Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) mengkritik aturan tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan Presiden pada 26 Juli lalu.

Ketua Umum Perpeksi, Junaidi, menyatakan aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain sangat sulit diterapkan. Ia menilai aturan tersebut menjadi masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Larangan ini berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil di antara pedagang warung kelontong, yang umumnya adalah usaha mikro dan ultra-mikro. Aturan ini dinilai merugikan pedagang kecil.

“Sebelum aturan ini ada, banyak toko kelontong dan warung kecil yang sudah berjualan di dekat sekolah. Jaraknya pun sering kurang dari 200 meter. Bagaimana nasib mereka jika tiba-tiba dilarang?” katanya dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Junaidi menambahkan, aturan ini menjadi tidak tepat karena kurangnya sosialisasi dengan pelaku usaha dan asosiasi yang terdampak. Sejak awal, rencana aturan ini sudah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat.

“Bagi warung kecil, penjualan rokok bisa mencapai 50%-80% dari total penjualan. Ini adalah produk yang laku keras. Jika aturan ini diterapkan, pasti akan memberatkan kami,” terangnya.

Junaidi menekankan bahwa aturan ini memiliki dampak negatif bagi pedagang. Ia mengingatkan pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan karena banyak warung kelontong sudah lama berjualan di dekat sekolah sebelum sekolah tersebut ada. Aturan ini menjadi sangat diskriminatif jika hanya diterapkan kepada perorangan.

“Saat ini belum ada razia atau pelarangan dari pemerintah. Jika razia dilakukan minggu ini, kondisinya akan chaos dan menjadi masalah baru bagi para pedagang,” jelasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang diterbitkan pada 29 Juli 2024, mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ini mendapat respons dari Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya.

Ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar, menyoroti sejumlah klausul dalam PP tersebut. Ia bilang, beberapa di antaranya adalah larangan penggunaan bahan tambahan, pembatasan kadar tar dan nikotin per batang rokok, larangan penjualan rokok secara eceran.

Kemudian ada juga larangan penjualan di radius 200 meter dari institusi pendidikan dan tempat bermain anak, serta larangan penjualan kepada individu di bawah usia 21 tahun.

Selain itu, ada aturan gambar peringatan kesehatan sebesar 50% di kemasan dan pembatasan waktu iklan rokok di media penyiaran antara pukul 22.00-05.00.

"Klausul ini sangat menakutkan bagi ekosistem pertembakauan, terutama pada bagian tentang pengamanan zat adiktif, seolah-olah membuat tembakau menjadi barang terlarang. Meskipun demikian, kami akan mematuhi mandat ini," ujar Sulami pada Jumat (02/08/2024).

Gapero mencatat bahwa terdapat 538 industri hasil tembakau (IHT) legal di Jawa Timur dengan jumlah buruh sekitar 186 ribu orang, yang mencakup 60% dari total tenaga kerja nasional di sektor ini.

Namun, Sulami memperingatkan bahwa aturan baru ini bisa menyebabkan penurunan jumlah industri yang beroperasi karena semakin ketatnya regulasi dan kebijakan cukai yang memberatkan.

Lebih lanjut, Sulami mengkhawatirkan peningkatan peredaran rokok ilegal akibat aturan yang semakin ketat ini. Menurutnya, harga rokok yang terus naik akibat kebijakan cukai membuat konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

Data dari Ditjen Bea dan Cukai menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal meningkat menjadi 6,86% pada tahun 2023, menyebabkan potensi kerugian penerimaan negara senilai Rp15,01 triliun.

Sulami juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan mengawasi pertumbuhan perokok pemula, agar prevalensi merokok dapat dikendalikan.

Ia berharap PP 28/2024 disertai dengan regulasi turunan yang memperhatikan keberlangsungan IHT legal serta komitmen pemerintah untuk mengatasi dampak dari peraturan ini.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menolak keras Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP ini dianggap mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar, terutama terkait pelarangan penjualan produk tembakau.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, menyatakan bahwa penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam kehidupan 9 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia.

Salah satu pasal yang diberlakukan adalah larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran, yang menurut Suhendro masih sangat rancu.

“Kami menolak keras dua larangan ini karena banyak pasar berdekatan dengan sekolah atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau, sehingga menimbulkan masalah baru bagi kami,” ungkap Suhendro dalam keterangannya seperti dikutip Jumat (2/8).

