Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu poin dalam PP tersebut adaah membolehkan masuknya dokter asing dengan persyaratan tertentu.

Namun, pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany meragukan masuknya dokter-dokter asing bakal memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi.

Hasbullah bilang, memang PP Nomor 28/2024 dibuat cukup rigit, namun dengan itu apakah dokter asing yang masuk memiliki kualitas kompetensi tinggi? Lalu apakah mereka betul-betul mau melayani di sini, kecuali ada bayaran yang tinggi?

“Saya khawatir yang tertarik kesini adalah dokter yang berpraktik dari negara yang relatif miskin seperti Bangladesh, Pakistan, India, mungkin pendapatan mereka lebih kecil di sana dan bisa lebih besar di sini, tapi apakah pasien-pasien di Indonesia tertarik dan percaya dengan dokter tersebut,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).

Hasbullah mengungkapkan, bila dokter asing yang didatangkan dari negara yang telah terjamin layanan kesehatannya seperti Singapura, China hingga Malaysia akan lebih memungkinkan.

Pasalnya, negara tetangga tersebut punya pendapatan perkapita yang tinggi untuk belanja kesehatan. Apalagi untuk membayar dokter spesialis maupun subspesialis.

“Kecuali nanti belanja kesehatan sudah naik, JKN sudah bisa membayar dengan lebih baik, mungkin akan bisa menarik dokter spesialis atau subspesialis yang belum ada, memenuhi syarat untuk praktik di sini dan bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan,” ungkap dia.

Hasbullah menuturkan, transfer teknologi, transfer keahlian sebetulnya bisa dilakukan dengan teknologi telemedicine, tanpa harus mendatangkan dokter asing.

Menurutnya, ini mesti menjadi pertimbangan sehingga memudahkan dokter asing melakukan supervisi, tentunya ini berasal dari negara yang punya dokter dengan idealisme untuk mengembangkan keahliannya di negara berkembang.

“Tidak perlu harus di sini karena mungkin incomenya tidak banyak tapi mereka berminat untuk membangun kapasitas para dokter di Indonesia,” tutur dia.

Lebih lanjut, Hasbullah menambahkan, bila peraturan untuk masuknya dokter asing ini semata-mata agar industri kesehatan menyerap pasien lebih banyak, dikhawatirkan dokter yang datang tak memiliki kompetensi yang baik.

“Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah bagaimana kita membangun kapasitas dokter dalam negeri memfasilitasi dengan baik anggaran JKN, tarif-tarif sebagainya harus cukup kondusif,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu poinnya mengatur, tenaga kesehatan warga negara asing baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri diperbolehkan bertugas di rumah sakit di Indonesia.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP ini ditetapkan di Jakarta, Jumat (26/7).

Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui terkait isi PP 28/2024, di antaranya:

Pertama, pemerintah mengizinkan praktik aborsi bersyarat. Hal itu sebagaimana tertuang di pasal 120 menyebutkan dokter bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.

“Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan,” tulis pasal 122 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2024 seperti dikutip KONTAN, Senin (29/7).

Kedua, di pasal 434 menyebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang di bawah usia 21 tahun. Selain itu, tidak boleh menjual dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Ketiga, di pasal 658 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan warga negara asing baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri diperbolehkan bertugas di rumah sakit di Indonesia.

Namun, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional dan mengutamakan penggunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia.

Untuk tenaga medis asing lulusan dalam negeri yang melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki surat izin praktek (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pasal 660 dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan dalam negeri hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu.

Berikutnya, untuk tenaga medis lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di lndonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

Tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Dalam kondisi tertentu, menteri dapat menetapkan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri dengan kualifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan praktik keprofesian.