Dharma Pongrekun, kandidat Gubernur Jakarta nomor urut 2, menawarkan solusi berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan integritas kebijakan publik di Jakarta. 

Program blockchain Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang dinamakan Getok Tular Adab (Aspirasi, Desentralisasi, dan Blockchain), dirancang untuk memperbaiki ekonomi rakyat dengan pendekatan yang adil dan transparan. 

“Getok Tular Adab adalah suatu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta, yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta,” ungkap Dharma dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Program Adab Dharma Pongrekun dan wakilnya menyasar masa depan Jakarta yang lebih sejahtera dengan pengelolaan desentralisasi melalui AdabDAO.

Komjen Pol. (Purn.) Dharma Pongrekun, yang juga memiliki gelar kehormatan Dr. (H.C.), lahir pada 12 Januari 1966. Ia adalah seorang purnawirawan Polri yang terakhir bertugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang di Lemdiklat Polri. 

Sebelum pensiun, dia sempat berkarir panjang sebagai perwira reserse dan pernah menjabat berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Wakil Kepala dan Deputi Identifikasi serta Deteksi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Pati di Bareskrim Polri.

Ia menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih transparan dan adil, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

“Mari jadikan Jakarta yang adil dan beradab dengan mendorong transparansi dalam  kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya di X, Sabtu (26/10/2024).

Melalui penerapan teknologi blockchain, dirinya berharap Jakarta dapat menjadi kota yang bukan hanya modern tetapi juga beradab. [dp]

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno berjanji menuntaskan masalah hunian yang kini terjadi di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara.

Pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut menilai bahwa proses perpindahan warga Jakarta Utara ke rumah susun di Kampung Bayam Jakarta Utara masih mengalami kendala.

"Bangunan sudah jadi tinggal masyarakat dipindah saja, cuma kok belum ada yang pindah. Kita akan carikan solusinya," tutur Bang Doel di Jakarta, Kamis (26/9).

Dia mengatakan bahwa untuk menuntaskan masalah hunian yang terjadi di Kampung Bayam Jakarta Utara tidaklah sulit, jika dirinya terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta nanti.

"Proses pemerintahan kan sudah berjalan tinggal soal kebijakan saja itu saja intinya kan,"

Bang Doel mengatakan bahwa dirinya ingin menuntaskan masalah hunian di Kampung Bayam dengan cara memprioritaskan para warga terlebih dulu.

"Mereka kan masyarakat yang harus kita prioritaskan, bangunan itu dibangun untuk masyarakat dan kita harus memanusiakan manusia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Kun Wardhana berencana meminta seluruh operator seluler untuk memberikan Internet gratis ke warga DKI Jakarta.

Dia menjelaskan jika operator memberikan akses Internet gratis kepada warga Jakarta, maka operator seluler akan diberi insentif pajak khusus. Namun, jika operator menolak memberikan internet gratis ke warga, Kun menegaskan masih mengkaji sanksinya.

"Jadi operator ini, kita minta untuk bisa menyediakan itu. Tentunya nanti kita akan memberikan insentif untuk pajak. Pajak yang diberikan kepada operator," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut Kun, pemberian internet gratis dengan kecepatan 100 mbps tersebut sudah masuk ke dalam program dirinya bersama Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta.

"Kita menginginkan agar semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 mbps dan kita juga sudah membuat kajian kita akan menggratiskan itu," katanya.

Menurut Kun, jika internet digratiskan ke warga Jakarta, maka dia meyakini bahwa kesenjangan digital tidak akan terjadi lagi di wilayah Jakarta.

"Kita tidak ingin ada diskriminasi di dalam penerimaan informasi, karena kesenjangan digital, ini yang kita ingin kurangi. Jadi kita semua memiliki hak yang sama terhadap informasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Kun Wardhana berencana meminta seluruh operator seluler untuk memberikan Internet gratis ke warga DKI Jakarta.

