Bisnis.com, JAKARTA— Investor asing ramai-ramai menjual sahamnya sepanjang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memerintah Indonesia. Selama dua pekan, pasar saham mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing.

Artikel bertajuk Sentimen Negatif yang Membuat Dana Asing Kabur menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Rabu (6/11/2024):

1. Sentimen Negatif yang Membuat Dana Asing Kabur—Rupiah Melemah di Era Prabowo

Investor asing ramai-ramai menjual sahamnya sepanjang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memerintah Indonesia. Selama dua pekan, pasar saham mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat asing melakukan jual bersih sebesar Rp3,62 triliun sepanjang pekan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pekan selanjutnya Rp2,64 triliun.

Meski terus-terusan terjadi net sell, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai bersih pembelian atau net buy asing sebesar Rp38,25 triliun sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Seiring dengan catatan net sell asing di pasar saham, indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan pelemahan setidaknya dalam dua pekan setelah Prabowo dilantik.

2. Utang Komplek Tujuh BUMN Sakit

Presiden Prabowo Subianto tak bisa santai di awal pemerintahaannya. Setidaknya ada satu masalah yang harus diselesaikan, yaitu penyehatan badan usaha milik negara atau BUMN.

Dari total 47 BUMN, 7 sedang dalam keadaan merugi, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jiwasraya, Perumnas, dan PNRI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk membenahi tujuh BUMN tersebut. Hal ini bukan tanpa sebab. Masing-masing BUMN yang merugi itu memiliki kompleksitas masalah tersendiri.

Krakatau Steel, misalnya, sudah melaksanakan restrukturisasi utang sejak 2019 tetapi pemulihan kinerjanya tersandung oleh insiden kebakaran yang mengganggu operasional secara keseluruhan.

“Kami sedang mencari jalan, apakah dengan kondisi yang hari ini, setelah bekerja sama dengan POSCO, dengan menghasilkan Karakatau Steel yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan,” kata Erick saat rapat kerja dengan DPR, Senin (11/5/2024).

3. Asa Penghiliran Prabowo di Tangan MIND ID

Sekitar 5 kilometer dari arah timur Pantai Kijing, Desa Sungai Kunyit, Pontianak, Kalimantan Barat, sirine panjang terdengar nyaring dari perbukitan, akhir September lalu. Suara itu menandai berlanjutnya penghiliran bauksit oleh BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.

Berjarak tidak kurang dari 100 km dari Kota Pontianak, Smelter Grade Alumina Refinery dibangun di area seluas 100 hektare. Fasilitasa pemurnian ini menjadi ujung tombak penghiliran komoditas bauksit di dalam negeri. Dana jumbo senilai Rp16 triliun dikucurkan untuk menyambung rantai pasok bijih bauksit menjadi aluminium.

Setelah melewati masa konstruksi 4 tahun, pabrik itu memulai pre-commissioning dengan injeksi perdana pada 24 September 2024. SGAR bakal beroperasi penuh pada awal 2025 dengan menyerap 3 juta ton bijih bauksit dan menghasilkan sedikitnya 1 juta ton alumina.

Produk ini menjadi salah satu bahan baku yang diinginkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk memproduksi aluminium di Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Di sisi lain, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menggenggam izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat, sekitar 30 km dari smelter.

Anggota Holding MIND ID itu kompak membentuk konsorsium di bawah kendali PT Borneo Alumina Indonesia. Keduanya sepakat membangun SGAR untuk menyambung rantai industri dari bauksit menjadi aluminium.

4. Mendorong Ekspansi Ekspor Produk Logam Konstruksi

Pemerintah berupaya mengungkit kinerja ekspor industri produk logam besi dan baja untuk sektor konstruksi dengan menfasilitasi lima pabrikan untuk berpameran di International Construction Week (ICW) & BuildXpo Malaysia 2024.

International Construction Week (ICW) & BuildXpo Malaysia 2024 di Kuala Lumpur, 22-24 Oktober 2024, merupakan pameran industri konstruksi terbesar di Malaysia denganruang pameran 10.000 m2 dan menampilkan sekitar 500 booth dengan 200 exhibitor.

