Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump pada Rabu (13/11/2024) waktu setempat di Gedung Putih.

MengutipReuters,hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Gedung Putih pada Sabtu (9/11). Pertemuan tersebut atas undangan Biden sendiri.

"Atas undangan Presiden Biden, Presiden Biden dan Presiden terpilih Trump akan bertemu di Ruang Oval pada hari Rabu," kata Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

Hal tersebut juga diakui oleh Biden setelah meninggalkan kebaktian gereja di Rehoboth Beach, Delaware, tempat ia melakukan perjalanan selama akhir pekan.

Biden juga tidak menanggapi pertanyaan mengenai apa yang ia katakan kepada Trump.

Sebagai informasi, Trump akan menjabat pada 20 Januari 2024, setelah mengalahkan Wakil Presiden saat ini Kamala Harris dalam pemilihan presiden 5 November lalu.

Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.

Kemenangan ini juga mengukir sejarah baru bagi AS. Trump akan menjadi presiden pertama yang menjabat sebanyak dua periode tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland pada 1892 – dan ini merupakan presiden kedua dalam sejarah.

Kemenangan Trump tersebut telah disambut dengan ucapan selamat dari beberapa pemimpin negara lain. Diketahui, beberapa diantaranya adalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump berhasil meraih 280 suara elektoral atau membawanya selangkah menuju kemenangan di Pemilu Amerika Serikat 2024.

Perolehan itu tidak lepas dari kemenangan di sejumlah 'zona pertempuran' atau swing states.

Dilansir dari data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024) pukul 02.45 waktu Amerika Serikat (AS) atau pukul 14.45 WIB, Trump berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni calon presiden dari Partai Demokrat yakni Kamala Harris yang hanya memperoleh 224 suara elektoral (electoral college).

Trump tercatat unggul di 27 negara bagian. Tidak hanya itu, dia juga unggul di beberapa wilayah fluktuatif yang menjadi medan perebutan suara atau swing states.

Masih terdapat 34 suara elektoral yang belum ditetapkan, tetapi Trump sudah memperoleh suara elektoral di atas ambang batas, yaitu 270 suara.

Secara total, terdapat 538 suara elektoral yang diperebutkan Trump dan Kamala Harris untuk meraih kursi di Gedung Putih.

Trump berhasil mengamankan suara dari swing states, yakni 16 suara elektoral di Georgia, 16 suara elektoral di North Carolina, 19 suara elektoral di Pennsylvania, dan 10 suara elektoral di Wisconsin.

Pada Pilpres 2020 sebelumnya, suara di Pennsylvania dan Georgia diraih oleh Joe Biden dari Partai Demokrat.

Berikut Perolehan Suara Donald Trump di negara-negara bagian swing states:

• Georgia: Trump unggul 50,7% suara dan memperoleh 16 suara elektoral.
• North Carolina: Trump unggul 51,0% suara dan memperoleh 16 suara elektoral.
• Pennsylvania: Trump unggul 50,9% suara dan memperoleh 19 suara elektoral.
• Wisconsin: Trump unggul 51,4% suara dan memperoleh 10 suara elektoral.
• Michigan: Perhitungan suara suara sementara menunjukkan bahwa Trump unggul 51% suara. Di negara bagian ini terdapat 15 suara elektoral yang diperebutkan.
• Arizona: Perhitungan suara suara sementara menunjukkan bahwa Trump unggul 50,03% suara. Di negara bagian ini terdapat 11 suara elektoral yang diperebutkan.
• Nevada: Perhitungan suara suara sementara menunjukkan bahwa Trump unggul 51,16% suara. Di negara bagian ini terdapat 6 suara elektoral yang diperebutkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi kembali terpilihnya Donald Trump dalam Pemilu AS pada 5 November mendatang dan dampaknya terhadap pasar menjadi perhatian lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Potensi kemenangan Trump tersebut mencuat di tengah isu-isu lain pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingginya utang, serta eskalasi perang.

Mengutip Reuters pada Senin (28/10/2024), kemenangan Trump dalam jajak pendapat baru-baru ini yang mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menjadi bagian dari hampir setiap perbincangan di kalangan pejabat keuangan, gubernur bank sentral, dan kelompok masyarakat sipil yang menghadiri Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank di Washington, AS pekan lalu.

Di antara kekhawatiran tersebut adalah potensi Trump untuk mengubah sistem keuangan global dengan kenaikan tarif besar-besaran, penerbitan utang senilai triliunan dolar lebih banyak, dan pembalikan upaya untuk melawan perubahan iklim demi mendukung produksi energi bahan bakar fosil yang lebih banyak.

"Semua orang nampaknya khawatir dengan tingginya ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dan kebijakan apa yang akan diambil di bawah presiden baru," kata Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.

Gubernur bank sentral lainnya, yang tidak ingin disebutkan namanya, menggambarkan kekhawatiran tersebut dengan lebih blak-blakan: "Trump mulai merasa akan menang."

Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif 10% pada impor dari semua negara, dan 60% pada impor dari China. Hal ini akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia, sehingga kemungkinan besar akan memicu tindakan pembalasan dan meningkatkan biaya.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan bahwa hanya akan ada pihak yang dirugikan dalam perang dagang AS-Uni Eropa.

Selain itu, Trump juga berusaha memikat pemilih di AS dengan menawarkan berbagai keringanan pajak, mulai dari perpanjangan semua pemotongan pajak individu pada tahun 2017 hingga pengecualian pendapatan dari tip, upah lembur, dan tunjangan pensiun Jaminan Sosial.

