Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya akan menggelar rapat menyikapi hasil Pilpres Amerika Serikat (AS). Rapat akan digelar sore ini.

"Ya ada (arahan Prabowo) nanti. Nanti sorelah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Luhut menjawab pertanyaan apakah ada arahan Prabowo terkait antisipasi hasil Pilpres AS.

Luhut menegaskan kembali pihaknya akan menggelar rapat. Belum diketahui di mana rapat akan berlangsung.

"Ya (ada rapat)," singkatnya.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya sudah menganalisis soal Pilpres AS. Analisis tersebut sebagai langkah antisipasi hasil Pilpres AS untuk Indonesia.

"Kita mungkin belum saatnya memberikan pendapat tetapi kita melakukan analisa mengenai hal itu dan kita laporkan ke presiden, dalam tujuan bagaimana sebaik mungkin Indonesia mengantisipasi hasilnya. Kan kita belum tahu hasilnya," tambah Mari.

Diketahui, Pilpres AS berlangsung hari ini. Ada dua capres AS, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan Anwar Usman untuk dipulihkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.

Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

Dalam amar putusan dijelaskan bahwa PTUN hanya mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman.

“Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian,” seperti dikutip dari putusan tersebut, Selasa (13/8/2024).

Salah satu gugatan yang dikabulkan terkait pembatalan Surat Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028.

“Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian putusan tersebut.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya sebagai salah satu Hakim Konstitusi dipulihkan.

Namun, PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman yang meminta untuk dijadikan Ketua MK 2023-2028 seperti sebelumnya.

“Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula,” seperti dikutip dari putusan PTUN Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Eks Ketua MK Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN agar ia masih dapat menduduki jabatan sebagai Ketua MK.

Gugatan dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT tersebut dilayangkan oleh Anwar pada 24 November 2023.

Dalam gugatannya, ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru dibatalkan.

Anwar meminta PTUN untuk mengabulkan gugatan itu untuk seluruhnya dalam pokok gugatannya.

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," bunyi isi gugatan yang dilayangkan Anwar.

Adapun Anwar Usman dicopot dari jabatan ketua MK karena dinyatakan melanggar etik dalam pengambilan putusan syarat usia calon presiden dan wapres, yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024.