Mengusung tema Envisioning the Future of Construction, BuildXpo 2024 menampilkan segmen dan tren industri utama, termasuk teknologi konstruksi, bahan konstruksi, peralatan konstruksi, mesin konstruksi, serta sistem dan layanan.

“Pameran ini merupakan ajang penting bagi Indonesia untuk mempromosikan industri logam dalam negeri sehingga bisa membuka peluang akses pasar dan kerja sama internasional,” kata Direktur Industri Logam Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, Selasa (5/11/2024).

Adapun kelima produsen logam nasional yang menjadi peserta pameran adalah PT Auri Steel Metalindo, PT Golden Agin Nusa, PT Fumira, PT Sunrise Steel, dan PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills. Delegasi Indonesia ini menampilkan beragam produk logam untuk kebutuhan konstruksi, seperti baja ringan, pintu baja, billet dan rod untuk konstruksi, serta genteng metal.

5. Angin Segar di Segmen Mobil Off-roader

Penjualan mobil bertipe sport utility vehicle (SUV) berpenggerak semua roda (all-wheel drive) sepanjang Januari-September 2024 tetap melaju kencang meski pasar otomotif tengah dilanda kelesuan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan SUV all-wheel drive pada Januari-September 2024 meningkat kuat 25% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 7.842 unit menjadi 9.817 unit di pasar ritel.

Padahal, pada saat yang sama, pasar otomotif tengah mengalami perlambatan seiring dengan pelemahan daya beli kelas menengah dan rejim suku bunga pinjaman tinggi.

Sepanjang tiga kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil turun 11,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 746.246 unit menjadi hanya 657.223 unit.

Berkebalikan dengan tren pasar melambat, segmen SUV 4x4 melaju lebih cepat. Bahkan, seluruh subsegmen mobil yang lekat sebagai kendaraan hobi tersebut mencatatkan penjualan yang bertumbuh.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah jujur tentang besaran total utang Indonesia. Hal ini terjadi sampai sekarang.

Menurutnya, utang yang disampaikan ke publik hanya yang tercatat saja. Padahal banyak utang lain seperti utang BUMN hingga pembangunan proyek yang belum dibayar penuh.

"Utang kita yang selalu ditonjolkan Rp8.400 (triliun), tapi hidden debt, utang BUMN, proyek belum dibayar semua kan utang yang tidak tercatat," ujarnya saat berbincang dengan Gita Wirjawan melalui tayangan Youtube mantan menteri perdagangan tersebut.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di buku APBN KiTa edisi September, utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024 dengan rasio 38,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

JK menekankan hal yang sama berlaku untuk kinerja ekspor Tanah Air. Meski di catatan Badan Pusat Statistik (BPS) surplus, tetapi tak terlihat dampaknya ke dalam negeri.

"Jadi angka (US$) 500 triliun ekspor per tahun, bener nggak itu ada? Di catatan ada, di neraca ada, di BPS ada, tapi sama dengan utang (tidak jujur)," jelasnya.

Sebelumnya, JK juga pernah menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang paling banyak berhutang dibandingkan periode pemimpin negara lainnya. Oleh sebab itu, tak heran pembayaran bunga utang mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan pada Sabtu (20/5).

Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan total kewajiban atau liabilitas perusahaan BUMN mencapai Rp6.957,43 triliun pada akhir 2023. Angka ini naik 4,02% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.687,96 triliun. Total liabilitas ini merupakan laporan keuangan gabungan 65 BUMN per 31 Desember 2023.

Liabilitas ini terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan liabilitas dari lembaga keuangan. Perinciannya, utang jangka pendek yang berasal dari aktivitas usaha mencapai Rp541,99 triliun. Selanjutnya liabilitas jangka pendek lain sebesar Rp202,87 triliun. Melonjak dari tahun sebelumnya sebesar Rp174,89 triliun.