Analis anggaran mengatakan hal ini akan menambah setidaknya US$7,5 triliun utang baru AS selama satu dekade, di luar pertumbuhan utang sebesar US$22 triliun yang sebelumnya diperkirakan oleh Kantor Anggaran Kongres hingga tahun 2034.

Sebaliknya, kemenangan Harris dipandang oleh para pejabat keuangan sebagai kelanjutan dari keterlibatan kembali Presiden Joe Biden dalam kerja sama multilateral selama empat tahun terakhir di bidang iklim, pajak perusahaan, keringanan utang, dan reformasi bank pembangunan. Rencana Harris juga kemungkinan akan meningkatkan utang, namun jauh lebih kecil dibandingkan rencana Trump.

Biden mempertahankan tarif yang diterapkan Trump sebelumnya pada impor baja, aluminium, dan barang-barang China. Biden juga menaikkan tarif secara tajam pada impor China di industri baru seperti kendaraan listrik dan tenaga surya.

Harris mendukung pendekatan yang "bertarget" ini dan mengecam rencana tarif Trump yang luas dan menganggapnya sebagai pajak konsumen sebesar US$4.000 untuk keluarga Amerika.

Pasar Bertaruh ke Trump

Pasar keuangan melihat kembalinya perdagangan Trump atau Trump Trade dalam aset mulai dari saham, bitcoin, hingga peso Meksiko yang bertaruh mendukung kemenangan Trump karena angka jajak pendapatnya meningkat.

Dolar telah mencatat kenaikan bulanan terbesarnya dalam dua setengah tahun terakhir, dengan indeks yang mengukur greenback terhadap mata uang utama, sejauh ini naik 3,6% pada Oktober 2024. Analis Standard Chartered Steve Englander mengaitkan 60% kenaikan dolar AS dengan prospek Trump yang lebih baik di pasar taruhan.

Kepala bank sentral Brazil Roberto Campos Neto mengatakan bahwa pertaruhan pasar yang pro-Trump sudah mempunyai dampak Inflasi terhadap suku bunga jangka panjang di negara yang sensitif terhadap dolar AS, dan menambahkan bahwa rencana fiskal Trump dan Harris mempunyai elemen inflasi.

Kekhawatiran mengenai perubahan kebijakan Trump dalam perdagangan dan pengeluaran muncul ketika IMF menyatakan bahwa perjuangan global melawan inflasi sebagian besar telah dimenangkan tanpa kehilangan lapangan kerja dalam jumlah besar, karena kekuatan AS mengimbangi kelemahan di China dan Eropa.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai mengurangi tumpukan utang besar-besaran yang disebabkan oleh COVID-19 atau menghadapi masa depan dengan pertumbuhan rendah yang akan membuat masyarakat semakin tidak puas.

Ketika ditanya tentang dampak kembalinya Trump terhadap pertemuan tersebut dan saran kebijakan IMF, Georgieva mengatakan diskusi tersebut berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang ada.

"Sentimen dari keanggotaan ini adalah bahwa pemilu adalah untuk rakyat Amerika. Yang perlu kami identifikasi adalah apa saja tantangannya dan bagaimana IMF dapat mengatasi tantangan ini secara konstruktif," kata Georgieva.

Tekanan Mulai Muncul

Sementara itu, pemotongan suku bunga sebesar setengah poin yang dilakukan bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed) biasanya menandakan momen "Goldilocks" bagi pertumbuhan negara-negara berkembang seiring dengan meredanya kondisi pembiayaan dan tekanan inflasi mata uang.

Namun, defisit AS yang lebih besar di bawah kepemimpinan Trump telah menimbulkan kekhawatiran bahwa partai tersebut akan berakhir dengan cepat.

"Defisit yang lebih besar berarti meningkatnya utang, meningkatnya utang berarti suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi dan itu juga berarti dolar AS yang kuat," kata Menteri Keuangan Turki Mehmet Şimşek dalam sebuah acara di sela-sela pertemuan tersebut.

Şimşek melanjutkan, suku bunga jangka panjang yang tinggi di AS dan dolar yang kuat tidak memberikan manfaat yang baik bagi pasar negara berkembang.

Selain itu, kekhawatiran akan terjadinya perang dagang global yang menghambat pelonggaran tekanan inflasi tersebar luas.

"Jika satu negara mengenakan tarif, negara tersebut berasumsi bahwa negara lain tidak akan merespons dengan cara yang sama—[tetapi] jika negara lain merespons dengan mengenakan tarif di seluruh dunia dan dengan demikian terjadi kenaikan harga, proses disinflasi dapat menjadi tantangan bagi perekonomian dunia. bank sentral," kata Lesetja Kganyago, gubernur bank sentral Afrika Selatan.

Ketua komite pengarah IMF, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, menekankan kerja sama di masa lalu dengan pemerintahan Partai Republik dan Demokrat AS, termasuk Trump. Menurutnya, mereka hanya perlu memastikan bahwa dialog tersebut berlanjut.

"Saya pikir kami berhasil mengatasi banyak hal, Covid dan ketegangan geopolitik dan segalanya. Setiap tantangan adalah kesempatan bagi kita untuk mengatur ulang diri kita sendiri untuk belajar menghadapinya," kata Menteri Keuangan Angola Vera Daves de Sousa.