Suhendro menjelaskan bahwa larangan terhadap produk tembakau dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang masih baru pulih dari dampak pandemi.

Jika aturan ini diberlakukan, Aparsi telah menghitung potensi penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan ancaman penutupan usaha karena tembakau merupakan penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.

Sebelumnya, Suhendro bersama Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) telah meminta pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun, melihat pasal tersebut tetap disahkan dalam PP Kesehatan, Aparsi menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat dalam peraturan ini.

“Melihat kondisi di lapangan, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang,” kata Suhendro dalam konferensi pers Aparsi dan PPKSI.

Suhendro menegaskan bahwa Aparsi menolak pemberlakuan PP Kesehatan Nomor 28/2024 yang dianggap mendiskreditkan usaha pedagang pasar. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan edukasi yang menyeluruh untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, daripada mengeluarkan aturan yang dapat mematikan usaha rakyat.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan membawa dampak yang merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan petani tembakau.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Wisnu Brata, menilai bahwa penerbitan peraturan ini akan mengancam keberlanjutan IHT.

Pasalnya, selama ini pelaku industri telah mendapatkan berbagai keterbatasan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

“Kalau begini, akan tercipta pengangguran yang semakin banyak,” terang Wisnu dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Jika menilik apa yang diamanatkan dalam PP 28 tahun 2024, Wisnu menilai sektor tembakau akan menerima pembatasan yang lebih besar lagi. Misalnya saja, larangan penjualan rokok eceran ataupun pelarangan penjualan dalam jarak 200 m dari institusi pendidikan.

Menurut dia, aturan ini jelas akan menghantam rantai pendapatan di sektor tembakau, terutama bagi para pedagang kecil karena akan mengalami penurunan pendapatan.

“Jika pedagang mengalami kerugian pasti dampaknya akan ke petani juga. Kalau penjualan turun, maka penyerapan tembakaunya juga turun. Industri terdampak, akhirnya terjadi PHK massal,” ucap Wisnu.

Wisnu menilai bahwa disahkannya PP ini menjadi bentuk ketidakbijaksanaan pemerintah. Ia menilai pemerintah salah membaca strategi karena selalu mengambil perspektif bahwa Indonesia menjadi negara pasar dari produk tembakau, bukan penghasil.

Padahal, Wisnu menyatakan bahwa pemerintah sudah sepatutnya memposisikan negara sebagai penghasil produk tembakau. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan rantai tembakau di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir.

Ia juga mengatakan bahwa luputnya pemerintah ini berimbas pada penyusunan kebijakan yang hanya berparadigma kepada pasar atau konsumen. Ketika sektor penghasil ini luput diakomodir, maka imbasnya akan menyasar sektor industri.

“Kalau IHT semakin tertekan, maka akan tercipta pengangguran yang semakin banyak,” tegasnya.

Belum lagi, Wisnu juga menyoroti tertutupnya proses penyusunan aturan tersebut yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan di IHT. Wisnu menilai, beberapa masukan yang disampaikan industri maupun petani perihal aturan ini pun tidak pernah diakomodir.

“Ini bentuk arogansi pemerintah yang tidak menerima aspirasi sektor tembakau, terutama dari para petani dan buruh, untuk kepentingan satu pihak yaitu pengendalian rokok. Padahal di atas kesehatan, ada faktor kesejahteraan,” ujarnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menyoroti, beberapa poin Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Beberapa poin tersebut di antaranya, larangan diskon susu formula hingga larangan penjualan rokok ketengan.

Trubus menyatakan bahwa adanya larangan tersebut akan membuat industri susu formula dan rokok akan terpukul. Pada industri susu, adanya larangan diskon susu formula, produk susu dari luar negeri akan membanjiri Indonesia sehingga industri dalam negeri bakal kena imbasnya.

“Selama ini produk susu yang paling banyak digemari di Indonesia itu kan dari Australia, Selandia Baru nah itu nanti akan membanjiri dampaknya produk susu di Indonesia anjlok terutama kategori UMKM tidak akan kompetitif,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).

Trubus mengungkapkan, memang selama ini ada beberapa kecurangan yang dilakukan industri susu formula dalam negeri, dengan mencampurkan gula pada produknya sehingga menyababkan anak-anak menderita diabetes.

Sementara itu, terhadap larangan penjualan rokok ketengan dikhawatirkan banyak industri rokok yang gulung tikar dan banyak produk rokok ilegal bermunculan.