Untuk diketahui, Liabilitas Jangka Pendek Lain terutama berasal dari Perusahaan Listrik Negara, Bank Mandiri, Pertamina, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Telkom Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Selanjutnya utang dari kegiatan operasi dalam jangka panjang mencapai Rp7 triliun dan liabilitas jangka panjang lain sebesar Rp273,63 triliun. Laporan Keuangan Gabungan juga menggambarkan total utang perusahaan BUMN baik untuk jangka pendek dan panjang.

Sedangkan dari jenisnya, pinjaman jangka pendek yang bersumber dari pendanaan di pasar modal maupun pinjaman korporasi naik 23,54% dari Rp263,07 triliun menjadi Rp325 triliun.

Pada periode ini, utang jangka pendek ke pemerintah turun dari Rp25,61 triliun menjadi Rp16,42 triliun. Selanjutnya utang surat berharga yang jatuh tempo dalam 1 tahun naik dari Rp67,88 triliun menjadi Rp89,63 triliun. Sementara liabilitas sewa turun dari Rp21,32 triliun menjadi Rp16,36 triliun.

Pada kewajiban jangka panjang, utang gabungan BUMN turun tipis dari Rp525,23 triliun di 2022 menjadi Rp522,22 triliun pada tahun lalu. Untuk pinjaman pemerintah jangka panjang naik dari Rp23,94 triliun menjadi Rp25,28 triliun. Sedangkan liabilitas sewa jangka panjang turun dari Rp88,8 triliun menjadi Rp85,32 triliun.

Sedangkan penurunan tajam terjadi pada utang surat berharga jangka panjang yang terpangkas dari Rp643,45 triliun menjadi Rp547,37 triliun pada 2023 alias turun 17,55%.

Dengan dilakukan tabulasi, utang pendanaan BUMN pada periode ini mencapai Rp1.627,62 triliun, turun 1,9% dari sebelumnya Rp1.659,34 triliun. Penurunan utang BUMN ini utamanya disumbangkan oleh Pertamina yang memangkas pinjaman sebesar Rp40 triliun, Hutama Karya turun 30% (Rp14,4 triliun), hingga PLN yang turun 3% (Rp12,9%).

Penurunan utang juga terjadi di sejumlah BUMN yang secara berurutan Krakatau Steel (Rp5 triliun), Pelindo (Rp3,2 triliun), PTPN III (Rp3,1 triliun), BNI (Rp2,7 triliun), Garuda (Rp2,7 triliun), dan Pupuk Indonesia (Rp2,6 triliun).

Sementara itu, liabilitas terbesar dalam laporan keuangan gabungan ini berasal dari lembaga spesifik keuangan yang mencatatkan nilai Rp4.042,16 triliun Naik dari liabilitas tahun sebelumnya sebesar Rp3.803,37 triliun. Liabilitas ini merupaakan tabungan masyarakat seperti giro, kredit, hingga deposito.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menyebut utang pendanaan yang dilakukan oleh entitas bisnis menjadi salah satu indikator yang dipantau ketat oleh pihaknya.

"Ini [utang oleh BUMN] angka yang kita monitor terus," kata Nely kepada Bisnis pekan lalu (17/9/2024).

Risiko ini seperti meski secara saldo utang terjadi penurunan pada akhir 2023, namun rasio beban bunga mengalami kenaikan akibat melonjaknya suku bunga. Pada tahun laporan ini, gabungan BUMN membayar bunga utang Rp82,1 triliun berbanding Rp75,32 triliun pada periode 2022.

Dia juga menyebutkan pemantauan utang ini merupakan bagian dari menjaga risiko perusahaan negara yang terus membesar dan semakin kompleks. Nely juga panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) itu juga menyebutkan BUMN raksasa yang berpotensi sistemik berada dalam kondisi sehat yang terlihat dari rating dari lembaga pemeringkat.

Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan total kewajiban atau liabilitas perusahaan BUMN mencapai Rp6.957,43 triliun pada akhir 2023. Angka ini naik 4,02% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.687,96 triliun. Total liabilitas ini merupakan laporan keuangan gabungan 65 BUMN per 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas ini merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Gabungan Badan Usaha Milik Negara per 31 Desember 2024. Sedangkan jumlah BUMN yang terhitung dalam laporan ini tersisa 65 perusahaan pada akhir 2023 dari sebelumnya 74 perusahaan. Liabilitas ini terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang dan liabilitas dari lembaga keuangan.

Perinciannya, utang jangka pendek yang berasal dari aktivitas usaha mencapai Rp541,99 triliun. Selanjutnya liabilitas jangka pendek lain sebesar Rp202,87 triliun. Melonjak dari tahun sebelumnya sebesar Rp174,89 triliun.

Untuk diketahui, Liabilitas Jangka Pendek Lain terutama berasal dari Perusahaan Listrik Negara, Bank Mandiri, Pertamina, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Telkom Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Selanjutnya utang dari kegiatan operasi dalam jangka panjang mencapai Rp7 triliun dan liabilitas jangka panjang lain sebesar Rp273,63 triliun. Laporan Keuangan Gabungan juga menggambarkan total utang perusahaan BUMN baik untuk jangka pendek dan panjang.

Pada 2023, total utang BUMN mencapai Rp1.627,62 triliun, turun 1,9% dari sebelumnya Rp1.659,34 triliun. Penurunan utang BUMN ini utamanya disumbangkan oleh Pertamina yang memangkas pinjaman sebesar Rp40 triliun, Hutama Karya turun 30% (Rp14,4 triliun), hingga PLN yang turun 3% (Rp12,9%).

Penurunan utang juga terjadi di sejumlah BUMN yang secara berurutan Krakatau Steel (Rp5 triliun), Pelindo (Rp3,2 triliun), PTPN III (Rp3,1 triliun), BNI (Rp2,7 triliun), Garuda (Rp2,7 triliun), dan Pupuk Indonesia (Rp2,6 triliun).

Sedangkan dari jenisnya, pinjaman jangka pendek yang bersumber dari pendanaan di pasar modal maupun pinjaman korporasi naik 23,54% dari Rp263,07 triliun menjadi Rp325 triliun.

Pada periode ini, utang jangka pendek ke pemerintah turun dari Rp25,61 triliun menjadi Rp16,42 triliun. Selanjutnya utang surat berharga yang jatuh tempo dalam 1 tahun naik dari Rp67,88 triliun menjadi Rp89,63 triliun. Sementara liabilitas sewa turun dari Rp21,32 triliun menjadi Rp16,36 triliun.

Pada kewajiban jangka panjang, utang gabungan BUMN turun tipis dari Rp525,23 triliun di 2022 menjadi Rp522,22 triliun pada tahun lalu. Untuk pinjaman pemerintah jangka panjang naik dari Rp23,94 triliun menjadi Rp25,28 triliun. Sedangkan liabilitas sewa jangka panjang turun dari Rp88,8 triliun menjadi Rp85,32 triliun.

Sedangkan penurunan tajam terjadi pada utang surat berharga jangka panjang yang terpangkas dari Rp643,45 triliun menjadi Rp547,37 triliun pada 2023 alias turun 17,55%.

Tercatat liabilitas terbesar dalam laporan keuangan gabungan ini berasal dari lembaga spesifik keuangan yang mencatatkan nilai Rp4.042,16 triliun Naik dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp3.803,37 triliun. Liabilitas ini adalah tabungan masyarakat seperti giro, tabungan, hingga deposito.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menyebut utang pendanaan yang dilakukan oleh entitas bisnis menjadi salah satu indikator yang dipantau ketat oleh pihaknya.

"Ini [utang oleh BUMN] angka yang kita monitor terus," kata Nely kepada Bisnis pekan lalu (17/9/2024).

Risiko ini seperti meski secara saldo utang terjadi penurunan pada akhir 2023, namun rasio beban bunga mengalami kenaikan akibat melonjaknya suku bunga. Pada tahun laporan ini, gabungan BUMN membayar bunga utang Rp82,1 triliun berbanding Rp75,32 triliun pada periode 2022.

