JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan total liabilitas atau kewajiban sebesar Rp6.957,4 triliun. Angka ini dibukukan dalam laporan keuangan gabungan 65 BUMN tahun 2023.

Dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (25/9/2024), utang perusahaan pelat merah terbagi atas liabilitas jangka pendek senilai Rp1.192,2 triliun, liabilitas spesifik lembaga keuangan Rp4.042,1 triliun, dan jangka panjang di posisi Rp1.722,9 triliun.

Untuk ekuitas BUMN di 2023 secara konsolidasi mencapai Rp3.444,07 triliun. Naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp3.100,67 triliun. Di sisi aset, perseroan membukukan aset hingga Rp10.401,5 triliun atau naik 6,26 persen dibandingkan 2022 yang berada di angka Rp9.788,64.

Rinciannya, aset lancar Rp1.547,0 triliun, aset spesifik lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga Rp4.668,7 triliun, dan aset tidak lancar Rp4.185,7 triliun. Sedangkan, pendapatan usaha konsolidasi 2023 menyentuh Rp2.932,6 triliun, turun dari tahun lalu, yakni Rp2.918,9 triliun.

Untuk diketahui, laporan keuangan gabungan merupakan dokumen yang disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing BUMN, meliputi kinerja, risiko, dan prospek BUMN.

?Laporan keuangan gabungan disebut sebagai Informasi Hal Pokok dalam Laporan Asurans Akuntan Independen,? tulis dokumen tersebut.

Penyusunan laporan keuangan habungan disusun berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penggabungan dilakukan oleh Kementerian BUMN berdasarkan kebijakan, prosedur, dan langkah- langkah kerja yana dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri BUMN No. SK-164/MBU/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN.

Lalu, Surat Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko No. SK-3/DKU.MBU/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-1/DKU.MBU/05/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN.

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kenaikan liabilitas alias utang menjadi Rp56,56 triliun di kuartal I-2024. Sebelumnya liabilitas perusahaan berada di posisi Rp50,46 triliun di akhir 2023.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya mengatakan, melonjaknya nilai utang dibarengi dengan pertumbuhan nilai aset. Kondisi ini terjadi pada tahun 2022, 2023, dan awal 2024. Terutama, saat KAI mulai mengoperasikan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh secara komersial pada 2023 lalu.

?Sementara untuk kinerja aset signifikan sekali kenaikannya. Signifikan itu terjadi di 2022, 2023, dan awal 2024. Di mana penugasan-penugasan ini mulai aktif, mulai beroperasi, yaitu angkutan LRT maupun Kereta Cepat di Agustus dan Oktober 2023,? ujar Salusra saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024).

?Sehingga pendanaan masuk, ya kita kapitalisasi juga masuk sehingga tumbuh dari Rp71,56 triliun jadi Rp81,37 triliun untuk aset di 2023, tentu diikuti dengan kenaikan liabilitas dari Rp42,50 triliun menjadi Rp50 triliun di 2023,? paparnya.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, Salusra mengaku, pendanaan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh cukup tinggi sehingga membuat nilai utang perusahaan naik dari Rp50,46 triliun menjadi Rp56,56 triliun.

Alhasil, Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang terhadap ekuitas juga naik menjadi 1,3 kali di kuartal I-2024. Padahal, posisi DER di akhir 2023 ada di level 1,0 kali. Hal tersebut banyak disebabkan oleh kenaikan debt yang tidak proporsional dengan kenaikan ekuitas.

?Nah di 2024 ini kita booking cukup besar dari pendanaan baik Kereta Cepat dan LRT, sehingga pertumbuhan signifikan aset kita di 2024, tiga bulan ini maupun dari liabiliti,? ucapnya.

?Nah ini tentu mengakibatkan efek di Debt to Equity Ratio kita yang tumbuh bisa 1,3 kali, DER kita di kuartal I-2024 ini, dari hanya 1,0 kali di akhir 2023,? tutur Salusra.