“Tidak adanya pembelian ketengan itu, juga mematikan pengecer padahal selama ini banyak yang hidup dari situ terutama pedagang asongan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Trubus menambahkan, solusi yang bisa diambil oleh pemerintah yakni mengeluarkan Peraturan Menteri dan mengatur mengenai persoalan yang menyelimuti kedua industri tersebut.

“Misalnya tidak ada diskon susu formula nah nanti disebutkan susu formula yang seperti apa jenisnya supaya tidak mematikan industri. Jadi nanti Kementerian Perindustrian harus berjuang keras untuk mengidentifikasi industri susu formula itu agar kompetitif dengan industri susu formula dari luar,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu poin dalam PP tersebut adaah membolehkan masuknya dokter asing dengan persyaratan tertentu.

Namun, pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany meragukan masuknya dokter-dokter asing bakal memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi.

Hasbullah bilang, memang PP Nomor 28/2024 dibuat cukup rigit, namun dengan itu apakah dokter asing yang masuk memiliki kualitas kompetensi tinggi? Lalu apakah mereka betul-betul mau melayani di sini, kecuali ada bayaran yang tinggi?

“Saya khawatir yang tertarik kesini adalah dokter yang berpraktik dari negara yang relatif miskin seperti Bangladesh, Pakistan, India, mungkin pendapatan mereka lebih kecil di sana dan bisa lebih besar di sini, tapi apakah pasien-pasien di Indonesia tertarik dan percaya dengan dokter tersebut,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).

Hasbullah mengungkapkan, bila dokter asing yang didatangkan dari negara yang telah terjamin layanan kesehatannya seperti Singapura, China hingga Malaysia akan lebih memungkinkan.

Pasalnya, negara tetangga tersebut punya pendapatan perkapita yang tinggi untuk belanja kesehatan. Apalagi untuk membayar dokter spesialis maupun subspesialis.

“Kecuali nanti belanja kesehatan sudah naik, JKN sudah bisa membayar dengan lebih baik, mungkin akan bisa menarik dokter spesialis atau subspesialis yang belum ada, memenuhi syarat untuk praktik di sini dan bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan,” ungkap dia.

Hasbullah menuturkan, transfer teknologi, transfer keahlian sebetulnya bisa dilakukan dengan teknologi telemedicine, tanpa harus mendatangkan dokter asing.

Menurutnya, ini mesti menjadi pertimbangan sehingga memudahkan dokter asing melakukan supervisi, tentunya ini berasal dari negara yang punya dokter dengan idealisme untuk mengembangkan keahliannya di negara berkembang.

“Tidak perlu harus di sini karena mungkin incomenya tidak banyak tapi mereka berminat untuk membangun kapasitas para dokter di Indonesia,” tutur dia.

Lebih lanjut, Hasbullah menambahkan, bila peraturan untuk masuknya dokter asing ini semata-mata agar industri kesehatan menyerap pasien lebih banyak, dikhawatirkan dokter yang datang tak memiliki kompetensi yang baik.

“Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah bagaimana kita membangun kapasitas dokter dalam negeri memfasilitasi dengan baik anggaran JKN, tarif-tarif sebagainya harus cukup kondusif,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu poinnya mengatur, tenaga kesehatan warga negara asing baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri diperbolehkan bertugas di rumah sakit di Indonesia.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP ini ditetapkan di Jakarta, Jumat (26/7).

Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui terkait isi PP 28/2024, di antaranya:

Pertama, pemerintah mengizinkan praktik aborsi bersyarat. Hal itu sebagaimana tertuang di pasal 120 menyebutkan dokter bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.

“Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan,” tulis pasal 122 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2024 seperti dikutip KONTAN, Senin (29/7).

Kedua, di pasal 434 menyebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang di bawah usia 21 tahun. Selain itu, tidak boleh menjual dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Ketiga, di pasal 658 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan warga negara asing baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri diperbolehkan bertugas di rumah sakit di Indonesia.

Namun, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional dan mengutamakan penggunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia.

Untuk tenaga medis asing lulusan dalam negeri yang melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki surat izin praktek (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pasal 660 dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan dalam negeri hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu.

Berikutnya, untuk tenaga medis lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di lndonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

Tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Dalam kondisi tertentu, menteri dapat menetapkan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri dengan kualifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan praktik keprofesian.