Dia juga menyebutkan pemantauan utang ini merupakan bagian dari menjaga risiko perusahaan negara yang terus membesar dan semakin kompleks. Nely juga panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) itu juga menyebutkan BUMN raksasa yang berpotensi sistemik berada dalam kondisi sehat yang terlihat dari rating dari lembaga pemeringkat.

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan total liabilitas atau kewajiban sebesar Rp6.957,4 triliun. Angka ini dibukukan dalam laporan keuangan gabungan 65 BUMN tahun 2023.

Dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (25/9/2024), utang perusahaan pelat merah terbagi atas liabilitas jangka pendek senilai Rp1.192,2 triliun, liabilitas spesifik lembaga keuangan Rp4.042,1 triliun, dan jangka panjang di posisi Rp1.722,9 triliun.

Untuk ekuitas BUMN di 2023 secara konsolidasi mencapai Rp3.444,07 triliun. Naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp3.100,67 triliun. Di sisi aset, perseroan membukukan aset hingga Rp10.401,5 triliun atau naik 6,26 persen dibandingkan 2022 yang berada di angka Rp9.788,64.

Rinciannya, aset lancar Rp1.547,0 triliun, aset spesifik lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga Rp4.668,7 triliun, dan aset tidak lancar Rp4.185,7 triliun. Sedangkan, pendapatan usaha konsolidasi 2023 menyentuh Rp2.932,6 triliun, turun dari tahun lalu, yakni Rp2.918,9 triliun.

Untuk diketahui, laporan keuangan gabungan merupakan dokumen yang disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing BUMN, meliputi kinerja, risiko, dan prospek BUMN.

?Laporan keuangan gabungan disebut sebagai Informasi Hal Pokok dalam Laporan Asurans Akuntan Independen,? tulis dokumen tersebut.

Penyusunan laporan keuangan habungan disusun berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penggabungan dilakukan oleh Kementerian BUMN berdasarkan kebijakan, prosedur, dan langkah- langkah kerja yana dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri BUMN No. SK-164/MBU/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN.

Lalu, Surat Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko No. SK-3/DKU.MBU/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-1/DKU.MBU/05/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi utang senilai Rp 26,3 triliun dari 21 perbankan Himbara dan swasta. Restrukturisasi ini jadi upaya penyehatan keuangan perusahaan.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, seiring dengan restrukturisasi di perbankan, perusahaan akan memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada para vendor dan pajak.

"Jadi tetap prioritasnya kepada vendor dan pajak, itu tetap prioritas utama kita. Jadi tetap akan kita selesaikan," ujarnya saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Kendati begitu, pembayaran kewajiban kepada vendor dan pajak tersebut tidak bisa sekaligus, melainkan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

"Tentunya kan enggak bisa one-shot, langsung kita selesaikan semua. Tentunya ada staging yang kita harus lakukan, karena harus menyesuaikan dengan modal kerja yang kita punya," jelas Hanugroho.

Adapun kesepakatan restrukturisasi utang senilai Rp 26,3 triliun ditandai dengan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) antara Waskita Karya dengan 21 perbankan pada Jumat (6/9/2024).

Dengan restrukturisasi ini, Waskita Karya mendapat keringanan bunga pinjaman dari sekitar 5 persen menjadi 3,5 persen. Selain itu, tenor pembayaran diperpanjang dari satu tahun menjadi 10 tahun.

Selain itu, Waskita Karya juga berhasil mendapat persetujuan terkait Pokok Perubahan Perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) yang dilakukan oleh lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp 5,2 triliun.

Hanugroho mengatakan, restrukturisasi tersebut ditargetkan mulai efektif pada September 2024. Ia bilang, setelah restrukturisasi efektif, diharapkan perusahaan bisa mendapatkan kestabilan finansial yang lebih kuat.