Dia menjelaskan jika operator memberikan akses Internet gratis kepada warga Jakarta, maka operator seluler akan diberi insentif pajak khusus. Namun, jika operator menolak memberikan internet gratis ke warga, Kun menegaskan masih mengkaji sanksinya.

"Jadi operator ini, kita minta untuk bisa menyediakan itu. Tentunya nanti kita akan memberikan insentif untuk pajak. Pajak yang diberikan kepada operator," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut Kun, pemberian internet gratis dengan kecepatan 100 mbps tersebut sudah masuk ke dalam program dirinya bersama Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta.

"Kita menginginkan agar semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 mbps dan kita juga sudah membuat kajian kita akan menggratiskan itu," katanya.

Menurut Kun, jika internet digratiskan ke warga Jakarta, maka dia meyakini bahwa kesenjangan digital tidak akan terjadi lagi di wilayah Jakarta.

"Kita tidak ingin ada diskriminasi di dalam penerimaan informasi, karena kesenjangan digital, ini yang kita ingin kurangi. Jadi kita semua memiliki hak yang sama terhadap informasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Anies Baswedan masih belum menentukan sikap untuk memberi dukungan kepada paslon mana yang maju kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Pasalnya, hingga saat ini tiga pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta belum ada yang menyampaikan gagasan dengan jelas jika lolos sebagai pemenang di Pilkada DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), ketiga paslon untuk Pilkada Jakarta saat ini membutuhkan suara dari Anies Baswedan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

"Sementara masih belum ada keputusan siapa yang akan didukung Pak Anies," tutur Juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/9).

Dia menjelaskan gagasan dari para calon pemimpin tersebut dinilai sangat penting agar bisa mengetahui bagaimana paslon tersebut ingin membawa Jakarta dalam lima tahun ke depan.

Pihaknya pun meminta para pendukung Anies untuk melakukan hal yang sama. Yakni menunggu gagasan dari para paslon untuk masa depan Jakarta.

“Untuk para pendukung Pak Anies, mari kita tunggu para paslon untuk menyampaikan gagasannya terlebih dahulu. Masih ada waktu. Jangan terburu-buru,” katanya.

Bisnis.com, JAKARA - Bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) DKI Jakarta Rano Karno menilai kehadiran Lies Hartono atau Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan akan membuat banyak gebrakan yang menarik.

Menurutnya ada beberapa program yang memang perlu diselaraskan agar aktivitas masyarakat Jakarta bisa berkembang. Maka itu pihaknya melakukan silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Tentunya keuntungan bagi kami berkunjung kepada para mantan gubernur artinya kami ingin menyelesaikan masalah yang dulu pernah dikerjakan," katanya dalam rapat perdana Tim Pemenangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Rumah Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).

Oleh karena itu, terdapat beberapa program gebrakan yang akan diusung oleh Rano Karno dan pasangannya, Pramono Anung.

Salah satunya adalah akan memasang Closed-Circuit Television (CCTV) untuk mengatasi masalah tawuran, narkoba, kekerasan hingga bullying yang tidak diawasi.

Selanjutnya, menaikan insentif untuk Ketua RT-RW di Jakarta hingga dua kali lipat per bulannya. Hal ini bakal diterapkan jika pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini menang Pilkada.

Di mana insentif sekarang Ketua RT yakni Rp2 juta, kemudian untuk Ketua RW Rp2,5 juta. Hal ini bakal meningkat dua kali lipat, yakni untuk RT menjadi Rp4 juta, kemudian RW Rp5 juta per bulan.

"Kemudian kita akan membuat balai rakyat, kemudian kita akan intensifkan RT RW. Jadi ada beberapa program yang ingin kita lakukan," pungkas Rano.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), mengungkapkan tiga pertimbangan yang diperhitungkan sebelum dirinya resmi ditugaskan untuk mengurus Jakarta.

