Bagaimana mungkin mereka hidup di Indonesia namun menolak uang rupiah?

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum ekonomi Hendra Setiawan Boen dari Frans & Setiawan Law Office menyoroti pedagang atau merchant yang hanya menerima pembayaran secara nontunai dan menolak uang tunai dari konsumen, sehingga seolah-olah uang rupiah telah kehilangan nilainya.

“Ketika pandemi wajar wajib cashless karena menghindari perpindahan virus yang mungkin menempel di uang, tapi sekarang pandemi sudah usai. Bagaimana mungkin mereka hidup di Indonesia namun menolak uang rupiah?” tanya Hendra dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Hendra menanggapi fenomena pedagang atau merchant yang semakin mengedepankan pembayaran melalui dompet digital, kartu debit, atau kartu kredit atau mekanisme secara cashless dan menolak uang tunai untuk bertransaksi di toko mereka.

Hendra memahami bahwa para merchant lebih suka cashless, karena mereka tidak repot mempersiapkan uang kembalian dan menghitung pemasukan secara harian serta menghindari pencurian, tapi para merchant juga harus mempertimbangkan konsumen.

"Bagaimana bila konsumen hanya memegang uang tunai karena dompet digital mereka sudah habis. Atau bagaimana bila ada konsumen lebih menyukai bertransaksi dengan uang kartal karena menghindari pencurian data yang salah satu modusnya melalui kartu debit dan kredit," ujarnya.

Kendati demikian, Hendra setuju dengan kebijakan cashless untuk usaha tertentu. Pembayaran nontunai bisa dipahami bila untuk transaksi yang sama-sama menguntungkan pelaku usaha dan konsumen, misalnya pembelian barang bernilai mahal yang lebih aman bila transaksi. Kemudian pada pembayaran parkir atau tol yang bisa menyebabkan kemacetan panjang bila dilakukan secara tunai karena pengemudi dan penjaga booth harus menghitung pecahan uang kembalian.

"Tetapi masak untuk beli makanan, minuman, baju atau nonton bioskop saja dipaksa harus cashless,” ujarnya.

Hendra meminta agar pemerintah dan Bank Indonesia tidak hanya mengimbau, tapi juga menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang membandel misalnya membatalkan kode QRIS mereka.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Kompleks BI, Jakarta, Rabu (16/10), menegaskan bahwa pedagang wajib menerima pembayaran uang tunai karena berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Dalam dunia ekonomi, pemahaman tentang jenis-jenis uang sangat penting. Dua istilah yang sering muncul adalah uang kartal dan uang giral.

Meskipun keduanya berfungsi sebagai alat tukar, mereka memiliki ciri, jenis, dan karakteristik yang berbeda. Artikel ini akan membahas secara mendetail mengenai ciri-ciri, jenis-jenis, dan perbedaan antara uang kartal dan uang giral.

Ciri-Ciri Uang Kartal

Uang kartal, yang sering disebut sebagai uang tunai, adalah bentuk uang yang digunakan langsung dalam transaksi sehari-hari. Ciri-ciri uang kartal meliputi:

1. Fisik dan Nyata: Uang kartal berupa uang kertas dan koin yang bisa disentuh dan dilihat secara langsung.
2. Diterima Secara Umum: Digunakan dalam transaksi fisik di berbagai tempat seperti toko, pasar, dan restoran.
3. Mudah Digunakan: Tidak memerlukan proses atau media lain untuk digunakan dalam transaksi.

Jenis-Jenis Uang Kartal

Adapun jenis-jenis uang kartal yang perlu Anda pahami, yakni:

1. Uang Kertas: Termasuk uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk lembaran dengan nilai nominal yang berbeda, seperti Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, dan seterusnya.

2. Uang Koin: Terdiri dari koin logam yang memiliki nilai nominal seperti Rp100, Rp500, dan Rp1.000.

Perbedaan Utama antara Uang Kartal dan Uang Giral

Selain membahas terkait ciri-ciri dan jenis uang kartal, Anda harus mengetahui perbedaan utama uang kattal dan uang giral:

1. Bentuk dan Medium: Uang kartal berbentuk fisik, sementara uang giral berbentuk digital atau saldo rekening.
2. Penggunaan: Uang kartal digunakan dalam transaksi langsung, sedangkan uang giral digunakan dalam transaksi non-tunai atau elektronik.
3. Ketersediaan: Uang kartal selalu tersedia dalam bentuk fisik, sedangkan uang giral memerlukan akses ke rekening bank atau platform perbankan untuk penggunaannya.
4. Keamanan dan Penyimpanan: Uang giral cenderung lebih aman dari pencurian fisik, sementara uang kartal rentan terhadap kehilangan atau pencurian fisik.

