Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan sampai saat ini belum mendapat kendaraan politik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.

Meski didukung banyak pihak, namun langkahnya maju untuk kembali menduduki jabatan Gubernur masih abu-abu.

Bahkan, rekan yang dulu mendampinginya di Pilpres 2024 pun belum memiliki padangan mengenai langkah politik Anies.

"Ini saya mau membahas negara ini bukan soal Pilkada, makanya saya mau ketemu Pak Prabowo," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di rumah dinas Prabowo Subianto Jakarta, Kamis (8/8).

Meskipun begitu, Anies yakin bahwa dapat memperoleh tiket maju di Pilkada DKI.

Berikut rangkuman mengenai 4 rintangan yang dialami Anies Baswedan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024:

Munculnya Koalisi KIM Plus

Pilkada DKI Jakarta diwarnai dengan kemunculan Koalisi Indonesia Maju yang kini diberi nama sebagai KIM Plus.

Koalisi ini diisi oleh beberapa partai politik (parpol) pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan juga beberapa parpol baru.

Dari isu yang beredar, KIM Plus akan ikut menggaet PKS dan PKB yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Meskipun berhembus, Anies mengaku bahwa saat ini ia tak merasakan ada upaya penjegalan dirinya untuk maju Pilkada DKI.

"[Pembentukan KIM Plus untuk jegal di Pilkada Jakarta 2024] Semua itu hanya spekulasi-spekulasi. Kita lihat sekarang ini, memang sudah ada yang berubah? Belum ada yang berubah kan? Masih sama," ujar Anies di Jakarta, Kamis (8/8).

Anies menekankan dalam politik semua hal bisa terjadi. Namun, hal itu tentunya berbarengan dengan aspirasi masyarakat yang memilih partai politik (parpol) tersebut.

Pecah Kongsi PKS

PKS dinilai akan mengubah haluan dan meninggalkan Anies Baswedan, untuk mendukung Ridwan Kamil yang saat ini didukung oleh koalisi Indonesia Maju (KIM Plus).

Hal ini sempat dikatakan oleh Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin, bahwa pihaknya dikejar waktu untuk memastikan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju.

Sebelumnya, PKS digadang-gadang mengajukan nama Anies Baswedan dan Shohibul Iman. Namun, duet tersebut berpotensi kandas lantaran PKS tak kunjung mendapatkan dukungan dari parpol lain.

Jika tidak cepat mengambil sikap, lanjutnya, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Pasalnya PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri

"Kalau tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Skenario Kotak Kosong...

Skenario Kotak Kosong

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut merespon soal adanya skenario untuk mengajukan menjegal Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Salah satu upaya untuk melakukan itu adalah munculnya scenario kotak kosong.

“Belum terancam [skenario kotak kosong], masih ada ruang,” ujar Hasto kepada para wartawan ketika ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Kamis (8/8).

Hasto berpendapat bahwa jika nantinya ada indikasi calon gubernur Jakarta lawan 'kotak kosong', maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya akan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon.

Menurutnya, saat perpanjangan waktu tersebut biasanya akan terjadi perubahan peta politik di antara parpol-parpol yang mengusung calon.

"Dan di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi," jelasnya.

Hasto tak menampik bahwa PDIP telah menerima laporan bahwa memang terdapat upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Dia menegaskan upaya-upaya untuk ‘menjegal’ calon sebagai hal yang tidak sehat dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

Hasto memastikan PDIP akan terus mengawal agar kontestasi Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan sehat.

"Tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” imbuhnya.