“Ada tiga pertimbangan, pertama itu teknokratis. Saya Kurator IKN, pendidikan saya arsitektur tata kota. Dari koalisi, termasuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto, menanyakan, pasca (ibu kota pindah ke) IKN, Jakarta mau ke mana,” ujar RK dalam wawancara eksklusif program talkshow "Gaspol" Kompas.com yang tayang kanal YouTube, Jumat (13/9/2024).

Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh Prabowo meyakini bahwa Jakarta perlu diimajinasikan ulang setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Latar belakang pendidikan RK dinilai cocok untuk menjawab tantangan tersebut.

“Kedua, pertimbangan politis. Karena Golkar, saya sebagai kader, saya ikut di manapun yang ditugaskan,” ujar RK.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga menyampaikan bahwa kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerjanya berkisar antara 70-90 persen.

RK, yang sudah mengantongi dua surat tugas, melakukan pendekatan dan komunikasi yang mungkin belum banyak diketahui publik.

Pertimbangan ketiga datang dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Karena beliau presiden terpilih dari koalisi KIM, beliau berharap gubernurnya yang terpilih juga dari KIM,” lanjut RK.

Prabowo bahkan disebut telah memberi tugas kepada RK agar segera mengatasi kekumuhan di Jakarta setelah resmi terpilih.

Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jakarta telah resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta.

Mereka diusung KIM yang kini semakin besar dengan tambahan PKS, PKB, dan Partai Nasdem, menyisakan PDI-P sebagai satu-satunya partai di luar koalisi tersebut yang mengusung calon lain, Pramono Anung-Rano Karno.

KPU saat ini sedang meneliti keterpenuhan syarat pencalonan masing-masing bakal pasangan calon yang mendaftar dan dijadwalkan mengumumkan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta paling lambat pada 22 September mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta agar tidak ada kegiatan arak-arakan pendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada saat pendaftaran Pilkada 2024.

Hal ini diungkapkan untuk mencegah gangguan lalu lintas, terutama karena tahapan pendaftaran dilaksanakan pada hari kerja.

"Kami sih tidak memperbolehkan adanya arak-arakan ya karena itu tadi bisa mengganggu lalu lintas. Pendaftarannya itu kan hari kerja, hari Selasa sampai Kamis," kata Komisioner KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024).

Meskipun demikian, Astri menjelaskan bahwa kegiatan arak-arakan tetap bisa dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari kepolisian.

Jumlah pendukung yang diizinkan untuk arak-arakan juga dibatasi, yaitu maksimal 150 orang.

Namun, tidak semua pendukung diizinkan masuk ke dalam kantor KPU DKI Jakarta untuk mendampingi calon dukungannya. Mereka hanya diperbolehkan sampai halaman kantor KPU DKI Jakarta.

"Kalau untuk pendukung, kami batasi, untuk yang di luar itu sekitar 150 orang. Tapi untuk yang di dalam, karena penerimaan paslonnya ini ada di aula, ruangannya kan kecil dan terbatas," kata Astri.

Oleh karena itu, saat pendaftaran berlangsung, KPU DKI Jakarta hanya memperbolehkan pengurus partai politik yang bisa masuk ke aula.

"Jadi mungkin hanya pengurus partai politik aja yang masuk, seperti ketua atau sekjen," ujarnya.

Tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024 akan dibuka pada Selasa (27/8/2024) pukul 08.00 WIB.

Merujuk Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, masa pendaftaran akan berlangsung hingga Kamis (29/8/2024).

Pendaftaran pada Selasa-Rabu, 27-28 Agustus, dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

"Untuk hari terakhir Kamis, tanggal 29 Agustus, kami membuka pendaftaran dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 23.59 WIB," ," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata.

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus memenuhi syarat yang dimuat dalam PKPU tersebut, salah satunya harus berkewarganegaraan Indonesia.

Adapun untuk akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) akan dibuka oleh petugas atau admin jika sudah ada permohonan dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat Provinsi DKI Jakarta.

"Pasangan calon dapat mengunduh format formulir model permohonan Silon Parpol KWK melalui pranala HTTPS formulir permohonan silon partai politik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan sampai saat ini belum mendapat kendaraan politik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.