Seiring dengan perbaikan finansial, perusahaan juga turut memperbaiki tata kelola, memperkuat manajemen risiko, serta mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

"Penandatanganan ini menjadi titik awal buat kami dari sisi Waskita Karya, dengan harapan juga kepercayaan yang diberikan kepada kami, tentunya harus direfleksikan ke dalam performa kami," kata dia.

Di sisi lain, Waskita Karya juga telah menyelesaikan restrukturisasi tiga seri surat utang atau obligasi dengan total nilai Rp 3 triliun. Restrukturisasi obligasi ini menyepakati penurunan bunga dari sekitar 8 persen menjadi sebesar 5 persen.

Sementara itu, ada satu seri obligasi lagi yang saat ini masih dalam proses restrukturisasi dengan nilai Rp 1,3 triliun.

"Jadi yang obligasi tinggal satu yang belum kita selesaikan. Ini bisa kita lakukan pada waktu yang akan datang, nilainya itu sekitar Rp 1,3 triliun," ucap Hanugroho.

Kinerja keuangan beberapa BUMN strategis mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah perlu mencari solusi cepat dan tepat untuk memperbaiki beban keuangan BUMN yang dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai gambaran, BUMN infrastruktur seperti Waskita Karya (WSKT), Adhi Karya (ADHI) dan Wijaya Karya (WIKA) yang melaporkan penurunan pendapatan signifikan pada 2023. Berturut-turut turun sebesar 27%, 15% dan 12%.

Pendapatan WSKT terpangkas dari Rp26,9 triliun menjadi Rp19,5 triliun. Kerugian bersih meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,9 triliun. Kerugian tersebut tak lepas dari peningkatan biaya bunga yang harus dibayar atas besarnya beban utang yang mencapai Rp89 triliun pada akhir 2023.

Sebagian besar utang ini berasal dari pinjaman untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol dan bandara. Meski telah melakukan upaya restrukturisasi utang senilai Rp35 triliun, tetapi tekanan likuiditas tetap menjadi tantangan perusahaan ini.

Sedangkan ADHI melaporkan penurunan pendapatan dari Rp15,7 triliun menjadi hanya Rp13,4 triliun. Hal ini mempengaruhi laba bersih perusahaan yang menurun dari Rp545 miliar menjadi hanya Rp320 miliar pada 2023.

Total utang sebesar Rp20 triliun menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga hingga mencapai Rp1,2 triliun dan ini yang menggerus keuntungan perusahaan. Disebut faktor utama yang menyebabkan turunnya kinerja ADHI adalah tertundanya beberapa proyek besar yang akhirnya berdampak langsung pada arus kas perusahaan.

Tak luput dari kesulitan keuangan, WIKA melaporkan penurunan pendapatan dari Rp24,8 triliun menjadi Rp21,8 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh proyek-proyek infrastruktur yang tertunda dan penurunan investasi dari sektor swasta.

Dengan total utang mencapai Rp25 triliun pada akhir 2023, sekitar Rp12 triliun merupakan utang jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Ini meningkatkan tekanan likuiditas perusahaan. Langkah WIKA untuk memangkas biaya tetap dan optimasi penggunaan sumber daya hanya mampu mengurangi biaya operasional sebesar 8%. Efisiensi ini belum cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan.

Upaya dan Model Penyelamatan

Untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami BUMN infrastruktur, pemerintah dan manajemen telah meluncurkan berbagai inisiatif. Tentunya tindakan ini setelah menilai kondisi masing-masing BUMN.

Dari model penyelamatan perusahaan menurut Smith & Graves di bawah ini, faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah kepelikan (severity), ukuran perusahaan dan ketersediaan aset bebas yang bisa dijual untuk membantu likuiditas perusahaan.

Sebagai contoh, WIKA melakukan penjualan aset nonproduktif termasuk beberapa properti dan saham minoritas di perusahaan patungan yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti konstruksi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan likuiditas jangka pendek dan fokus pada proyek-proyek utama.