Memahami ciri, jenis, dan perbedaan antara uang kartal dan uang giral sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efisien. Uang kartal menyediakan kemudahan dalam transaksi langsung, sedangkan uang giral menawarkan fleksibilitas dalam transaksi elektronik dan penyimpanan yang lebih aman.

Artikel ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas tentang uang kartal dan uang giral, serta membantu Anda dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh lebih tinggi pada Juli 2024. Posisi M2 pada Juli 2024 tercatat sebesar Rp8.970,8 triliun atau tumbuh sebesar 7,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,7% (yoy).

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,3% (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,2% (yoy)," ujar Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

Erwin menjelaskan, perkembangan M2 pada Juli 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

"Penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4% (yoy)," ungkap Erwin.

Kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk. Aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,1% (yoy), setelah tumbuh sebesar 3,1% (yoy) pada Juni 2024.

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 15,8 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 14,1 persen (yoy) pada Juni 2024.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Dalam beberapa pekan terakhir, penggunaan uang tunai di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara mulai mengalami peningkatan yang signifikan.

Data dari Bank Indonesia (BI) Balikpapan mengungkapkan bahwa transaksi di ATM melonjak drastis dari 300 transaksi menjadi 3.000 transaksi.

Secara keseluruhan, peredaran uang di wilayah tersebut juga mengalami dinamika yang menarik. Pada Juli 2024, outflow mencapai Rp2,6 triliun dan inflow Rp2,3 triliun.

Hal ini mencerminkan adanya peningkatan mobilitas dan kebutuhan finansial seiring dengan perkembangan proyek-proyek strategis seperti RDMP dan IKN.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa pihaknya telah siap menyediakan uang yang cukup hingga Agustus 2024.

"Kami berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar, dengan jumlah yang memadai, dan denominasi yang sesuai, khususnya di wilayah IKN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Dia menekankan pentingnya sinergi antara BI dan perbankan dalam memenuhi kebutuhan uang tunai di daerah penyangga IKN seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU).

Menariknya, meskipun Penajam sebelumnya hanya memiliki porsi 3% dari total uang yang beredar, kini porsinya meningkat menjadi 15% berkat keberadaan IKN.

Hal ini turut didukung oleh peningkatan infrastruktur perbankan di wilayah tersebut, di mana jumlah ATM di Sepaku meningkat dari 6 unit menjadi 8 unit, serta bertambahnya jumlah bank dari satu, yakni BPD Kaltimtara, menjadi enam bank.

Lebih lanjut, dalam rangka menjalankan mandat Undang-Undang terkait pengedaran uang Rupiah, BI Balikpapan bersama perbankan menggelar layanan Kas Keliling di tiga titik strategis, yaitu Pasar Sepaku, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dan Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) IKN.

Robi menyebutkan layanan ini tidak hanya bertujuan untuk penukaran uang, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah.

"Selain penukaran uang, masyarakat juga diberikan edukasi tentang cara merawat uang Rupiah dan pentingnya menjaga diri dari tindak pidana pemalsuan uang," sebutnya.

Dia menjelaskan, BI Balikpapan akan terus melakukan layanan kas keliling hingga akhir Agustus 2024, dengan menyediakan uang tunai sebesar Rp500 juta pada setiap kegiatan yang berfokus pada Uang Pecahan Kecil (UPK).

Seiring dengan geliat aktivitas di IKN yang semakin intens, dari tingginya tingkat ketersediaan hotel hingga meningkatnya iring-iringan kendaraan, layanan Kas Keliling ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat dan perbankan di sekitar IKN.

Robi menegaskan pentingnya kebijakan clean money, di mana uang yang tidak layak edar akan segera ditarik dan digantikan dengan uang dalam kondisi layak edar.

Adapun, dia menuturkan nantinya Bank Indonesia Balikpapan terus berkolaborasi dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan uang tunai di wilayah penyangga IKN dapat dilakukan secara merata, efektif, efisien, serta optimal.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh lebih tinggi pada Juni 2024. Posisi M2 pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp9.026,2 triliun atau tumbuh sebesar 7,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,6% (yoy).

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,7% (yoy)," ujar Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Erwin menjelaskan, perkembangan M2 pada Juni 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. "Penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,5% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4% (yoy)," ungkap Erwin.

Kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.

Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,1% (yoy), lebih baik dibandingkan pertumbuhan Mei 2024 sebesar 0,6% (yoy). Sementara itu tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 14,0% (yoy), setelah tumbuh sebesar 22,7% (yoy) pada Mei 2024.