Meski didukung banyak pihak, namun langkahnya maju untuk kembali menduduki jabatan Gubernur masih abu-abu.

Bahkan, rekan yang dulu mendampinginya di Pilpres 2024 pun belum memiliki padangan mengenai langkah politik Anies.

"Ini saya mau membahas negara ini bukan soal Pilkada, makanya saya mau ketemu Pak Prabowo," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di rumah dinas Prabowo Subianto Jakarta, Kamis (8/8).

Meskipun begitu, Anies yakin bahwa dapat memperoleh tiket maju di Pilkada DKI.

Berikut rangkuman mengenai 4 rintangan yang dialami Anies Baswedan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024:

Munculnya Koalisi KIM Plus

Pilkada DKI Jakarta diwarnai dengan kemunculan Koalisi Indonesia Maju yang kini diberi nama sebagai KIM Plus.

Koalisi ini diisi oleh beberapa partai politik (parpol) pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan juga beberapa parpol baru.

Dari isu yang beredar, KIM Plus akan ikut menggaet PKS dan PKB yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Meskipun berhembus, Anies mengaku bahwa saat ini ia tak merasakan ada upaya penjegalan dirinya untuk maju Pilkada DKI.

"[Pembentukan KIM Plus untuk jegal di Pilkada Jakarta 2024] Semua itu hanya spekulasi-spekulasi. Kita lihat sekarang ini, memang sudah ada yang berubah? Belum ada yang berubah kan? Masih sama," ujar Anies di Jakarta, Kamis (8/8).

Anies menekankan dalam politik semua hal bisa terjadi. Namun, hal itu tentunya berbarengan dengan aspirasi masyarakat yang memilih partai politik (parpol) tersebut.

Pecah Kongsi PKS

PKS dinilai akan mengubah haluan dan meninggalkan Anies Baswedan, untuk mendukung Ridwan Kamil yang saat ini didukung oleh koalisi Indonesia Maju (KIM Plus).

Hal ini sempat dikatakan oleh Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin, bahwa pihaknya dikejar waktu untuk memastikan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju.

Sebelumnya, PKS digadang-gadang mengajukan nama Anies Baswedan dan Shohibul Iman. Namun, duet tersebut berpotensi kandas lantaran PKS tak kunjung mendapatkan dukungan dari parpol lain.

Jika tidak cepat mengambil sikap, lanjutnya, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Pasalnya PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri

"Kalau tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Skenario Kotak Kosong...

Skenario Kotak Kosong

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut merespon soal adanya skenario untuk mengajukan menjegal Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Salah satu upaya untuk melakukan itu adalah munculnya scenario kotak kosong.

“Belum terancam [skenario kotak kosong], masih ada ruang,” ujar Hasto kepada para wartawan ketika ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Kamis (8/8).

Hasto berpendapat bahwa jika nantinya ada indikasi calon gubernur Jakarta lawan 'kotak kosong', maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya akan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon.

Menurutnya, saat perpanjangan waktu tersebut biasanya akan terjadi perubahan peta politik di antara parpol-parpol yang mengusung calon.

"Dan di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi," jelasnya.

Hasto tak menampik bahwa PDIP telah menerima laporan bahwa memang terdapat upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Dia menegaskan upaya-upaya untuk ‘menjegal’ calon sebagai hal yang tidak sehat dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

Hasto memastikan PDIP akan terus mengawal agar kontestasi Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan sehat.

"Tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta 2024 pada awal Agustus ini.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menjelaskan, partai politik yang ada di KIM yaitu PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih terus mematangkan bakal pasangan yang akan diusung dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

PAN sendiri, sambungnya, ingin pasangan calon cagub-cawagub Jakarta tersebut bisa disepakati pada awal Agustus ini. Dengan demikian, KIM bisa segera bergerak untuk mensosialisasikan pasangan tersebut.