Demikian juga dengan WSKT yang menjual sebagian saham di tol Trans Jawa dan beberapa ruas tol lain. Dana dari penjualan ini digunakan untuk mengurangi sebagian utang dan memperkuat modal kerja.

Mirip seperti orang tertusuk dan terluka parah, agar ia tidak kehabisan darah (ini analogi untuk perusahaan yang mengalami pendarahan kas) maka pertolongan pertamanya adalah mengurangi darah yang keluar. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh WSKT, ADHI, dan WIKA adalah efisiensi penggunaan bahan baku, optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, penerapan teknologi baru dalam manajemen proyek untuk meningkatkan produktivitas.

Selain efisiensi, pada saat yang bersamaan, perusahaan harus menjaga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Di sini peran pimpinan untuk mampu mengkomunikasikan dengan efektif tentang rencana penyelamatan perusahaan.

Tak hanya berupaya menegakkan efisiensi, konfigurasi wirausaha (entrepreneurial configuration) perlu dilakukan. Usaha ini lebih berfokus pada mencari kesempatan untuk menghasilkan pendapatan baru atau menurunkan risiko perusahaan.

ADHI, misalnya, melakukan ekspansi ke bisnis pengelolaan air bersih dan limbah dengan target pendapatan tambahan sebesar Rp1,5 triliun per tahun. Selain itu, juga melihat peluang untuk investasi di sektor energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya dan air untuk mengurangi ketergantungan pada proyek infrastruktur.

Restrukturisasi

Strategi pemulihan umumnya meliputi 4 tipe restrukturisasi yaitu restrukturisasi operasional, keuangan, aset, dan manajemen. Restrukturisasi operasional erat hubungannya dengan efisiensi, penghematan dan peningkatan produktivitas. Ini juga berkaitan dengan penggunaan teknologi, pengurangan biaya produksi atau perbaikan dalam rantai pasokan.

Restrukturisasi keuangan berkaitan penyesuaian struktur keuangan perusahaan untuk memperbaiki arus kas. Ini umumnya dilakukan melalui negosiasi ulang utang perusahaan, penerbitan saham baru, atau konversi utang menjadi ekuitas.

Restrukturisasi aset berkaitan dengan penjualan atau pengalihan aset yang tidak produktif atau tidak strategis untuk meningkatkan likuiditas dan fokus pada investasi inti yang lebih menguntungkan.

Restrukturisasi manajemen melibatkan perubahan dalam tim manajemen untuk membawa perspektif baru dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan keuangan perusahaan.

Meski banyak studi menyarankan bahwa strategi pemulihan yang berorientasi pada efisiensi sangatlah penting. Tindakan operasional memang diperlukan tetapi tidak cukup untuk pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan restrukturisasi utanglah yang membedakan antara perusahaan yang pulih dengan yang tidak pulih dari kesulitan keuangan.

Penutup

BUMN infrastruktur adalah perusahaan strategis yang menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Upaya penjualan aset non produktif, restrukturisasi utang, peningkatan efisiensi serta diversifikasi pendapatan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan BUMN.

Dalam upaya penyelamatan perusahaan, kemampuan maksimal perusahaan merestrukturisasi utang menjadi kunci utama. Selain itu, strategi operasional diperlukan tidak hanya untuk penghematan semata tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Ini berkaitan erat dengan harus dijaganya iklim bekerja di dalam perusahaan.

Seringkali, ketidakjelasan dan kurang transparannya dalam pengambilan keputusan berdampak pada motivasi kerja karyawan dan akhirnya berdampak pada produktivitas perusahaan. Di sinilah peran penting pimpinan untuk mengkomunikasikan rencana penyelamatan perusahaan dengan efektif. Harapannya perusahaan mendapat dukungan luas dari pemangku kepentingan dan sukses melewati masa sulit ini.

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kenaikan liabilitas alias utang menjadi Rp56,56 triliun di kuartal I-2024. Sebelumnya liabilitas perusahaan berada di posisi Rp50,46 triliun di akhir 2023.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya mengatakan, melonjaknya nilai utang dibarengi dengan pertumbuhan nilai aset. Kondisi ini terjadi pada tahun 2022, 2023, dan awal 2024. Terutama, saat KAI mulai mengoperasikan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh secara komersial pada 2023 lalu.

