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.