"Saya sebagai ketua Tim Pilkada di DPP PAN ya dengan senang hati kalau lebih cepat lebih baik sehingga bisa melakukan konsolidasi," ujar Yandri saat dihubungi, Kamis (1/8/2024).

Meski demikian, wakil ketua MPR ini mengakui keputusan tidak ada di tangan PAN seorang diri. Pasangan calon tergantung kesepakatan antara semua partai politik yang ada di KIM.

Apalagi, Yandri mengungkapkan kemungkinan besar ada partai politik di luar KIM yang bergabung untuk sama-sama mengusung satu pasangan calon bersama. Peluang terbentuknya KIM Plus sangat terbuka di Pilkada Jakarta 2024.

"Kesepakatan pasangan calonlah yang akan menentukan plusnya itu. Kalau kita usung A, berarti yang kita pepet atau yang kita pastikan plusnya yang ini. Kalau B calonnya, berarti kita akan pepet dan kita pastikan KIM plusnya ini," jelasnya.

Yandri juga tidak menutup kemungkinan KIM baru akan mengumumkan bakal pasangan cagub-cawagub Jakarta 2024 pada detik-detik akhir masa pendaftaran, 27–29 Agustus nanti. Dia mengingatkan, Jakarta merupakan provinsi yang sangat dinamis secara politik.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua mantan pimpinan Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Sandiaga Uno, mulai sering tebar pesona jelang Pilkada Jakarta 2024.

Keduanya memiliki kans untuk bersanding atau bahkan bertarung dengan Anies Baswedan yang hingga saat ini mendominasi dari sisi elektabilitas.

Ahok sudah menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta 2024 apabila diberi kesempatan kembali. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bersedia menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta.

Sebelumnya, Ahok memang mengaku jauh lebih siap maju kembali jadi gubernur karena sudah ‘makan asam garam’ saat masuk bui tujuh tahun silam.

Selain itu, pengalaman selama empat tahun menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) semakin memantapkan dirinya untuk menjadi gubernur kembali.

“Oh iyalah, saya sekarang jauh lebih siap jadi gubernur,” kata Ahok di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2024).

Sejalan dengan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan Ahok merupakan sosok kandidat kuat calon gubernur Jakarta 2024 usungan PDIP.

Djarot menjelaskan, PDIP sudah melakukan kajian dan pemetaan ihwal Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, Ahok menjadi kandidat yang kuat.

"Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup ya, sangat potensial, kalau menurut saya untuk bisa diajukan," jelas Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Di samping itu, sempat muncul wacana duet Anies Baswedan-Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Bahkan, Sandi Uno menyatakan duet Anies-Ahok merupakan sebuah'dream team'.

Meski demikian, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyatakan wacana duet Anies-Ahok sudah hampir tidak mungkin terwujud karena bertentangan dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No. 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam beleid tersebut, diatur bahwa bakal calon wakil gubernur tidak boleh pernah menjabat sebagai gubernur pada daerah yang sama. Oleh sebab itu, Ahok yang pernah menjabat gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, tidak bisa lagi maju sebagai bakal calon wakil gubernur untuk Anies dalam ajang Pilgub Jakarta 2024.

Begitu juga sebaliknya, Anies tidak bisa menjadi bakal calon wakil gubernur untuk Ahok karena sudah pernah menjabat gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.

"Memadukan antara Pak Anies-Ahok atau Pak Ahok-Anies itu sudah sangat super kecillah, 0,00001%, kecuali UU-nya digugat ke MK, berubah lagi kan?" kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Perbesar

Sementara itu, Sandiaga Uno juga mulai blak-blakan bicara peluangnya maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Ketika ditanya apakah dirinya siap menjadi tandem dari nama-nama bakal calon gubernur yang sudah ada, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkit elektabilitasnya yang rendah di Pilgub Jakarta 2017.

“Saya dulu mulai di DKI, elektabilitasnya 0,3%,” katanya kepada wartawan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Dirinya berpendapat, wilayah Jakarta secara geografis relatif terjangkau bagi kandidat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilgub. Dengan demikian, para politisi dapat mengupayakan untuk mendongkrak elektabilitasnya.