?Sementara untuk kinerja aset signifikan sekali kenaikannya. Signifikan itu terjadi di 2022, 2023, dan awal 2024. Di mana penugasan-penugasan ini mulai aktif, mulai beroperasi, yaitu angkutan LRT maupun Kereta Cepat di Agustus dan Oktober 2023,? ujar Salusra saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024).

?Sehingga pendanaan masuk, ya kita kapitalisasi juga masuk sehingga tumbuh dari Rp71,56 triliun jadi Rp81,37 triliun untuk aset di 2023, tentu diikuti dengan kenaikan liabilitas dari Rp42,50 triliun menjadi Rp50 triliun di 2023,? paparnya.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, Salusra mengaku, pendanaan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh cukup tinggi sehingga membuat nilai utang perusahaan naik dari Rp50,46 triliun menjadi Rp56,56 triliun.

Alhasil, Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang terhadap ekuitas juga naik menjadi 1,3 kali di kuartal I-2024. Padahal, posisi DER di akhir 2023 ada di level 1,0 kali. Hal tersebut banyak disebabkan oleh kenaikan debt yang tidak proporsional dengan kenaikan ekuitas.

?Nah di 2024 ini kita booking cukup besar dari pendanaan baik Kereta Cepat dan LRT, sehingga pertumbuhan signifikan aset kita di 2024, tiga bulan ini maupun dari liabiliti,? ucapnya.

?Nah ini tentu mengakibatkan efek di Debt to Equity Ratio kita yang tumbuh bisa 1,3 kali, DER kita di kuartal I-2024 ini, dari hanya 1,0 kali di akhir 2023,? tutur Salusra.

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau HK masih membukukan liabilitas atau utang bernilai jumbo. Per kuartal I-2024, total kewajiban yang harus dibayarkan perseroan mencapai Rp53,11 triliun.

Kendati begitu, tingakat ekuitas BUMN karya itu masih cukup tinggi atau berada di posisi Rp116,89 triliun hingga tiga bulan pertama tahun ini.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto enggan merinci secara gamlang sumber utama utang bernilai fantastik tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap vendor dalam proses penyelesaian.

?Terkait dengan utang-utang pada vendor yang merupakan utang baru dan terkait dengan permasalahan utang vendor yang ditanyakan pak Amin (anggota DPR RI) kemarin, saat ini telah kami selesaikan pak, dan sebagian dalam proses pak,? ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Adapun nilai utang HK saat ini naik signifikan dibandingkan dengan per September 2023. Saat itu, perusahaan mencatatkan utang sebesar Rp30 triliun. Kewajiban ini merupakan akumulasi dari pinjaman perbankan dan obligasi.

Namun, utang Hutama Karya kala itu menurun Rp14 triliun, dibandingkan kewajibanya per Juni 2023 yang berada di angka Rp44 triliun.

Menurunnya utang setelah perusahaan menjual dua ruas tol kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp20 triliun. Kedua ruas yang berhasil didivestasi adalah Tol Medan - Binjai dan Bakauheni - Terbanggi Besar.

"Jadi sebelum kami melakukan aset recycling per Juni 2023 pinjaman kami sebesar Rp44 triliun, kami sudah melakukan aset recycling dan sudah menerima atas dua ruas yaitu Medan - Binjai dan Bakauheni - Terbanggi Besar senilai Rp20 triliun," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) masuk dalam jajaran top gainers pada pekan pertama perdagangan saham Juli 2024. Apresiasi harga saham itu justru terjadi pada saat nilai kontrak baru (NKB) yang diraih WIKA mengalami penurunan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, tiga saham yang menjadi top gainers atau saham paling moncer sepanjang 1-5 Juli 2024 ialah saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) yang meroket 80%, saham PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) 70,73%, dan saham WIKA melesat 63,95%.