“Siapa pun yang nanti akan berlaga di DKI punya peluang untuk meningkatkan elektabilitas,” jelasnya.

Kendati demikian, Sandi mengingatkan bahwa kekuatan PPP tidak besar di Jakarta karena hanya memiliki satu kursi di DPRD. Oleh sebab itu, lanjutnya, juga banyak yang dipertimbangkan meski namanya dipertimbangkan untuk turun gelanggang Pilkada Jakarta.

KANS ANIES-SANDI

Di samping itu, beda dengan nasib Ahok, Sandi masih bisa maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta 2024. Bahkan, PPP sudah sempat membuka kans kembalinya duet Anies-Sandi dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, duet Anies-Sandi sudah pernah memenangkan ajang Pilkada Jakarta 2017. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin kemenangan serupa kembali terjadi dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Ya memungkinkan saja [duet Anies-Sandi di Pilkada Jakarta 2024] karena pernah jadi pernah sukses,success story-nya ada gitu loh," jelas Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Meski demikian, wakil ketua Badan Legislasi DPR ini menjelaskan PPP tidak ingin mengunci kesempatan partai politik lain untuk berkoalisi. Oleh sebab itu, PPP tidak ingin ngotot mengusung duet Anies-Sandi.

Adapun, Anies sejauh ini memang menjadi sosok unggulan di Pilgub Jakarta 2024. Elektabilitasnya tinggi, bersaing dengan Ahok dan Ridwan Kamil.

Hal itu misalnya tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia kepada 800 warga Jakarta pada 18–26 Juni 2024. Hasilnya,top of mindcalon gubernur warga Jakarta masih dominan pada sosok Anies Baswedan (39,7%), diikuti Ahok (23,8%), dan Ridwan Kamil (13,1%).

Sisa kandidat lainnya hanya meraih kurang dari 2% suara. Bahkan Sandiaga Uno hanya meraih 0,3% suara.

Dalam simulasi tiga dan dua pasangan, Anies bersama wakilnya selalu memang melawan siapapun. Termasuk simulasi duet Anies-Sandi (50,6%) yang menang lawan Ridwan Kamil-Kaesang Pangarep (38,9%).

Sementara itu, Anies-Ahok menjadi pasangan yang memiliki persentase pemilih terbanyak. Duet Anies-Ahok (58,2%) memang telak ketika disimulasikan lawan Ridwan Kamil-Kaesang (32,7%).

Bisnis.com, JAKARTA — Anies Baswedan merespons kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ida Fauziyah masuk dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Anies mengaku tak ambil pusing soal kans melawan kader PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

“Bagi saya yang penting adalah masalah-masalah utama yang dianggap penting oleh masyarakat. Itu ada di survei,” katanya kepada wartawan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Anies berpendapat, hal itulah yang akan menjadi fokus perhatiannya dalam menyongsong palagan Pilkada Jakarta.

Pasalnya, menurut Anies, masing-masing kandidat yang muncul kelak tetap akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah itu.

“Jadi saya lebih cenderung untuk fokus kepada tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat, daripada siapa yang nanti akan berada di dalam gelanggang Pilkada,” tandas Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu.

Seperti diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya telah mengusung duet Anies dengan Sohibul Iman.

Sebelumnya, PDIP dikaitkan dengan berbagai nama dalam bursa Jakarta 1. Selain Anies Baswedan, partai berlambang banteng tersebut digadang-gadang bakal kembali mengusung Ahok.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa Ahok merupakan sosok kandidat kuat calon gubernur Jakarta 2024 usungan PDIP.

Djarot menjelaskan, PDIP sudah melakukan kajian dan pemetaan ihwal Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, Ahok menjadi kandidat yang kuat.

"Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup ya, sangat potensial, kalau menurut saya untuk bisa diajukan," jelas Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024) lalu.

Sementara itu, DPP PKB hingga saat ini belum resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belakangan muncul sebagai alternatif.